Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
The Guardian media kenamaan Inggris juga mencatat sedikitnya 15 buruh migran asal Myanmar dan Kamboja diperdagangkan dengan harga sebesar Rp 4 juta. Praktek perbudakan yang dijalankan di Thailand berlangsung dalam rupa: 1 bekerja selama 20 jam; 2 pemukulan; 3 penyiksaan; dan 4 pembunuhan. Laporan eksklusif The Guardian ini mengakibatkan produk udang Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. dan juga dikatakan 182.552 ABK rentan mengalami perbudakan hal ini diuangkap dalam Preliminary Meeting mengeai The Experience Of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels : Finding And Policy Recommendations for ASEAN yang diselenggarakan oleh SEAFish for Justice di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 4-7 Oktober 2016.Peneliti mengambil contoh kasus eksploitasi yang dialami oleh ABK WNI yang bekerja di kapal ikan asing dan mendapat perlakuan eksploitasi yang melanggar HAM . Latar belakang terjadinya eksploitasi ini sudah dimulai sejak calon ABK diajak untuk bekerja dikapal, dimulai dari kontrak yang represif hingga perlakuan tidak manusiawi diatas kapal. Penelitian ini membahas bagaiamana ratifikasi ILO 188 2007 oleh Indonesia bisa membantu menghilangkan eksploitasi tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder.

---

ABSTRACT
The famous British media The guardian also noted at least 15 migrant workers from Myanmar and Cambodia traded at a price of 4 million Rupiah rsquo s. The practice of enslavement in Thailand takes place in the form of 1 working for 20 hours 2 beatings 3 torture and 4 murder. The Guardian 39 s exclusive report resulted in Thai shrimp products being banned from entering international markets, particularly in the United States, Britain and other European countries. This happens as the discovery of the fact that Charoen Phokpand Foods uses the slavery feed in its production system. At least 20 workers on Thai fishing vessels died due to this practice of slavery. and is also said to be 182,552 crew vulnerable to slavery. This is captured in the Preliminary Meeting on The Experience of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels Finding And Policy Recommendations for ASEAN organized by SEAFish for Justice in Surabaya, East Java, on 4 7 October 2016.Researchers take the case of exploitation experienced by Indonesian Citizens who work on foreign fishing vessels and get exploitation treatment in violation of human rights. The background of this exploitation has begun since the candidates of crew are invited to work on board, starting from repressive contracts to inhumane treatment on board. This study discusses how the ratification of ILO 188 2007 by Indonesia can help eliminate such exploitation. The method of this thesis research is normative law research. This research mostly utilizes international documents and written sources containing secondary information

Abstrak :
Latar belakang: Kelompok anak buah kapal merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS karena terdapat 46% anak buah kapal membeli seks dalam satu tahun terakhir, 51% mempunyai pasangan lebih dari satu, namun hanya 13% yang konsisten menggunakan kondom dengan WPS. Tujuan penelitian: Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks berisiko HIV/AIDS pada kelompok pekerja anak buah kapal di Kawasan Pelabuhan Cilegon Banten. Desain penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil: perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh faktor niat atau intensi sedangkan niat antau intensi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sikap, pengaruh sosial, dan kemampuan mengontrol perilaku. Faktor sikap dan pengaruh sosial tidak mempengaruhi niat mereka untuk mengubah perilaku seks berisiko menjadi perilaku seks yang lebih aman. Sedangkan faktor persepsi kemampuan mengontrol perilaku mempengaruhi niat untuk berperilaku seks berisiko. Kesimpulan: Lemahnya kemampuan mengontrol perilaku berhubungan erat dengan niat individu untuk melakukan perilaku seks berisiko. ...... Background: Seafarer is one of a group of workers who have a high risk of contracting HIV/AIDS because there are 46% of them bought sex in the past year, 51% had more than one sex partner, but only 13% used condoms consistently with sex workers. Objective: Describe the factors that influence sexual risk behaviors of HIV/AIDS on the ship crew in Port zone of Cilegon Banten. Study design: This research is a descriptive qualitative case study research. Results: risky sexual behavior influenced by intention, while intentions itself is affected by several factors. There are the factors of attitude, social influence, and the ability to control the behavior. Attitudes and social factors influence does not affect their intentions to change risky sexual behaviors become safer sex behavior. While the perceived behavioral control influencing the intention to risky sexual behavior. Conclusion: Lack of ability to control the behavior of individuals closely associated with the intention to do the risky sexual behavior.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang. ...... This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala. ......The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet.

Abstrak :
Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut. ......Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Anak Buah Kapal (ABK) di Indonesia dan lebih khususnya membahas mengenai bagaimana kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam kasus perselisihan hubungan industrial pada Putusan Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penyelesaian perselisihan PHK bagi anak buah kapal di Indonesia. Kepastian hukum yang diberikan bagi pekerja awak kapal niaga adalah berdasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 337 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut, yang mengatur mengenai hubungan kerja anak buah kapal dengan pemberi kerja. Selanjutnya berdasarkan dengan kasus tersebut, diketahui bahwa hak pekerja terabaikan yaitu berupa PKL dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dapat diperbaharui secara terus menerus dan adanya percobaan kerja namun PKL tetap disahkan oleh Syahbandar setempat. Hak-hak penting bagi pekerja anak buah kapal masih belum dapat diimplementasikan, sehingga pekerja anak buah kapal tetap harus memperjuangkannya melalui PHI. Berdasarkan penelitian ini, maka perlu membedakan mengenai perlindungan bagi pekerja di darat dengan di laut dan juga perlu memperhatikan kewenangan absolut maupun relatif dari pengadilan yang dituju untuk diajukan gugatan. ......This article analyzes how disputes over Termination of Employment Relations (PHK) are resolved for ship crew in Indonesia and more specifically discusses the authority of the Industrial Relations Court (PHI) in cases of industrial relations disputes in Decision Number 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo Number 641 K/Pdt.Sus-PHI/2021. This article was prepared using descriptive research methods which provide a general overview of resolving layoff disputes for ship crews in Indonesia. The legal certainty provided for commercial ship crew workers is based on the Maritime Work Agreement. This is in accordance with Article 337 of Law no. 17 of 2008 concerning Shipping, Law no. 13 of 2003 concerning Employment, as amended by Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation becomes this law, which regulates the work relationship between ship crew and employers. Furthermore, based on this case, it is known that workers' rights are neglected, namely in the form of Maritime Work Agreement with the type of Specific Time Work Agreement \ which can be renewed continuously and there are work trials but the Maritime Work Agreement is still approved by the local Harbor Master. Important rights for ship crew workers still cannot be implemented, so ship crew workers still have to fight for them through Industrial Relation Court. Based on this research, it is necessary to distinguish between protection for workers on land and at sea and also need to pay attention to the absolute and relative authority of the court to which the lawsuit is filed.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai pemberian berbagai upaya dan usaha di bidang keselamatan kerja yang seharusnya diberikan secara layak kepada semua buruh dan/atau tenaga kerja termasuk anak buah kapal. Mengenai keselamatan kerja pada umumnya sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Namun, untuk pengaturan mengenai keselamatan kerja untuk anak buah kapal biasanya sudah ada klausula khusus yang mengatur mengenai keselamatan kerja tertera pada perjanjian kerja laut. Hal yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan klausual keselamatan kerja pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja laut serta implementasinya. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode doktrinal yang menggunakan data sekunder didukung dengan wawancara kepada informan. Melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara tersebut data yang diperoleh telah diolah sehingga mencapai simpulan bahwa telah ditemukan klausula yang mengatur mengenai perlindungan keselamatan kerja di dalam peraturan perusahaan dan di perjanjian kerja laut hanya saja dalam melakukan implementasi terjadi ketidakselarasan dengan klausula yang sudah dituliskan.    ......This thesis discusses provisions of various efforts in the field of work safety which should be provided appropriately to all workers including ship crew. In general, work safety is regulated in company regulations. However, to regulate work safety for ship crew, there is usually a special clause that regulates work safety states in the maritime work agreement. What will be discussed in this thesis is the work safety clauses in company regulations and maritime work agreements and their implementation. The method used in conducting this a doctrinal method which uses secondary data supported by interviews with informants. Through literature studies and supported by interviews, the data obtained was processed and reach the conclusion that there are clauses that regulates work safety protection in the company’s regulation and maritime work agreement, but in the implementation there has been inconsistency with the clauses that have been written.