Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Institusi pendidikan merupakan suatu organisasi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang baik. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas bergantung pada banyak faktor, selain sarana dan prasarana yang lengkap, staf pengajar yang handal juga rnerupakan faktor yang penting. Namun tersedianya staf pengajar yang handal bila tidak didukung oleh kerjasama tim yang baik, belum tentu menjamin akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh sebab itu institusi pendidikan senantiasa harus membangun tim kerjanya agar tim kerja tersebut mampu menghasilkan performa kerja yang tinggi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan Agar anggota tim dapat membina kerjasama yang baik, perlu adanya trust diantara sesama anggota maupun antara anggota dengan pimpinan. Dalam rangka membangun tim yang baik, organisasi dapat memulainya dengan melakukan pengembangan trust terlebih dahulu, karena dengan terbentuknya iklim trust yang baik maka hal-hal lain yang dapat meningkatkan performa tim Iebih mudah untuk dikembangkan.

Program pengembangan trust ini bermula dari hasil pengamatan penulis terhadap suatu program pendidikan dimana selama 5 tahun perjalanannya masih belum berkembang trust diantara sesama staf yang ada didalamnya, sehingga perlu dilakukan pengembangan trust dengan tujuan agar diperoleh tim kerja yang efektif yang kelak mampu meningkatkan performa kerja yang tinggi, yaitu mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi institusi.

Untuk keperluan pengembangan tim ini dilakukan pengumpulan data secara Iangsung ke pihak-pihak yang terkait dengan program pendidikan tersebut, melaiui wawancara maupun observasi langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teori Work Team, Team Building, dan teori Trust, Untuk selanjutnya dibuat rancangan program pengembangan trust sesuai dengan kondisi yang ada di program pendidikan tersebut. Hasilnya adalah ada 2 bentuk aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan trust di Program Pendidikan X, yaitu dengan melakukan kegiatan project team dan informal gathering.

Abstrak :
PerkembPerkembangan multifinance di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di multifinance adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen. Penulisan tesis ini membahas mengenai apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana, faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dan pola penyelesaiannya di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Kota Jambi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa dengan ditanda tanganinya perjanjian permbiayaan dengan jaminan fidusia beserta syarat oleh konsumen dan lembaga pembiayaan, menjadi alas hak bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan (dana) dari ACC Cabang Kota Jambi pada konsumen, faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat disimpulkan karena berbagai sebab yaitu : faktor ekonomi, penyalahgunaan kredit, karakter konsumen, adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen, dan dana yang ada terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih mendesak. Dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh ACC Cabang Kota Jambi, langkah penyelesaian yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang fidusia yang telah memberikan titel executorial untuk melakukan tindakan hukum yang seharusnya. Itikad baik masing-masing pihak, komunikasi dan kerjasama intens yang dilakukan membuat penyebab permasalahan dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar yang dianggap lebih baik.

---

Multi-finance in Indonesia has been increasingly improving. One of the factors of the dominance of consumer loans in multi-finance industry is that the likelihood of automobile financing becomes non-performing loans is the relatively small. However, despite the fact that in general non-performing loan in financing institutions is relatively small compared with those found in banking institutions, this problem is experienced by virtually all consumer financing agencies. This thesis discusses about what is made as the title in the provision of funds, factors causing the non-performing loans and their settlement patterns in Astra Credit Companies (ACC) of Jambi City Branch by using the juridical-normative research method and legislation approach. The results of the study reveal that the signing of the financing agreement along with the fiduciary guarantee and the terms agreed by the consumers and financial institutions constitute the title based on which a financing institution provides financing facility (fund) from ACC of Jambi City Branch for the consumer, that the factors causing non-performing loans vary, such as, economic factors, misuse of loans, consumer?s character, an element of fraud by a third party who runs the consumer?s business, and use of funds for other things deemed more urgent. In the settlement of non-performing loans by ACC of Jambi City Branch, steps taken for the settlement do not fully comply with the terms of the agreement and provisions of fiduciary law which have provided the title to enforcement to take further legal actions. Good faith of both parties and intensive communication and cooperation between them can help to identify the causes of the problem and find a solution which is considered better.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminan fidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusia ketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia, dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan, kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaran fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminan fidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimana Sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuan larangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMK tersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbeda pada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelah diberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukan seperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF, pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan, ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagi perusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatan mendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantor Pendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaran fidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo Ayu Setiowati)

---

ABSTRACT
This research is a normative legal research with prescriptive analysis. This thesis discusses about the relation between the legal standing of the birth of fiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined in article 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for the motor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executed but not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by finance companies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectively carry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJF hierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legal standing of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date when the fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF as the aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on the same day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has not been issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance company before the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for finance company can do are over credit, transfer of receivables, request immediately issued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach to customer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required by PMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary, also the orderly administration of the finance company in order to avoid administration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit time given or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an online fiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)

Abstrak :
ABSTRAK
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikan pengaturan mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam hal Jaminan Fidusia telah didaftarkan, namun dalam prakteknya dapat saja terjadi kasus dimana benda jaminan yang telah diperjanjikan untuk dibebankan dengan Jaminan Fidusia dialihkan oleh debitur sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Penelitian ini membahas apakah debitur dapat mengalihkan benda jaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan bagaimana pendapat Mahkamah Agung atas perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/Pid.Sus/2010 yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini menyatakan debitur bersalah melakukan tindak pidana melanggar UU Fidusia, meskipun Jaminan Fidusia belum didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang merugikan kreditur dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT
Law Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security (Fiduciary Security Law) governs the transfer of an object of Fiduciary Security for registered Fiduciary Security. However, in practice, it may happen that guaranteed goods which have been agreed to be secured by a Fiduciary Security is transferred by a debtor before a registration of Fiduciary Security is conducted. This research discusses whether or not a debtor could transfer the guaranteed goods before the registration of Fiduciary Security is conducted or and how is the opinion of the Supreme Court regarding the conduct of the debtor who transfers the guaranteed goods before the registration of Fiduciary Security is conducted. The Supreme Court Decision No.213 K/Pid.Sus/2010 which serves as the case study of this research stated that the debtor is guilty for his criminal conduct on violating the Fiduciary Security Law, although the Fiduciary Security has not been registered. This research is a normative legal research based on secondary data and has juridical normative characteristic. The result of research suggests that the registration of Fiduciary Security must be conducted promptly to avoid matters that causes loss to a creditor whose not registering its Fiduciary Security and that the Supreme Court should have given proper legal considerations which are consistent with the prevailing laws and regulations in deciding the case which is discussed in this research.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini Tesis ini meneliti mengenai penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dengan jaminan fidusia bawah tangan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian evaluatif perskriptif dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga financial intermedary juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” adalah memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada masyarakat. Sebelum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada calon nasabahnya, maka PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Permasalahan muncul ketika PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” atas pertimbangan tertentu melakukan pengikatan jaminan/ agunan menggunakan perjanjian pemberian jaminan secara fiducia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sedangkan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ditinjau dari Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, maka penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” akan menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan. Untuk mengurangi penyimpangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan amandemen terkait dengan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang tegas atas penjaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sehingga masyarakat akan lebih taat pada kewajiban pendaftaran fidusia dan pada akhirnya dapat tercapai tertib hukum. Penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” tidak perlu digunakan lagi. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” cukup menggunakan surat kuasa jual kendaraan karena hal tersebut dimungkinkan oleh pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perbankan Syariah.

---

ABSTRACT
This thesis examines about Deviation Of Prudential Principles Application In Order Granting Of Shariah Financing Of Vehicle Ownership In PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X"With Fiduciary Unofficial Deed. This type of research is normative with literature research methods, while the typology of this research is evaluative prescriptive research with qualitative analysis methods, so that form of the results of this research is evaluative-prescriptive analysis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” in its function as a financial intermediary institutions also have to apply prudential principles in running its operations. One of the business activity of PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” is providing Shariah Financing Of Vehicle Ownership to the public which is called by PSKKB. Before PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” gives Shariah Financing Of Vehicle Ownership to prospective customers, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” must do a thorough assessment against character, capability, capital, collateral, and business prospects from prospective customers. The problems appear when PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” based on a certain reasoning for doing binding against the collaterals by using fiduciary unofficial deed and/or not registered, while based on Article 11 section 1 of Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary specified that the object which burdened with the fiduciary must be registered. Viewed from the implementation of risk management as stipulated in Bank Indonesia regulation number 13/23/PBI/2011 concerning the implementation of risk management in islamic commercial banks and islamic business units, so the using of fiducary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” will lead to legal risk and compliance risk. To reduce the deviation, Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary necessary to amend related to the setting on provision of firm sanctions against the use of fiduciary unofficial deed and/or not registered, so that people will be more obedient to the registration of fiduciary duty and finally the rule of law can be achieved. In addition, the use of fiduciary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” does not need to be used anymore. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” can use a power of attorney to sell the vehicle, because it is made possible by Article 40 section 1of Law Islamic Banking.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai pemberi kredit, disamping fungsi pengerahan dana (mobilisasi dana) bank harus bertindak hati-hati, prudent, mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, bank wajib mempertimbangkan untuk melakukan antisipasi pengamanan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Hukum positif mengenal jaminan kebendaan fidusia, sebagai lembaga jaminan yang memberikan hak preferens bagi bank. Surat kuasa memasang fidusia tidak dikenal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia no. 42 tahun 1999 namun dipraktekan di PT. BPR Duta Pakuan Mandiri dan berdasarkan surat kuasa tersebut bisa dibuatkan oleh notaris akta fidusia dan dapat menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai bentuk penelitian yuridis normative bertujuan mendalami penerapan peraturan hukum positif dalam praktek perbankan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan.

---

ABSTRACT
To execute intermediation function of lender, besides of fund mobilization (mobilization of fund) bank shall be cautious, prudent, considering the principles of healthy credit. Each lending that is deliver to the entrepreneurs is always have a risk, bank must consider to applying the anticipation. Means of security credit in banking practice is performed by binding collateral. The positive law acknowledge of fiduciary material security, as collateral institution that give preferential right for the bank. The power of attorney for fiduciary is unknown in fiduciary law number 42 of 1999 but it’s have been used at PT. BPR Duta Pakuan Mandiri Bogor and base on power of attorney notary can execute fiduciary deed and issued the certificate of fiduciary. In this research, researcher used a normative juridical research, research that aims to explore the positive legal application in banking practice to find the truth based on scientific logic on the normative side.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekening penampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atau tidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlah benda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasuk benda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa rekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehingga Surat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwa rekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karena rekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun hak sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACT
This thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account can be used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of General Law Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regarding Standardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is an object with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratory research and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bank account is an agreement, and the agreement is not an object, so that the Surat Edaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object of fiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is a personal right is not correct, because the bank account is not an object either in the form of goods or rights referred to Article 499 of Indonesian Civil Code.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai program pemberlakuan pendaftaran Fidusia dengan sistem baru yakni dengan sistem online. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai perbedaan sistem pendaftaran Fidusia yang lama dengan sistem pendaftaran Fidusia online, yaitu dengan mengkaji dasar hukum, kekurangan dan kelebihan masing-masing sistem, serta membahas Notaris dan akta Notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa program pendaftaran Fidusia online perlu disertai dengan beberapa perubahan mulai dari perubahan dasar hukum maupun perubahan dari segi teknis,untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of Fiduciary registration system with the new system which called, Fiduciary online registration system. In this thesis, the author discusses the differences between old system of Fiduciary registration and the new system, online registration system, by examining the legal basis, advantages and disadvantages of each system, and also Notary as a profession which related in it. Based on this research, the authors concluded that the fiduciary online registration program should be accompanied by some changes ranging from fundamental changes in the law and changes in technical terms, to achieve the real goal which is to achieve effectiveness and efficiency of public services.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai jaminan fidusia atas piutang usah PT. A kepada lembaga keuangan non perbankan LPEI. LPEI sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu mengembangkan ekspor Indonesia ke mancanegara memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan asuransi kepada pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Piutang usaha yang dijaminkan adalah pembayaran sewa kapal dengan menggunakan fidusia hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakannya suatu seminar atau simposium guna membahas masalah jaminan fidusia piutang usaha tersebut; Perlu dilakukannya suatu koordinasi antara kementerian yang terkait guna membicarakan permasalahan jaminan fidusia dengan piutang usaha ini agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan; Perlu dibentuk suatu badan independen yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan non perbankan yang ada di Indonesia mengingat pertumbuhannya sudah sangat pesat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the fiduciary on receivables need PT . A non-banking financial institutions LPEI . LPEI as an institution that has the duty and authority to help develop Indonesia's exports to foreign countries has the authority to provide financing , loans and insurance to those who have the intention to develop Indonesia's exports . Basically trade receivables are secured by using fiduciary represents the law guarantees legal material. This study is a descriptive research design. The results of the study suggest a need holding of a seminar or symposium to discuss issues such fiduciary accounts ; Need to do some coordination between relevant ministries to discuss issues with the fiduciary 's accounts receivable so that in the future there is no injured party ; There needs to be an independent body to monitor the non-banking financial institution in Indonesia given its growth has been very rapid.

Abstrak :
Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik. ......The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.