ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminan
fidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3
PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi
perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusia
ketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia,
dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan,
kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaran
fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebih
tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminan
fidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminan
fidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimana
Sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuan
larangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMK
tersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbeda
pada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelah
diberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukan
seperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF,
pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaran
fidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan,
ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagi
perusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatan
mendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantor
Pendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaran
fidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo Ayu
Setiowati)
ABSTRACTThis research is a normative legal research with prescriptive analysis. This
thesis discusses about the relation between the legal standing of the birth of
fiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined in
article 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for the
motor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executed
but not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by finance
companies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectively
carry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJF
hierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legal
standing of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date when
the fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF as
the aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on the
same day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has not
been issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance company
before the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMK
No. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for finance
company can do are over credit, transfer of receivables, request immediately
issued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach to
customer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required by
PMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary,
also the orderly administration of the finance company in order to avoid
administration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit time
given or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an online
fiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)