Dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai pemberi kredit, disamping fungsi pengerahan dana (mobilisasi dana) bank harus bertindak hati-hati, prudent, mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, bank wajib mempertimbangkan untuk melakukan antisipasi pengamanan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Hukum positif mengenal jaminan kebendaan fidusia, sebagai lembaga jaminan yang memberikan hak preferens bagi bank. Surat kuasa memasang fidusia tidak dikenal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia no. 42 tahun 1999 namun dipraktekan di PT. BPR Duta Pakuan Mandiri dan berdasarkan surat kuasa tersebut bisa dibuatkan oleh notaris akta fidusia dan dapat menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai bentuk penelitian yuridis normative bertujuan mendalami penerapan peraturan hukum positif dalam praktek perbankan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan.

---

To execute intermediation function of lender, besides of fund mobilization (mobilization of fund) bank shall be cautious, prudent, considering the principles of healthy credit. Each lending that is deliver to the entrepreneurs is always have a risk, bank must consider to applying the anticipation. Means of security credit in banking practice is performed by binding collateral. The positive law acknowledge of fiduciary material security, as collateral institution that give preferential right for the bank. The power of attorney for fiduciary is unknown in fiduciary law number 42 of 1999 but it’s have been used at PT. BPR Duta Pakuan Mandiri Bogor and base on power of attorney notary can execute fiduciary deed and issued the certificate of fiduciary. In this research, researcher used a normative juridical research, research that aims to explore the positive legal application in banking practice to find the truth based on scientific logic on the normative side.