Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk tingginya beban kerja, risiko kesehatan yang besar, dan minimnya perlindungan hukum, terutama di wilayah terpencil. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka, sehingga banyak tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal disertai dengan perselisihan hak. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja, diperlukan mekanisme hubungan industrial, seperti pembentukan serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski regulasi tersebut telah ada, permasalahan ketenagakerjaan di sektor kesehatan masih sering terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha pada pekerja di sektor kesehatan. Serikat pekerja di sektor lain telah memainkan peran penting dalam melindungi hak pekerja di berbagai sektor melalui berbagai pendekatan. Namun, di sektor kesehatan, serikat pekerja masih jarang ditemukan karena tenaga medis dan kesehatan sering dipandang sebagai profesional independen dengan otonomi yang berbeda dari pekerja konvensional. Adanya perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong tenaga medis untuk bergeser dari paradigma independen menuju pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), sebagai serikat pekerja di luar perusahaan pada sektor kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui wawancara dengan menganalisis peranan KSPTMKI dalam kasus-kasus yang telah mereka tangani serta efektivitas dan tantangannya sebagai serikat pekerja di luar perusahaan dalam sektor kesehatan.

---

Healthcare workers in Indonesia face significant challenges, including heavy workloads, high health risks, and minimal legal protection, particularly in remote areas. Existing regulations have yet to fully accommodate their specific needs, resulting in many healthcare workers operating under less than ideal conditions accompanied by disputes over rights. To improve their welfare and protect their rights as workers, industrial relations mechanisms, such as the establishment of labor unions, are needed. In Indonesia, labor unions are governed by Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 concerning Trade Union and Law of the Republic Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Despite these regulations, labor issues in the healthcare sector are still prevalent. Using a doctrinal research approach, findings show that numerous rights violations are still perpetrated by employers against workers in the healthcare sector. Labor unions in other sectors have played a crucial role in protecting workers' rights through various approaches. However, in the healthcare sector, labor unions remain rare due to the perception of medical and healthcare professionals as independent professionals with autonomy distinct from conventional workers. Social and economic changes have driven medical professionals to shift from an independent paradigm towards recognition as part of the workforce needing legal protection and welfare. Therefore, this study analyzes how the Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), as a trade union outside of the enterprise in the healthcare sector, enhances the welfare of medical and health workers through interviews, analyzing KSPTMKI’s role in cases they have handled, as well as its effectiveness and challenges as an external labor union in the healthcare sector. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Serikat Pekerja (SP) PT X, beserta hambatan yang dihadapi oleh Serikat Pekerja (SP) PT X dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SP PT X sebagai anggota FSPMI berhasil mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses perundingan secara kolektif dengan menggunakan berbagai strategi secara bertahap. Dalam proses tersebut, SP PT X menghadapi berbagai hambatan, yaitu belum maksimalnya fungsi dan struktur serikat pekerja, kapasitas pengurus SP yang masih belum maksimal, kurangnya motivasi dan keseriusan pengurus SP dalam memperjuangkan isu perselisihan, miskomunikasi dan perbedaan penafsiran dalam mengupayakan perundingan, adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap SP PT X, serta belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kemudian, SP PT X mengatasi hambatan tersebut dengan memaksimalkan peran tim perunding, serta mengembangkan kapasitas tim perunding.

---

ABSTRACTThis study discusses the process of industrial relation dispute resolution carried out by worker union, along with the obstacles experienced by that worker union in the process of resolving industrial relation disputes. This study uses qualitative methods with descriptive forms. The results of this study conclude that worker union as a member of FSPMI managed to seek industrial relations dispute resolution through a collective bargaining process by using various strategies in stages. Meanwhile, the obstacles faced by the worker union in the process of industrial relations dispute resolution in the form of not optimal function and structure of trade unions, lack of capacity of worker union officer, lack of motivation and seriousness of worker union officer in fighting disputes, miscommunication and differences in interpretation seek negotiations, views on worker union are still viewed negatively by workers, as well as the absence of a Collective Labor Agreement (PKB). Then this worker union overcame these obstacles by maximizing the role of the negotiating team, as well as developing the capacity of the negotiating team."

"Upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19 merupakan langkah yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan industrial di Kota Depok untuk menangani permasalahan hubungan industrial. Terdapat 3 permasalahan hubungan industrial yang sering terjadi di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan yang menjadi fokus kelembagaan hubungan industrial yaitu, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya), upah minimum, dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Proses menangani 3 permasalahan hubungan industrial dengan melakukan dialog kepada seluruh anggota untuk membuat rekomendasi yang tepat untuk diteruskan kepada Walikota dan menjadi acuan bagi seluruh pekerja dan pengusaha di Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai sekunder, serta teknik analisis data kualitatif induktif. Hasil penelitian ini yaitu upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya dalam menangani kendala pembayaran THR yaitu melakukan pengawasan pada perusahaan yang bermasalah membayar THR, dan membuka posko pengaduan THR. Upaya dalam pemberian upah minum yaitu, memberikan kepastian hukum kepada perusahaan, memberikan apresiasi berupa relaksasi cost pembayaran pajak air tanah, dan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, upaya dalam menangani PHK dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi kepada pekerja. Namun upaya yang dilaksanakan perlu dioptimalkan oleh kelembagaan hubungan industrial di Kota Depok yaitu belum mengaplikasikan bidang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di tengah pandemi COVID-19. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu membuat website pengaduan THR secara online, memberikan pelatihan pada bidang teknologi, memberikan sanksi pidana dan denda membayar sejumlah uang bagi perushaan yang tidak taat aturan pemerintah, dan mengadakan rapat lebih intens untuk membahas permasalahan hubungan industrial.

---

The industrial relations institutional efforts of Depok City to create harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic are steps taken by industrial relations actors in Depok City to deal with industrial relations problems. There are 3 industrial relations problems that often occur in the midst of the COVID-19 pandemic. The problems that become the focus of industrial relations institutions are the payment of THR (Tunjangan Hari Raya), minimum wages, and layoffs (Termination of Employment). The process of dealing with 3 industrial relations issues by holding a dialogue with all members to make appropriate recommendations which will be forwarded to the Mayor and become a reference for all workers and employers in Depok City. The purpose of this study is to analyze the efforts of Depok City's industrial relations institutions in creating harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic. This research approach is qualitative with in-depth interview data collection techniques as primary data and literature study as secondary, as well as inductive qualitative data analysis techniques. The result of this research is that the industrial relations institutional efforts of Depok City in general have been able to be implemented well. Efforts to deal with THR payment constraints are to supervise companies that have problems paying THR, and open a THR complaint post. Efforts in providing drinking wages include providing legal certainty to companies, giving appreciation in the form of relaxing the cost of paying groundwater taxes, and providing Wage Subsidy Assistance (BSU). In addition, efforts to deal with layoffs are carried out by providing training and competency tests to workers. However, the efforts carried out need to be optimized by the industrial relations institution in Depok City, which has not yet applied the technology field to solve industrial relations problems in the midst of the COVID-19 pandemic. Recommendations that can be given are making an online THR complaint website, providing training in the field of technology, providing criminal sanctions and fines paying a sum of money for companies that do not comply with government regulations, and holding more intense meetings to discuss industrial relations issues."

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."

"ABSTRAKPersaingan industri stamping saat ini semakin meningkat. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu mudahnya pesaing baru untuk masuk ke industri ini. Adanya pemain baru dan ketatnya persaingan yang terjadi memungkinkan bagi perusahaan untuk saling melakukan hi-jack pekerja. PT Hudiya Hayat Hanif merupakan salah satu dari pemain di industri /stamping. Perusahaan telah berdiri lebih dari 21 tahun dan memiliki 16 pekerja yang rata-rata memiliki pengalaman lebih dari lima tahun. Para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan melakukannya dengan teliti sehingga defects ratio cukup kecil. Kecakapan pekerja merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh PT Hudiya Hayat Hanif sehingga menjaga dan mempertahankan pekerja merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan.Namun, PT Hudiya Hayat Hanif belum memiliki Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja sebagai upaya untuk mempertahankan para pekerjanya. Karya tulis ini merupakan hasil dari Business Coaching yang dilakukan di PT Hudiya Hayat Hanif. Business Coaching ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam menyusun Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Metodologi yang digunakan yaitu observasi, wawancara, identifikasi masalah, analisis SWOT, Five Forces dan Gap Analysis. Hasil dari penulisan ini merupakan Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja yang dapat digunakan PT Hudiya Hayat Hanif dalam mempertahankan para pekerja.

---

ABSTRACT The stamping industry competition is currently increasing. One of the factors that led to the easy entry of new industries. The presence of new players and the intense competition that occurs for companies to hi jack each other. PT Hudiya Hayat Hanif is one of the players in the industry stamping. The company has been established for more than 21 years and has 16 workers who on average have more than five years of experience. Workers can finish work quickly and properly with a careful defect ratio is quite small. Worker skills are one of the strengths of PT Hudiya Hayat Hanif, maintaining workers is one of the strategy that can be carried out by the company. However, PT Hudiya Hayat Hanif does not yet have a Company Regulation and an Employment Contract as an effort to clean up its workers. This paper is the result of Business Coaching conducted at PT Hudiya Hayat Hanif. This Business Training is conducted to help companies in a harmonious field. Professional methodologies, interviews, collar issues, SWOT analysis, Five Forces and Gap Analysis. The results of this provision are the Company and Work Execution Regulations that can be used by PT Hudiya Hayat Hanif in cleaning the workers. "

"ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementeriarn Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO untuk memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan keharmonisan yang terbina antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan studi pada Liga Pekerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia sebagai bentuk peran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial masih belum tercapai dikarenakan Liga Pekerja Indonesia yang seharusnya merupakan upaya penguatan hubungan industrial antara ketiga aktor hanya dapat menguatkan kelompok pekerja sebagai peserta yang menjadi tim sepakbola di Liga Pekerja Indonesia. Koordinasi antara para pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi serta birokrasi yang berbelit. Pendanaan yang belum diatur dengan baik dan biaya pendaftaran yang memberatkan peserta juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya keharmonisan hubungan industrial melalui Liga Pekerja Indonesia.

---

ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia is an activity conducted by Kementerian Ketenagakerjaan by collaborating with Kementerian Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI , dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO to commemorate the labour day on 1st May, 2018. This activity is done with the aim to enhance worker productivity and the harmony between workers, employers, and Government. This research aims to analyze how the Government 39 s role in improving industrial relations harmony with case studies on Liga Pekerja Indonesia. This study used a qualitative research approach to techniques of qualitative data retrieval technique through an in depth interview and documentation study. The results of this research shows that the implementation of the workers 39 League Indonesia as the role given by the Government to improve industrial relations harmony is still not reached. That is because the Liga Pekerja Indonesia which should be an effort of strengthening industrial relations among the three actors can only strengthen the group of workers as participants who became a football team in Liga Pekerja Indonesia. Coordination between the parties involved also has not run properly due to lack of communication as well as the convoluted bureaucracy. Funding has not been governed well and the registration fee which isburdening the participants also became one of the factors as to why the harmony of industrial relations through Liga Pekerja Indonesia has not been achieved. "

"ABSTRAKHubungan industrial tidak dapat selalu berjalan harmonis dan dapat timbul konflik antar perusahaan dengan pekerja. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleseaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menyantumkan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sebagai lembaga pemerintah di wilayah Depok memiliki peranan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber mengetahui permasalahan Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memenuhi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam upayanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya, baik dari kekurangan pengawasan dan mediatornya.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot always be harmonious and there must always be conflicts between companies and workers. In Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Resolution has stated the procedures for resolving industrial relations disputes. The Depok City Manpower Office as a government agency in the Depok area has the role to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. This study aims to analyze the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. The method of data retrieval in the thesis was carried out with a qualitative approach, namely by in-depth interviewing related speakers and knowing the problems related to the writers questions for the analysis of this thesis. The results showed the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. Mediation from the Depok City Manpower Office is very fulfilling the laws and regulations. However, in its efforts to resolve industrial relations disputes in the city of Depok, there are still obstacles in its resolution, both from lack of supervision and mediators."

"Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan industrial tanpa adanya serikat pekerja diperusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan industrial dan hubungan bipartit di PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki tujuan penelitian eksplanatif. Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan masa kerja dari karyawan di perusahaan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan industrial dan hubungan bipartit di perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya serikat pekerja.

---

This study describes the industrial relations in the absence of the company union. The purpose of this study is to explain how industrial relations and bipartite relations in PT Apexindo Pratama Duta Tbk. This study used a explanative approach and has a descriptive research purposes. Interviewees in this study were selected based on different years of service of employees in companies. The results of this study indicate that the industrial relations and bipartite relations in the company can run smoothly without any union."