Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Kebumen memiliki Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong (GNKK) yang didalamnya terkandung warisan geologi (geoheritage) bernilai tinggi. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha mengembangkan GNKK melalui pariwisata secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi pengembangan GNKK telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai pilar konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program pengembangan GNKK dengan menggunakan teori Quality Implementation Framework oleh Durlak & DuPre (2008). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis data illustrative method. Hasil penelitian ini yaitu implementasi program pengembangan GNKK secara umum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor tingkat masyarakat, karakteristik pelaksana program, karakteristik program yang dilaksanakan, kapasitas organisasi, dan proses implementasi. Akan tetapi dari faktor-faktor tersebut jika dirinci lagi terdapat indikator yang belum berhasil mempenagruhi jalannya implementasi. Dari total 25 indikator penelitian, delapan diantara masih belum dapat terlaksana dengan baik yaitu terdapat pada pada subdimensi pendanaan, kebutuhan yang ditetapkan pelaksana, manfaat yang ditetapkan pelaksana, visi bersama, dan kepemimpinan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mengembangkan pendanaan melalui kemitraan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, meningkatkan keberadaan sarana prasarana, membuat target intensitas implementasi, dan meningkatkan pemahaman pentingnya pengembangan GNKK.

---

Kebumen Regency has the Karangsambung-Karangbolong National Geopark (GNKK) which contains a high value geological heritage. The Government of Kebumen Regency is trying to develop GNKK through sustainable tourism in order to provide benefits to the community. The implementation of GNKK development has been carried out since 2018 according to the pillars of conservation, education, and local economic development. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the implementation of the GNKK development program using the Quality Implementation Framework theory by Durlak & DuPre (2008). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques as primary data and literature study as secondary data, as well as illustrative method data analysis techniques. The results of this study are that the implementation of the GNKK development program is generally influenced by five factors, namely community level factors, characteristics of program implementers, characteristics of implemented programs, organizational capacity, and implementation process. However, if these factors are detailed again, there are indicators that have not succeeded in influencing the course of implementation. From a total of 25 research indicators, eight of them still cannot be implemented properly, namely in the sub-dimension of funding, needs determined by the implementer, benefits determined by the implementer, shared vision, and leadership. Recommendations that can be given are developing funding through partnerships, increasing the capacity of implementing human resources, increasing the availability of infrastructure, setting targets for implementation intensity, and increasing understanding of the importance of developing GNKK."

"Penelitian dilakukan selama enam bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Juni 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pelatihan “Ngompos Kuy!” menggunakan model evaluasi program pelatihan Kirkpatrick dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksploratif. Penelitian dilakukan pada peserta “Ngompos Kuy!” angkatan 11 dengan mengukur kepuasan peserta untuk mengetahui ketercapaian komponen input, pengetahuan tentang materi dan keterampilan pasca pelatihan untuk mengukur komponen output, serta perilaku pasca pelatihan untuk mengukur komponen outcome. Hasil pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut menunjukan bahwa seluruh komponen dan tujuan program telah tercapai sehingga program dapat dinyatakan efektif. Dilakukan pula pengujian hubungan antara variabel bebas Pengetahuan Tentang Materi dan Keterampilan Pasca Pelatihan dengan variabel terikat Perilaku Pasca Pelatihan. Hasil uji bivariat menunjukan bahwa Pengetahuan Tentang Materi tidak berhubungan dengan Perilaku Pasca Pelatihan sedangkan Keterampilan Pasca Pelatihan berhubungan lemah dengan Perilaku Pasca Pelatihan.

---

This research was conducted for six months, started from January 2021 to June 2021. This research aims to evaluate the effectiveness of training program “Ngompos Kuy!” using Kirkpatrick’s training program evaluation model with descriptive and exploratory quantitative approach. The effectiveness is measured based on the achievement of input, output, and outcome components which are trainee’s satisfaction, conceptual knowledge, post-training skills, and post-training behavior of “Ngompos Kuy!” batch 11 participants. Result shows that this program is effective because each component and program objectives are achieved. Moreover, this research tries to find the relationship between Conceptual Knowledge and Post-Training Skills as independent variables with Post-Training Behavior as a dependent variabel. The results show that there is no relationship between Conceptual Knowledge and Post-Training Behavior, hence the findings also show that there is a weak relationship between Post-Training Skills and Post-Training Behavior.

"

"Peningkatan pelayanan publik merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia dalam indeks Ease Of Doing Business 2020 masih tertinggal dengan negara-negara regionalnya. Dalam hal ini DPMPTSP DKI Jakarta sebagai DPMPTSP di Provinsi Ibukota hanya memperoleh nilai standar. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan dalam aspek ketepatan dan sinkronisasi data perizinan. PTSP tingkat Kota Administrasi menjadi PTSP yang memiliki banyak pengaduan. Karena itu penulis melakukan penelitian bagaimana evaluasi program PTSP di UP PTSP Jakarta Selatan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan dua teori yaitu Pelayanan Publik, One Stop Services, dan Evaluasi Program. Evaluasi program tersebut menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah post-positivist. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keseluruhan indikator cukup terpenuhi/tercapai. Pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan telah jelas secara latar belakang, regulasi, dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapainya. Anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang telah mampu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan/non-perizinan secara baik. Proses pelayanannya telah sesuai peraturan dan regulasi yang ada. Namun, penulis menemukan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSP di Jakarta Selatan. Walaupun demikian, PTSP Jakarta Selatan telah mampu dalam memenuhi kebutuhan pemohon dan menepati tujuan dan sasarannya tiap tahun. Dari temuan ini, beberapa rekomendasi adalah diperlukan upaya peningkatan jumlah pegawai PTSP, pembaharuan sosialisasi menggunakan media sosial, dan perbaikan layanan hotline agar pelaksanaan PTSP lebih optimal.

---

The improvement of public services is an issue of concern to the government of Indonesi. However, Indonesia in the index of Ease Of Doing Business 2020 are still lagging behind within regional countries. Further, based on the complaint of services PTSP level of the City Administration have a lot of complaints. The subject of research based on the amount of the issuance of permits at most at the level of the city administration and achievements as a public service provider that is recognized by the MenpanRB. Because of that, authors conduct research into how the evaluation of the implementation of PTSP in UP PTSP Jakarta Selatan. In doing the research the writer uses two theories, namely the Public Service and Program Evaluation. Further, the evaluation of the program using the Model CIPP. Two concept of this are elaborated depthly to the operationalization concept of the research. The results of the evaluation showed that the overall indicators in the dimensions of the CIPP quite fulfilled/achieved by the implementation of PTSP in South Jakarta. The implementation in South Jakarta has been clear in the background, regulation, and goals and targets to achieve. Budget, human resources, and supporting infrastructure have been able to produce licensing service/non-licensing as well. Process of services has appropriate to rules and regulation. However, the authors found the presence of barriers and obstacles in the implementation of PTSP in South Jakarta. From these findings the author finds it necessary to increase the number of employees, the renewal of the socialization of using social media, and repair hotline service for the optimal implementation of PTSP in South Jakarta."

"Geopark sebagai salah satu upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dicirikan dengan variasi warisan geologi yang seringkali berasosiasi dengan multi bahaya.  Masalah dalam penelitian adalah adanya potensi ketidakberlanjutan Geopark oleh ancaman multi bahaya. Tujuan penelitian yaitu menganalisis potensi multi bahaya, menilai kerentanan keberlanjutan Geopark, menilai upaya kolektif masyarakat dan menyusun konsep keberlanjutan Geopark. Metode yang digunakan adalah metode analisis spasial, Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE), analisis deskriptif eksploratif dan analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan tingkat multi bahaya sedang (68,55%), rendah (25,27%) dan tinggi (6,18%). Kerentanan keberlanjutan Geopark menunjukkan tingkat kerentanan keberlanjutan tinggi (4 Desa), sedang (3 Desa) dan rendah (2 Desa). Upaya kolektif masyarakat belum terbentuk. Konsep keberlanjutan Geopark pada kawasan multi bahaya berbasis masyarakat dilakukan dengan integrasi dan elaborasi aspek lingkungan, yaitu prioritas mitigasi berdasarkan sebaran multi bahaya, geodiversitas, biodiversitas, budaya, sosial ekonomi dan upaya kolektif masyarakat serta dengan kebijakan penguatan interaksi kolaboratif antar pemangku kepentingan.

---

Geoparks as an effort to achieve sustainable development, are characterized by a variety of geological heritage, often associated with multi-hazard. The is the potential for Geopark's unsustainability due to multi-hazard threats. The research aims to analyze the potential for multi-hazards, assess the vulnerability of Geopark sustainability, assess the collective action, and develop a concept of Geopark sustainability. The methods are spatial analysis methods, Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE), exploratory descriptive analysis, and Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis. The results showed that the multi-hazard levels were moderate (68.55%), low (25.27%) and high (6.18%). Geopark sustainability vulnerability shows high (4 villages), medium (3 villages), and low (2 villages) sustainability vulnerability levels. Collective action has not yet been formed. The concept of Geopark sustainability in community-based multi-hazard areas is carried out by integrating and elaborating environmental aspects, mitigation priorities based on the distribution of multi-hazards, geodiversity, biodiversity, culture, socio-economics, and collective action, and the policies to strengthen collaborative interactions between stakeholders.

 

Keywords: collective action, Geopark sustainability concept, multi-hazard, vulnerability to Geopark sustainability."

"Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level.

At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area.

At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized."

"PT. Dutapaima Nusantara (PT. DN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri agrobisnis khususnya perkebunan kelapa sawit dan perigolahan menjadi minyak. Secara resmi berdiri di Indonesia pada tahun 1987. Dalam menggeluti bisnis ini. PT.DN harus berjuang untuk tetap eksis agar dapat bersaing dengan raja-raja bisnis yang mengincar industri kelapa sawit. Dari hasil diskusi dengan manajer SDM dikemukakan bahwa PT.DN belum memiliki penilaian kinerja yang mampu mengukur kinerja karyawannya dengan baik. Dalam pelaksanaannya subyektifitas atasan sangat berpengaruh. Atasan cenderung hanya melihat hasil atau output yang dihasilkan karyawan. Bila output karyawan buruk maka kinerjanya juga dianggap buruk. Sebaliknya bila output karyawan baik maka kinerjanya dianggap baik. Siapa yang dianggap memiliki kedekatan dengan atasan mempunyai peluang untuk mendapatkan penilaian yang baik. Akibatnya hasil penilaian kinerja dipersepsikan negatif oleh karyawan kerena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itulah, PT.DN merasa perlu untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja karyawannya melalui sistem penilaian kinerja yang lebih efektif. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis mencoba mengajukan rancangan penilaian kinerja 360' feedback untuk PT.DN. Dalam penilaian 360' Feedback ini yang akan menjadi penilai tidak hanya atasan tetapi beberapa sumber penilai diantaranya atasan, rekan kerja karyawan itu sendiri, dan konsumen."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhatian diberikan pada studi tentang tata kelola kolaborasi dianggap sebagai salah satu isu kunci keberhasilan dalam konteks pengembangan pariwisata Belitung sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Kontribusi dan peran masing-masing aktor baik dari pemerintah, swasta, masyarakat atau komunitas telah memberikan kontribusi positif sebagai upaya membangun kualitas pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative methods research eksploratori, dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam, review dokumen dan survey sehingga proses triangulasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah, swasta, asosiasi, masyarakat dan komunitas. Sebanyak 13 orang informan telah diwawancarai dan 31 orang telah menunjukkan jawaban atas survei yang dilakukan. Hasil penelitian Praktik Tata Kelola Kolaborasi yang berlangsung di Kabupaten Belitung diinisiasi dengan adanya inovasi program dan kolaborasi yang berkembang dari proses bottom-up yang dipelopori oleh peran Komunitas Geosites dan Desa Wisata. Berikutnya Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa kepercayaan, nilai-nilai dan jaringan sosial atau dipersepsikan sebagai modal sosial (social capital) telah menjadi perekat dan mengikat masing-masing aktor untuk bersinergi sehingga berfungsi sebagai elemen dasar untuk membentuk kolaborasi yang baik. Penelitian ini menegaskan dan melengkapi model collaborative governance yang telah digagas oleh Ansell dan Gash. Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) merupakan faktor utama yang mendukung berjalannya tata kelola kolaboratif. Jika dalam model collaborative governance Ansell dan Gash tidak dengan tegas menyatakan modal sosial sebagai faktor utama berjalannya proses kolaborasi, penelitian ini telah menunjukkan peran modal sosial (social capital) sebagai landasan untuk inisiatif melakukan kolaborasi. Sebagai salah satu temuan dan novelty dalam penelitian ini, maka penulis menambahkan satu indikator pada dimensi Kondisi Awal (starting condition) pada proses kolaborasi dengan menambah latar belakang modal sosial (social capital) yang meliputi pengetahuan lokal (norma atau nilai-nilai budaya dan jaringan) yang berpengaruh pada pelaksanaan kolaborasi.

---

This research analyzes the Governance of Ecotourism Collaboration in Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province. Attention is paid to the study of collaborative governance which is considered one of the key issues for success in the context of Belitung tourism development as part of the UNESCO Global Geopark network. The contribution and role of each actor, whether from the government, private sector, society, or community, has made a positive contribution to build quality tourism that is sustainable and environmentally friendly. This research uses an qualitative methods research approach. In this research, data was obtained through in-depth interviews, document reviews, and surveys so the triangulation process could be carried out more completely. Research informants comprised elements from the government, private sector, associations, society, and community. A total of 13 informants were interviewed and 31 people provided answers to the survey conducted. The results of research on Collaborative Governance Practices that took place in Belitung Regency were initiated with program innovation and collaboration that developed from a bottom-up process spearheaded by the role of the Geosites Community and Tourism Village. Next, the results of this research have shown that trust, cultural values, and social networks perceived as social capital have become the glue and bind each actor to work together so that it functions as a basic element for forming good collaboration. This research confirms and complements the collaborative governance model initiated by Ansell and Gash. Based on research conducted, has shown that the role of social capital is the main factor that supports collaborative governance. If Ansell and Gash's collaborative governance model does not explicitly state social capital as the main factor in the collaboration process, this research has shown the role of social capital as a basis for collaborative initiatives. As one of the findings and novelty in this research, the author added one indicator to the dimensions of Initial Conditions and/or Collaborative Process by adding social capital background which includes norms or cultural values and social networks. which influences the implementation of collaboration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan kinerja dokter di poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo, yang dilakukan terhadap seluruh dokter sebagai responden, menggunakan kuesioner penelitian dengan analisa univariat dan bivariat dengan disain cross sectional. Penilaian kinerja dokter dilakukan oleh pasien yang meliputi perilaku, kehadiran dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja dokter di poliklinik rawat jalan Rumkital Dr. Mintohardjo Jakarta adalah faktor psikologis (kepuasan kerja), faktor organisasi (kepemimpinan) dan faktor organisasi (budaya organisasi).

---

The research aims to find out the factors that relate to the performance of doctors in outpatient polyclinics Naval Hospital Dr. Mintohardjo, with the respondents of all doctors, using the questionnaire, analysis of univariate and bivariate by cross sectional design. Performance appraisal of doctor was performed by patients, which covers the behavior, presence and communication.

The result showed that factors that influence the performance of doctors in outpatient polyclinic Naval Hospital Dr. Mintohardjo Jakarta are psychological factor (satisfaction work), the organization factor (leadership) and the organization factor (organization culture)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kampanye Stop the Trafficking of Children and Young People yang dilakukan oleh The Body Shop Indonesia dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap sikap khalayak. Tujuannya untuk mengevaluasi input, output, dan outcome dalam kampanye. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Public Relations, kampanye Public Relations, evaluasi dalam Public Relations, serta macro model of PR evaluation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan paradigma post-positivisme. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye Stop the Trafficking of Children and Young People yang diselenggarakan oleh The Body Shop belum bisa membentuk sikap khalayak sasaran untuk lebih peduli terhadap permasalahan child trafficking. Dari hasil tersebut, peneliti menyarankan The Body Shop untuk melakukan kampanye Public Relations berdasarkan pada langkah-langkah kampanye yang baik, yaitu terdiri dari tahap riset serta perencanaan strategis.

---

ABSTRACTThis study discuss about Stop the Trafficking of Children and Young People campaign conducted by The Body Shop Indonesia from the planning, implementation, thorugh its impact on public attitudes. The purpose of this study is to evaluate the input, output, and outcome in this campaign. Concepts used in this study are Public Relations, Public Relations campaign, evaluation in Public Relations, and macro model of PR evaluation. This research is qualitative descriptive study using post-positivist paradigm. The findings of this study indicate that Stop the Trafficking of Children and Young People campaign, held by The Body Shop has not been able to shape the attitudes of target audiences to be more concerrned with problems of child trafficking. From that result, the researcher recommends that The Body Shop to conduct Public Relations campaigns based on the good campaign steps, which consists of research and strategic planning."