Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya SOP terkait kegiatan dimaksud yang disebabkan karena hal tersebut merupakan kebijakan baru yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diturunkan ke dalam aturan pelaksanaan 237/PMK.04/2022. SOP tersebut sangat diperlukan karena adanya potensi ketidakseragaman prosedur pelaksanaan pada kantor bea dan cukai di Indonesia. SOP dapat memudahkan organisasi untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan, memberikan pemahaman yang rinci dan sistematis kepada pegawai yang bertugas, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada Tim Peneliti yang secara langsung melaksanakan tugas kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Hasil penelitian berupa usulan SOP proses bisnis kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, penyelesaian perkara dengan tidak dilakukan penyidikan serta penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang Lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran menjadi Barang Milik Negara (BMN).

---

The research aims to develop Standard Operating Procedures (SOP) for Investigating Alleged Violations in Excise in accordance with applicable regulations. The study is motivated by the absence of SOPs related to these activities due to their status as new policies mandated by the Harmonization of Tax Regulations Law, subsequently elaborated in implementing regulation 237/PMK.04/2022. The need for this SOP arises from the potential inconsistency in the execution procedures across customs offices in Indonesia. SOP facilitate the organization in detecting and addressing errors, providing detailed and systematic understanding to the assigned employees, and simplifying the monitoring and evaluation processes. The research methodology employed is qualitative, with data obtained through interviews with the Research Team directly involved in the investigation of alleged customs violations. The research results propose an SOP for the business process of investigating alleged violations in customs, the resolution of cases without conducting investigations, and the resolution of Excise Goods (Barang Kena Cukai) and other related goods involved in alleged violations that become State-Owned Goods (Barang Milik Negara)."

"Pelayanan farmasi klinik yang dijalankan dalam suatu apotek yang berada di puskesmas meliputi beberapa kegiatan, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), hingga evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan proses pelayanan farmasi klinik tersebut tentunya diperlukan standar operasional prosedur yang berlaku dan mengatur keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan farmasi klinik, Puskesmas Kecamatan Matraman terus melakukan perubahan berupa penyusunan maupun perbaikan terkait standar operasional prosedur yang berlaku, salah satunya dengan memerhatikan standar pelayanan yang baik untuk ibu bersalin yang melahirkan di puskesmas tersebut. Alur proses visite yang dilakukan apoteker pada ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu diatur dengan baik agar proses dapat berjalan sistematis sehingga dapat memberikan pelayanan farmasi klinik yang baik, terutama pada pasien ibu bersalin. Proses visite apoteker pada pasien ibu bersalin di puskesmas terdiri atas beberapa proses, mulai dari memperkenalkan diri dan identifikasi identitas pasien, mengidentifikasi permasalahan keluhan pasien setelah persalinan maupun penggunaan obat pasien, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah penggunaan obat, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi setelah visite dilakukan. Bagan alir prosedur yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Matraman diharapkan sesuai dengan rancangan standar operasional prosedur yang telah disusun. Penerapan rancangan standar operasional prosedur yang dilaksanakan terkait visite apoteker terhadap pasien ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu disesuaikan dengan peraturan yang telah disetujui di puskesmas.

---

Clinical pharmacy services carried out in a health center include several activities, ranging from reviewing and providing prescriptions, drug information services, patient visits, and evaluation of drug use. The entire process of clinical pharmacy services certainly requires standard operating procedures that apply and regulate the continuity of the pharmaceutical services being carried out. To improve the quality and expand the scope of pharmaceutical services at the health center, the Matraman District Health Center continues to make changes in the form of preparation and improvement related to applicable standard operating procedures, one of which is by paying attention to good service standards for maternity mothers in the health center. The flow of the visit process carried out by pharmacists for maternity mothers at the Matraman District Health Center needs to be properly regulated so that the process can run systematically so that it can provide good clinical pharmacy services. The pharmacist visit consists of several processes, starting from identifying patient identities, identifying patient’s problems and drug use, providing evidence-based recommendations related to drug use problems, monitoring the effectiveness and safety of use medication, as well as documentation after the visit. The procedure flow chart carried out at the Matraman District Health Center is in accordance with the draft standard operating procedures that have been prepared. The application of the draft standard operating procedures carried out regarding pharmacist visits to maternity patients at the Matraman District Health Center needs to be adjusted to the regulations that have been approved there."

"

BIM 4D dapat digunakan sebagai media komunikasi visual yang dapat mensimulasikan proses konstruksi, termasuk proyek infrastruktur, kepada seluruh stakeholder. Salah satu keuntungannya adalah dapat meningkatkan kualitas komunikasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap tahap perencanaan waktu konstruksi, yang mana merupakan salah satu aspek penting pada proses bisnis kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, validasi pakar, dan observasi partisipatif untuk mengidentifikasi aktivitas utama pada fase perencanaan waktu konstruksi, peran BIM 4D dalam aktivitas tersebut, dan stakeholder yang terlibat. Sebagai hasilnya, dikembangkan suatu strategi perencanaan waktu konstruksi berbasis BIM 4D dalam bentuk prosedur operasional standar dan alur komunikasi, agar dapat digunakan sebagai referensi pedoman implementasi BIM di Indonesia.

 

---

4D BIM can be utilized as a visual communication media that simulates construction process, including infrastructure projects, to all stakeholders. One of its benefits is to enhance communication quality that can positively affect infrastructure construction time planning phase, which was one of the most important aspect in contractor`s business process. This research used qualitative method through interviews, expert validation, and participative observation to identify main activities in construction time planning phase, 4D BIM role in those activities, and involved stakeholders. As a result, 4D BIM based construction time planning strategy in the form of standard operating procedure and communication flow was developed to be used as guideline references for BIM implementation in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKPendampingan, supervisi, dan bimbingan yang kurang dari kepala ruang dapatmempengaruhi kepatuhan penggunaan masker dan sarung tangan oleh perawat.Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui penguatanperan interpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peraninterpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau terhadap penerapanSPO penggunaan alat pelindung diri perawat. Penelitian ini menggunakan metodepre-eksperimental design, one group pre and post test without control. Sampelpenelitian sebanyak 38 tindakan keperawatan dan kolaborasi medis dengan teknikincidental sampling dan analisis paired t-test.Hasil penelitian menunjukanperlakuan penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhanpenerapan SPO penggunaan APD secara bermakna (p = 0,001). Implikasipenelitian dapat meningkatkan keselamatan perawat yang berimbas keselamatanpasien, sebagai evidence base nursing, bahan ajar pendidikan dan pengembanganteori keperawatan. Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinankeperawatan, serta pengembanganmelalui workshop sebagai salah satukompetensi pemimpin keperawatan.

---

ABSTRACTThe lack of mentoring, supervision and guidance from the head nurses caninfluence the nurses? compliance to use masks and gloves. One effortto improvethis compliance is by strengthening the interpersonal roles of head nurses usingPeplau?s theoretical approach. The purpose of this study was to identify theimpacts of strengthening the interpersonal roles of head nurses using Peplau?stheoretical approach on the implementation of Standard Operating Procedure(SPO) of nurses? Personal Protective Devices (PPD). This study usedaquantitative method of pre-experimental design with one group pre-test and posttestdesign without control. The samples were 38 nursing procedures and medicalcollaborations which were taken incidentally and analyzed using paired t-test. Theresults showed that the intervention of strengthening the interpersonal roles ofhead nurses using Peplau?s theoretical approach significantly improved thecompliance on the implementation of SPO of PPD (p =0.001). The findings of thisstudy can be used to improve the safety of nurses, which will affect the patientsafety, function as evidence-based nursing, and contribute to the teachingmaterials for nursing education and the development of nursing theory. Policiesand supervisions from nursing leaders are required as well as development effortsthrough workshops as a competence of nursing leaders"

"Permasalahan dalam tahapan perencanaan teknis bangunan gedung negara, khususnya proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya, yang berulang menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian lebih dalam fase pembangunan proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kekurangan pada dokumen Detailed Engineering Design (DED), ketidaksesuaian antara dokumen DED (Gambar, BOQ, RAB, dan RKS) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan perencanaan teknis. Permasalahan tersebut dapat memberikan dampak pada pelaksanaan konstruksi yaitu seperti pekerjaan ulang dan penambahan waktu serta biaya proyek. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan pekerjaan perencanaan teknis tidak berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tahapan pekerjaan yang efisien dan efektif diperlukan adanya standarisasi prosedur operasional atau sistem tata kerja prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahapan perencanaan teknis proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya berbasis risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip/studi literatur, survei kuesioner, dan metode Delphi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 proses bisnis pada fase perencanaan teknis proyek pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya yaitu Tahap Konsepsi Perancangan, Tahap Pra Perancangan, Tahap Pengembangan Rancangan dan Tahap Rancangan Detail. Pada penelitian ini juga ditemukan total 93 potensi risiko dengan 29 faktor risiko berkategori risiko tinggi.

---

Problems in the design and engineering phase of state buildings, especially the ATC Tower construction project and supporting facilities, are recurring phenomena that need more attention in the project development phase. Some of the problems are flaws in the Detailed Engineering Design (DED) documents, discrepancies between DED documents (Drawings, Engineer’s Estimate, BOQ, and Work Plan & Terms), and late completion of design and engineering works. These problems can have an impact on the implementation of construction, such as reworks, additional time and costs. Several problems stated indicate that the design and engineering phase is not running effectively and efficiently. To realize an efficient and effective design and engineering work, there is a need for implementing standard operating procedures or a procedural work system. This research aims to develop a standard operating procedure regarding the design and engineering works of the ATC Tower Building and supporting facilities. Methods used in this research are archive analysis/literature study, questionnaire survey, and Delphi’s method. The results of this study indicate that there are 4 business processes in the design and engineering phase of the ATC Tower and supporting facilities construction project, namely the Conceptual Stage, Pre-Engineering Plan Stage, Design Development Stage, and Detailed Design Stage. There are also a total of 93 potential risks in the design and engineering phase of the ATC Tower and supporting facilities construction project with 29 risk factors categorized as high risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh PT ABC terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap, serta mengidentifikasi risiko terkait aktivitas tersebut sebagai dasar analisis atas sistem pengendalian internal yang berjalan dan memberikan rancangan standard operating procedure pada aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap PT ABC. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada PT ABC yang bergerak di bidang jasa sarana penunjang bidang pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka kerja pengendalian internal COSO yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukan perusahaan telah memiliki pengendalian internal namun pengendalian internal yang berjalan belum diformalkan dan berdasarkan hasil analisis risiko masih terdapat risiko yang belum memiliki aktivitas pengendalian. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi perbaikan dalam bentuk usulan rancangan standard operating procedure SOP terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan PT ABC.

---

This research aims to analyze internal control system and propose a design of standard operating procedures SOP for fixed asset procurement and management activities in PT ABC. This is a qualitative research with case study method at PT ABC which is engaged in rental fixed assets for supporting education facilities. We have interviewed the management of PT ABC, conducts observation, and analysis internal documents. Based on those data, we analyze the internal control system that has been implemented by PT ABC related with procurement and management activities of fixed assets, including identifying risk in those activities as the basis for the analysis of the ongoing internal control system. The results show that there are some weakness on internal control system, especially related to fixed assets management activities. Therefore, some risks have not been mitigated yet. In addition, the Company has not formalized internal control procedure yet, which caused unstructured implementation. Therefore, this research provides recommendation for improvement in internal control activities and proposed a design of standard operating procedure SOP related to procurement and management activities of fixed assets that tailored with the PT ABC needs.Keywords Fixed Assets, Internal Control, Identify Risk, Control Activity, Fixed Assets Procurement and Management Activities."

"DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat pendidikan, sehingga pembangunan gedung tinggi meningkat setiap tahunnya. Namun pembangunan fisik yang terus meningkat tanpa diringi dengan peningkatan pemeliharaan akan menyebabkan nilai ekonomi bangunan menurun. Fenomena kerusakan bangunan saat ini sudah banyak terjadi, berdasarkan kenampakan-kenampakan yang terjadi dilakukan identifikasi sedini mungkin mengenai adanya kerusakan-kerusakan yang lain yang dapat menyebabkan efek yang buruk terhadap bangunan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan adalah faktor pemeliharaan dan perawatan bangunan. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. Pemeliharaan gedung seharusnya memiliki standar yang jelas dan terencana. Dalam menyusun standar operasional prosedur pemeliharaan dan perawatan dapat menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) agar lebih mudah dipahami dengan mengelompokan setiap komponen bangunan dan berorientasi pada aktivitas secara menyeluruh. Tujuan Penelitian ini untuk mengembangkan SOP Pemeliharaan dan Perawatan berbasis WBS untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan studi literatur, validasi ahli, dan analisa regresi linear. Hasil penelitian menunjukan bahwa SOP Pemeliharaan dan Perawatan berbasis WBS yang dikembangkan berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja pemeliharaan bangunan. Serta diharapkan dapat menjadi referensi SOP bagi pengelola bangunan dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

---

DKI Jakarta as the capital city of Indonesia is the center of government, the center of the economy, and the center of education, so the construction of tall buildings increases every year. However, physical development that continues to increase without being accompanied by increased maintenance will cause the economic value of the building to decline. The phenomenon of building damage is currently happening, based on the appearances that occur, identification is carried out as early as possible regarding the existence of other damages that can cause a bad effect on the building. One of the factors that can cause damage to buildings is the factor of building maintenance and care. Building maintenance is an activity to maintain the reliability of the building along with its infrastructure and facilities so that the building is always functional. Building maintenance should have clear and planned standards. In preparing standard operating procedures for maintenance and care, the Work Breakdown Structure (WBS) can be used to make it easier to understand by grouping each building component and being oriented to overall activities. The purpose of this study was to develop a WBS-based Maintenance and care SOP to improve maintenance performance. The method used is a quantitative method with literature studies, expert validation, and linear regression analysis. The results showed that the WBS-based Maintenance and Maintenance SOP that was developed had an effect and could improve the performance of building maintenance. And is expected to be a reference SOP for building managers in carrying out maintenance and building maintenance."

"Abstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat rekomendasi SOP dalam melaksanakan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan maturity level yang mempengaruhi budaya mutu di PT X. Berdasarkan tinjauan literatur tingkat kematangan budaya mutu dan penilaian validitas isi dan konstruk dari pakar/ ahli, 5 variabel untuk mengukur maturity level budaya mutu diidentifikasi. Terdapat 55 indikator atau item pengukuran dari 5 variabel tersebut yang telah dikembangkan menjadi kuesioner yang lengkap. Kuesioner dibagikan kepada seluruh karyawan di PT X, dengan total 25 tanggapan. Selanjutnya dilakukan pengolahan persentase maturity level pada PT X (dalam penelitian ini digunakan 5 level untuk mengukur kematangan budaya mutu yaitu: Ad hoc, Repeatable, Defined, Managed, dan Continuous) dan gap analysis pada setiap item pertanyaan yang kemudian akan dibandingkan dengan kondisi optimal sesuai validasi yang telah diperoleh dari pakar/ ahli dan hasil penelitian sebelumnya yang telah mengukur maturity level budaya mutu perusahaan konstruksi swasta nasional secara umum. Hasil pengolahan persentase maturity level budaya mutu pada PT X menunjukkan 59% matang dan berada pada level 4 (Terkelola) yang merupakan selisih 6% jika dibandingkan dengan hasil maturity level budaya mutu pada perusahaan konstruksi swasta nasional secara umum, yang menunjukkan 53% matang dan berada di level 3 (Terdefinisi). Berdasarkan analisis gap pada setiap item pertanyaan, ditemukan 21 indikator yang tidak memenuhi kriteria/ kondisi optimal yang diharapkan. Selanjutnya, direkomendasikan 15 strategi perbaikan untuk indikator yang tidak memenuhi kondisi optimal untuk meningkatkan maturity level yang mempengaruhi budaya mutu di PT X. Validasi pakar/ ahli dilakukan terhadap 15 rekomendasi strategi yang menyatakan bahwa semua pakar/ ahli setuju bahwa rekomendasi strategi dapat meningkatkan maturity level budaya mutu di PT X. Strategi peningkatan ini dikelola lebih lanjut dengan merekomendasikan prosedur pelaksanaan strategi yang kemudian dapat dikembangkan menjadi Standard Operational Prosedures (SOP). Telah dibuat 15 rekomendasi prosedur/ aktifitas-aktifitas dalam melanjalankan strategi dari hasil validasi sebelumnya dan dikembangkan 15 SOP berdasarkan prosedur/ aktifitas-aktifitas tersebut. Validasi pakar/ ahli dilakukan terhadap 15 rekomendasi prosedur dan SOP yang telah dikembangkan, yang menyatakan bahwa semua pakar/ ahli setuju bahwa rekomendasi prosedur dan SOP dapat digunakan dalam melaksanakan strategi meningkatkan maturity level budaya mutu di PT X, namun dengan beberapa saran dan masukan. Setelah dilakukan perbaikan terhadap saran dan masukan dari pakar/ ahli terdapat hasil akhir yaitu 12 SOP dalam melaksanakan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan maturity level budaya mutu di PT X. Studi ini memberikan alat yang berharga bagi para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang maturity level budaya mutu dan strategi peningkatannya. Bagi praktisi, sangat bermanfaat untuk mengevaluasi maturity level budaya mutu di dalam perusahaannya secara berkala, menargetkan perbaikan dan mengambil tindakan yang mungkin dilakukan dalam upaya meningkatkan maturity level budaya mutu melalui strategi perbaikan yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan upaya pertama untuk mengukur maturity level budaya mutu dan mengembangkan standard operational procedures (SOP) dalam melaksanakan strategi meingkatkan maturity level budaya mutu pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi swasta nasional di PT X

---

Abstract: The purpose of this paper is to make SOP recommendations in implementing the strategies needed to increase the maturity level that affects the quality culture at PT X. Based on a literature review of the quality culture maturity level and the content and construct validity assessment from practitioners, 5 variables to measure the quality culture maturity level identified. There are 55 indicators or measurement items from these 5 variables which have been developed into a complete questionnaire. Questionnaires were distributed to all employees at PT X, with a total of 25 responses. Furthermore, processing the percentage maturity level at PT X (in this study used 5 levels to measure the maturity of quality culture, namely: Ad hoc, Repeatable, Defined, Managed, and Continuous) and gap analysis on each question item which will then be compared with the optimal conditions according to validation that has been obtained from practitioners and the results of previous studies that have measured the level of maturity of the quality culture of national private construction companies in general. The results of processing the percentage maturity level at PT X show 59% mature and are at level 4 (Managed) which is a difference of 6% when compared to the results of the quality culture maturity level at national private construction companies in general, which is 53% mature and is at level 3 (Determined). Based on the gap analysis on each question item, 21 indicators were found that did not meet the expected optimal criteria/conditions. Furthermore, 15 improvement strategies are recommended for indicators that do not meet optimal conditions to increase the level of maturity that affects the quality culture at PT X. Expert validation was carried out on 15 strategic recommendations which stated that all experts agreed that strategy recommendations could increase the level of quality culture maturity at PT X. This improvement strategy is managed further by formulating a strategy implementation procedure which can then be developed into a Standard Operating Procedure (SOP). 15 recommended procedures/activities have been made in carrying out the strategy from the previous validation results and 15 SOPs have been developed based on these procedures/activities. Expert validation was carried out on 15 recommended procedures and SOPs that had been developed, which stated that all experts agreed that recommended procedures and SOPs could be used in implementing strategies to increase the maturity level of quality culture at PT X, but with some suggestions and input. After making improvements to suggestions and input from experts, the final result is 12 SOPs in implementing the strategies needed to increase the maturity level that affects the quality culture at PT X. This study provides a valuable tool for researchers to gain a deeper understanding of the maturity level. quality culture and improvement strategies. For practitioners, it is very useful to evaluate the maturity level of the quality culture within their company on a regular basis, target improvements and take possible actions in an effort to increase the maturity level that affects the quality culture through the improvement strategies that have been carried out. recommended. This research is the first attempt to measure the maturity level of quality culture and develop standard operational procedures (SOP) in implementing a strategy to increase the maturity level of quality culture in a national private construction service company at PT X."

"Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia."