Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan pelayanan fasilitas kesehatan pertama yang menjadi rujukan pertama masyarakat terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam memaksimalkan upaya pemeliharaan kesehatan, pelayanan kefarmasian puskesmas didukung oleh sumber daya kefarmasian. Salah satu sumber daya kefarmasian puskesmas adalah sumber daya manusia (SDM). Pemerintah telah mengatur SDM pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data retrospektif dan menggunakan data laporan harian jumlah pasien puskesmas kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan kesimpulan jumlah SDM pelayanan kefarmasian pada sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit belum sesuai persyaratan Permenkes 74 Tahun 2016 dan jumlah apoteker sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit minimal terdiri dari 1 (satu) apoteker, kecuali pada Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa dianjurkan 2 (dua) apoteker yang dapat dilihat dari data rata-rata jumlah pasien di bulan Juli 2021.

---

The community health center (Puskesmas) is the first health service facility which is the first referral for the community, especially in the era of the National Health Insurance (JKN). In maximizing healthcare efforts, pharmacy services at the puskesmas are supported by pharmaceutical resources. One of the health center's pharmaceutical resources is human resources (HR). The government has regulated the human resources for pharmaceutical services in health centers in Permenkes No. 74 of 2016. This research is a retrospective, descriptive study that uses daily report data on the number of patients at the village health center. Based on the evaluation results, it was concluded that the number of human resources for pharmaceutical services at most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict did not meet the requirements of Permenkes 74 of 2016 and the number of pharmacists for most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict consisted of at least 1 (one) pharmacist, except for the Malaka Jaya Subdistrict Health Center and the Pondok Kelapa Subdistrict Health Center it was recommended 2 (two) pharmacists which can be seen from the data on the average number of patients in July 2021."

"Mutu pelayanan kefarmasian merupakan salah satu praktik standar kefarmasian untuk memberikan pelayanan yang baik dan tepat demi menyehatkan masyarakat. Pemastian akan pemenuhan mutu pelayanan farmasi klinik yang dilakukan dapat diperoleh dari evaluasi terhadap performa layanan kepada pasien serta kesesuaian obat dalam resep dengan formularium puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menjelaskan bahwa evaluasi mutu pelayanan kefarmasian merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga penulisan laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi gambaran mutu pelayanan di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Cakung sesuai dengan standar yang berlaku dan kesesuaian peresepan obat dengan formularium puskesmas serta merekomendasikan perbaikan pelayanan yang belum memuaskan. Penelitian dilakukan dengan studi literatur, observasi langsung kegiatan pelayanan di instalasi farmasi, survei melalui penyebaran angket ke pasien rawat jalan di ruang tunggu instalasi farmasi, mencatat daftar obat yang diresepkan dengan di formularium, dan berdiskusi dengan apoteker penanggung jawab. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep obat jadi diperoleh rata-rata selama 8,15 menit dan obat racikan 24,33 menit, persentase ketepatan pengkajian resep diperoleh sebesar 94,44% dan pemberian informasi obat 100%. Tingkat kepuasan pasien dinilai dari parameter fasilitas sebesar 93,33%, keandalan 97,77%, daya tanggap 100%, jaminan 100%, dan kepedulian 100%. Penulisan resep dengan formularium puskesmas juga sudah sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Cakung sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian dan penulis merekomendasikan penambahan tenaga kerja di ruang apotek, pengkajian resep dengan lebih cermat, dan penyusunan tempat duduk yang rapi.

---

The quality of pharmaceutical services is one of the standard pharmaceutical practices to provide appropriate services to society. The fulfillment of the quality of clinical pharmacy services can be obtained from evaluating the performance of services to patients and the suitability of drugs in prescriptions with the formulary. Minister of Health 74 of 2016 Concerning Standards for Pharmaceutical Services at Community Health Centers explains that evaluation of the pharmaceutical services is mandatory, so this report aimed to evaluate the service quality at the Cakung Health Center in accordance with applicable standards, conformity of drug prescriptions to the formulary and to recommend service improvements. The research was done through literature studies, direct observation of service activities, questionnaires surveys to outpatients in the pharmacy waiting room, recording the list of prescribed drugs in the formulary, and discussion with the pharmacist in charge. The results of the evaluation showed the waiting time for prescription drug service was on average 8.15 minutes and for concoctions 24.33 minutes, the prescription review accuracy was 94.44%, and drug information delivery was 100%. The level of patient satisfaction was assessed from the facility parameters of 93.33%, 97.77% reliability, 100% responsiveness, 100% assurance, and 100% care. Prescription writing with the formulary was also appropriate. It was concluded that the quality of pharmaceutical services at the Cakung Health Center was in accordance with Pharmaceutical Service Standards and the authors recommended adding more workers to the pharmacy room, more careful prescription studies, and neat seating arrangements."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Evaluasi kesesuaian pelayanan kefarmasian di apotek mulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). Pelayanan dan pengkajian resep di Apotek Roxy Biak aspek administratif, farmasetika, dan klinis serta pengelolaan sediaan farmasi di Apotek Roxy Biak mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan disertai stok opname yang dilakukan setiap hari, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016.

---

Evaluation of the suitability of pharmaceutical services in pharmacies starts with acceptance, checking availability, preparation of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials including drug dispensing, inspection, delivery accompanied by provision of information. At each stage of the prescription service flow, efforts are made to prevent medication errors. The service and review of prescriptions at the Roxy Biak Pharmacy in administrative, pharmaceutical and clinical aspects also management of pharmaceutical preparations at the Roxy Biak Pharmacy starting from planning, procurement, receipt, storage with stock taking which is carried out every day, destruction, recording and reporting has met the requirements of Minister of Health Regulation No. 73 of 2016. "

"Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker di puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan memberikan pelayanan farmasi klinik kepada pasien dengan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan pasien. Pelayanan resep merupakan salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik berupa rangkaian kegiatan mulai dari peracikan obat, penyerahan obat hingga pemberian informasi obat kepada pasien. Pelayanan resep di Puskesmas Kecamatan Ciracas telah menerapkan sistem resep terintegrasi dengan komputer sejak tahun 2022. Penerapan sistem tersebut masih tergolong baru, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pasien atau pengujung mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Penyusunan laporan khusus ini bertujuan untuk memberikan panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan resep. Panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas ditayangkan menggunakan media elektronik dekat ruang farmasi di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Video tersebut diharapkan dapat membantu bagi pasien atau pengujung Puskesmas Kecamatan Ciracas untuk menjadi lebih tertib dan memahami mengenai langkah-langkah pelayanan resep elektronik.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Pharmaceutical service standards at puskesmas include pharmacy management and clinical pharmacy services. Apothecary at puskesmas have the duties and responsibilities of ensuring the management of pharmaceutical preparations and consumable medical materials and providing clinical pharmacy services to patients in an effective and efficient manner, on target, and prioritizing patients. Prescription service is one of the clinical pharmacy service activities in the form of a series of activities starting from dispensing drugs, dispensing drugs to providing drug information to patients. Prescription services at the Ciracas District Health Center have implemented a prescription system integrated with computers since 2022. The application of this system is still relatively new, therefore it is necessary to socialize to patients or visitors regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center. The purpose of preparing this special report is to provide guidance in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center as an effort to increase the effectiveness and efficiency of prescription services. A guide in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center is displayed using electronic media near the pharmacy room at the Ciracas District Health Center. It is hoped that this video will help patients or visitors to the Ciracas District Health Center to become more orderly and understand the steps for electronic prescription services."

"ABSTRAKPraktek kerja profei di puskesmas kecamatan cipayung, Jakarta Timur periode Maret 2016 bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika farmasi yang berlaku dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memahami dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di puskesmas, memahami gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas. Praktek kerja profesi dilakukan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu Rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Peminatan Obat (LPLPO), Penggunaan Obat Rasional (POR), PEnggunaan Obat Generik di Puskesmas Kecamatan Cipayung periode Januari-Februari 2016.

---

The aim of apothecary profession internship program at Cipayung District District Community Health Centers on March 2016 are to understand the role, duties and responsibilities in pharmaceutical care at Community Health Center in accordance with the provisions of legislations and ethics pharmacy that applies in community health, perceive and have knowledge, skill, behavior and attitude insight and experience real to do practice of a profession and pharmaceutical care in Community Health Centers, look and study the development of strategies and practice of the profession of pharmacists at Community Health Centers, understand a real picture of the problems and work practices pharmaceutical in Community Health Centers and able to communicate and interact with other health workers working there. The apothecary profession internship program conducted during four weeks in a special assignment that is Recapitulation of LPLPO, POR, Generic Medicine Used Reports in Cipayung District Community Health Centers on January-February 2016."

"ABSTRAKPraktek kerja profesi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat periode bulan April tahun 2016 bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanankefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika farmasi yang berlaku dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memahami dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesiApoteker di Puskesmas, memahami gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

---

ABSTRACT

The aim of apothecary profession internship program at Johar Baru District District Community Health Centers on April 2016 are to understand the role, duties and responsibilities in pharmaceutical care at Community Health centers in accordance with the provisions of legislations and ethics pharmacy that applies in

community health, perceive and have knowledge, skill, behavior and attitude insight and experience real to do practice of a profession and pharmaceutical care in Community Health Centers, look and study the development of strategies and practice of the profession of pharmacists at Community Health Centers, understand a real picture of the problems and work practices pharmaceutical in Community Health Centers and able to communicate and interact with other health workers working there."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."

"Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Salah satu tugas apoteker di apotek adalah memastikan praktik pelayanan kefarmasian dijalankan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengamatan tugas khusus di Apotek Roxy Pondok Labu. Berdasar hasil observasi, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang diterapkan di Apotek Roxy Pondok Labu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Namun dalam implementasi pelayanan farmasi klinis, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana di Apotek Roxy Pondok Labu, seperti konseling, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat. Pada pengkajian resep terdapat beberapa pertimbangan klinis yang tidak dikaji, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan, kontra indikasi, dan interaksi obat.

---

The implementation of pharmaceutical services in pharmacies must refer to Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. One of the duties of pharmacists in pharmacies is to ensure that pharmaceutical service practices are carried out by pharmaceutical service standards in pharmacies. Observation of special assignments at the Roxy Pondok Labu Pharmacy. Based on the results of observations, the management of pharmaceutical preparations, medical devices, and BMHP as well as clinical pharmacy services implemented at the Roxy Pondok Labu Pharmacy is by the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. However, in the implementation of clinical pharmacy services, several activities have not been carried out in Roxy Pondok Labu Pharmacy, such as counseling, monitoring of drug therapy, home pharmacy services, and monitoring of drug side effects. In reviewing prescriptions, several clinical considerations were not reviewed, such as unwanted drug reactions, contraindications, and drug interactions."