Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan e-Samsat bagi Wajib pajak dalam aktivitas pemenuhan kewajiban kendaraan bermotor tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun keberadaan inovasi e-Samsat ini nampaknya tidak menciptakan dampak yang signifikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan riset terkait dengan akses pelayanan e-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui mixed-method, yaitu metode kuantitatif dengan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 145 responden yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian dengan kecenderungan pada kategori baik sebesar 86,9% menunjukkan kontradiksi dengan realita implementasi di lapangan dan pernyataan Wajib Pajak yang tersebar di berbagai ulasan sosial media. Hal tersebut didukung dari penilaian dimensi yang tercakup ke dalam kategori baik, yaitu dimensi approachability, availability and accommodation, affordability, dan appropriateness. Sedangkan satu dimensi masuk ke dalam kategori cukup, yaitu dimensi acceptability. Hasil yang cenderung baik ini tidak sepenuhnya sempurna, masih terdapat berbagai catatan untuk penyempurnaan inovasi.

---

This study aims to analyze access to e-Samsat services for taxpayers in annual motor vehicle liability activities in DKI Jakarta Province. However, the existence of this e- Samsat innovation has no significant impact. Therefore, the authors are interested in researching access to e-Samsat services. This study uses a quantitative approach with data collection techniques through mixed methods, namely quantitative methods with surveys and qualitative methods with in-depth interviews and literature studies. Respondents in this study found 145 respondents from DKI Jakarta Province. The study results with a tendency in the good category of 86.9% show a contradiction with the reality on the ground and the statements of taxpayers scattered in various media reviews. This is supported by assessing the dimensions included in the excellent category, namely the dimensions of approachability, availability and accommodation, affordability, and suitability. In contrast, one dimension is included in the good category, namely the acceptability dimension. The results that tend to be good are not entirely perfect, and there are still various notes for improving innovation."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-samsat didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pembayaran PKB secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui e-samsat di DKI Jakarta jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori asas kemudahan administrasi menurut Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepentingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post-positivis dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari asas certainty, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan belum memenuhi kepastian. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan secara rinci yang khusus mengatur mengenai pembayaran PKB melalui e-samsat. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan memenuhi asas ini dari sisi kenyamanan membayar. Dari asas efficiency, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui e-samsat belum begitu mudah karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan.

---

Motor vehicle tax payment through e samsat is conducted based on Presidential Regulation No 5 Year 2015 concerning One Roof Administration System. Jakarta Government intend to increase the quality of service to the citizens by providing new method of motor vehicle tax payment through electronic system. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle tax payment through e samsat based on ease of administration principles. The analysis is supported by theory of Ease of Administration principle stated by Rosdiana and Irianto. This research is hoped to provide some benefits for each academic and practical purpose. The method used in this research is descriptive post positivist, conducted through in depth interview.The results shows that based on certainty principle, tax payment through e samsat has not fulfilled the certainty of procedures due to unavailability of specific regulations regarding tax payment through e samsat. Based on convenience of payment principle, tax payment through e samsat has fulfilled the convenience of payment indicators. Based on efficiency principle, tax payment through e samsat has fulfilled the efficiency criteria both on tax authority rsquo s side and tax payer rsquo s side. Based on simplicity principle, tax payment through e samsat is not simple due to several troubles occurring in the field."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"ABSTRACTJumlah pengguna e-Samsat di ibukota tertinggal jauh jika dibandingkan provinsi lain seperti Bali atau Jawa Timur. Volume kendaraan yang terus bertambah di DKI Jakarta seharusnya menjadi potensi efisiensi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan pemanfaatan e-Samsat, namun hingga dua tahun setelah diresmikan e-Samsat belum mampu untuk merambah masyarakat secara luas, hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembuatan keputusan penggunaan e-Samsat oleh Samsat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teori innovation-decision process dan metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penggunaan e-Samsat di Samsat Jakarta Selatan tahapan yang paling signifikan adalah tahap pengetahuan (knowledge) dimana mayoritas pembayar pajak tidak mengetahui apa itu layanan e-Samsat, sebaliknya, pembayar pajak yang mengetahui e-Samsat membentuk sikap positif terhadap inovasi e-Samsat. Sikap yang cenderung positif dikonfirmasi lagi dengan minat pembayar pajak yang mempertimbangkan akan membayar pajak menggunakan e-Samsat lain kali di masa depan. Untuk itu langkah yang paling tepat untuk meyakinkan pembayar pajak untuk menggunakan e-Samsat adalah dari sosialisasi agar pembayar pajak mengetahui e-Samsat dan dapat membentuk sikap hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan e-Samsat.

---

ABSTRACTThe number of e-Samsat users in the capital is far behind compared to other provinces such as Bali or East Java. The increasing volume of vehicles in DKI Jakarta should be potential for efficiency of motor vehicle tax payment services with the use of e-Samsat, but up until two years after the launching, e-Samsat has not been able to reach the public at large, this is due to various reasons. The purpose of this study was to analyze the decision-making process of e-Samsat adoption at South Jakarta Samsat. This study uses quantitative methods with innovation-decision process theory and the method of data collection is done through questionnaires and interviews. The results showed that in the decision-making process using e-Samsat in South Jakarta Samsat the most significant stage was the stage of knowledge where the majority of taxpayers did not know what e-Samsat services were. Despite the lack of knowledge, taxpayers who knew e-Samsat formed a positive attitude towards e-Samsat innovation. A positive attitude is confirmed again with the interest of taxpayers who are considering paying taxes using e-Samsat next time in the future. Bottom line is, the most appropriate step to convince taxpayers to use e-Samsat is from socialization so that taxpayers know e-Samsat and can shape attitudes to finally decide to adopt e-Samsat."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan paling besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada pelaksanaan pemungutannya masih ditemukan adanya kecurangan dalam pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menerapkan penggunaan tarif progresif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ini menurut empat dimensi yang digunakan oleh peneliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi, meskipun masih terdapat sedikit kendala dari pihak internal maupun eksternal seperti sumber daya manusia, sosialisasi, dan persepsi masyarakat.

---

Motor vehicle tax is one kind of taxes which has the biggest tax revenue potential in the province of DKI Jakarta. In the implementation, tax deceptions are found. The provincial government of DKI Jakarta subsequently applies the use of progressive rates on collecting the motor vehicle tax. The purpose of this action is to reduce the growth in the use of motor vehicles in DKI Jakarta as well as to optimize the revenue from the local taxes, especially the motor vehicle tax. This research uses positivistic approach and descriptive analysis. The results of this research conclude that according to four dimensions used by researcher which are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation of progressive rates on the motor vehicle tax in DKI Jakarta are fulfilled, although there is still a little problem of internal and external parties such as human resources, socialization, and community perceptions."

"Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%.

---

One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

"

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya.

---

This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies."