Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penambahan komponen lanjut usia pada PKH sejak tahun 2016 merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi lansia miskin terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam komponen lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Moulton & Sandfort (2017) tentang Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara garis besar pengimplementasian PKH bagi komponen lanjut usia sudah baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah yaitu terkait dengan pengoordinasian DTKS dengan yang terjadi di lapangan, memberikan sosialisasi kepada KPM PKH lansia perihal bantuan PKH agar tidak salah persepsi, penambahan anggaran dan kuantitas SDM pelaksana PKH di DKI Jakarta, dan dibutuhkan keterlibatan DPRD dalam penanganan PKH di DKI Jakarta.

---

The addition of the elderly component to PKH since 2016 is one form of assistance provided by the government, especially through the Ministry of Social Affairs to be able to provide social welfare for the poor elderly, especially in meeting the needs of daily life. Therefore, this study aims to describe how PKH is implemented in the elderly component in DKI Jakarta using the theory by Moulton & Sandfort (2017) regarding the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study describe in general terms the implementation of PKH for the elderly component is good to help meet the needs of the elderly. However, there are several things that need to be addressed by the government, namely related to coordinating DTKS with what is happening in the field, providing socialization to the elderly PKH KPM regarding PKH assistance so as not to misperceive, increasing the budget and quantity of PKH implementing human resources in DKI Jakarta, and the involvement of DPRD in handling PKH in DKI Jakarta."

"Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan dengan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial), tetapi beriringan dengan strategi peningkatan pendapatan melalui Program Kewirausahaan Sosial. Dalam mengoptimalkan program tersebut, diberikan pendampingan program untuk memberikan fokus pada inisiatif usaha, penguatan kapasitas dan prospek wirausaha baru, kemandirian wirausaha, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas dan penekanan pada pertumbuhan usaha yang berkeberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial dan peran pendamping program dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi. Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan subyek penelitian KPM PKH yang telah graduasi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian bersifat explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui kewirausahaan sosial mencakup perencanaan pembentukan awal usaha melalui identifikasi, pemetaan usaha, dan analisis permasalahan dalam menentukan kebijakan intervensi program yang diberikan kepada penerima manfaat. Lebih lanjut untuk mencapai keberhasilan program, penerima manfaat melakukan identifikasi kebutuhan SDM dan bahan baku, serta meningkatkan kemampuan dan keahlian melalui pelatihan usaha dan pembagian tugas tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Dalam mengembangkan usaha dan pemasaran hasil produk kewirausahaan sosial, penekanan diupayakan pada teknik pemasaran, perizinan, pemanfaatan teknologi, dan pengemasan produk. Hasil kedua menunjukan bahwa pendamping sosial dan mentor bisnis memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan pemantauan usaha untuk mempercepat pengembangan usaha KPM. Pendamping sosial dan mentor bisnis melakukan pendataan penerima bantuan program kewirausahaan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Selama program berlangsung pendamping sosial memberikan sosialisasi dan motivasi, edukasi berwirausaha, pelatihan, koordinasi perizinan, akses pembiayaan, pemasaran hasil untuk pengembangan usaha KPM. Pasca program kewirausahaan sosial terjadi peningkatan usaha KPM, peningkatan keahlian dan keterampilan usaha, serta perubahan perilaku KPM yang memberikan berdampak sosial terhadap masyarakat sekitar dengan membuka akses lapangan pekerjaan dan kerjasama kemitraan

---

Poverty abatement is not only accomplished with a strategy of reducing the expenditure duty of the poor and vulnerable through social protection programs (social assistance and social security) but side-by-side with a strategy of increasing income through the Social Entrepreneurship Program. In optimizing the program, program assistance is accommodated in order to focus on business initiatives, strengthening the capacity and prospects of new entrepreneurs, entrepreneurial independence, creating an entrepreneurial ecosystem that supports innovation and creativity and an emphasis on sustainable business growth. This research aims to describe and analyse empowerment programs through social entrepreneurship and the role of program assistants in empowering beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) that have been certified. The research data were attained from observations through observation, interviews, and documentation studies with research subjects KPM PKH who had certified in DKI Jakarta Province. The research approach used is qualitative with explanatory research. The results of the study show that the empowerment process through social entrepreneurship includes planning the initial formation of a business through identification, business mapping, and problem analysis in determining program intervention policies given to beneficiaries. Furthermore, in order to achieve program success, beneficiaries identify human resource and raw material needs, as well as improve capabilities and expertise through business training and division of labour tasks according to their expertise. In developing the business and marketing the results of social entrepreneurship products, emphasis is sought on marketing techniques, licensing, technology utilization, and product packaging. The second result shows that social mentors and business mentors have a role in providing business assistance and monitoring to accelerate KPM business development. Social assistants and business mentors collect data on beneficiaries of the social entrepreneurship program to ensure the accuracy of targeting beneficiaries. During the program, social assistants provide socialization and motivation, entrepreneurship education, training, licensing coordination, access to financing, and marketing of results for KPM business development. After the social entrepreneurship program, there has been an increase in KPM's businesses, increased business expertise and skills, and changes in KPM's behaviour which has a social impact on the surrounding community by opening access to jobs and partnerships"

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk memilah sampah masih rendah. Permasalahan tersebut dibarengi dengan meningkatnya populasi dan aktivitas sehari-hari warga Jakarta membuat Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang yang menjadi satu-satunya TPST bagi DKI hampir tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta. Oleh karena itu persoalan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam upaya mengatasi persoalan sampah tersebut, pemerintah DKI Jakarta membuat program Bank Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kinerja implementasi program Bank Sampah sudah optimal atau belum. Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja output dan kinerja outcome program Bank Sampah belum optimal dan belum berhasil mencapai tujuannya. Hal tersebut disebabkan oleh regulasi yang belum kuat dan terjadinya pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program. Dengan demikian, diharapkan program ini kedepanya dapat dilaksanakan dengan kebijakan serta regulasi yang baik dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan konsisten.

---

Waste management is still a problem in DKI Jakarta Province due to the low public awareness and behavior to sort waste. This problem is accompanied by an increase population and daily activities of Jakarta resident, making the Bantargebang Final Disposal Site (TPST) which is the only final disposal site for Jakarta almost no longer able to accommodate the waste produced by Jakarta citizen. Therefore, the problem of waste has become one of the main priorities of the DKI Jakarta Provincial Government. In an effort to overcome the waste problem, the DKI Jakarta government created a Waste Bank program which aims to increase society participation in waste management. This study aims to analyze whether the performance of the implementation of the Waste Bank program is already optimal or not. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The results of the analysis show that the output performance and outcome performance of the Waste Bank program have not been optimal and have not succeeded in achieving their goals. This is caused by regulations that are not yet strong and the occurrence of the Covid-19 pandemic which hinders the running of program. Thus, it is hoped that this program can be implemented in the future with great policies and regulations by adjusting the conditions that occur in the society so that this program can run consistently."

"Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pemberdayaan penerima program di PKH Jakarta Selatan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi langsung ibu KPM diperlukan dalam merancang kegiatan pemberdayaan di PKH; dibutuhkan fasilitator lebih banyak dan pendamping PKH perlu dilatih dan memiliki kompetensi khusus agar pemberdayaan yang dilakukan dapat efektif; dan perlu ada kemauan dari ibu KPM itu sendiri untuk mau mandiri dan berdaya.

---

This thesis discusses the process of implementing the Family of Hope Program in an effort to empower program recipients in PKH South Jakarta by using the concept of community empowerment. This research is a qualitative research with a descriptive design. The results showed that the direct participation of KPM mothers was needed in designing empowerment activities in PKH; more facilitators are needed and PKH Facilitators need to be trained and have special competencies so that the empowerment can be carried out effectively; and there needs to be a willingness from the KPM mother herself to want to be independent and empowered."

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"Pendamping mempunyai peranan yang sangat penting dalam Program Keluarga Harapan. Tesis ini membahas peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam dimana tujuan mendeskripsikan bagaimana tugas pendamping di lapangan, peran yang dilakukan oleh pendamping serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa proses pelaksanaan tugas dan perannya telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa peran yang belum maksimal. Di lapangan, ada beberapa hal yang mengemuka semisal besarnya jumlah dampingan serta belum berkembangnya peran teknis pendamping di lapangan dan perlunya dukungan pelatihan untuk para pendamping;Facilitators have played important roles in Program Keluarga Harapan-PKH.

---

This thesis will provide a qualitative study on the roles of PKH facilitators in Bogor, West Java. The discussion will be presented through descriptivequalitative research resulted from in-depth interviews in order to get the real pictures of how local facilitators perform their duties and play their roles in practice, the underlying supporting factors and the constraints and challenges.

The findings shall argue that, in general, local facilitators have performed their tasks well. However, at some points, some are not undertaken optimally. Issues are including but not limited to facilitators have high number of recipients to assist, and the need to enhance facilitators? capabilities to perform their duties well through education and training program"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Program Kesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasi belum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber daya dari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukung kebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut. Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayah Kecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15 dari target total 538.262 jiwa penduduk.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the implementation of the ldquo Ketuk Pintu Layani Dengan Hati rdquo health program. The type of research used is qualitative with in depth interview methods and data analysis. Data triangulation is done by triangulating methods and sources. Research is measured by communication variables, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that there are still many gaps between the four variables. Communication has not been effective, KPLDH officers only understand the technical extent. Resources in terms of staff, information, authority and facilities are inadequate in supporting policies. These resources influence the disposition of policy implementers. The bureaucracy structure is not integrated. Total data logged for KPLDH in Cakung Sub District per June 2018 is 40,15 of the total target population 538.262 inhibitants."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."