Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Fenomena anak yang bekerja di sector formal sebagai pramusaji di hotel seringkali dianggap sebagai pekerja paruh waktu ataupun peserta magang. Namun, pada faktanya keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji tersebut murni sebagai pekerja yang mengharapkan upah dan diluar pemagangan. Lemahnya pengawasan terhadap keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel dipengaruhi oleh lemahnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perjanjian kerjanya, keselamatan dan Kesehatan kerja, juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun merupakan pekerja biasa. Padahal hal tersebut bertolak belakang dengan definisi anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Sehingga perlindungan terhadap anak yang bekerja ini sangatlah minim dan membuat kedudukan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel sangat dekat dengan ekploitasi terhadap anak.

---

The phenomenon of children working in the formal sector as waiters in hotels is often considered part-time workers or apprentices. However, in fact the existence of the child who works as a waiter is purely a worker who expects wages and outside of apprenticeship. Weak supervision of the existence of children working as waitresses in hotels is influenced by the weak role of the government in protecting work agreements, occupational safety and health, also influenced by the view that children over 15 (fifteen) years old are ordinary workers. Even though this is contrary to the definition of a child in the Manpower Act itself. So that the protection of working children is very minimal and makes the position of children who work as waiters in hotels very close to exploitation of children.

 

"

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja, begitu juga para wanita. Di Ibukota Jakarta, banyak tempat hiburan malam yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian besar wanita dan mengharuskan seluruh pekerja, termasuk pekerja wanita di tempat hiburan malam tersebut bekerja pada waktu malam hari. Pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari memiliki beberapa kewajiban yang harus di laksanakan dan hal ini telah diatur di Undang-Undang. Namun banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban tersebut.Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pub X Jakarta. Ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa belum terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan 4 sehat 5 sempurna bagi pekerja wanita yang bekerja di malam hari di Pub X.

---

To fulfill the necessities of life, people have to work and so are the woman. In Jakarta, many night club become a place to earn money for many woman and it require all workers, including the woman workers, to work at night. Employers who employ a woman at night has some obligations that must be carried on and this has been regulated in the Act. But in fact, many employers are ignoring that obligation.This thesis discusses about the legal protection of occupational health and safety for woman employees who work at night on Pub X Jakarta. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiery sources of law. This research has found that the implementation of occupational health and safety such as providing a pick up car facillites and providing a good food for woman employees who work at night on Pub X Jakarta has not been implemented by Pub X for their woman employees."

"Tulisan ini menganalisis dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja perempuan yang bekerja di coffee shop X Kota Pontianak serta hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi pihak coffee shop X dalam pelaksanaan ketentuan K3 atas pekerja perempuan yang bekerja di coffee shop tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta didukung dengan observasi ke coffee shop bersangkutan dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di coffee shop X Kota Pontianak masih belum dilaksanakan secara maksimal terutama bagi perempuan yang bekerja sampai malam berupa penyediaan fasilitas antar jemput, makanan bergizi yang memenuhi standar 1300 kalori, dan tenaga keamanan di tempat kerja.

---

This paper analyzes and describes the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) regulations for female workers at Coffee Shop X in Pontianak City, as well as the obstacles and challenges faced by Coffee Shop X in enforcing OHS provisions for female workers at the shop. This paper is written using a doctrinal research method and utilizes secondary data obtained from library studies, supported by observations at the coffee shop and interviews with informants. The research findings indicate that the implementation of health and safety regulations (OHS) at Coffee Shop X in Pontianak City has not been maximally carried out, especially for female workers who work late, such as providing transportation facilities, nutritious meals meeting the 1300-calorie standard, and security personnel at the workplace."

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu contoh yaitu industri Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit sudah didukung dengan alat-alat yang canggih dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rumah Sakit merupakan industri pelayanan kesehatan atau tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit seperti pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini sumber daya manusia rumah sakit salah satunya yaitu Perawat. Tesis ini akan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit X. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Kemudian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di Rumah Sakit agar tercipta lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman, dengan begitu dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja. Rumah Sakit X harus membuat prosedur atau pedoman terkait penanganan perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Pengkajian lebih lanjut terhadap data karyawan yang berobat dan data penyakit karyawan di unit kerja yang berisiko mengalami penyakit akibat kerja belum dilakukan oleh Komite K3RS. Diperlukan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dirumah sakit dapat terpantau dengan baik.

---

Occupational safety and health are the most important part of providing protection to workers. With the rapid development of technology raises the potential to threaten occupational safety and health. One example is the Hospital industry. At present the Hospital has been supported by sophisticated and modern tools to support the health services provided to patients. Hospital is a health service industry or workplace that has a high risk to the safety and health of hospital human resources such as patients, visitors, and the hospital environment. In this case the hospital human resources, one of them is Nurse. This thesis will examine the legal protection arrangements for nurses affected by occupational diseases based on applicable laws and regulations in Indonesia, the application of occupational safety and health management systems, as well as how the implementation of occupational safety and health in Hospital X. The research method used is juridical normative, using secondary data through document studies and analyzed qualitatively. From the results of the study, the Government has provided legal protection for nurses affected by occupational diseases. Then the occupational safety and health management system must be implemented in hospitals to create a healthy, safe and comfortable hospital environment, thereby reducing work accident rates and reducing the prevalence of occupational diseases. Hospital X must make procedures or guidelines related to the handling of nurses affected by occupational diseases. Further assessments of employee medical data and data on employee illness in work units at risk of occupational diseases have not been conducted by the K3RS Committee. The role of government is needed in conducting guidance and supervision on a regular basis so that the implementation of occupational safety and health, especially in hospitals can be monitored properly.

"

"Tulisan ini menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada tutor dalam perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X. Tutor di bimbingan belajar X merupakan mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi negeri karena dianggap memahami materi yang diujikan pada ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan kerja antara tutor dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja harian karena kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan. Seluruh pekerjaan tutor dilakukan dengan bantuan media elektronik, seperti laptop, tablet, dan gadget. Penggunaan media elektronik dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti minus bertambah, mata lelah, mata kering, dan gangguan mata lainnya. Indonesia telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan observasi dan wawancara kepada informan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur mengenai waktu istirahat, tempat kerja, dan pemberian jaminan sosial pada tutor dengan perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X belum terlaksana.

---

This text analyzes the implementation of occupational health and safety protections, particularly for tutors under daily work agreements at tutoring center X. Tutors at tutoring center X are college students who have just been admitted to state universities, as they are deemed knowledgeable about the material tested in university entrance exams. The employment relationship between the tutors and the employer is based on daily work agreements since they work less than 21 (twenty-one) days in a month. All tutoring tasks are performed using electronic media, such as laptops, tablets, and gadgets. Prolonged use of electronic devices to complete tasks poses various health risks, including increased nearsightedness, eye fatigue, dry eyes, and other eye disorders. Indonesia has implemented legal protections for occupational health and safety for daily workers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. This study is prepared using a doctrinal research method. Data collection techniques include secondary data obtained through library research, supplemented by observations and interviews with informants to support the data obtained from document studies. The research findings reveal that the regulations concerning legal protections for occupational health and safety—covering rest periods, workplace conditions, and the provision of social security for tutors under daily work agreements at tutoring center X—have not yet been implemented. "

"Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi dikaitkan dengan fungsi peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak. Efisiensi prosedur pengawasan ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perlindungan hukum pekerja anak atas waktu kerja dan sekolah; Perlindungan hukum pekerja anak atas upah; dan perlindungan hukum pekerja anak atas K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan belum berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Hal ini dikarenakan terdapat pengecualian terhadap aturan larangan mempekerjakan anak sehingga sanksi-sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum memiliki daya paksa. Prosedur pengawasan ketenagakerjaan yang kurang efisien, hal ini dikarenakan banyaknya komonen-komponen dari tipe ideal birokrasi yang belum terpenuhi.

---

This study examines and answer the problem of how legal protection for child workers who work in the field of construction associated with the function of legislation on Employment in providing protection for child workers. The efficiency of labor inspection procedures Social Service, Labour and Transmigration. Protection of child labor laws over time and school work; Protection of child labor laws on wages; and protection of child labor laws over K3 (Occupational Health Safety) whose implementation is contrary to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Legislation on employment has not served to provide legal protection against child labor. This is because there are exceptions to the rule that the ban on employing children in the sanctions legislation does not yet have the power of the force. The procedure is less efficient labor inspection, this is because many komonen-component of the ideal type of bureaucracy that have not been fulfilled."

"PT. Deraya Air merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi udara, dimana dalam setiap proses produksi mempunyai risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Pekerjaan di Hangar/shelter ini digunakan untuk melakukan perawatan pesawat dengan skala tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak terlepas dari kondisi keadaan tersebut diatas. Persepsi karyawan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu terus di budayakan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan peralatan. Untuk mengetahui gambaran persepsi karyawan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bekerja di hangar/shelter PT. Deraya Air Jakarta, maka dilaksanakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang dibatasi pada pekerja yang bekerja di hangar/shelter PT. Deraya Air Jakarta Tahun 2012 dengan jumlah sampel adalah seluruh populasi yang ada sebanyak 58 orang. Variabel K3 yang akan diteliti antara lain : Kebijakan K3, Program Pengendalian Bahaya, Pelatihan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan persepsi sebagian besar karyawan PT. Deraya Air yang bekerja dihanggar terhadap penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan menggunakan 4 variabel adalah baik (74,1%). Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pihak manajemen PT. Deraya Air Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan sosialisasi serta pelatihan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kualitas yang baik dan meningkatkan kinerja menuju level dengan standarisasi ISO 9001:2008 maupun OHSAS 18001:2007.

---

PT. Deraya Air is a company engaged in the field of air transport, which in every production process has a high risk of accidents. Work at Hangar / shelter is used for the maintenance of aircraft with a certain scale in accordance with the established rules of allocation, not the circumstances regardless of the conditions above.

Employee perceptions about the Occupational Safety and Health needs to continue in safety culture to deal with the advent of technology and equipment. To find a picture of employee perceptions of the implementation of Occupational Health and Safety working in the hangar / shelter PT. Deraya Air Jakarta, then conducted a descriptive quantitative research, which is limited to workers employed in the hangar / shelter PT. Deraya Air Jakarta in 2012 with a sample of the entire population there are as many as 58 people. Occupational Health and Safety variables that will be examined include: Policy of Occupational Safety and Health, Hazard Control Program, Occupational Safety and Health Training and Personal Protective Equipment (PPE).

The survey results revealed that overall perception of most employees of PT Deraya Air at hangar working towards the implementation of Health and Safety at Work by using the 4 variables was good (74.1%). From the results of this study suggested to the management of PT. Deraya Air Jakarta to improve the implementation of monitoring, evaluation and dissemination and training on Occupational Health and Safety . Provision of Personal Protective Equipment (PPE) with good quality and enhance the performance to the level of the standards ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007."