Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas utama dari Sekretariat Wakil Presiden adalah terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Wakil Presiden terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam rangka membuat analisis kebijakan yang tajam, dan berkualitas, organisasi perlu mengolah seluruh dokumen yang diperlukan, terutama analisis-analisis yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para pegawai Sekretariat Wakil Presiden selaku pelaksana tugas analisis kebijakan mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan menjadikan hal itu salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya menyediakan suatu database yang berisi data dari seluruh kedeputian substansi. Database ini berperan sebagai sumber data dan dokumentasi bagi kedeputian substansi di Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan dukungan analisis kebijakan. Kebutuhan akan database tersebut akan diakomodir dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik. Sistem ini akan dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang mengacu pada metodologi waterfall yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi planning, analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan prototype Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik di Sekretariat Wakil Presiden dengan fitur pencarian, pengelolaan dokumen (unduh, tambah, ubah, hapus dan tampilan metadata), penyampaian dokumen beserta history penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari analis, kasubbid, kasubbag, asdep sampai dengan deputi, fitur adminsitrator sebagai pengelola pengguna dan dashboard data dan fitur dashboard yang berisi tampilan rekap dari dokumen beserta statusnya.

---

The main duty of The Vice President Secretariat of Republic Indonesia is giving technical, administrative and analytical support to the Vice President of the Republic Indonesia in making government policies especially in economic, social, and governance affairs. In giving in-depth and sharp analysis of government policies, the institution needs to manage all the documents needed to make the analysis. In the implementation, the employees had difficulties in searching the documents as the source in making policy analysis. This condition received attention in the Annual Evaluation Meeting in 2016 as one of the organization's obstacle in giving support to the Vice President.

One of the recommendation to this problem is the importance of providing a database containing data of policies analysis from all deputies in the organization. The database serves as a source of data and documentation for all deputies at the Vice President's Secretariat in carrying out its main task of providing policy analysis support. The need for such databases will be accommodated in the Electronic Document Management Information System. The system was developed using a system development methodology that refers to the modified waterfall methodology so that its stages become planning, analysis and design using Unified Modeling Language (UML).

This research produces prototype of Information System of Electronic Document Management with search feature, document management (download, add, change, delete and metadata display), document submission along with history of tiered report preparation starting from analyst, head of sub field, head of field, deputy assistant up to deputy, adminsitrator feature as user manager and data dashboard and dashboard feature containing recap view of document along with its status."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"

"Tesis ini membahas implementasi manajemen aset sarana teknologi informasi di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan, strategi, evaluasi dan pelaporan manajemen aset serta menyusun usulan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, penelaahan dokumen dan diskusi fokus disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan manajemen aset mengacu pada arahan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, arah kebijakan layanan teknologi informasi yang akan diwujudkan pada dokumen perencanaan strategis dan Grand Design di tingkat Kementerian; yang kedua, strategi manajemen aset belum optimal; yang ketiga, evaluasi belum mengukur capaian kinerja pengelolaan aset dan yang keempat, berbagai jenis laporan pengelolaan aset sarana teknologi informasi yang disusun namun belum dapat menyajikan bagaimana kinerja pengelolaan seluruh siklus hidup aset sarana teknologi informasi. Usulan perbaikan adalah yang pertama, menyusun milestone kegiatan pengelolan aset sarana teknologi infromasi untuk 5 lima tahun yang akan datang; yang kedua, menyusun strategi manajemen aset yang optimal melalui penyusunan rencana manajemen aset dengan penerapan IT asset management, penyusunan rencana pembaruan, operasional dan pemeliharaan serta penghapusan, penyusunan penyusunan tingkat layanan untuk seluruh siklus hidup aset, sinkronisasi dengan proyeksi kebutuhan keuangan jangka panjang, penyusunan tata kelola koordinatif dan pengembangan kerangka sistematis pengembangan sumber daya manusia; yang ketiga, melaksanakan evaluasi capaian indikator tingkat layanan seluruh tahapan siklus hidup aset serta yang keempat, menyusun pelaporan kinerja pengelolaan aset dengan mencari umpan balik dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan aset sarana teknologi informasi.

---

This thesis discusses the implementation of asset management of information technology facilities in the Vice Presidential Secretariat. The objective of the research is to analyze the implementation of policy, strategy, evaluation and reporting of asset management as well as to prepare the improvement proposal. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, document review and focus discussions concluded that first, asset management policy refers to the direction of the Head of the Vice Presidential Secretariat, the direction of information technology services policy which will be realized in the strategic planning document and Grand Design at Ministry level Secondly, asset management strategy is not optimal Thirdly, the evaluation has not measured the performance achievement of asset management and the fourth, the various types of asset management reports of information technology facilities that have been prepared but can not provide how the management performance of the entire life cycle of information technology assets.

The proposed improvement is the first, compiling the milestone of asset management activities of information technology facilities for the next 5 five years The second is to develop an optimal asset management strategy through the preparation of an asset management plan with the implementation of IT asset management, preparation of renewal plans, operations and maintenance and elimination, preparation of service level for the entire asset life cycle, synchronization with projected long term financial needs, Coordinate and develop a systematic framework of human resource development Third, to evaluate the performance of service level indicators throughout the life cycle of the asset and the fourth, to prepare the reporting of asset management performance by seeking feedback and preparing an improvement plan for asset management of information technology facilities."

"Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensil dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas untuk menangani beberapa program strategis pemerintah diantaranya penanganan ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, kemiskinan, bencana alam, dan konflik. Dalam mendukung tugas sehari-harinya Wakil Presiden didukung oleh organisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi Setwapres dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat pegawai pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi Setwapres. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: Setwapres perlu mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis, meningkatkan kesadaran pegawai dan menetapkan kebijakan organisasi yang mendorong pegawai untuk berbagi pengetahuan, memberikan motivasi kepada pegawai untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru tentang kebijakan publik, melakukan pemetaan stakeholders terkait program strategis pemerintah yang ditangani Wakil Presiden, meningkatkan jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lainnya untuk memperoleh data, meningkatkan kesadaran pegawai mengenai peran dan pemanfaatan pengetahuan, melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan basis data dan sistem informasi, menyediakan pengetahuan dalam bentuk tertulis dan mudah diakses untuk media pembelajaran pegawai, serta melakukan dokumentasi dan diseminasi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pegawai.

---

The Republic of Indonesia implements a presidential system in which the highest power is in the hands of the President. In carrying out his duties, the President is assisted by a Vice President. The Vice President was assigned to handle several strategic government programs such as economy, infrastructure, bureaucratic reform, poverty, natural disasters, and conflict resolution. In supporting his daily duties, the Vice President is supported by Secretariat of the Vice President (Sekretariat Wakil Presiden) which has the task of providing technical, administrative and policy analysis. Knowledge is the main resource for the Vice President Secretariat and must be managed so that knowledge is not lost due to retirement employees, transfers and rotations, as well as the replacement of the Vice President. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can improve the performance of the Vice President Secretariat. The formulation of a knowledge management strategy uses the Zack framework which includes: The Secretariat needs to create documentation of their work experiences in written form, increase employee awareness and establish organizational policies that encourage employees to share knowledge, motivate employees to learn new knowledge about public policies, conduct stakeholder mapping related to strategic government programs handled by the Vice President, improving networks with other ministries/agencies to enhance database, increasing employee awareness of the role and utilization of knowledge, evaluating the use of databases and information systems, providing knowledge in written form and easy access to the media employee learning, as well as documenting and disseminating knowledge so that it can be reused by employees."

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Tesis ini membahas mengenai strategi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi reformasi birokrasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh Setwapres RI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis. Berdasarkan hasil analisis atas formulasi strategi reformasi birokrasi dengan menggunakan Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) diperoleh kesimpulan bahwa strategi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Setwapres RI adalah strategi inkremental. Hasil penelitian merekomendasikan Sekretariat Wakil Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus melaksanakan programprogram reformasi birokrasi di lingkungan internal Setwapres RI; menjalankan program change management secara periodik untuk mentransformasikan nilainilai reformasi birokrasi bagi pembentukan pola pikir dan budaya kerja; membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara utuh sebagai early warning system atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja; dan meningkatkan komitmen serta efektivitas peran Pemimpin disemua level manajemen untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the strategy of bureaucratic reform implementation in the Secretariat of The Vice President of the Republic Indonesia (VP Office). The research goal was to analyze the strategy of bureaucratic reform that was chosen and executed by the VP Office, along with the factors that support and prohibit its implementation. The research is qualitative in nature that uses a post positive approach. Using the Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) as tool of analysis towards the formulation of the bureaucratic reform strategy, this research concludes that the bureaucratic reform strategy conducted by the VP Office is an incremental type of strategy.

Based from the results, this research recommends the following steps for the VP Office: that the VP Office establishes a working unit that specializes only in executing bureaucratic reform programs in the VP Office's internal environment; also implement a change management program periodically in order to transform bureaucratic reform values into a certain mind set and work culture; establish a comprehensive Governmental Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) to function as an early warning system towards the execution of all of the working units tasks and functions; increase the commitment and effectiveness of the leader's role in order to push for the successfulness of bureaucratic reform."

"PT Multi Artha Sarana Solusi MASS Cargo adalah perusahaan logistik yang menyediakan jasa freight forwarder. MASS Cargo memiliki proses bisnis penjualan jasa yang mengedepankan lead time pengiriman barang. Hal lainnya yang menjadi fokus utama dari proses bisnis perusahaan adalah pengumpulan dokumen dan laporan administrasi yang cepat atau tepat waktu. Namun, hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi MASS Cargo karena berdampak terhadap lambatnya penagihan invoice kepada para customer sehingga secara langsung berpengaruh terhadap cashflow perusahaan, bahwasanya cashflow adalah faktor pendukung utama bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diajukan sebuah perancangan spesifikasi sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi yang mampu membantu kelancaran pengumpulan dokumen administrasi. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi sistem informasi yang akan dijadikan sebagai sistem utama dalam pengumpulan dokumen serta pelaporan MASS Cargo. Analisis proses bisnis perusahaan, dokumen perusahaan, dan wawancara terhadap para stakeholder digunakan sebagai arahan dalam perancangan agar sistem informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam perancangan spesifikasi sistem informasi adalah Rational Unified Process RUP . Disiplin RUP yang dilakukan dalam penelitian ini adalah requirement dan analysis design pada fase inception dan elaboration. Fase-fase tersebut dilalui dengan 3 iterasi, yang mana iterasi 1 pada fase inception dan elaboration, lalu iterasi 2 serta 3 pada fase elaboration. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan menggunakan RUP adalah analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, dan refine the system definition. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen artefak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi MASS Cargo, dan juga kumpulan mockup yang telah divalidasi oleh para pengguna sistem informasi tersebut. Bidang-bidang di dalam perusahaan yang menjadi pemakai dari sistem informasi MASS Cargo adalah bidang Operasional, bidang Finansial, dan bidang Akuntansi. Fungsi-fungsi utama yang ada pada sistem informasi MASS Cargo adalah penyimpanan data pengiriman barang dan penyimpanan data tagihan atas pengiriman barang.

---

Multi Artha Sarana Solusi Inc. MASS Cargo is a logistic company which provides freight forwarder service. MASS Cargo has a service sales business process which prioritize lead time delivery. Another thing that becomes the main focus of the company rsquo s business process is the quickness of document and administration report collection. However, this thing is the main problem faced by MASS Cargo since it affects to the delayed of invoice billing to the customers which impacts on the company rsquo s cashflow directly, where cashflow is the main support factor for the company in running its business. As a solution to that problem, an integrated document management information system specification design which is able to help the smoothness of the administration document collection is proposed.

This research does an information system specification design which will be used as the main system in document collection and also report. Analysis of the company rsquo s business process, company rsquo s document, and interview with the stakeholders is used as referrals in the designing so that the information system corresponds to company rsquo s need. The methodology used in the information system specification design is Rational Unified Process RUP. RUP disciplines done in this research are requirement and analysis design on inception and elaboration phases. Thoses phases is traversed with 3 iterations, where the 1st iteration on inception and elaboration phases, then the 2nd also the 3rd iterations on elaboration phase. Stages done in the designing using RUP are analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, and refine the system definition.

The result of this research are the needs in artifact documents which represent the needs of the MASS Cargo rsquo s integrated document management information system, and also mockup collection that has been validated by the users of the system. Parts of the company which become the users of the MASS Cargo rsquo s information system are Operational department, Financial department, and Accounting department. Main functions that exist in the MASS Cargo rsquo s information system are delivery data storage and invoice data storage."

"Sekretariat Jenderal MPR Setjen MPR adalah lembaga pemerintah non kementerian yang merupakan kesekretariatan lembaga negara dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan MPR. Setjen MPR terus berusaha meningkatkan layanan kepada MPR dan alat kelengkapannya serta masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi SI/TI yang selaras dengan visi, misi dan sasaran strategis Setjen MPR. Namun pada kenyataannya, visi, misi dan sasaran strategis tadi belum tercapai karena kurangnya pemanfaatan SI/TI. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis sistem informasi untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis Setjen MPR. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi Setjen MPR dengan metodologi Ward dan Peppard yang terdiri dari tahapan masukan dan keluaran. Penelitian ini melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk pengumpulan data pada tahapan masukan, yang terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI, di Setjen MPR. Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan rumusan strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI, portofolio aplikasi mendatang dan peta jalan sehingga dapat mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis Setjen MPR.

---

The Secretariat General of the People 39 s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as ldquo Setjen MPR rdquo is a non ministerial government institution as the secretariat of a state institution. It is directly responsible to The Heads of People 39 s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as ldquo MPR RI rdquo . Setjen MPR continues to strive improvement of its service to MPR RI, its supporting agencies, and the communities in term of the performance of information systems and information technology hereinafter referred to as ldquo IS IT rdquo in accordance with its vision, mission, and strategic objectives. However, in reality, it had not been achieved due to the lack of utilization of IS IT. Therefore, strategic planning for information systems is necessary to realize its vision, mission, and strategic objectives. This study aimed to develop strategic planning for Setjen MPR 39 s information systems using the methodology of ldquo Ward and Peppard rdquo which consists of input and output stages. The research is conducting interviews and focus groups discussion to collect data on the stage of entry, which consists of the analysis of internal and external conditions of business and IS IT in Setjen MPR. The data collected is processed by employing thematic analysis. The result of this research is the formulation of IS IT including its management strategy, the application portfolio, and roadmap in order to realize the vision, mission and strategic objectives of Setjen MPR."

"Angka kebakran gedung perkantoran di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Pada umumnya gedung perkantoran pemerintahan di DKI Jakarta merupakan bangunan tua dengan proteksi kebakaran belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan keselamatan kebakaran di gedung Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Metodologi menggunakan desain studi deskriptif yang bersifat observasional dengan pendekatan semi kuantitatif dan dibantu dengan Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) yang mengacu pada 12 parameter keselamatan yang ada di NFPA 101A: Guide on Alternate Approaches to Life Safety dengan standar NFPA 101: Life Safety Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keselamatan kebakaran di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia belum memenuhi persyaratan keselamatan minimum NFPA 101A Guide on Alternate Approaches to Life Safety.

---

Figures fire office buildings in Jakarta are still quite high. Government office buildings in Jakarta is an old building with inadequate fire protection. This study aimed to evaluate the application of fire safety in the Secretariat Vice President building of Ministry of State Secretariat of Republic Indonesia. The methodology using descriptive study design, was an observational semi-quantitative approach and aided by Computerized Fire Safety Evaluation System (CFSES) which refers to the 12 safety parameters in NFPA 101A: Guide on Alternate Approaches to Life Safety standards NFPA 101: Life Safety Code. The results showed that the application of fire safety in the Secretariat of the Vice President building, Ministry of State Secretariat of Republic Indonesia does not meet the minimum safety requirements of NFPA 101A Guide on Alternate Approaches to Life Safety."

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."