Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memacu pertumbuhan Business to Consumer B2C e-commerce lintas negara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel pada 14 negara dalam periode 2010-2016. Pendekatan analisis ekonometrika berupa regresi linier berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square GLS diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemacu perdagangan online. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa penetrasi pengguna internet, kesiapan regulasi transaksi elektronik, dan kemudahan akses modal ventura merupakan pemacu pertumbuhan B2C e-commerce karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil simulasi kondisi terbaik, medium, terburuk, dan khusus Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan publik di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh regulator sebagai bahan kajian untuk mengembangkan e-niaga di Tanah Air.

---

ABSTRACTThis research is intended to identify the factors that influence and drive the growth of cross country Business to Consumer B2C e commerce. The data used in the research is panel data on 14 countries in the period 2010 2016. The analytical approach of econometrics of multiple linear regression with Generalized Least Square GLS estimation technique is applied to identify the factors that become the driver of cross country e trade. This study concludes that internet user penetration, electronic transaction regulation, and ease of venture capital access are the driving force because it has a significant and positive influence to the B2C e commerce growth. This conclusion is reinforced by simulation results of the best, medium, worst, and specific condition in Indonesian. Therefore, the results of this study have implications on public policy in Indonesia, so that it can be used by the regulator as a lesson learned to develop e commerce business in the country."

"K-POP merupakan salah satu media yang efektif dalam menjalankan diplomasi budaya Korea Selatan dengan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, beberapa e-commerce indonesia menghadirkan acara yang menampilkan para artis K-POP, sehingga masyarakat indonesia semakin akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan K-POP dan Korean Wave. Penelitian ini menjelaskan peran e-commerce Indonesia dalam memperluas keefektifan diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Dengan memfokuskan pada kehadiran para artis K-POP di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran E-commerce, khususnya Shopee Indonesia dan Tokopedia, dalam diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini menemukan bahwa E-commerce Indonesia berkontribusi penting dalam pembentukan persepsi positif masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan dengan memfasilitasi kegiatan diplomasi budaya dan mengemasnya dalam kegiatan yang dapat menghibur masyarakat Indonesia. Ditemukan juga bahwa tingkat penggunaan media sosial di Indonesia memiliki pengaruh dalam memicu fenomena keterlibatan e-commerce Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi budaya Korea Selatan di indonesia.

---

K-POP is one of the leading media used by the South Korean government to implement cultural diplomacy with countries in the world, including Indonesia. In the last 5 years, several Indonesian e-commerce companies have presented events featuring K-POP artists, which made K-Pop and Korean Wave became increasingly familiar to the Indonesian public. This study aims to explain the role of Indonesian e-commerce in enhancing the effectiveness of South Korean cultural diplomacy in Indonesia. By focusing on the presence of K-POP artists in events held by Shopee Indonesia and Tokopedia, this research aims to analyze their role in South Korean cultural diplomacy in Indonesia. The research method applied is descriptive-analysis. The findings show that Indonesian e-commerce have made significant contributions to the Indonesian public's positive perceptions of South Korea by facilitating cultural diplomacy activities and packaging them in activities that Indonesian people would find entertaining. Statistics on social media usage in Indonesia also have an influence on the phenomenon of Indonesian e-commerce involvement in the implementation of South Korean cultural diplomacy in Indonesia."

"Semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (shrinking the world) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut.Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengahkeinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Information Infrastructure).Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer danakses yang semakin berkembang maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Sesuai dengan sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang menjadikan hal ini sebagai kelemahan bagi jaringan itu. Kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (Crypthography). Electronic data transmission dalam e-commerce disekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi cipher/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversai yaitu proses dekripsi sebelumnya telah banyak diterapkan dengan adanya sistem sekuriti."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan menjadi faktor penting yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Kualitas sumber daya manusia akan sangat memengaruhi hasil kinerja perusahaan. Mengingat pentingnya karyawan terhadap keberlangsungan perusahaan, maka kualitas kehidupan kerja karyawan juga perlu diperhatikan. Hal ini tercermin dalam quality of work life yang nantinya akan berpengaruh terhadap job satisfaction dan turnover intention. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh quality of worklife terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui google form. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 102 sampel, yaitu karyawan tetap yang bekerja pada perusahaan e-commerce di Indonesia. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan analisis sobel test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa quality of worklife berpengaruh signifikan secara positif terhadap job satisfaction, quality or worklife berpengaruh signifikan secara negatif terhadap turnover intention dan job satisfaction juga berpengaruh secara negatif terhadap turnover intention. Selanjutnya, hasil sobel test menunjukan bahwa job satisfaction memediasi pengaruh antara quality of worklife terhadap turnover intention.

---

Human resources are a very crucial factor and are an important factor responsible for achieving the goals of a company. The quality of human resources will greatly affect the company's performance results. Given the importance of employees to the sustainability of the company, the quality of employee work life also needs to be considered. This is reflected in the quality of work life, which will later affect job satisfaction and turnover intentions. The purpose of this study is to examine the effect of worklife quality on turnover intention, with job satisfaction serving as a moderating variable. The survey method is used in this quantitative study, with a questionnaire distributed online via Google Form. The number of samples obtained in this study was 102, namely, permanent employees who work for e-commerce companies in Indonesia. This research will use descriptive statistical analysis, simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, and Sobel test analysis. The results of this study indicate that quality of work life has a significant positive effect on job satisfaction, quality of work life has a significant negative effect on turnover intention, and job satisfaction also has a negative effect on turnover intention. Furthermore, the results of the Sobel test show that job satisfaction mediates the effect of quality of work life on turnover intention."

"ABSTRAKProses pengadaan merupakan proses yang penting bagi perusahaan e-commerce karena pengadaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional layanan. Proses pengadaan saat ini masih belum terstruktur dan belum jelas alur informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang proses pengadaan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode Business Process Reengineering (BPR) dan menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk mendapatkan proses pengadaan yang lebih baik. Penelitian ini menghasilkan rancangan proses pengadaan baru yang dapat mengurangi waktu proses pengadaan sebesar 42,86%.ABSTRACTProcurement process is an important process for e-commerce company because it supports the operational activities of the services. The structure and the flow of information of the current procurement process was unclear. The aim of this study is to design better procurement process to improve the efficiency of the company. This study used Business Process Reengineering (BPR) method and Unified Modeling Language (UML) to obtain better procurement processes. This study results a design of the new procurement process that can reduce procurement processing time by 42,86%."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"Transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memunculkan peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada transaksi tersebut. Namun berbagai tantangan muncul karena kebijakan yang ada belum dapat mengakomodasi keunikan dari transaksi e- commerce. Penelitian ini membahas mengenai tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian, tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam mengenakan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia adalah identifikasi wajib pajak yang terlibat dalam e-commerce, menentukan yurisdiksi wajib pajak, ketidaklengkapan data yang disampaikan wajib pajak, identifikasi produk elektronik dan non-elektronik, minimnya jejak audit dan kurangnya sistem kontrol. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang spesifik terkait e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce.

---

E-commerce transactions show significant improvements from year to year. This raises the opportunity to impose Value Added Tax VAT on the transactions. However, various challenges arise because the existing policy has not been able to accommodate the uniqueness of e commerce transactions. This research discusses the challenges in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia.

Based on the research, the challenges faced by tax officers in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia are identifying taxpayers engaged in e commerce, determining taxpayers jurisdiction, incompleteness of records, identifying electronic and physical products, lack of audit trails, and lack of system controls. It is expected that the Directorate General of Tax can make specific rules related to e commerce especially in creating the system and procedures for the imposition of VAT on e commerce transactions."

"Pesatnya aktivitas transaksi jual beli yang berlangsung melalui e-commerce tentunya berbanding lurus dengan peluang terjadinya sengketa antara pihak konsumen dengan pelaku usaha. Transaksi ini pun kerap kali melibatkan pelaku usaha dan e-commerce asing yang memiliki perbedaan dari segi yurisdiksi dengan konsumen Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif penulis memperoleh jawaban bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas negara melalui e-commerce pada akhirnya diatur melalui klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan e-commerce tersebut. Hanya saja terhadap transaksi yang berlangsung pada e-commerce asing tentu umumnya juga menggunaan pilihan hukum dan pilihan forum asing. Kondisi-kondisi di atas tentu mampu memperlemah kedudukan konsumen Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Belum lagi dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk pergi dan berperkara di luar negeri yang belum tentu sebanding dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Seiring perkembangan teknologi, terdapat penyelesaian sengketa secara daring yang dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR). Sejauh ini, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan ODR pasca berkomitmen melalui ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 untuk mewujudkan ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network bersama negara-negara ASEAN lainnya. Sebelum mewujudkan ODR dalam skala regional, Indonesia harus terlebih dahulu mewujudkan ODR tersebut dalam lingkup nasional. Kehadiran proyek Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia merupakan peluang besar atas kehadiran ODR berskala nasional ini. Proyek ini juga dibiayai oleh China Silk Road Group (CSRG) dan dikelola oleh UNCTAD. Dalam melakukan pengembangan ODR ini, Indonesia masih harus berkaca dari pengalaman negara-negara lainnya yang telah berhasil mewujudkan ODR, sehingga Penulis juga melakukan studi komparatif dengan Negara China dan Uni Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga perlu menentukan model ODR apa yang hendak diimplementasikan dengan mempertimbangan kelebihan dan kelemahannya disertai peluang dan tantangan yang terjadi. ODR ini juga masih perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya bersifat regional saja tetapi bersifat internasional.

---

The rapid activity of buying and selling transactions that take place through e-commerce is certainly directly proportional to the opportunity for disputes between consumers and business actors. These transactions also often involve foreign business actors and e-commerce actors who have differences in terms of jurisdiction with Indonesian consumers. Through juridical-normative research methods with a comparative approach, the author obtained the answer that the mechanism for resolving disputes across national borders through e-commerce is ultimately regulated through the standard clauses contained in the terms and conditions of use of the e-commerce. It's just that transactions that take place in foreign e-commerce, of course, generally also use legal choices and foreign forum options. The above conditions are certainly able to weaken the position of Indonesian consumers in fighting for their rights. Not to mention that it takes a huge amount of money to go and litigate abroad, which is not necessarily worth the losses suffered by consumers. Along with the development of technology, there is online dispute resolution known as Online Dispute Resolution (ODR). So far, Indonesia is still in the early stages of ODR development after committing through the ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025 to realize the ASEAN Regional Online Dispute Resolution (ODR) Network with other ASEAN countries. Before realizing ODR on a regional scale, Indonesia must first realize the ODR in the national scope. The presence of the Digital Trading Online Dispute Resolution (DODR) Indonesia project is a great opportunity for the presence of this national-scale ODR. The project is also financed by China Silk Road Group (CSRG) and managed by UNCTAD. In developing this ODR, Indonesia still has to reflect on the experiences of other countries that have succeeded in realizing ODR, so the author also conducted a comparative study with China and the European Union. Not only that, Indonesia also needs to determine what ODR model to implement by considering its strengths and weaknesses along with the opportunities and challenges that occur. This ODR also still needs to be developed further so that it is not only regional but international."