Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memacu pertumbuhan Business to Consumer B2C e-commerce lintas negara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel pada 14 negara dalam periode 2010-2016. Pendekatan analisis ekonometrika berupa regresi linier berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square GLS diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemacu perdagangan online. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa penetrasi pengguna internet, kesiapan regulasi transaksi elektronik, dan kemudahan akses modal ventura merupakan pemacu pertumbuhan B2C e-commerce karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil simulasi kondisi terbaik, medium, terburuk, dan khusus Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan publik di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh regulator sebagai bahan kajian untuk mengembangkan e-niaga di Tanah Air.

---

ABSTRACTThis research is intended to identify the factors that influence and drive the growth of cross country Business to Consumer B2C e commerce. The data used in the research is panel data on 14 countries in the period 2010 2016. The analytical approach of econometrics of multiple linear regression with Generalized Least Square GLS estimation technique is applied to identify the factors that become the driver of cross country e trade. This study concludes that internet user penetration, electronic transaction regulation, and ease of venture capital access are the driving force because it has a significant and positive influence to the B2C e commerce growth. This conclusion is reinforced by simulation results of the best, medium, worst, and specific condition in Indonesian. Therefore, the results of this study have implications on public policy in Indonesia, so that it can be used by the regulator as a lesson learned to develop e commerce business in the country."

"K-POP merupakan salah satu media yang efektif dalam menjalankan diplomasi budaya Korea Selatan dengan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, beberapa e-commerce indonesia menghadirkan acara yang menampilkan para artis K-POP, sehingga masyarakat indonesia semakin akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan K-POP dan Korean Wave. Penelitian ini menjelaskan peran e-commerce Indonesia dalam memperluas keefektifan diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Dengan memfokuskan pada kehadiran para artis K-POP di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran E-commerce, khususnya Shopee Indonesia dan Tokopedia, dalam diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini menemukan bahwa E-commerce Indonesia berkontribusi penting dalam pembentukan persepsi positif masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan dengan memfasilitasi kegiatan diplomasi budaya dan mengemasnya dalam kegiatan yang dapat menghibur masyarakat Indonesia. Ditemukan juga bahwa tingkat penggunaan media sosial di Indonesia memiliki pengaruh dalam memicu fenomena keterlibatan e-commerce Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi budaya Korea Selatan di indonesia.

---

K-POP is one of the leading media used by the South Korean government to implement cultural diplomacy with countries in the world, including Indonesia. In the last 5 years, several Indonesian e-commerce companies have presented events featuring K-POP artists, which made K-Pop and Korean Wave became increasingly familiar to the Indonesian public. This study aims to explain the role of Indonesian e-commerce in enhancing the effectiveness of South Korean cultural diplomacy in Indonesia. By focusing on the presence of K-POP artists in events held by Shopee Indonesia and Tokopedia, this research aims to analyze their role in South Korean cultural diplomacy in Indonesia. The research method applied is descriptive-analysis. The findings show that Indonesian e-commerce have made significant contributions to the Indonesian public's positive perceptions of South Korea by facilitating cultural diplomacy activities and packaging them in activities that Indonesian people would find entertaining. Statistics on social media usage in Indonesia also have an influence on the phenomenon of Indonesian e-commerce involvement in the implementation of South Korean cultural diplomacy in Indonesia."

"Semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (global communication network) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (shrinking the world) dan semakin memudarkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut.Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengahkeinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (National Information Infrastructure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (Global Information Infrastructure).Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer danakses yang semakin berkembang maka transaksi perniagaan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Sesuai dengan sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang menjadikan hal ini sebagai kelemahan bagi jaringan itu. Kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (Crypthography). Electronic data transmission dalam e-commerce disekuritisasi dengan melakukan proses enkripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi cipher/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversai yaitu proses dekripsi sebelumnya telah banyak diterapkan dengan adanya sistem sekuriti."

"Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan menjadi faktor penting yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Kualitas sumber daya manusia akan sangat memengaruhi hasil kinerja perusahaan. Mengingat pentingnya karyawan terhadap keberlangsungan perusahaan, maka kualitas kehidupan kerja karyawan juga perlu diperhatikan. Hal ini tercermin dalam quality of work life yang nantinya akan berpengaruh terhadap job satisfaction dan turnover intention. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh quality of worklife terhadap turnover intention dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui google form. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 102 sampel, yaitu karyawan tetap yang bekerja pada perusahaan e-commerce di Indonesia. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dan analisis sobel test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa quality of worklife berpengaruh signifikan secara positif terhadap job satisfaction, quality or worklife berpengaruh signifikan secara negatif terhadap turnover intention dan job satisfaction juga berpengaruh secara negatif terhadap turnover intention. Selanjutnya, hasil sobel test menunjukan bahwa job satisfaction memediasi pengaruh antara quality of worklife terhadap turnover intention.

---

Human resources are a very crucial factor and are an important factor responsible for achieving the goals of a company. The quality of human resources will greatly affect the company's performance results. Given the importance of employees to the sustainability of the company, the quality of employee work life also needs to be considered. This is reflected in the quality of work life, which will later affect job satisfaction and turnover intentions. The purpose of this study is to examine the effect of worklife quality on turnover intention, with job satisfaction serving as a moderating variable. The survey method is used in this quantitative study, with a questionnaire distributed online via Google Form. The number of samples obtained in this study was 102, namely, permanent employees who work for e-commerce companies in Indonesia. This research will use descriptive statistical analysis, simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, and Sobel test analysis. The results of this study indicate that quality of work life has a significant positive effect on job satisfaction, quality of work life has a significant negative effect on turnover intention, and job satisfaction also has a negative effect on turnover intention. Furthermore, the results of the Sobel test show that job satisfaction mediates the effect of quality of work life on turnover intention."

"ABSTRAKProses pengadaan merupakan proses yang penting bagi perusahaan e-commerce karena pengadaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional layanan. Proses pengadaan saat ini masih belum terstruktur dan belum jelas alur informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang proses pengadaan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode Business Process Reengineering (BPR) dan menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk mendapatkan proses pengadaan yang lebih baik. Penelitian ini menghasilkan rancangan proses pengadaan baru yang dapat mengurangi waktu proses pengadaan sebesar 42,86%.ABSTRACTProcurement process is an important process for e-commerce company because it supports the operational activities of the services. The structure and the flow of information of the current procurement process was unclear. The aim of this study is to design better procurement process to improve the efficiency of the company. This study used Business Process Reengineering (BPR) method and Unified Modeling Language (UML) to obtain better procurement processes. This study results a design of the new procurement process that can reduce procurement processing time by 42,86%."

"ABSTRAKHadirnya internet dan ponsel pintar di dunia telah membuat banyak perubahan yang mempengaruhi kehidupan manusia tanpa terkecuali di Indonesia dan kehadiran e-commerce merupakan salah satu contoh perubahan yang sangat signifikan terhadap kehadiran teknologi tersebut. Terbukanya pasar yang luas di Indonesia membuat banyaknya e-commerce dapat bertumbuh besar dan masih dapat berkembang dengan kondisi pasar yang masih terbuka luas di Indonesia. Kemudahan berbelanja yang ditawarkan telah membuat orang Indonesia tertarik, selain itu harga yang diberikan juga tergolong kompetitif dibandingkan dengan membeli di toko biasa. Sebagai sebuah tempat penjualan yang masih akan berkembang ecommerce akan memiliki beragam trend yang dapat terjadi dikemudian hari baik dari segi perkembangan e-commerce itu sendiri, produk, maupun konsumen.

---

ABSTRACT

The development of internet and smartphones in the world has made many changes happens that affect human life without exceptions it happens on Indonesia, and the rise of e-commerce is one example of a very significant change because of that technologies. The market opportunity that still widespread in Indonesia made many e-commerce also flourished and that situation still can growing in the future. Ease of shopping and the competitive price rather than regular stores made people Indonesia interested. As a point of sale that is still evolving e-commerce will have a variety of trends that may occur in the future in terms of the development of e-commerce itself, products, and consumers."

"Pelindungan data pribadi artinya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia sebelumnya tidak dapat dikatakan cukup komprehensif sehingga membutuhkan adanya aturan yang kuat dan tegas untuk melindungi data pribadi konsumen dan menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia, untuk menganalisa dan mengetahui perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura dan untuk mengetahui upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Untuk menjaga privasi pelanggan, Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau dikenal dengan UU PDP yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi pada Pasal 1 ayat (2), pasal 5 dan pasal 13 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia biasanya menjamin hak privasi pada pasal 29 ayat (1), 30, dan 32. Perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Malaysia dan Singapura diatur dalam Undang-Undang Data Pribagi. Singapura memiliki Do Not Call (DNC) Registry, sedangkan Malaysia tidak memilikinya. Ketika membandingkan undang-undang kedua negara mengenai perlindungan hukum hak privasi konsumen e-commerce. Pada saat yang sama, prinsip dan pedoman perlindungan hak privasi konsumen di Indonesia untuk transfer data internasional tidak tersedia. Upaya pembaharuan hukum hak privasi konsumen e-commerce di Indonesia dapat dilakukan dengan memperbarui undang-undang privasi konsumen pada e-commerce, meliputi: Urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen, Sifat e-commerce lintas batas negara, Memberikan sanksi kepada pelanggar, dan perjanjian atau kontrak. Urgensi pembaharuan Undang-Undang perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce diperlukan untuk mengatasi tantangan baru dalam praktik bisnis, terutama yang terkait dengan teknologi digital dan e-commerce, serta membutuhkan adaptasi hukum agar konsumen dapat terlindungi dari ancaman privasi data, keamanan siber, dan risiko lain yang muncul dalam transaksi online.

---

Personal data protection means providing legal protection for consumers in terms of collection, use and disclosure of personal data. Previously, legal protection of personal data in Indonesia could not be said to be comprehensive enough, requiring strong and firm regulations to protect consumers' personal data and foster a sense of consumer trust. This research aims to analyze and determine the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Indonesia, to analyze and determine the legal comparison of the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore and to determine efforts to reform the e-commerce consumer privacy rights law in Indonesia. This research method uses a type of normative juridical research which is descriptive analysis. The research results show that the legal protection of the privacy rights of e-commerce consumers in Indonesia is regulated in the Law. To maintain customer privacy, the Republic of Indonesia passed Law Number 27 of 2022 or known as the PDP Law which regulates the collection, use and dissemination of personal information on Article 1 paragraph (2), article 5 and article 13 paragraph (1) and Law Number 8 of 1999 which regulates consumer protection. UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights usually guarantees the right to privacy in articles 29 paragraphs (1), 30, and 32. Legal comparisons regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights in Malaysia and Singapore are regulated in the Personal Data Law. Singapore has a Do Not Call (DNC) Registry, while Malaysia does not have one. When comparing the laws of the two countries regarding the legal protection of e-commerce consumer privacy rights. At the same time, principles and guidelines for protecting consumer privacy rights in Indonesia for international data transfers are not available. Efforts to reform the law on consumer privacy rights for e-commerce in Indonesia can be carried out by updating the consumer privacy law on e-commerce, including: The urgency of updating consumer protection laws, the nature of e-commerce across national borders, imposing sanctions on violators, and agreements or contract. The urgency of updating Indonesia's consumer protection law in the e-commerce era is needed to overcome new challenges in business practices, especially those related to digital technology and e-commerce, and requires legal adaptation so that consumers can be protected from threats to data privacy, cyber security and other risks that arise in online transactions."

"Transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memunculkan peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada transaksi tersebut. Namun berbagai tantangan muncul karena kebijakan yang ada belum dapat mengakomodasi keunikan dari transaksi e- commerce. Penelitian ini membahas mengenai tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian, tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam mengenakan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia adalah identifikasi wajib pajak yang terlibat dalam e-commerce, menentukan yurisdiksi wajib pajak, ketidaklengkapan data yang disampaikan wajib pajak, identifikasi produk elektronik dan non-elektronik, minimnya jejak audit dan kurangnya sistem kontrol. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang spesifik terkait e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce.

---

E-commerce transactions show significant improvements from year to year. This raises the opportunity to impose Value Added Tax VAT on the transactions. However, various challenges arise because the existing policy has not been able to accommodate the uniqueness of e commerce transactions. This research discusses the challenges in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia.

Based on the research, the challenges faced by tax officers in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia are identifying taxpayers engaged in e commerce, determining taxpayers jurisdiction, incompleteness of records, identifying electronic and physical products, lack of audit trails, and lack of system controls. It is expected that the Directorate General of Tax can make specific rules related to e commerce especially in creating the system and procedures for the imposition of VAT on e commerce transactions."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."