Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."

"ABSTRAKPertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaanperangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakanfenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobilegovernment diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga denganlayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-governmentadalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaanaplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatifberupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini.Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasipemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untukmenjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasipemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhanwarga.Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasimobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta dilevel kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi dikelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasipenelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalammanajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadappenerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACTThe rapid growth of internet technology and the penetration of mobilecommunication devices usage, especially in urban areas, have created thephenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology throughmobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs ofresidents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernmentis the usage of mobile app as the media of government communication.This research was conducted by taking a case study of the usage of mobileapplications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods withinterviews and observations are used to answer this research. An important indingis Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to thepeople. Qlue is not only used to carry out the core function of governmentcommunication such as government socialization media, but it also becomes a canalaspiration of citizen needs.Changes that occur in government communication that is facilitated bymobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at thesub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. Theadaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobiletechnology apps. Based on the information discovered in two locations of thisstudy, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especiallyin management process, employee involvement and coordination. In the context ofgood governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of theparticipation principles, equality and accountability."

"Qlue adalah aplikasi berbasis media sosial yang digunakan sebagai media interaksi warga Jakarta dengan Pemda DKI semenjak Desember 2014. Qlue mengalami permasalahan dalam aspek ketertarik warga, karena berdasarkan hasil penelitian dari lembaga Public Opinion and Policy Research yang dilakukan pada Agustus 2016, Qlue termasuk dalam program kerja dengan tingkat penyikapan positif warga yang terendah jika dibandingkan program kerja DKI yang lain. Terkait dengan permasalahan ketertarikan warga, penelitian yang dilakukan para peneliti dari German Research Institute for Public Administration pada tahun 2013, menyimpulkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap situs interaksi user-to-institutional berbasis media sosial disebabkan tiga faktor, yaitu keberadaan kontribusi pengguna dalam menghasilkan nilai tambah 3 aspek, karakteristik orientasi interaksi 4 aspek, dan kualitas jejaring sosial 4 aspek. Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, penelitian ini hendak melakukan peninjauan terkait faktor-faktor daya tarik dari situs interaksi berbasis media sosial yang telah atau belum dipenuhi oleh Qlue. Penelitian ini akan melakukan analisis perbandingan terhadap tingkat pemenuhan faktor-faktor daya tarik antara Qlue dengan aplikasi sejenis yang berbasis media sosial. Faktor daya tarik yang lebih dipenuhi oleh aplikasi lain yang sejenis menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan warga. Peninjauan terhadap Qlue dan aplikasi sejenis dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap karakteristik aplikasi. Khusus untuk Qlue, peninjauan juga dilakukan melalui interview dengan stakeholder terkait dan survey persepsi pengguna terhadap penggunaan Qlue. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Qlue belum memenuhi ketiga faktor daya tarik situs interaksi berbasis media sosial secara menyeluruh. Qlue telah memenuhi untuk aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan konten, kontribusi pengguna dalam perluasan jangkauan pelayanan, konfigurasi interaksi, respon terhadap pengguna, perolehan identitas sosial, pembentukan kepercayaan sosial, dan peningkatan kekuatan warga. Qlue masih memerlukan perbaikan pada aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan inovasi, aktivitas kerjasama yang menghasilkan nilai tambah, kedudukan warga sebagai titik sentral aktivitas pemerintahan, serta word of mouth. Untuk aspek yang belum dipenuhi, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah langkah pemberdayaan pengguna dalam perencanaan dan pemetaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, langkah pemfungsian Qlue sebagai sarana konsultasi pemerintah daerah kepada warganya, dan langkah pemberdayaan warga dalam peninjauan kondisi tempat pelayanan publik milik pemerintah.

---

Qlue is citizen to government communication platform apps that based on social media characteristics and has been launched in Jakarta City since December 2014. Until two years of its usage as communication platform, Qlue has some problems on citizen attractiveness toward Qlue. Based on summary research that has been conducted by Public Opinion and Policy Research, Qlue was one of government program that has lowest attractiveness among other government program. Related to citizen attractiveness problem, a research that has been done by a group of researcher from German Research Institute for Public Administration in 2013, summarize that citizen attractiveness toward social media websites was influenced by three factors. The factors are user added value 3 aspects, interaction configuration 4 aspects, and social networking 4 aspects. Based on previous research, this research will review the social media website attractiveness factor that has been fullfiled or not yet fullfiled by Qlue.

This research will also compare the fulfillment level of social media website attractiveness factors between Qlue and other similar sites from other countries. Attractiveness factors that has more fulfilled by other similar apps will be used to summarize a strategy that must be done to increase citizen attractiveness toward Qlue. The review process of Qlue and other sites use observation method toward apps characteristics. Interview method with related stakeholder and survey method to review the user perception are also used to review Qlue. This research use qualitative and quantitative approach to analyze the data.

The result of the review shows that Qlue not yet complete fulfilled three social media website attractiveness factors. Qlue has fullfiled on user generated content aspect, user generated contact aspect, user response aspect, social identity aspect, social trust aspect, and increasing of user power aspect. Qlue has not fullfiled on user generated innovation, interaction configuration aspect, cooperative value generation aspect, citizen centricity aspect, and word of mouth aspect. For aspect that has not been fullfiled by Qlue, Qlue must do some ideas. The ideas are the empowerment of user on planning and mapping of public service development infrastructure, the use of Qlue as consultation tools for government to their citizens, the empowerment of user on the evaluation of public place that has been owned by government."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"

Tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis mendorong Pemerintah untuk melaksanakan sistem cashless government dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara. Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk (1) meminimalisir penggunaan uang tunai, (2) meningkatkan likuiditas keuangan negara, (3) mendukung perencanaan kas pemerintah yang lebih baik, serta (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja negara. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kunci untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain: (1) adanya urgensi untuk berubah; (2) kebutuhan untuk berubah yang didasarkan pada manfaat yang akan diterima; (3) kepedulian dan komitmen Pimpinan; (4) perubahan mindset dan paradigma ASN untuk berubah menjadi cashless; serta (5) kecukupan sumber daya yang dicurahkan untuk mendukung perubahan sistem pembayaran konvensional ke modern. Terhadap implementasi yang telah ada saat ini, Peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: (1) memperluas penggunaan infrastruktur transaksi non tunai dan sarana dan prasarana pendukung lainnya; (2) meningkatkan tingkat literasi finansial dan literasi digitial ASN, dan (3) mendorong penyesuaian prosedur pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah dengan cashless basis.

 

---

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and an increasingly dynamic environment have encouraged the Government to use the cashless government system in the framework of modernizing the management of state finances. The implementation of the Government Credit Card policy is expected to be a strategic step to (1) minimize the use of cash, (2) improve state financial liquidity, (3) support better government cash planning, and (4) increase assistance and accountability in use state budget. Based on the results of in depth interviews and literature study, there are several key success factors to support policy implementation, including: (1) the existence of urgency for change; (2) needs to change that match with the benefits to be received; (3) leadership care and commitment; (4) changes in the mindset and paradigm of the ASN to convert into cash; and (5) adequate resources devoted to supporting changes. Several recommendations to the existing implementation, including: (1) expanding the infrastructure of  cashless transactions and other supporting facilities (2) increasing the level of financial literacy and digital literacy of civil servant, and (3) encourage adjustment of procedures for examining Government financial statements with cashless basis

"

"ABSTRAKKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat memiliki potensi pemanfaatan secara luas dan dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan maka masalah keamanan informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Beberapa insiden keamanan informasi terkait penggunaan teknologi informasi terjadi di Pemerintah DKI Jakarta. Saat ini keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sesuai harapan dan masih perlu ditingkatkan dari segi teknologi, proses dan manusia. Aspek manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keamanan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan keamanan informasi namun sampai saat belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur kesadaran pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB). Bobot dimensi dan fokus area keamanan informasi yang diukur menggunakan Analytic Hirarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dengan quota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan pengetahuan dan sikap terkait keamanan informasi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku pegawai. Level pengukuran kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sedang.

---

ABSTRACT

The rapid progress of communication and information technology has the potential for widespread use and can open opportunities for access, management and utilization of information in large volumes quickly and accurately. Along with the use of information and communication technology in the administration of government functions, information security issues are aspects that need attention. Several information security incidents related to the use of information technology occurred in the DKI Jakarta Government. At present, information security in The Provincial Government of DKI Jakarta has not been as expected and still needs to be improved in terms of technology, process and people. Human aspects are an important aspect of information security. The Provincial Government of DKI Jakarta has carried out several socialization related to information security but until now there has never been an evaluation to measure the awareness of The Provincial Government of DKI Jakarta employees. This study aims to evaluate the condition of information security in The Provincial Government of DKI Jakarta from the human aspect by using the Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model. The dimensions and focus of the information security area were measured using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Data collection techniques were conducted by questionnaire method with quota sampling. The results showed that knowledge of information security had a positive influence on attitudes and knowledge and attitude related to information security had a positive influence on changes in employee behavior. The level of measurement of information security awareness of employee in The Provincial Government of DKI Jakarta is average."

"ABSTRAK

Melesatnya peran teknologi informasi, terutama Internet sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat menyebabkan media cetak menghadapi tantangan berat, termasuk surat kabar. Salah satu indikasi tertekannya kehadiran media cetak di tengah gegap teknologi selama dua dekade terakhir adalah merosotnya penetrasi surat kabar. Sebaliknya, jumlah pengguna Internet yang mengakses laman berita terus melesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) angkatan 2014 sebagai pembaca media cetak, khususnya surat kabar, di era teknologi informasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan metode studi kasus. Hasil penelitian mendapati bahwa media yang paling banyak diakses responden adalah media online berupa mesin pencari, yang diikuti dengan kedua terbanyak yang masih merupakan media online juga, yaitu situs situs berita online. Hasil olah data penelitian juga mendapati mayoritas responden (45%) setuju untuk mengkonsumsi media online dan koran. Sebesar 35,2% responden mungkin ingin media online hanya sebagai tambahan dan mayoritas responden (34,3%) tidak setuju jika harus beralih sepenuhnya ke media online.

---

ABSTRACT

The fast growing role of information technology, especially the Internet as a means of fulfilling the people's needs of information, has made print media, including newspaper, undergo serious challenges. The pressure on print media amid this fast developing information technology is partly observed from the decreasing penetration of printed newspapers into its readership. On the contrary, the number of Internet users, who get accessed to online-media, tend to keep increasing significantly. This research project is aimed at examining the trend of newspaper readers among the University of Indonesia's 2014 Batch of students of the Social and Political Sciences Faculty (FISIP UI) in information technology era. It is a case study by applying a descriptive research with quantitative approach. The outcomes of this study reveal that search engines are the most widely accessed by respondents while news websites are the second Internet-based media that the respondents most freqently accessed. The results of this research project also show that majority of respondents (45%) agree to consume online-media and printed newspapers. A total of 35.2% of respondents tend to use online-media as their additional news sources, and 34.3% of respondents disagree to totally use online-media as their only news sources."