Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Jawa Barat dalam upaya pengaplikasian proyek e-Government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan proyek e-Government. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP sudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari 4 dimensi yang sudah terpenuhi dan 2 dimensi yang masih belum terpenuhi karena masih terdapat kendala dalam pengelolaanya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the analysis of management of Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK at investment and one stop service office DPMPTSP of West Java province to apply e Government project. The theory used in this research is the management of e Government projects. This research uses post positivist approach through in depth interview and literature study. The results showed that the management of Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik siCANTIK in the investment and one stop service office DPMPTSP has been done, it can be seen from 4 dimensions that have been fulfilled and 2 dimensions that are still not fulfilled because there are still obstacles in its management."

"Layanan Perizinan Terintegrasi Manajemen Perubahan Aplikasi Cerdas Untuk Publik (SiCANTIK) yang merupakan Platform Perizinan Berusaha Kementerian Teknologi Komunikasi dan Informasi yang diciptakan sejak 2010 adalah untuk Pemerintah Daerah dengan dukungan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah lain, tambahnya selama perjalanannya, SiCANTIK kerap mengalami perubahan. Teori yang digunakan adalah manajemen perubahan yang efektif oleh Conger, Spreitzer, & Lawler dalam Cummings & Worley (2009) yaitu; (1) memotivasi perubahan, (2) menciptakan visi, (3) membangun dukungan politik, (4) mengelola transisi, dan (5) pertahankan momentum. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan perangkat lunak Analisis Jaringan Wacana. Hasil penelitian menunjukkan lima dimensi yaitumemotivasi perubahan, menciptakan visi, membangun dukungan politik, mengelola transisi, dan menjaga momentum, hanya dimensi yang mempertahankan momentum tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya pendukungadalangkah sistematis untuk agen perubahan, dan belum ada program pembangunankompetensi dan keahlian khusus untuk subdirektorat yang mengelola SiCANTIK.Kemudian, serangkaian proses mencapai manajemen perubahan yang efektifmenunjukkan 3 (tiga) faktor dominan yang mempengaruhi SiCANTIK, yaitukepemimpinan, infrastruktur dan regulasi. Kendala untuk penelitian ini masih terletak mampu menjangkau seluruh DPMPTSP di Indonesia karena keterbatasan biaya. Saran untuk penelitian ini antara lain membuat Master Plan, mempercepat integrasi antara sistem elektronik, menyelaraskan visi dengan Kepala Daerah, dan Helpdesk.

---

Integrated Licensing Service for Smart Application Change Management for the Public (SiCANTIK) which is the Ministry of Communication and Information Technology's Business Licensing Platform which was created since 2010 is for Local Governments with the support of other Ministries / Agencies / Local Governments, he added, during his trip, SiCANTIK often changes. The theory used is effective change management by Conger, Spreitzer, & Lawler in Cummings & Worley (2009), namely; (1) motivating change, (2) creating a vision, (3) building political support, (4) managing transitions, and (5) maintaining momentum. This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through in-depth interviews. In analyzing the data the researcher used Discourse Network Analysis software. The results showed five dimensions, namely motivating change, creating a vision, building political support, managing transitions and maintaining momentum, the only dimensions that maintain momentum are not being met. This is due to the lack of supporting resources and systematic steps for agents of change, and there is no specific competency and expertise building program for the sub-directorate that manages SiCANTIK. Then, a series of processes to achieve effective change management showed 3 (three) dominant factors affecting SiCANTIK, namely leadership, infrastructure and regulation. The obstacle for this research lies in being able to reach all DPMPTSP in Indonesia due to limited costs. Suggestions for this research include making a Master Plan, accelerating the integration between electronic systems, aligning the vision with the Regional Head, and the Helpdesk."

"Proses pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) cenderung tak luput dari praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena pada proses IMB masih memungkinkan antara petugas dan pemohon berinteraksi langsung secara tatap muka, seperti yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Bogor masih adanya pungutan liar yang dirasakan oleh pemohon, adanya technology gap pada pemohon izin, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan, dan kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi perizinan online tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu e-government, hambatan implementasi e-government dan pelayanan perizinan. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi E-Government di Kabupaten Bogor: Studi Kasus “Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS)” Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dinyatakan masih belum berjalan baik karena 2 (dua) variabel yaitu pengorganisasian dan aspek sosial masih memiliki kendala, sehingga masih perlu diperbaiki.

---

The process of obtaining Building Permits creates major potential for the practices of Extortion (Pungli) because it is still possible to be done between officers and applicants to interact each other face to face directly. There are still Extortion which is happened by applicants, technology gap on applicants, placement of employees which is not suitable for level of education, and lack of socialization towards the existence of these online licensing application at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency. The theory which is used in this research is e-government, resistance to implemtation of e-government and permits services. The study method is used a post-positivist approach, data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. Implementation of E-Government in Bogor Regency: Case Study "Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS)" on Building Permits (IMB) at the One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) has stil not worked well because of 2 (two) variables, organization and social aspects which have resistance in order to have to be fixed."

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"ABSTRAKSistem Pelaksanaan pada pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah harus dibangun dengan baik sesuai dengan peraturan agar menjadi sebuah sistem yang baik dan memenuhi harapan masyarakat, namun apabila tidak dibangun dengan baik maka sistem pelayanan publik akan menjadi buruk dan menjadi kebiasaan bagi setiap aparatur pelayanan publik sehingga merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara deskripsi untuk menggali, fokus pada proses, melihat realita serta melihat makna dibalik suatu tindakan dan fenomena sosial. Pada kenyataannya penulis menemukan pelayanan publik menjadi buruk dan masyarakat selaku konsumen dirugikan disebabkan minimnya pengawasan, kurang taatnya aparatur terhadap aturan dan tupoksi, kurangnya loyalitas dan fasilitas yang tidak memadai.

---

ABSTRACTThe implementation system on public services carried out by the government must be well established in accordance with the regulations to become a good system and meet the expectations of the community, but if not built properly then the public service system will be bad and become a habit for every public service apparatus to the detriment of society . This research uses qualitative approach. By way of description to dig, focus on process, see reality and see the meaning behind an action and social phenomenon. In fact the authors found public service to be bad and the community as a result of lack of consumer harassment, lack of compliance apparatus against rules and tupoksi, lack of loyalty and facilities that are not adequate. "

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan hukum serta peralihan wewenang dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Selain itu, penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan untuk memberikan masukan dalam memperbaiki pengaturan serta pelaksanan sistem pelayanan terpadu satu pintu pada bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai PTSP di Provinsi Bengkulu tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T Provinsi Bengkulu telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di Provinsi Bengkulu kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat.

---

Implementation of licensing and non-licensing services in locality government has been set up to use the One Stop Service (OSS), is no exception with Bengkulu Province Government which has been delegated one stop services authority to their own special local unit, including licensing and non-licensing in the field of investment.

This study aims to gain an idea of how the legal arrangements and transfer of authority in the implementation of the One Stop Services in particular related to the licensing and non-licensing in the field of investment in the Province of Bengkulu. In addition, this thesis also has the objective to provide input to improve the regulation and conduct of integrated one-stop service system in the field of investment in the province of Bengkulu.

Method approach in this study is normative juridical approach, legal research conducted through library research focused on an analysis of the legislation and the data obtained from observations and interviews, so this study is specified in the descriptive research analytical, with the stages of the research literature and field research.

This study shows that the regulation of PTSP in Bengkulu province does not regulate in detail some important aspects of the implementation of the OSS itself like human resources, finance and control, otherwise it the forms of institutions level is still offices, whereas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) as the counterpart of KP2T Bengkulu Province has institutional form with Department or Body which resulted a gaps of echelon leaders. Therefore, government need to changes the regulation of OSS implementation at Bengkulu Province in the future, to making the implementation of public services run better."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."