Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kegiatan dan program knowledge sharing di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses knowledge sharing, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan knowledge sharing sudah ada di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk formal dan non formal. Selain itu, dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi berupa sifat pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi, dan budaya lingkungan kerja, latar belakang dan kompetensi pimpinan. Adapun hambatan yang ditemukan berupa reward dankurangnya dukungan manajemen atas.

---

ABSTRACTThis study discusses the activities and program of knowledge sharing in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the knowledge sharing process, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method. The results of this study showed that knowledge sharing activities already exist in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the form of formal and non-formal. In addition, the common factors that affect the form of the nature of knowledge, the motivation for sharing, opportunities for sharing, cultural work environment, background and leader‟s competence. The obstacles encountered are reward and less top management support."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan deseleksi koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan yang melatar belakangi dan mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan deseleksi koleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan deseleksi koleksi di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dilakukan tanpa memiliki kebijakan khusus yang mengatur keseluruhan prosesnya. Akibatnya pustakawan mengalami hambatan. Namun, para pustakawan yang terlibat mempunyai pengalaman yang cukup memadai dalam hal deseleksi koleksi. Sisi positif deseleksi koleksi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dapat meningkatnya presisi temu kembali dan relevansi koleksi yang dibutuhkan pemustaka.

---

This study discussed the collection deselection at the Library of the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia. The purpose of this research is to know the reasons and to identify the impact of collection deselection implementation. This research uses qualitative approach with descriptive method and research type of case study. The results of this study indicate that the implementation of collection deselection in the Library of the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia conducted without having a special policy that regulates the whole process. As a result, librarians experience obstacles. However, the librarians that involved have sufficient experience in collection deselection. The positive side of the collection deselection found in this study is that it can improve the precision of retrieval and the relevance of collections that the user needs."

"Skripsi ini membahas implementasi Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercapainya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan unit-unit pengelola kearsipan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta dilapangan bahwa implementasi Jadwal Retensi Arsip ini belum dilaksanakan secara merata dikarenakan masih ada unit-unit kearsipan yang belum melakukan penyusutan. Kurangnya kesadaran pimpinan yang menyebabkan permasalahan ini timbul. Jadwal Retensi Arsip dibuat tanpa diberikan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kearsipan dan Sumber Daya Manusia masih ada yang tidak mengerti kearsipan atau tidak berlatar pendidikan kearsipan sehingga menyebabkan lambat dalam implementasi.

---

This thesis describes about Implementation of the Records Retention Schedules in the Ministry of Education and Culture. The purpose of this research is knowing the implementation Schedule Retention Archives at the Ministry of education and culture trough they can to reach the effectiveness and efficient of records management and efficiency. This is qualitative research with case study methods. The information was taken by doing an interview with executive of archival unit in the ministry of education and culture. Information obtained by conducting interviews with archival management units in the Ministry of education and culture.

The results of this research reveal that fact in field implementation of The Records Retention Schedule has not been implemented because there are still evenly-archives that have not been doing depreciation. Lack of awareness of the leadership is the lead of the problems. Records Retention Schedule was made without any facilities and infrastructures that support the archival activities. Also human resources are still the one who don't understand the archival or not set archival education thus causing slow in implementation."

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods.

The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service.

Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan sistem reward and punishment yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan sistem reward and punishment sebagai upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain manajemen sumber daya manusia, kompensasi, disiplin dan motivasi. Pendekatan pada penelitian ini menggukanan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan reward and punishment di Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 107 tahun 2013 dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the system of reward and punishment in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture in an effort to improve employee performance. This study aimed to describe the application of the system of reward and punishment in an effort to improve the performance of civil servants (PNS) in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture. The theory is used to explain this study include human resource management, compensation, discipline and motivation. The approach in this study used qualitative approach to data collection methods through the study of literature / documents and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of reward and punishment in the Inspector General has been carried out properly in accordance with the rules and policies of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 107 of 2013 and Law No. 5 of 2014 on ASN."

"ABSTRAKDalam konteks administrasi negara, peran sumber daya manusia atau aparaturnegara menjadi salah satu unsur yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupanpemerintahan dan pembangunan negara. Oleh sebab itu, kualitas aparatur negaramenjadi salah satu perhatian yang utama. Dalam meningkatkan kemampuan aparaturnegara, maka dilaksanakan sebuah program pendidikan dan pelatihan yang bertujuanmeningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan pegawai sesuai dengan bebanpekerjaan masing-masing. Melalui program pendidikan dan pelatihan ini, diharapkanterciptanya perubahan yang signifikan dalam produktivitas kerja pegawai. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pelatihankepemimpinan tingkat III dengan produktivitas kerja pegawai di KementerianPendidikan dan Kebudayaan RI. Penelitian ini merupakan penelitian survey denganteknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memilikihubungan yang lemah dan tidak signifikan dengan produktivitas kerja pegawai diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal ini disebabkan karena ada hal lainyang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai yaitu gaji, lingkungan kerja, latarbelakang pendidikan, dan budaya kerja.

---

AbstractIn the context of public administration, the role of human resources or thestate apparatus becomes one of the elements that are vital to the continuity ofgovernment?s existence and the development of state. Therefore, the quality of thestate apparatus to be one major concern. In enhancing the ability of the stateapparatus, implemented a program of education and training aimed at improvingknowledge, ability, personnel skills according to their workload. Through educationand training programs, it is hoped the creating of a significant change in man powerproductivity of employees. This study aims to determine the relationship betweeneducation and leadership training with the labor productivity level III employee inthe Ministry of Education and Cultural Affairs. This research is a survey with datacollection techniques using questionnaires and interviews.The results research showed that education and training has a weak and notsignificant relationship with productivity of employees working at the Ministry ofEducation and Culture. This is because there are other things that affect employeeproductivity, namely salary, work environment, educational background, and workculture."

"Konsep ‘library as a place’ dan ‘library as a space’ terbentuk dari banyaknya aktivitas dan interaksi antar manusia yang terjadi di dalam ruang perpustakaan. Perubahan perilaku manusia yang selalu dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman mempengaruhi bagaimana mereka menyikapi dan memaknai keberadaan suatu ruang. Lefebvre (1991) meyakini bahwa ruang sebagai produk sosial dibentuk oleh peran orang- orang yang memiliki kontrol atas ruang tersebut. Pemaknaan terhadap ruang tersebut dibentuk oleh entitas-entitas yang saling berinteraksi di dalamnya, salah satunya adalah pustakawan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemaknaan pustakawan terhadap ruang di Perpustakaan Kemendikbud. Penelitian dilakukan terhadap lima orang pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Kemendikbud selama minimal satu tahun. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sejak awal pendiriannya, ruang Perpustakaan Kemendikbud memang tidak dikonsepsikan sebagai perpustakaan khusus oleh pimpinan lembaga dan pustakawannya. Pemaknaan yang dimiliki pustakawan tersebut terlihat dalam praktik ruang mereka yaitu mengembangkan ruangnya untuk n pemustaka dan komunitas yang aktif berkegiatan di dalamnya. Bentuk produksi ruang yang terjadi adalah perluasan Ruang Kelas, Ruang Diskusi, dan Area Baca serta penambahan Ruang Teater Mini. Peneliti juga menemukan bahwa produksi ruang di Perpustakaan Kemendikbud tidak terlepas dari unsur politik ruang. Produksi ruang perpustakaan, baik saat pendirian maupun renovasi perpustakaan, terjadi karena adanya dorongan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik moda produksi. Dalam kaitannya dengan relasi kuasa, Menteri berperan sebagai pihak yang dominan dalam menggerakkan subordinat, yaitu pustakawan, untuk mengapropriasi keinginannya. Pustakawan sebagai pihak yang termarginalisasi dalam produksi tersebut kemudian mengambil sikap untuk pustakawan sebagai pihak yang termarginalisasi, kemudian mengambil sikap untuk berapropriasi pada produksi ruang yang didominasi oleh Menteri.

---

The concept of ‘library as a place’ and ‘library as space’ are formed through the interaction between people who lived in the library space. Human behavior, that are dynamic and changed along the time, reflected on how people responding and interpreting their space. Lefebvre (1991) believes that space is a social product that is formed by people who have power and control over that space. The conception of space is formed by the entities that lived and share the space. In the case of the library, librarians play an active role to control and shaping the meaning of the library space. This study aims to identify the librarian conception of the Ministry of Education and Culture library space. The study was conducted on five librarians who work at the Ministry of Education and Culture Library for at least one year. The results of the study found that the librarian and leader of the Ministry of Education and Culture Library do not concept and forming their space as a special library since the beginning of its establishment. The conception of the library as social space can be seen in their spatial practice that always putting the Classroom and Hall on their priority whenever they did a space renovation. Ministry of Education and Culture Library also adding a Mini Theater to accommodate the needs of the library visitors and community. Researchers found that the production of space in the Ministry of Education and Culture was heavily influenced by political elements. Production space at the time of establishment and renovation of the library occurred upon the encouragement of the Minister as an owner of the mode of production. In the Foucault power relation, Minister plays a role as the dominant to mobilize their sub-ordinate, materials, and labor to meet their aims. The librarian, who is marginalized parties in the production, then takes a stand to appropriate the production of space dominated by the Minister."

"ABSTRAKMigrasi sistem otomasi menjadi hal penting yang harus dilakukan perpustakaan ketika sistem otomasi yang lama dirasa sudah tidak mampu lagi mendukung kegiatan operasional perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pustakawan dan kepala perpustakaan Kemenkominfo dan objek penelitian ini adalah implementasi migrasi sistem otomasi di perpustakaan Kemkominfo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi sistem otomasi pada Perpustakaan Kemkominfo RI dilakukan dengan memasukkan kembali data koleksi buku yang sebelumnya ada pada sistem otomasi yang pertama kali digunakan yaitu Sistem Perpustakaan ke sistem yang baru yaitu SLiMS. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan migrasi sistem otomasi, yaitu dari segi kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan perencanaan. Di perpustakaan Kemkominfo, keempat faktor tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga menjadi kendala bagi perpustakaan Kemkominfo dalam memigrasikan sistem otomasi. Selain itu, penerapan migrasi sistem otomasi ini, berdampak kurang baik terhadap pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Kemkominfo. Oleh karena itu, perpustakaan Kemkominfo sebaiknya membuat perencanaan yang lebih baik terkait implementasi migrasi sistem otomasi perpustakaan agar implementasi migrasi sistem otomasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.ABSTRACTMigration of the automation system is an important thing that must be done by the library when the old automation system is no longer able to support library operational activities. The purpose of this study is to explain the implementation of the migration of the library automation system of the Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative approach with case study research methods. The subject of this research is the librarian and head of the Kemenkominfo library and the object of this research is the implementation of automation system migration in the Kemkominfo library. The results showed that the migration of the automation system at the Kemkominfo RI Library was carried out by re-entering the book collection data that previously existed in the automation system that was first used, namely the Library System, to the new system, SLiMS. There are several important factors that influence the implementation of automation system migration, namely in terms of leadership, communication, training, and planning. In the Kemkominfo library, these four factors did not work well so that it became an obstacle for the Kemkominfo library in migrating the automation system. In addition, the implementation of this automation system migration has an adverse impact on circulation services at the Ministry of Communication and Information Library. Therefore, the Kemkominfo library should make better planning related to the implementation of the migration of the library automation system so that the implementation of the migration of the automation system can be completed quickly and precisely so as to improve the quality of library services."

"Penelitian ini membahas mengenai kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh staf perpustakaan Layanan Lansia dan Disabilitas PERPUSNAS. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh para staf perpustakaan Layanan Lansia dan Disabilitas PERPUSNAS dilihat dari tujuh aspek berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan proses berbagi pengetahuan tidak memiliki perbedaan dalam beberapa aspek antara staf perpustakaan tidak berkebutuhan khusus dan staf perpustakaan disabilitas. Dapat terlihat juga para staf perpustakaan disabilitas cenderung lebih banyak memiliki pengetahuan untuk dibagikan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan target pemustaka yang dilayani.

---

This study discusses about knowledge sharing activities by the library staff of Elderly and Disability Service PERPUSNAS. The aim of this research is to obtain an overview of knowledge sharing activities by the library staff of Elderly and Disability Service PERPUSNAS using seven aspects of knowledge sharing. The research approach used is qualitative with case study method. The data collection method used is by observation, interview and document analysis. The results of the study indicate that the knowledge sharing process has no difference in some aspects between the library staff with no special needs and disability library staff. It can also be seen that disability library staff tend to have more knowledge to share. This is because the knowledge they have is in accordance with the target of the users being served."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah mengidentifikasi kinerja perpustakaan yang dilihat dari kualitas layanan perpustakaan Kemendikbud dari harapan dan pendapat pemustaka tentang gambaran keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan perpustakaan dengan melihat pencapaian kebijakan/program dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah LibQual+™ (Library Quality) yang memiliki (tiga) dimensi layanan perpustakaan yaitu Affect of Service, Information Control, dan Library as Place. Dari hasil penelitian, kualitas layanan dinilai baik dan dapat diterima oleh pemustaka. Terlihat dari nilai rata-rata skor AG (Adequacy Gap) yang benilai positif, tetapi terdapat satu indikator yang mendapat nilai negatif yaitu tentang inisiatif pustakawan. Dan rata-rata skor SG (Superiority Gap) yang menunjukkan nilai negatif, artinya kualitas layanan perpustakaan Kemendikbud berada pada wilayah zone of tolerance di mana layanan yang diterima berada pada batas minimum pelayanan yang diterima dengan harapan yang diinginkan. Sehingga, layanan perpustakaan Kemendikbud menjadi tempat pencarian informasi mutakhir serta memberi pengaruh positif bagi pemustaka.

---

ABSTRACTThis research is to identify the performance of the library viewed from the quality of library service Ministry of Education based on the hopes and opinions of the users about the success or failure of implementation with respect to the achievement of the policy/program in achieving organization goal, vision, and mission. This research uses quantitative approach. The methodology used in this research is LibQual+™ that have 3 (three) dimensions of library service viz. Affect of Service, Information Control, and Library as Place. From the result of research, the service quality was good and can be accepted by users. This can be seen by the average value score AG (Adequacy Gap) which get the positive results, but there is one indicator that gets a negative value which is about initiatives of librarian. And the average score of SG (Superiority Gap) shows a negative value, which means the library quality service is in the zone of tolerance where the services are received at minimum level and desired expectation. The conclusion is library quality service at Ministry of Education give related information and positive influence to the users"