Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan tugasnya dalam menghimpun penerimaan pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak perusahaan penanaman modal asing, perusahaan masuk bursa, dan perusahaan minyak dan gas bumi memiliki jumlah pegawai terbanyak serta memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar kedua setelah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntut mampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawai melalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan. Proses pembelajaran berkelanjutan merupakan sumber keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi dan dibutuhkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akibat penerapan sistem self assessment serta mampu meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai praktik kemandirian belajar, pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai kinerja organisasi; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteks organisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai yang mempengaruhi kinerja organisasi antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai.Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang meliputi pegawai struktural eselon, pegawai bukan struktural, dan pegawai fungsional pemeriksa yang berjumlah 615 pegawai. Jumlah sampel yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh adalah 394 pegawai atau 64%. Data dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner, observasi, serta wawancara mendalam. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan frequency analysis, serta analisis verifikatif dengan menggunakan structural equation modeling dan analysis of variance.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan praktik kemandirian belajar di lingkungan kerja serta mentransformasi secara kontinyu pengalaman individual mereka menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat diakses dan digunakan bersama sebagai wujud dari pembelajaran organisasi. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan pengelolaan pengetahuan perpajakan untuk menciptakan nilai tambah sebagai wujud dari manajemen pengetahuan serta mentransformasi ide-ide inovatif ke dalam bentuk produk dan pelayanan perpajakan sehingga bermanfaat bagi para stakeholder.Para pegawai maupun unit-unit kantor pajak terus berupaya mencapai kinerja secara optimal, pada tingkat organisasi maupun tingkat individu. Kedua, kemandirian belajar di lingkungan kerja sangat berperan dalam mendorong pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, penciptaan inovasi di bidang perpajakan; meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kemandirian belajar akan memberikan implikasi yang positif terhadap kinerja organisasi jika organisasi mampu melakukan intervensi dengan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi secara efektif dan bersama-sama. Ketiga, konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, maupun penciptaan inovasi di bidang perpajakan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus mampu mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi di bidang pengembangan SDM, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum melalui tindakan pemeriksaan dan penagihan, penerimaan pajak, serta peningkatan kompetensi pegawai sesuai yang diharapkan. Dan terakhir, struktur model pembelajaran pegawai yang diorientasikan untuk pencapaian kinerja organisasi secara optimal cenderung seragam dan tidak menghasilkan budaya kompetisi yang kreatif antar unit kantor pajak maupun antar kelompok pegawai. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDM masih dilakukan secara sentralistik oleh Kantor Pusat DJP.

---

The tax revenues and the Indonesian Budget (APBN) are two important things in the economic growth as part of the fiscal policy. The tax revenues become the largest contribution to the APBN so that the Directorate General of Taxes (DGT) needs to optimize the duty to obtain tax revenues for the government to be able to finance the APBN autonomously. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta administrating tax payers of foreign investment companies, companies listed in the stock exchange, and oil and natural gas companies have the largest number of employees and give the contribution of tax revenues which are the second largest after the Regional Office of the DGT of Large Taxpayers. Due to its strategic role, the Regional Office of the DGT of Special Jakarta is required to be able to improve its performance by improving its employees? capabilities through sustainable learning processes as part of the taxation administration reform continuously made. Sustainable learning processes are a source of competitive advantages significant for organizations and necessary to test the obedience to satisfy the taxation obligation as a result of the application of the self-assessment system and are capable of improving the individual performance and the organizational performance.This study aims to describe the self-directed learning practice, the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation in the Regional Office of DGT of Special Jakarta in order to attain the organizational performance; to analyze the relationships of the structure of the employee learning model constructed of the self-directed learning in the workplace, the process of the transformation into the organizational learning form, the knowledge management application, the innovation creation in the context of the learning organization in order to improve the organizational performance; and to analyze whether or not there is a difference in the structure of the employee learning model affecting the organizational performance among tax office units and among groups of employees.The research paradigm was post-positivism using the quantitative approach. The research population comprised the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta, including structural employees with echelons, non-structural employees, and functional audit employees with a total of 615 employees. The sample, consisting of 394 employees or 64%, was selected by means of the saturated sampling technique. The data were collected through the library research and field research techniques by means of a questionnaire, observations, and in-depth interviews. The collected data were descriptively analyzed using the frequency analysis and verification analysis by means of the structural equation modeling and analysis of variance.The results of the study are as follows. First, the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta carry out the self-directed learning practice in the workplace and continuously transform their individual experiences into organizational knowledge so that it can be accessed and used together as a form of organizational learning. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta implement the taxation knowledge management to create added values as a form of knowledge management and transform innovative ideas into taxation products and services in order to be useful for stakeholders.The employees and tax office units continuously try to attain the performance optimally, both at the organizational level and at the individual level. Second, the self-directed learning in the workplace plays an important role in encouraging the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector, although it does not directly affect the attainment of the organizational performance. The self-directed learning will give a positive implication to the organizational performance if the organization is capable of making interventions by facilitating the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation effectively and simultaneously. Third, the consistency in the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector plays an important role in improving the organizational capacity and is at the same time capable of affecting the attainment of the organizational performance in the field of the human resource development, the improvement of tax payers compliance, the law enforcement through auditing and collecting, the tax revenues, and the improvement of employees? competencies as expected. Finally, the structure of the employee learning model oriented to the optimal attainment of the organizational performance tends to be uniform and does not result in a creative competitive culture among tax office units and groups of employees. This is due to the human resource management which is still centrally implemented by the main office of the DGT."

"Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntutmampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawaimelalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasiperpajakan yang terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsimengenai proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteksorganisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh role stress terhadap kinerja pegawai menggunakan metode regresi linier dan multivariate GLM dengan melibatkan 192 responden yang bertugas sebagai Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus. Role stress diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rizzo, House, dan Lirtzman pada tahun 1970, Beehr, Walsh, dan Taber pada tahun 1976, serta Price pada tahun 2001, sedangkan kinerja pegawai diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Williams dan Anderson pada tahun 1991 serta Motowidlo dan Scotter pada tahun 1994. Penelitian ini membuktikan bahwa role stress tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, begitu pula dengan role conflict dan role overload. Namun demikian, salah satu dimensi dari role stress, yaitu role ambiguity, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengaruh negatif dari role ambiguity ini disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan, petunjuk, prosedur kerja, dan alokasi waktu dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif ini, peran organisasi sangat penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peraturan yang ada untuk mendukung kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

---

This study aims to analyze the effect of role stress on employee performance using linear regression and multivariate GLM with 192 respondents who served as Account Representatives and Functional Tax Auditors at the Large Tax Office and Specific Jakarta Tax Office. Role stress was measured with an instrument developed by Rizzo, House, and Lirtzman (1970), Beehr, Walsh, and Taber (1976), and Price (2001), while employee performance was measured using instruments developed by Williams and Anderson (1991) and Motowidlo and Scotter (1994).

This study found that role stress does not affect employee performance, nor does role conflict or role overload. However, role ambiguity has a significant negative impact on employee performance. This negative effect is due to the remaining confusion and uncertainty in regulations, instructions, procedures, and time allocation in the workplace. Therefore, to mitigate this negative impact, it is crucial for the organization to improve existing policies and regulations to support both employee performance and the organization as a whole."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis pengaruh variabel iklim kerja organisasi dan sistem karier masing-masing terhadap dimensi employee engagement menurut Schaufeli and Bakker (2003), yaitu vigor, dedication dan absorption. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berdasarkan metode area / cluster sampling kepada pegawai pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian diolah dan dianalisa menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0 dengan memakai metode descriptive statistics dan regresi linear untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata iklim kerja organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dua dimensi employee engagement, yaitu vigor dan dedication, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap absorption. Sedangkan sistem karier hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satu dimensi employee engagement, yaitu vigor dan tidak berpengaruh terhadap dimensi dedication dan absorption.

---

This study aims to determine the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, this study also attemp to analyze the influence of organizational work climate and career system to the dimensions of employee engagement by Schaufeli and Bakker (2003), namely vigor, dedication and absorption. Data was collected by distributing questionnaires based on the method area / cluster sampling to employees / staff at the Regional Office of Directorate General of Treasury, then processed and analyzed by using SPSS program (version 18.0) using descriptive statistics and linear regression formula to address existing problems.

The results of this study could provide a picture of the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, the results of this study also reveal that the organizational work climate has a significant effect on the two dimensions of employee engagement, the vigor and dedication, but no significant effect on the absorption. While the career system only has a significant effect on vigor and no significant effect on dedication and absorption."

"ABSTRAKPerson-job fit memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai secara langsung diKelompok Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menggunakan analisisstrategi causal step yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) terhadapdata 438 responden yang dikumpulkan pada bulan Oktober 2012, penelitian inimenemukan bahwa kepuasan kerja bukan merupakan variabel mediator padapengaruh person-job fit terhadap kinerja pegawai di Kelompok Wilayah IDirektorat Jenderal Pajak. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terkaitkebijakan punishment yang sangat tinggi dibandingkan dengan reward sertabelum terintegrasinya sistem kepuasan kerja dan penilaian kinerja pegawai diDirektorat Jenderal Pajak.

---

ABSTRACTPerson-job fit has an effects on employee performance at Region I DirectorateGeneral of Taxes directly. By using causal step strategy analysis that developedby Baron and Kenny (1986) of the data from 438 respondents which collected inOctober 2012, the study found that job satisfaction is not a mediator variable inthe effects of person-job fit on employee performance at Region I DirectorateGeneral of Taxes. It occurs because of employee’s dissatisfaction withpunishment policies which is very high compared to the reward policies anddisintegration between job satisfaction and performance appraisal systems atDirectorate General of Taxes."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."

"Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang keimigrasian dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan keimigrasian dalam wilayah kerjanya secara tanggap dan akurat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sehubungan dengan maraknya kejahatan TOC dan terorisme. Sebab salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah melalui pencatatan yang cermat pemberian paspor kepada penduduk dan dokumen izin tinggal bagi bukan penduduk. Dalam konteks tersebut dituntut kinerja pegawai Kantor Imigrasi yang tinggi, untuk melakukan pengawasan tanpa mengabaikan pelayanan. Sistem dan prosedur sudah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun jika kinerja pegawai cenderung lemah dan pengawasan yang dijalankan relatif "longgar", maka sisdur cenderung kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menghadapi tuntutan pelayanan yang berhubungan dengan keimigrasian diperlukan penanganan oleh seorang pemimpin yang prima, mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam memimpin organisasi. Kondisi ini tidak terlepas dari definisi kepemimpinan itu sendiri yang tidak selalu pararel dengan kedudukan dalam struktur organisasi.Selain model kepemimpinan, faktor lain yang diduga berpengaruh adalah kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja seorang pegawai yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya akan tampak dari hasil kerjanya. Apakah pegawai sudah merasa puas atas hasil pekerjaan maupun imbalan serta kondisi di tempat kerja. Ketika seorang pegawai merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh organisasi kepadanya, maka umumnya pegawai tidak akan menunjukkan kinerja yang tinggi.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimanakah gambaran kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan?2. Apakah kepuasan kerja pegawai mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan tersebut?3. Apakah model kepemimpinan turut mempengaruhi kinerja pegawai?Dengan menggunakan metode penelitian survey, yaitu metode penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai komponen utama pengumpulan data, maka diharapkan pengaruh Model Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja pegawai Kanim Jakarta Selatan dapat terungkap. Sebab metode ini diharapkan dapat menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan keadaan subyek atau obyek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Hasil pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan secara self assessment, pada umumnya adalah baik. Namun demikian perlu disadari bahwa pengukuran kinerja pegawai ini relatif sederhana dibanding dengan model pengukuran yang lainnya, sehingga harus dipahami secara proporsional. Model kepemimpinan yang ada di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sudah mengarah kepada model yang efektif, walaupun nilai rata-rata ini masih merupakan batas bawah, namun dapat menjadi modal yang cukup untuk mengembangkan model ini lebih lanjut. Model ini merujuk kepada tingkat pelaksanaan tugas praktis dan berorientasi kepada pencapaian hasil pelayanan yang berarti sesuai dengan kebutuhan unit pelaksana teknis (UPT). Sedangkan untuk kepuasan kerja pegawai di Kanim Jakarta Selatan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepuasan pegawai relatif kurang puas.Untuk pengujian hipotesa, hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Tidak ada hubungan antara mode! kepemimpinan sebagai variabel (Xi) dan Kinerja Pegawai (Y).2. Ada hubungan antara Kepuasan Kerja sebagai variabel (X2) dengan Kinerja Pegawai (Y). Kuat hubungan antara kedua variabel ini cenderung "sedang".3. Hubungan Model Kepemimpinan sebagai variabel (X,) dan Kepuasan Pegawai (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) menunjukkan tidak ada hubungan antara ketiga variabel ini.Pentingnya pengukuran kinerja pegawai terkait denyan perannya yang sentral dalam mendukung kinerja manajemen secara keseluruhan, sehingga kinerja pegawai perlu dievaluasi secara akurat dan adil sebagai basis untuk berbagai strategi dalam menghargai pegawai, dan pengembangan kinerja mereka. Organisasi seharusnya merancang evaluasi kinerja pegawai dalam jangka periode tertentu bagi pegawai untuk kepentingan peningkatan kerjasama dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Pada dasarnya setiap organisasi harus selalu meningkatkan kualitas kepemimpinan yang ada guna meningkatkan pula kinerja manajemen dan kinerja pegawai. Dalam konteks inilah pengembangan model kepemimpinan yang efektif menjadi penting bagi kepentingan peningkatan kinerja. Kepemimpinan bukan sekedar atasan yang menduduki jabatan struktural semata, melainkan bagaimana cara menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien dan legal.

---

As one of the Technical Implementing Unit (UPT) on immigration in the Department of Law and Human Rights and responsible directly to the Head of District Office of Department of Law and Human Rights DKI Jakarta, the Office of Immigration South Jakarta is demanded to increase its performance, especially in giving immigration service to the public, they must respond and act accurately without loosing the standard of cautious because of the case of TOC and terrorism. One of the solutions is through good recording when they give passport to people and residential document for expatriate.

In that context, employee's good performance is needed to do monitoring without loosing good services. Hence, even the monitoring procedure from their supervisor is weak, the system and procedure can effectively continue as expected. In other side, if the employee's performance tends to decline and the monitoring procedure is also not tied up, thus the system and procedure tend to be unsuccessful. Facing the demand of good services relate to the immigration a good leadership is needed, who has ability and skill to manage the organization. This condition also depends on the definition of the leadership itself which does not always parallel with position in the structure of the organization.

Beside style of leadership, other influential factor is employee's job satisfaction. Their satisfaction in doing their duty is reflected from their work. Even it is a must that they do their official duty, but the supervisor in the organization must perceive any situation that can influence their staffs? performance. Do they satisfy with their work, its compensation and also the environment of their work place? When an employee feels unsatisfied with the compensation from the organization, normally they will work inadequately.

Base on those assumptions, the main problem in the research are:

1. How is the description of the employee's performance in the District Office of Immigration in South Jakarta?

2. Do job satisfaction influence employee's performance in giving services in the office?

3. Is style of leadership also influence employee's performance?

Using survey, a research with questionnaire as its instrument to collect data and other variables and correlation analyses, it is expected that the influence of style of leadership and job satisfaction on employee's performance will be identified. This method is expected to describe, recognize and interpret the condition of the subject or object of the research based on founded data and facts.

The result of the self assessment analyzes is generally good. However, it must be considered that the measurement of the employee's performance is relatively simple compare to other measurement methods, thus it must be considered proportionally. Style of leadership in the office is performance-enhancing skill, and even the average value is at the minimum value, it can be a raw model for further development. This model relates to the practical job and outcome oriented suitable with the organization's objective. For job satisfaction in the office, generally the result shows that it is relatively unsatisfied.

The result also shows the hypotheses analysis that:

1. There is no relation between style of leadership as variable (X1) and employee's performance (Y).

2. There is a relation between job satisfaction (X2) and employee's performance (Y). the strenght of relation between those two variables is moderate.

3. There is no relation between style of leadership as variable (X1) and job satisfaction (X2) with employee's performance (Y).

The importance of employee's performance measurement relates to its significant role in supporting the performance of the management as a whole, thus the performance of the employee must be evaluated accurately as a basis of compensation strategy. The organization should develop an evaluation on employee's performance in a certain period in order to increase the team work and solving problem capacity creatively and innovative.

Basically, every organization must always develop the quality of leadership in order to advance its management's and employee's performance. In this context, the development of a leadership model which is effective is important. Leadership is not only a problem of structural supervisor or functionary, but also a mechanism of how to exaggerate the human resource to obtain the organization's objective effectively, efficiently and legally."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi dan Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal terhadap Komitmen Perubahan (Commitment to Change) dengan metode General Linier Model (GLM) terhadap 301 orang responden yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan. Budaya Organisasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Daniel R. Denison dan Aneil K. Mishra, yang terdiri atas sub variabel involvement, consistency, adaptability, dan mission. Sementara Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal diukur dengan merujuk pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ/2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Perangkat Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai. Sedangkan Komitmen Perubahan (Commitment to Change) diukur oleh instrumen yang dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer yang terdiri atas sub variabel affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Penelitian ini membuktikan bahwa sub variabel Budaya Organisasi (involvement dan mission) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen Perubahan Afektif (affective commitment) dan Komitmen Perubahan Normatif (normative commitment). Sementara variabel Keberadaan Seksi Kepatuhan Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Komitmen Perubahan (Commitment to Change). Penelitian ini juga membahas tentang implikasi (saran) dan keterbatasan penelitian.;

---

ABSTRACTThis study is to analyze the effect of organizational culture and the existence of Internal Control and Compliance Division on Commitment to Change using General Linier Model (GLM) towards 301 respondents who worked at Directorate General of Taxes. Organizational culture was measured with an instrument developed by Daniel R. Denison and Aneil K. Mishra, which consists of sub-variables involvement, consistency, adaptability and mission. The existence of Internal Control and Compliance Division was measured with an instrument The Letter of the Director General of Taxation Number S-637/PJ/2013 dated December, 31, 2013. While Commitment to Change was measured with an instrument developed by Herscovitch dan Meyer, which consists of sub-variables affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The result of this study indicate that sub variables Organizational Culture (involvement and mission) have positive and significant impact on affective commitment to change and normative commitment to change. While the variables existence of Internal Control and Compliance Division don?t have influence on all sub variables of commitment to change. This study also discusses the implications (suggestion) and the limitations of the study., This study is to analyze the effect of organizational culture and the existence of Internal Control and Compliance Division on Commitment to Change using General Linier Model (GLM) towards 301 respondents who worked at Directorate General of Taxes. Organizational culture was measured with an instrument developed by Daniel R. Denison and Aneil K. Mishra, which consists of sub-variables involvement, consistency, adaptability and mission. The existence of Internal Control and Compliance Division was measured with an instrument The Letter of the Director General of Taxation Number S-637/PJ/2013 dated December, 31, 2013. While Commitment to Change was measured with an instrument developed by Herscovitch dan Meyer, which consists of sub-variables affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The result of this study indicate that sub variables Organizational Culture (involvement and mission) have positive and significant impact on affective commitment to change and normative commitment to change. While the variables existence of Internal Control and Compliance Division don’t have influence on all sub variables of commitment to change. This study also discusses the implications (suggestion) and the limitations of the study.]"

"Pegawai fungsional memiliki peranan penting dalam pencapaian realisasi pajak. Untuk menunjang pencapaian target, pegawai fungsional di DJP perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada Kementerian Keuangan, salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan pengembangan karir. Akan tetapi, terdapat sejumlah masalah yaitu adanya belum tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir menyebabkan pentingnya kualitas pegawai fungsional, adanya ketimpangan jumlah pegawai fungsional dan struktural, dan masih terdapat pegawai yang belum memahami dan memiliki perencanaan karir individu. Permasalahan tersebut menjadikan urgensi penelitian pengembangan karir di Kantor Pusat DJP dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengembangan karir pegawai jabatan fungsional dalam pemenuhan kebutuhan organisasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan teori Pengembangan Karir dari Gutteridge (1986). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karir sudah memenuhi kedua variabel dalam teori Gutteridge (1986) dan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan pengembangan karir pada Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan lebih condong pada peran organisasional. DJP dalam melaksanakan pengembangan karir telah dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Adapun ketimpangan jumlah pegawai fungsional dan struktural masih terjadi karena masih dalam proses rekrutmen terbuka dan pengalihan jabatan. Selain itu, dilihat dari variabel perencanaan karir, terlihat masih ada pegawai yang belum memahami perlunya memiliki perencanaan karir individu. Hal ini disebabkan karena faktor tuntutan tanggung jawab seorang ASN yang harus taat pada aturan organisasi, sehingga pegawai cenderung untuk mengikuti alur karir yang sudah disediakan organisasi.

---

Functional employees have an important role in achieving tax realization. To support the achievement of targets, functional employees at DGT need to have competencies that match the needs of the organization. At the Ministry of Finance, one of the steps to improve employee competence is carried out by career development. However, there are a number of problems, namely that the tax revenue target has not been achieved during the last five years, causing the importance of the quality of functional employees, an imbalance in the number of functional and structural employees, and there are still employees who do not understand and have individual career plans. These problems make the urgency of career development research at the DGT Head Office. The purpose of this study is to analyze the career development of employees in functional positions in meeting organizational needs at the Head Office of the Directorate General of Taxes. This study used a post-positivist approach with descriptive research and primary data collection techniques through interviews and secondary data through document study. In this study, using the theory of Career Development from Gutteridge (1986). The results of this study indicate that career development has fulfilled the two variables in Gutteridge's (1986) theory and is carried out in order to meet organizational needs. Implementation of career development at the Head Office of the Ministry of Finance DGT is more inclined towards an organizational role. DGT in carrying out career development has been carried out based on an analysis of organizational needs. The imbalance in the number of functional and structural employees still occurs because it is still in the process of open recruitment and transfer of positions. In addition, seen from the career planning variable, it appears that there are still employees who do not understand the need to have an individual career plan. This is due to the demands of the responsibility of a civil servant who must obey organizational rules, so that employees tend to follow the career path that has been provided by the organization"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan.

---

The primary aim of this research is to examine the impact of organizational culture on employee performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. This research used Quantitative approach and Quantitative methode. Data collection is by spreading questioner to 28 employee at Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The result showed that the impact of organizational culture on employe performance of Public Relation at Directorate General of Corrections Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia is positive and significant. This showed that organizational culture had the role on improving job effectivity that have been hoped."