Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian yang menggunakan metode deskriptifdengan corak kualitatif tanpa pengujianhubungan antar variabel inai dapat memberi gambaran keterkaitan antara konsep efektifitasdengan program Pelayanan SAMSAT Online Tiga Provinsi yang dilaksanakan di KantorBersama SAMSAT Jakarta Selatan. Dimana konsep efektifitas dalam penelitian ini mengacukepada proses perencanaan program pelayanan publik SAMSAT Online Tiga Provinsi besertapelaksanaannya, hasil-hasil yang dicapainya, dan hambatan-hambatannya. Perencanaanprogram yang disusun secara serius dan komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait,seperti Pemda DKI, PT Jasa Raharja dan Polri itu sendiri telah dapat dilaksanakan sesuaidengan rencana. Artinya program tersebut telah menghasilkan outputs yang telah ditetapkan.Hanya saja dari sisi outcomes tampaknya masih belum cukup menggembirakan. Disampingusia program yang belum lama, juga ada beberapa faktor lain yang tampaknya menjadihambatan bagi pencapaian outcomes yang lebih baik lagi.

---

ABSTRACTThe research uses descriptive method with qualitative patterns without testing the relationshipbetween these variables can illustrate the relationship between the concept of programeffectiveness with which SAMSAT Online Tiga Provinsi services office SAMSATimplemented in South Jakarta. Where the concept of effectiveness in this study refers to theprocess of planning public service program SAMSAT Online TigaProvinsi along withimplementation, results achieved, and constraints. Planning the program seriously andcomprehensively compiled by involving related parties, such as the government of DKIJakarta, West Java, Banten, PT. JasaRaharja and POLRI it self has to be implementedaccording to plan. It means that the program has produced outputs that have been set. It's justthat in terms of outcomes still seems quite encouraging. Besides age who have a longprogram, there are also some other factors that seem to be an obstacle to the achievement ofbetter outcomes."

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui apakah sex role identity (SRI) dan self: efficacy berperan sebagai mediator pada korelasi antara tiga kebutuhan menurut McClelland dengan kinerja. Dasar pemikiran untuk menguji apakah variabel tertentu dapat berfungsi sebagai mediator adalah penjelasan dari Baron dan Kenny. Bila ada beberapa IV yang dapat memperlihatkan adanya korelasi dengan DV. Antar IV tersebut terbukti berkorelasi, maka dengan analisis regresi dapat diuji apakah salah satu dan IV tersebut dapat berfungsi sebagai variabel mediator, yaitu variabel yang menjembatani korelasi IV dengan DV.Sejumlah penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tiga kebutuhan menurut McCiellaand (n Achievement, n Affiliation dan n Power) dengan kinerja. Demikian juga ada beberapa hasil penelitian yang mendasari dugaan bahwa SRI dan sal-efficacy dengan kinerja juga terjadi korelasi. Selain itu, ada beberapa penelitian yang mendasari dugaan korelasi antara tiga kebutuhan menurut McClellaand dengan SRI dan set-efficacy. berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut peneliti menentukan hipotesis penelitian: SRI dan self efaacy berperan sebagai mediator pada korelasi tiga kebutuhan menurut McClelland dengan kinerja.Penelitian ini dilakukan di PT.SAI, dengan subjek penelitian beauty advisor, salah satu jabatan yang ada di bagian promosi. Subjek penelitian berjumlah 214, berasal dari cabang Jakarta 1, Jakarta 2 dan Jakarta 3, jenis kelamin perempuan semua. Alasan dipilihnya . beauty advisor sebagai subjek penelitian adalah adanya karakteristik tugas yang cukup otonom, sehingga relatif sesuai dengan konsep yang akan diteliti. Selain itu juga karena adanya alasan yang bersifat teknis yaitu mudahnya akses untuk pengambilan data penelitian. Alat ukur yang digunakan berupa angket untuk tiga kebutuhan McClelland digunakan self-report yang dikembangkan oleh Murray, untuk SRI digunakan PAQ (Personal Attribute Questionnaire) dikembangkan Spence dan Helmrich, sedangkan untuk self-efficacy digunakan angket yang dikembangkan oleh Hay dan Pond. Untuk mengukur kinerja digunakan BARS yang disusun berdasarkan perilaku yang menunjang tercapainya kinerja yang bagus dan diperlihatkan oleh beauty advisor. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi baik regresi sederhana maupun mutiple regresi, dengan mengikuti alur pengujian mediator yang diberikan oleh Baron dan Kenny.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan SR: tidak terbukti berperan sebagai mediator pada korelasi antara tiga kebutuhan menurut McClelland dengan kinerja. Hal ini berarti kinerja yang diperlihatkan oleh para beauty advisor lebih disebabkan adanya tiga kebutuhan menurut McClelland, dan SRI (femininitas dan maskulinitas) kurang dapat berperan pada terciptanya kinerja beauty advisor. Self-efficacy terbukti berperan sebagai mediator pada korelasi antara tiga kebutuhan menurut McClelland dengan kinerja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan kinerja beauty advisor semakin bagus adalah self-efficacy dan bukan tiga kebutuhan menurut McClelland.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan kajian yang melibatkan SRI, khususnya dengan alat ukur yang lebih bagus. Selain itu juga sebaiknya dilakukan pengkajian yang melibatkan adanya pemilihan pekerjaan dan minat kerja untuk mengkaji peran SRI terhadap kinerja. Terbuktinya self-efficacy sebagai mediator pada korelasi tiga kebutuhan menurut McClelland dengan kinerja, sebaiknya dijadikan dasar pertimbangan untuk pembuatan pelatihan yang lebih menitik beratkan pada bagaimana menumbuhkan self-efficacy pada individu. Proses elisitasi dalam pembuatan BARS, sebaiknya dilakukan dengan individu yang mewakili semua cabang perusahaan, agar dimensi yang ditemukan dalam penilaian relatif merata.Referensi 85 buah, terdiri dari buku dan jurnal (1938 - 2002)"

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"Kesakitan dan kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan utama, terlebih lagi 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi dan eklamsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu.Program KIA sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan dasar yang prioritas terutama pelayanan antenatal karena keberhasilannya menurunkan Angka kematian Ibu (AKI). Pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar artinya dalam melaksanakan perneriksaan antenatal bidan mematuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Karena pelayanan antenatal yang berkualitas selain menurunkan AKI juga memberi dampak pada penurunan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).Dalam manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, seperti faktor-faktor individu, eksternal, psikologis. Namun karena keterbatasan peneliti hanya mengkaji hubungan antara kepatuhan dengan faktor-faktor individu, faktor-faktor eksternal dan kepuasan kerja.Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, gambaran kepuasan kerja serta mengkaji faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 79 orang bidan yang merupakan bidan koordinator di unit pelayanan KIA puskesmas se Kotamadya Jakarta Selatan. Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel (total sampling)Hasil analisis univariat menunjukan bahwa 56 (70,9%) responden patuh terhadap standar pelayanan antenatal dan 23 (20,1%) balm patuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan 79,96%. Adapun tahapan pelayanan antenatal yang jarang dilakukan oleh bidan adalah konseling (51,9%). Kepuasan kerja bidan di unit pelayanan KIA rata-rata mencapai skor 50,44 (skor tertinggi 72). Faktor-faktor yang membuat bidan merasa tidak puas adalah penghasilan, dan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan.Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara kepatuhan bidan dan kepuasan kerja, umur, masa kerja, pengetahuan, supervisi dan pelatihan. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukan bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi secara bersama-sama oleh supervisi, pengetahuan dan masa kerja.Disarankan kepada Kepala Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi berupa pengawasan dan pembinaan kepada bidan di puskesmas mengenai pelayanan antenatal. Selain itu dalam rangka learning organization sudah seharusnya setiap organisasi membentuk gugus kendali mutu sebagai proses pembelajaran untuk perbaikan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan tentang pelayanan antenatal perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkala tentang pelayanan antenatal aspek konseling, pengertian secara luas tentang pelayanan antenatal.Daftar bacaan : 55 (1975 - 2002)

---

Relationship Between Work Satisfaction and Midwife's Compliance to Antenatal Care Standard in Mother and Child Health Care Unit in Community Health Centers in Youth Jakarta Year 2003Maternal morbidity and mortality in Indonesia is still a major public health problem, moreover with 90% of maternal mortalities were caused by bleeding, infection, and eclampsia. One effort to accelerate the reduction of maternal mortality rate is to ascertain and to improve the midwifery care quality provided to mother.

MCH program as one of the primary health care component particularly ANC is prioritized because of its success in reducing the MMR. Quality ANC is health care provided to pregnant women in accordance to given standard. Quality ANC besides its effect in reducing MMR, also reduce low birth weight (LBW) incidence.

In human resource management, employee's work satisfaction should be paid attention. There are several factors influencing midwife's compliance to ANC standard such as individual, external, and psychological factors.

This study aimed to provide description on midwife's compliance to ANC standard, description on work satisfaction, and analyze factors related to compliance. Design used in this study was across-sectional with 79 midwives as respondent, all were midwife coordinator in MCH unit in community health centers in South Jakarta township. All population served as sample (total sample).

The univariate analysis showed that 56 (70.9%) respondents-complied to ANC standard and 23 (20.1%) did not comply to the standard, with average level of compliance of 79.96%. Step in ANC that was rarely done by midwives was counseling (51.9%). Midwife's work satisfaction was 50.44 on average (highest score=72). Factors causing unsatisfaction among midwives were income, and chance to improve education level and training.

Logistic regression showed that compliance was influenced by supervision, knowledge, and length in work simultaneously.

It is suggested to both Heads of Community Health Center and South Jakarta Health Office to improve supervision in terms of monitoring and guiding head of midwives in community health center about antenatal care. Besides, within the framework of learning organization, each organization should provide quality control unit as a learning process for continuous improvement. Periodic education and training about ANC, and counseling should be provided to improve midwife's knowledge.

References: 55 (1975-2002)"

"Kinerja adalah penampilan hasil karya personal dalam suatu organisasi, dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personal. Kinerja Dokter gigi di Puskesmas merupakan karya suatu organisasi dan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dibidang kesehatan gigi dan mulut. Karena sebagian penyakit yang diderita oleh manusia bersumber dari mulut dan gigi. Selain itu peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya Indonesia Sehat 2010.Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dan data Stratifikasi Puskesmas tahun 2002, menunjukkan sebagian besar Puskesmas kota Palembang pencapaian cakupan Upaya pelayanan kesehatan gigi masih rendah, yaitu 75 %. Puskesmas yang belum mencapai cakupan antara lain Puskesmas 5 Ilir 334,3 (69,79%), Puskesmas Taman Bacaan 342,3 (71,44%), Puskesmas Sei.Selincah 348,2 (72,6%) dan Puskesmas Sei.Baung 347,6 (72,57%).Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran knerja dokter gigi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan knerja dokter gigi terhadap pelaksanaan program kesehatan gigi dan mulut tahun 2003 di Puskesmas kota Palembang.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan menggunakan desain penelitian Cross sectional. Populasi peneifitan adalah seluruh dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003. Hasil dari penelitian dianalisis memakai univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dokter gigi Puskesmas di kota Palembang yang baik 31 %. Sedangkan hasil dari analisis bivariat diperoleh hubungan yang bermakna antara variabel imbalan dengan Kinerja Dokter gigi.Mengingat Imbalan merupakan variabel yang mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinerja dokter gigi, maka disarankan agar terhadap Dokter gigi yang mempunyai kinerja baik dan berprestasi agar diberikan reward atau penghargaan berupa kemudahan untuk pengurusan kenaikan pangkat atau pemberian insentif. Kemudian bagi dokter gigi yang berkinerja kurang diberikan teguran atau sanksi.Daftar bacaan : 55 ( 1974 - 2004)

---

Factors Which Deal with Dentist Performance in Palembang City Puskesmas of South Sumatra ProvincePerformance is personnel creation result appearance in an organization, which can represent whether an individual or personnel working team. Dentist Performance in Puskesmas is an organization creation and represents one factor for improving public health especially in teeth health and mouth. Because some disease suffered by human being is becoming from mouth and teeth. Beside that, performance improvement is one of effort to haste in reaching Healthy Indonesia 2004.Based on Puskesmas Inwrought Report Recording System (SP2TP) and Puskesmas Stratification data in the year 2002, showing that most of Puskesmas in Palembang town teeth health service strive coverage still low, which is 75%. Puskesmas which is not yet reached coverage for example are Puskesmas of 5 Strop 334,3 (69,79%), Puskesmas of Library 342,3 (71,44%), Puskesmas Sei.Selincah 348,2 (72,6%), and Puskesmas Sei.Baung 347,6 (72,57%).Research target is to know the picture of dentist performance and factors which is related with dentist performance to teeth and mouth health program execution in the year 2003 in Palembang town Puskesmas.This research representing quantitative research with analytic descriptive approach and Cross Sectional research design. Research populations are the entire dentist which is responsible to Health and Mouth Health in Palembang town South Sumatra Province in the year 2003. The result of research analyzed that it use univariate and bivariate.Result research show that Puskesmas Dentist performance in Palembang town is 31% good. Meanwhile, from bivariate obtained meaningful relation between Reward variable with Dentist Performance.Considering Reward as a variable which is having a meaningful relation to dentist performance, hence suggested that dentist who have a good performance and have an achievement has to be given a reward or appreciation in a form of amenity for promotion or incentive gift. Then for dentist who has a bad performance has to be given an exhortation or sanction.Reading list: 55 (1974-2004)"

"Pembangunan Kota Jakarta merupakan keterpaduan berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tugas pokok Dinas Pertamanan propinsi DKI Jakarta. Hasil yang optimal dapat tercapai sesuai yang diharapkan bila dilakukan dengan efektif dan efisien. Kurangnya motivasi dan kurangnya pembinaan atas togas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari setiap pelaksana tugas merupakan hal-hal perlu dicermati. Berangkat dari pengamatan itulah penulis mengangkat topik ini sebagai topik penelitian. Adapun pokok permasalahan dari topik penelitian ini adalah mencari hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variable pembinaan dan variabel efektifitas kerja.Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mencari adanya hubungan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan dan variabel efektifitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket dan analisis dengan mempergunakan teknis analisa statistik, maka dapat dikemukakan bahwa memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi berprestasi, variabel pembinaan,dan variabel efektifitas kerja. Secara signifikan dari perhitungan data statistik diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut: koefisien korelasi untuk hubungan motivasi berprestasi dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,376, koefisien korelasi untuk hubungan pembinaan dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,444, koefisien korelasi untuk hubungan motivasi dan pembinaan secara bersama-sama dengan efektifitas kerja adalah sebesar 0,556. Selanjutnya masing-masing r kerja tersebut dibandingkan dengan r tabel untuk uji signifikansinya terhadap sampel, kemudian untuk uji signifikan agar dapat berlaku bagi seluruh populasi digunakan t - test dan F-test, selanjutnya dihitung koefisien determinasinya untuk mengetahui kategori interpertasinya serta perhitungan dengan regresi liner untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variable. Dan perhitungan-perhitungan tersebut seluruhnya mendapatkan hasil yang signifikan dan positif, dengan demikian hipotesa serta pertanyaan penelitian dapat diterima dan positif.Selanjutnya saran untuk meningkatkan efektifitas melalui motivasi berprestasi dan pembinaan adalah dengan memberlakukan sistem reward dan punishment secara konsisten dan meningkatkan pembinaan melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar unit kerja sesuai dengan bidang tugas."

"Manajemen risiko rumah sakit adalah upaya untuk meminimalkan kerugian finansial rumah sakit yang berhubungan dengan kecelakaan dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko pelayanan keperawatan merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit yang meliputi aktivitas identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengontrol risiko dan pembiayaan risiko.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap manajemen risiko pelayanan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dengan desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 96, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2003.Hasil analisis, didapatkan variabel karakteristik dan persepsi perawat pelaksana tidak ada hubungan yang bermakna dengan kinerja perawat pelaksana. Secara proporsi, responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko baik mempunyai kinerja baik lebih besar (64,6%) dibandingkan dengan proporsi responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko buruk (52,1%).Disarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta untuk dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu perlu diadakan training dan pembinaan kepada perawat pelaksana yang mempunyai persepsi buruk terhadap manajemen risiko, perlu menciptakan budaya kesadaran pembuatan incident report, dan memasukan aktivitas manajemen risiko ke dalam performance appraisal.Daftar Pustaka 55 (1978-2002)An Analysis of the Relationship of the Nurses Practitioners Perception to the Hospital Risk Management Related to the Nursing Service with Nurses Practitioners Performance at Pondok Indah Hospital, Jakarta in 2003Hospital, risk management activities seek to minimize the hospital's financial loss in relation to incident and untoward events. The nursing service in the risk management as a part hospital risk management activities have an important role in risk identification, risk analysis, risk control and risk financing.

The purpose of this research to identify the relationship between nurse practitioners perception to the hospital risk management toward the nursing service and practitioners nurses performance at Pondok Indah Hospital, from July 7 until July 11, 2003. This research used cross sectional design, of 96 respondents.

The research results were found no significant correlation between characteristics and practitioners nurses perception with nurses practitioners performance. In a manner of proportion good risk management perception have a better performance (64,6%) more than bad risk management perception (52,1%).

Recommendation to the management includes; conducting regular training and couching in order to improve nurses practitioners performance who have bad perception of a risk management; create good climate to improve nurses awareness in writing prompt incident report, to develop performance appraisal in every activity of the risk management.

References 55 {1978-2002)"

"Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Perusahaan Daerah menempati posisi strategis sebagai penghasil dana untuk menambah kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan di daerah, mengingat laba perusahaan tersebut merupakan salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan khususnya profitabilitas (ROI) Perusahaan Daerah, apakah termasuk ke-dalam katagori sehat sekali, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat serta mencari variabel apa saja yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas (ROI)-nya. Kemudian dilakukan analisa pengaruh variabel Total Aset (TA), Net Sales (NS), dan Earning After Tax (EAT) secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap Return on Investment (ROI) serta mencari variabel manakah yang pengaruhnya signifikan terhadap (ROl).Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan formula Du Pont dan metode kuantitatif dengan menggunakan metode statistik regresi linear berganda dengan uji F dan uji t serta dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian dilakukan pada enam Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu : PDAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, PD Dharma Niaga dan PD Wisata Niaga. Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus, data yang dianalisis adalah laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah selama sepuluh tahun (1992-2001).Hasil penelitian menyatakan bahwa : ROI Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta berada kurang dari 5%, sehingga masuk pada katagori "Tidak sehat". Uji F menyatakan variabel (TA), (NS), dan (EAT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap (ROI) dengan R2 masing-masing Perusahaan Daerah sebagi berikut (PDAM = 0.996); (PD Dharma Jaya = 0,998); (PD Saran Jaya = 0,999); (PD Wisata Niaga z 0,983); PD Pasar Jaya = 0,961); ( PD Pal Jaya = 0,931). Uji t menyatakan variabel yang memiliiki pengaruh signifikan terhadap (ROI) pada enam Perusahaan Daerah adalah (EAT) pada tingkat a. = 0,05 dan (TA) pada tingkat a = 0,10. Kecuali pada : PDAM Jaya varibel EAT = 0,000 dan NS = 0,049; PD Wisata Niaga variabel TA = 0,147; PD Pal Jaya variabel TA = 0,224.Untuk meningkatkan Profitabilitas ROT perlu dilakukan upaya menaikkan penjualan yang akan meningkatkan total asset turn over namun kenaikan biaya tidak lebih besar dan kenaikan penjualan dan dapat juga dilakukan dengan meningkatkan periode penagihan piutang agar lebih pendek dan mengoptimalkan persediaan. serta melakukan leasing dalam perolehan asset atau melakukan oautsourcing dalam produksi, sehingga dapat ditekan biaya modal, pemeliharaan dan biaya penyusutan asset.Untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan Daerah, maka perlu ditinjau kembali besarnya persentase untuk APBD dari (EAT) yang diperoleh."

"Penilaian kinerja karyawan merupakan hal yang penting bagi rumah sakit. Untuk menilai kinerja karyawan dan memotivasi agar karyawan semangat dalam bekerja.Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggunakan wawancara dengan coordinator dan karyawan RSCM. Dari penelitian bahwa unsur objektivitas perlu ditingkatkan dan perlu ada pelatihan yang diselenggarakan oleh bagian SDM supaya maksud tujuan dan yang diinginkan tercapai. Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja menggunakan rating scale. Menggunakan formulir yang di sediakan oleh bagian SDM di unit masing-masing. Presepsi karyawan tentang penilaian kinerja yang sudah berjalan sudah sangat baik. Dengan hasil penilitian untuk penilaian kinerja kriteria istimewa 4 orang, sangat baik 40 orang, baik 2 orang.

---

Performance assessment is essential for hospital to assess the performance of employees.and to motivate in work. The studies using qualitative research by interviewing manager and employee of RSCM directly.Assessment using rating scale methode. Using the form provided by HRD in each unit. the employee perception about assessment is good. Result for very excellent 4, excellent 40 and average 2, Primary data obtained by direct observation and the secondary obtained by document review related to the research."