Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTingginya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesiatidak diikuti dengan tingginya angka pekerja yang dilindungi dalam programJaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Data menunjukkan bahwajumlah pekerja yang dilindungi dalam program JPK baru sebanyak 3.061.098(Jamsostek, 2012) masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yangbekerja yaitu sekitar 109 juta orang (2,97%). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui berbagai faktor terkait dan dominan yang mempengaruhi seorangmanajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengikutsertakanpekerjanya pada program Jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PT Jamsostek(Persero) di Wilayah III Cirebon. Penelitian dilakukan dengan rancangan crosssectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh seluruhmanajemen yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam programJPK. Dimana untuk satu perusahaan diwakili oleh satu orang manajemenperusahaan yang telah ditunjuk sebagai responden dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil analisis multivariat regresi logistik ganda metode stepwisediperoleh informasi bahwa faktor keyakinan terhadap program JPK merupakanfaktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan manajemen untukmengikutsertakan pekerja dalam program JPK (p-value= 0,026). Dalam hal ini,responden (manajemen) yang memiliki keyakinan tinggi terhadap program JPKmemiliki kemungkinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program JPK 15kali dibandingkan responden (manajemen) yang memiliki keyakinan rendahterhadap program JPK. Olehkarenanya, Manajemen PT Jamsostek (Persero)beserta jajarannya harus dapat terus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanankepada peserta, dengan tujuan agar kepercayaan peserta terhadap penyelenggaraprogram Jamsostek dapat terus meningkat dan terjaga. Pengembangan/perluasanmanfaat program Jamsostek khususnya JPK juga diperlukan agar layanan programJPK dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh peserta.

---

ABSTRACTThe high number of labor force and the number of people who work in Indonesiais not followed by a high number of workers covered under the Health Insuranceprogram (JPK) of Social Security. Data shows that the number of workerscovered under the program JPK as much as 3.061.098 (Social Security, 2012) isfar when compared to the working population of about 109 million people(2,97%). This study aims to determine the various factors that affect the relevantand dominant a company management in decision making to include workers inhealth insurance program (JPK) of Social Security PT (Persero) in Region IIICirebon. The study was conducted with a cross-sectional design an quantitativeapproaches. The study population was all over the entire management of thecompany are listed as active particiants in the program JPK. Where one companyto be represented by one management company that has been designated as therespondents in this study. Based on the results of multiple logistic regressionmultivariate analysis stepwise methode was obtained that the confidence factor ofthe JPK is the most dominant factor of influence on management decisions toinclude workers in the JPK (p-value=0.026). In this case, the respondent(management) that have a low confidence on JPK. Therefore, Management ofSocial Security PT (Persero) and its staff should be able to continue to improvethe quality and speed of services to participants, including extending the benefitsof the Social Security program services, with the aim that the participants trust theorganizers of the Social Security program may continue to rise and awake.Development/expansion of the Social Security program (JPK) specificallybenefits also needed for service JPK program can be felt by the participants."

"Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan bahwa iuran program sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Program yang dijalankan adalah melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai pengganti program yang sebelumnya yaitu Jaminan Pemelihataan Kesehatan Keluarga Misiskin (JPK-Gakin). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari alternatif program mana yang lebih efektif dari sisi pembiayaan mengingat adanya kenaikan anggaran dari yang sebelumnya dan terjadi kenaikan cakupan (pasien). Jenis penelitian ini adalah Descriptive-Komparative dengan metode studi kasus dan kombinasi kuantitatif serta kualitatif. Lokasi Penelitian adalah UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan data primmer dari 2 RSUD dan 1 RS swasta. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan pembiayaan mencapai 168,33% yang semula Rp.2.482.382.808 untuk JPK-Gakin menjadi Rp.4.178.716.437,- untuk KJS. Berdasarkan cakupan program dan uji sensitivitas dengan menggunakan rata-rata lama hari rawat didapatkan bahwa program JPK-Gakin lebih efektif dibandingkan program KJS. Rekomendasi / saran yang dapat diberikan untuk efisiensi pembiayaan program KJS adalah pembuatan petunjuk teknis yang jelas dan kriteria terperinci siapa saja yang boleh menggunakan fasilitas KJS, penyempurnaan kembali sistem rujukan yang ada, melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit termasuk perekrutan / penambahan SDM serta peningkatan insentif mengingat beban kerja meningkat.

---

Health as one element of the common good to be realized through a variety of health measures in the series overall health and development are supported by an integrated health system that supports nasional.Untuk Jakarta Capital City Government has determined that the system of social security contribution program for the poor and people are not able to be paid by the government. Is a program run through the Jakarta Health Card (KJS) as a replacement for the previous program Pemelihataan Family Health Insurance Misiskin (JPK-Gakin).

The purpose of this study is to find alternatives which programs are more effective in terms of financing in light of the increase from the previous budget and an increase in coverage (the patient). This research is Descriptive-Komparative with the case study method and a combination of quantitative and qualitative. Study Site is UP Jamkesda Jakarta Health Agency using secondary data and data primmer from 2 hospitals and 1 private hospital.

Results of this study was an increase in funding of 168.33% which was originally Rp.2.482.382.808 to JPKGakin Rp.4.178.716.437, - to KJS. Based on the scope of the program and test sensitivity using the average length of stay was found that the JPK-Gakin more effective than programs KJS.

Recommendation / advice that can be given to the efficiency financing program KJS is making technical instructions are clear and detailed criteria for who may use the facilities KJS, further refinements of existing referral system, complete infrastructure and facilities at the Hospital including recruitment / HR additions as well as increased incentives given the increased workload."

"JPK merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara asuransi sosial yaitu PT Jamsostek (Persero) dan diselenggarakan secara terstruktur dan komprehensif. Program JPK Jamsostek menggunakan prinsip managed care. Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peserta program ini harus memahami dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero). Pada tahun 2012, PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Gambir membayarkan klaim perorangan rata-rata 75 klaim/bulan. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Gambir Tahun 2012.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi cross-sectional dan dilakukan dengan cara pengisian kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 97 responden di PT Matahari Department Store Tbk. Atrium Plaza dan Kopposindo Jakarta Pusat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara umur, tingkat pendidikan, pengalaman menggunakan JPK, sosialisasi SDM perusahaan, dan sosialisasi JPK Jamsostek dengan pemahaman peserta JPK Jamsostek tentang prosedur pelayanan kesehatan PT Jamsostek (Persero).

---

JPK is a program organized by the social insurance administrators, PT Jamsostek (Persero) and organized in a structured and comprehensive. JPK Jamsostek using managed care principles. This program shall be implemented in accordance with the procedures of health care. Therefore, participants should understand and follow health care procedures that have been established by PT Jamsostek (Persero). In 2012, PT Jamsostek (Persero) Gambir Branch paying individual claims an average of 75 claims/month. This indicates that there is still lack of understanding of JPK Jamsostek participants about health care procedures of PT Jamsostek (Persero). This study aims is to determine the factors that influencing the JPK Jamsostek participant?s comprehension about health care procedure in PT Jamsostek (Persero) Gambir branch office in 2012.This research is a quantitative study with cross-sectional design and carried out by filling out the questionnaires. Questionnaires were distributed to 97 respondents at PT Matahari Department Store Tbk. Atrium Plaza and Kopposindo Jakarta Pusat.The results of this study indicate that a significant relationship between age, educational level, experience of using JPK, corporate HR socialization, and JPK Jamsostek socialization with the JPK Jamsostek participant?s comprehension about health care procedure in PT Jamsostek (Persero)."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber daya manusia, standard operating procedure (SOP), sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal, proses underwriting dan pembuatan proposal, dan pengawasan oleh supervisor terhadap keterlambatan pembuatan proposal New Business asuransi kesehatan kumpulan di PT. Allianz Life Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif dengan disain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM, SOP yang kurang efektif, terhambatnya sistem informasi dan teknologi, syarat pengajuan proposal yang tidak lengkap, dan supervisi yang kurang berpengaruh menyebabkan pembuatan proposal New Business menjadi terlambat. Diperlukan penambahan jumlah SDM dan perbaikan sistem informasi serta edukasi tim Sales untuk mengatasi masalah keterlambatan.

---

This study aims to describe the human resources, standard operating procedure, information system and technology, proposal request document, underwriting and proposals process, and supervision to towards overdue in making New Business proposal Group Health Insurance at PT. Allianz Life Indonesia in 2012. This study uses descriptive qualitative research design.

The results showed a lack of quantity and quality of human resource, less effective SOP, inhibition of information system and technology, incompleteness of proposal submission requirements and less effect supervision causes New Business Proposal is overdue. Addition of human resources, improving performance of information system and providing education to Sales team are required to overcome the problem."

"Alokasi pembiayaan kesehatan di Indonesia termasuk kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Keadaan ini diperberat lagi dengan adanya krisis ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan makin tingginya beban pemerintah. Hal ini mendorong upaya mobilisasi dana masyarakat dan swasta terutama melalui sistem asuransi kesehatan dalam upaya pengendalian biaya kesehatan.PT. ASKES Indonesia sebagai salah satu pelaku dalam jasa perasuransian di Indonesia saat ini tidak lagi hanya menyediakan paket layanan bagi PNS, pensiunan ABRI beserta keluarga, namun juga bagi karyawan BUMN dan Swasta.Penelitian ini merupakan survei analitik dengan desain cross sectional yang mencoba menggambarkan dan menganalisa faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan demand perusahaan terhadap asuransi kesehatan komersial PT. ASKES Indonesia di Wilayah Jakarta Pusat tahun 200l yang diasumsikan dapat diwakili oleh pengambil keputusan dalam perusahaan. Dari 32 perusahaan yang menjadi target pemasaran PT. ASKES pada tahun 2001, sebanyak 7 perusahaan (21.9%) ada demand atau membeli produk yang ditawarkan sedangkan 25 perusahaan (78.1%) tidak ada demand atau tidak membeli produk yang ditawarkan.Adapun faktor-faktor yang secara statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna dengan demand pengambil keputusan perusahaan terhadap asuransi kesehatan komersial PT. ASKES yaitu paket jaminan, pelayanan dan karakteristik perusahaan. Dan uji multivariat diperoleh variabel paket jaminan sebagai variabel yang paling dominan berhubungan dengan demand pengambil keputusan perusahaan terhadap asuransi kesehatan yang ditawarkan PT. ASKES pada tahun 2001.Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas sehingga disarankan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis menggunakan variabel bebas lain untuk dapat menghasilkan model demand kelompok terhadap asuransi kesehatan yang lebih mendekati kesempurnaan.

---

Fund allocation for health sector in Indonesia is relatively low compared to other countries in Asia region. This condition even worse due to the long economic crisis whereby government's burden more multifaceted. This situation has also encouraged mobilizing public and private funds especially through health insurance's system as well as control the health expenditure.

PT. ASKES Indonesia as a player in insurance services in Indonesia provides not only benefit package for the government employee, retired armies and their family, but also for BUMN and private company employees.

This research is an analytical survey with cross sectional design aimed to describe and to analyze the factors related to demand for commercial health insurance from PT. ASKES Indonesia, using unit analysis company's decision makers in Central Jakarta.

Out of 32 companies that become marketing's target of PT. ASKES in year 2001, 7 company's decision makers (21.9%) demanded or they bought the product offered, whereas 25 decision makers (78.1%) have no demand or they didn't buy the product.

The result of statistical analysis showed that the company's characteristics, services and benefit are the independent variables that have significant relation with demand for health insurance. From multivariate analysis, benefit package is the most dominant factor in relation to the demand of health insurance offered by PT. ASKES in year 2001.

Variables used in this research are still limited; it is suggested for the other researchers to perform such research using other independent variable to answer what are other factors that may influence demand for health insurance package."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan, ketersediaan dokter, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan fasilitas alat kesehatan, pemahaman dokter terhadap Puskesmas sebagai gatekeeper dan diagnosa penyakit terhadap angka rujukan. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Nanggeleng memiliki rasio angka rujukan di atas standar PT. Askes 15% sedangkan Puskesmas Gedong Panjang di bawah 15%. Ketersediaan dokter, aspek kebijakan, obatan-obatan, pemahaman dokter terhadap Puskesmas sebagai gatekeeper mempengaruhi angka rujukan. Diagnosa penyakit yang banyak dirujuk di kedua Puskesmas adalah Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan obat-obatan yang terbatas. Diharapkan PT. Askes (Persero) Kantor Cabang Sukabumi meningkatkan koordinasi dengan pihak Puskesmas mengenai pengendalian pelayanan rujukan.

---

This study aims to analyze the aspects of policy, the availability of doctors, drugs, health facilities, physician?s knowledge as a gatekeeper, patient diagnosis and relationship with refferal ratio. This study is a case study using qualitative approach. The study revealed that Nanggeleng health center had high referrals ratio and Gedong Panjang health center had less the 15% refferal ratio. The availability of physicians, policy aspects, drugs, physician?s knowledge as a gatekeeper, patient diagnosis influence referral ratio. The study found that diagnosis of the cases that most frequently reffered are Diabetic mellitus and Hypertension. It was related with drugs supply in health center inadequate. It is expected PT. Askes (Persero) Branch Office Sukabumi improve coordination with the health center on control of referral services."