Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunculan internet yang mendorong berkembangnya online marketplace menimbulkan banyak jenis transaksi dengan skema baru, salah satunya adalah program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Program ini mengandung unsur jual beli dengan harga di bawah harga wajar, hadiah, serta mengandung adanya unsur undian sekaligus. Perlakuan pajak atas hal ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan dalam program promosi penjualan dengan konsep penghasilan (taxable income) dan biaya pengurang dalam pajak (deductible expense) serta menganalisis pajak penghasilan yang melekat pada program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan kepada pihak ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait program promosi ini dari otoritas pajak dan pelaku dalam menentukan pajak penghasilan yang berlaku atas program promosi penjualan oleh online marketplace tersebut. Perlakuan pajak penghasilan dapat dilihat dari skema program promosi yang dilakukan oleh online marketplace yaitu sebagai jual beli dengan potongan harga pada umumnya karena belum ada regulasi yang mengatur secara pasti, hadiah atas kegiatan karena jual beli dibawah harga wajar dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi, diperlakukan penghargaan karena adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada program ini, serta dianggap sebagai hadiah undian pada program yang memilih peserta terpilih melalui jalur undian. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang secara jelas memberi penegasan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada program promosi penjualan oleh online marketplace, sebagaimana yang dilakukan oleh PT XYZ di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas peraturan terkait.

---

The emergence of the internet that encourages the development of online marketplaces has led to many types of transactions with new schemes, one of which is a sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This program contains elements of buying and selling at prices below the fair price, prizes, and lottery at once. The tax treatment for this matter has not been regulated in detail in the tax regulations in Indonesia. This study aims to analyze income tax deductions in sales promotion programs with the concept of taxable income and deductible expenses and analyze the income tax attached to the sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies to experts. The results of this study indicate that there are still different views regarding this promotion program from the tax authorities and actors in determining the income tax that applies to the sales promotion program by the online marketplace. The treatment of income tax can be seen from the promotional program scheme carried out by the online marketplace, namely as a sale and purchase at discounted prices in general because there are no regulations that regulate it for certain, prizes for activities due to buying and selling below fair prices are carried out in connection with promotional activities, are treated as awards because there are terms and conditions that apply to this program, and it is considered a lottery prize in the program that selects selected participants through the lottery. The alternative solution that can be done is to make regulations that clearly provide confirmation of income tax treatment in sales promotion programs by online marketplaces, as is done by PT XYZ in Indonesia and socialize related regulations."

"

Tujuan penelitian yakni menganalisis strategi PT. X dalam mempersiapkan dokumen transfer pricing atas setiap jenis transaksi yang dilakukan dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa, agar memenuhi arm’s length principle dan menganalisis strategi PT. X dalam menginisiasi transaksi yang dilakukan dengan para pihak hubungan istimewa, agar tidak menimbulkan sengketa pajak di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. X dalam pembuatan dokumentasi transfer pricing secara formal harus sesuai PMK 213, secara teknis PT. X menyajikan seluruh informasi berikut ke dalam dokumen transfer pricing berupa proses bisnis, deskripsi produk, perjanjian kerjasama dengan seluruh pihak, analisis fungsi, aset dan risiko, analisis bisnis secara global dan nasional, pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat dan penerapan arm’s lenght principle dengan pendekatan ex-ante, kemudian strategi dalam menginisiasi transaksi PT. X ada dua cara yang dilakukan oleh PT. X agar tidak menimbulkan sengketa pajak di masa yang akan datang yakni dengan cara mengajukan advance pricing agreement atau membuatkan dokumentasi transfer pricing sesuai PMK 213 dengan pendekatan kepada pihak otoritas pajak untuk mengkomunikasikan hal dokumen tersebut agar sesuai dengan kebutuhan otoritas pajak.

---

This research made by purposed to analyse about the PT. X strategy to preparing transfer pricing documentations for apply the arm’s length principle, and the second purpose is analyse the strategy of PT. X to avoiding the dispute of taxation on the future from the related parties transactions. This research using the qualitative research method, with kind of method is descriptive approach. The result from this research is base on regulation PT. X should be preparing the transfer pricing documentations as per PMK 213 with the informations like business process, product description, agreement with all parties, analysis of function, asset and risk, global and domestic bussiness analysis, choosing the most appropriate transfer pricing mehod, and arm’s length principle applied with ex-ante approach, and then the strategy to avoid the tax dispute of related parties transactions is PT. X. PT. X can submite application for advance pricing agreement to the tax authorities or preparing the transfer pricing documentations as per as PMK 213 and doing communications with tax aouthorities to be finishing the transfer pricing documentations.

"

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Pengembangan sumber daya manusia di Batan diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai guna menangani pengoperasian teknologi khususnya di bidang iptek nuklir. Salah satu sumber daya manusia di Batan yang memiliki peranan yang penting dalam pengoperasian teknologi nuklir adalah mereka yang memasuki jenjang fungsional pranata nuklir. Manajemen karir untuk pejabat fungsional pranata nuklir telah diatur melalui Surat Edaran bersama Kepala BAKN, Dirjen Batan dan keputusan Menpan, mengenai penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang untuk jabatan pranata nuklir serta angka kredit yang harus dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja Pranata nuklir adalah faktor iklim organisasi, pengelolaan karir dan motivasi, sehingga perlu diteliti seberapa besar faktor tersebut mempengaruhi peningkatan kinerja pejabat fungsional Pranata nuklir. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian survei. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melalui penyebaran kuesioner terhadap 119 orang responden dan mewawancarai beberapa responden. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa: Faktor Iklim Organisasi, Faktor Pengelolaan karir maupun Faktor Motivasi berpengaruh cukup besar dalam peningkatan kinerja pranata nuklir golongan II dan IV, serta berpengaruh sangat besar dalam peningkatan kinerja golongan III. Dengan demikian strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan kinerja pranata nuklir golongan III adalah dengan pembenahan pada iklim organisasi khususnya dalam melaksanakan dan mengembangkan profesi pranata nuklir, sedangkan untuk semua golongan perlu dibangkitkan motivasi yang berasal dari diri sendiri pejabat fungsional tersebut."

"Topik yang deteliti adalah keeratan hubungan (korelasi) antara variabel Bebas meliputi unsur pemahaman 5S, jenis kelamin, usia, masa kerja, pendidikan, frekuensi penyuluhan dan lama memperoleh penyuluhan dengan produktivitas kerja Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan Elektronik PT. Lippo Melco , bertujuan untuk merumuskan jawaban mengenai (1) hubungan pemahaman 5S dengan produktivitas, (2) hubungan jenis kelamin dengan produktivitas kerja,(3) hubungan usia dengan produktivitas kerja, (4) hubungan masa kerja dengan produktivitas kerja, (5) hubungan pendidikan dengan produktivitas kerja, (6) hubungan frekuensi penyuluhan dengan produktivitas kerja dan (7) hubungan lama memperoleh penyuluhan dengan produktivitas kerja. Subyek penelitian ini sebanyak 69 orang pekerja operator bidang produksi Refrigerator. Teknik analisa data yang digunakan adalah (1) analisa korelasi parsial, (2) analisa regresi ganda, (3) analisa varian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pemahaman 5S dengan produktivitas kerja, yang berarti semakin banyak memahami arti dan pentingnya 5S melalui penyuluhan / pelatihan di unit kerja, maka semakintinggi Produktivtas kerjanya; (2) terdapat hubungan yang tidak signifikan antara jenis kelamin dengan produktivitas kerja, yang berarti bahwa perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa investasi untuk SDM laki-laki akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan untuk kaum perempuan; (3) terdapat hubungan yang tidak signifikan antara usia dengan produktivitas, yang berarti bahwa semakin tinggi usia para karyawan maka produktivitasnya tidak dapat diharapkan; (4) terdapat hubungan yang siginifikan antara masa kerja dengan produktivitas, yang berarti bahwa semakin banyak masa kerja/pengalaman kerja yang diperoleh, maka semakin tinggi produktivitas kerjanya, karena pengalaman kerja ada pengetahuan yang didapat seseorang dari observasi atau mengalami suatu peristiwa; (5) terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan dengan produktivitas, yang berarti bahwa tingginya tingkat pendidikan formal bukanlah jaminan untuk meningkatkan produktivitas kerja, karena pendidikan tinggi tanpa dibekali dengan keterampilan-keterampilan mustahil produktivitas akan tercapai; (6) terdapat hubungan yang tidak siginifikan antara frekuensi penyuluhan dengan produktivitas kerja, hal ini berarti bahwa semakin banyak frekuensi penyuluhan yang diberikan, semakin turun,tingkat produktivitasnya, karena karyawan merasa jenuh dengan penyuluhan yang terlalu berlebihan; (7) terdapat hubungan yang tidak signifikan antara lama penyuluhan dengan produktivitas kerja, hal ini berarti bahwa semakin lama penyuluhan 5S diperoleh, maka produktivitas kerja belum tentu akan dicapai karena tergantung dari keseriusan karyawan didalam mengikutinya serta motivasi yang diinginkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja pejabat eselon V BAKN. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima variabel terdiri dari empat variabel babas (X) dan satu buah variabel terikat (Y). Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta dengan jumlah populasi 170 orang dan besar sampel untuk dianalisa berjumlah 90 orang. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model korelasi berganda dan korelasi parsial dengan metode Stepwise Regression menggunakan program statistik SPSS For Windows 6.0. Untuk .menjawab tingkat signifikansi setiap variabel penduga digunakan uji F (Fisher) test. Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa dalam evaluasi menyeluruh terhadap semua variabel yang digunakan dalam memprediksi tingkat kinerja pejabat eselon V, dan berdasarkan keluaran yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik dengan metode stepwise regression, dapat diketahui bahwa terdapat satu variabel bebas yaitu variabel motivasi tidak muncul dalam perhitungan statistik tersebut. Hal ini menunjukkan variabel tersebut tidak mempunyai korelasi dengan tingkat kinerja pejabat eselon V. Secara berurutan faktor pelatihan merupakan faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pejabat eselon V. Selanjutnya faktor kepuasan kerja dan kepemimpinan menjadi faktor-faktor yang cukup dominan dan signifikan. Hasil perhitungan statistik menggunakan metode stepwise regression terbukti adanya hubungan atau korelasi gabungan antara variabel motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan dan pelatihan terhadap variabel kinerja dengan angka koefisien korelasinya adalah kuat (r = 0,638). Secara individual, masing-masing variabel bebas, melalui perhitungan statistik, terbukti mempunyai korelasilhubungan dengan variabel kinerja dengan koefisien korelasi masing-masing sebagai berikut : hubungan variabel pelatihan dengan kinerja pejabat eselon V adalah sedang (r = 0,543); variabel kepuasan kerja dengan kinerja pejabat eselon V adalah kuat (r = 0,608); dan variable kepemimpinan dengan kinerja pejabat eselon V adalah kuat (r = 0,633). Pelatihan pegawai mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pejabat eselon V, oleh karena itu pelatihan harus terus menerus ditingkatkan baik mutu maupun kualitasnya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Kepuasan kerja juga harus terus menerus dilakukan upaya peningkatannya antara lain peningkatan kondisi dan lingkungan kerja. Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan adalah berkaitan dengan tingkat kemampuan dalam kepemimpinan, baik untuk kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial."