Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

---

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL di DKI Jakarta. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Wawancara mendalam dan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik formulasi kebijakan yang minimal menyebabkan kebijakan belum mencakup aspek-aspek lain untuk menjadi solusi. Selain itu, sektor swasta belum diikutsertakan dalam proses formulasi kebijakan. Desain kebijakan P2KP ini pun belum diperbarui dan belum spesifik. Selain itu, komitmen dan koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun kebijakan mendapat dukungan dari street level bureaucrats dan kelompok sasaran, tetapi kurangnya pemahaman serta kurang aktifnya beberapa anggota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan P2KP dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, yaitu pengetahuan tentang gizi, daya beli, dan gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL belum mendukung pemasyarakatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai tujuan dari kebijakan P2KP di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis research examines the implementation of Accelerated Movement of Food Consumption Diversity P2KP through Sustainable Food Reserved Garden KRPL in DKI Jakarta. This descriptive research uses a post positivist approach with qualitative data collection methods. In depth interview and literature review were used as qualitative data collection methods. The results show minimal conflicts in policy formulation caused other aspects have not been included as solutions. In addition, the private sector has not been included in the process of policy formulation. The policy design is outdated and unspecified. Moreover, organizational commitment and interorganizational coordination need to be improved. Even though there are support from street level bureaucrats and target groups, lack of comprehension about policy and passivity of some group members became obstacles in the implementation of the policy. P2KP policy are influenced by socio economic contexts that is knowledge about nutrition, purchasing power, and lifestyle. It can be concluded that Sustainable Food Reserved Garden KRPL has not supported the cultivation of food diversification as a goal of P2KP policy in DKI Jakarta."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.

---

ABSTRACT

Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."

"ABSTRAK

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACT

One of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori McKinsey 7S, yaitu Strategi, Struktur, Sumber Daya Manusia, Keterampilan, Sistem, Gaya Kepemimpinan dan Nilai Bersama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan post-positivisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi, Keterampilan, Sistem, Gaya Kepemimpinan dan Nilai Bersama memberikan hasil yang efektif. Sedangkan untuk Struktur, dan Sumber Daya Manusia memberikan hasil yang kurang efektif.

---

This research was conducted based on the innovation of public services that aims to improve the licensing service to the community. This research focused on analyzing the factors influencing the effectiveness at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta by using the theory of McKinsey 7S strategy, structure, staff, skills, systems, style and shared values . This research is a qualitative research using post positivism approach. The results of this study concluded that strategy, skills, systems, style and shared values delivered effective results. Meanwhile, the conclusion for structure and staff delivered less effective results."

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."

"Desentralisasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan administrasi, fiskal, dan politik kepada pemerintahan daerah. Model pemerintahan ini bertujuan untuk pemerataan dan pembangunan yang adil pada pemerintahan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi setelah rezim Orde Baru jatuh. Impelementasi pada sistem pemerintahan desentralisasi menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah pemindahan kasus korupsi dari pusat menuju daerah. Penelitian ini membahas tentang dampak yang diberikan oleh desentralisasi terhadap tindpakan penyuapan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penelitian ini menggunakan teori actor and resources oleh Scott Coleman dengan metode kualitatif.Berdasarkan temuan melalui wawancara dan studi literasi, dampak buruk desentralisasi terjadi pada pemerintahan Sumatera Utara dalam bentuk penyuapan. Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatra Utara melakukan penyuapan kepada 38 (tiga puluh delapan) anggota DPRD untuk menolak hak interpelasi. Gubernur melakukan penyuapan sebagai actor dengan menggunakan resources yang dimiliki berupa Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD), untuk memaksimalkan keuntungan yaitu mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur. Atas dasar hal tersebut dampak desentralisasi membuat penyuapan menjadi cara untuk mempertahankan jabatan yang dimiliki oleh seorang Gubernur.

---

Decentralization is a form of government that gives administrative, fiscal and political authority to regional governments. This government model aims at equitable distribution and equitable development of regional government. Indonesia is one of the countries that implemented a decentralized government system after the fall of the New Order regime. Implementation in a decentralized government system raises many problems, one of which is the transfer of corruption cases from the center to the regions. This research discusses the effects of decentralization on bribery carried out by North Sumatra Governor Gatot Pujo Nugroho. This research uses the theory of Actor and Resources by Scott Coleman with qualitative methods.

Based on the findings through interviews and literacy studies, the bad influence of decentralization occurred in the North Sumatra government in the form of bribery. Gatot Pujo Nugroho as Governor of North Sumatra bribed 38 (thirty eight) DPRD members to reject the interpellation rights. The governor bribes as an actor by using the resources he owns in the form of the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), to maximize the benefits of maintaining his position as Governor. On this basis the influence of decentralization made bribery be a way to maintain a position held by a Governor."