Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah pemungutan pajak hotel dan restauran, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgeter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah. Di mana salah satu penyelenggara pelayanan ini adalah Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan perungutan pajak hotel dan restauran dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Empathy). Adapun model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A Zeithaml, Parasuraman A, sehingga akan terlihat berapa tingkat kepuasan pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran yang diberikan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang menggunakan penarikan sampel secara sengaja (purposive sampling) untuk tujuan tertentu kepada pelanggan yang telah ditentukan dan dianggap sudah cukup mewakili.Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 85 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 76 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 69 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (85 %) dan terendah terdapat pada dimensi Emphaty (69 %). Dengan dernikian jika dihitung secara keseluruhan akan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan pemungutan pajak hotel dan restauran oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur sebesar 75 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti ; perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket keluhan atas pelayanan, perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keselaruhan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, untuk lebih meningkatkan pelayanan perlu diadakan uji coba pelaksanaan sistem on line yang terpadu antara cash register pengusaha wajib pajak hotel dan restauran dengan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah Jakarta Timur, sehingga sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.Daftar Pustaka : 40 buku, 9 Artikel, 1 Penelitian, 4 Peraturan"

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi karyawan terhadap hasil pengembangan organisasi dengan kinerja karyawan. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep pengembangan organisasi dari Luthans (1992), untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan organisasi berlandaskan pada 4 dimensi pengembangan organisasi, yaitu : (1) struktur organisasi, (2) sistem penghargaan dan kepuasan kerja, (3) perilaku pimpinan, dan (4) karakteristik pekerjaan.Keberhasilan pengembangan organisasi tidak terlepas dari indikator mengenai peningkatan kinerja karyawan. Oleh karena itu sangat rnenarik melakukan penelitian untuk melihat pengaruh hasil pengembangan organisasi terhadap kinerja karyawan, khususnya ditinjau dari : (1) aspek sifat, (2) aspek perilaku dan (3) aspek manajerial.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non eksperimen, dimana variabel yang diukur sudah melekat dalam diri para responden .Penelitian melibatkan responden yang berasal dari 2 bidang kerja, yaitu bidang kerja operasional dan bidang kerja pendukung. Adapun kuesioner penelitian terdiri dari : kuesioner persepsi hasil pengembangan organisasi dan kuesioner kinerja karyawan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara keempat dimensi persepsi terhadap hasil pengembangan organisasi dengan ketiga aspek kinerja karyawan tidak memiliki hubungan yang signifikan pada tingkat signifikansi E 0 ,05. Namun apabila dilihat secara satu persatu, dimensi sistem penghargaan dan kepuasan kerja dan dimensi perilaku pimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketiga aspek kinerja karyawan.Dalam analisis tambahan untuk mempertajam analisis utama penelitian, yaitu dalam bentuk analisis perbedaan khususnya berdasarkan bidang kerja, terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi hasil pengembangan organisasi yaitu : dimensi struktur organisasi, dimensi perilaku pimpinan, dan dimensi karakteristik pekerjaan, sedangkan pada aspek kinerja karyawan perbedaan yang signifikan ada pada : aspek sifat, aspek perilaku dan aspek manajerial.Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah : (1) sampel penelitian supaya lebih luas, (2) variabel-variabel penelitian perlu ditambah untuk mempertajam fokus penelitian, (3) kontrol terhadap penyebaran angket secara teknis perlu diperbaiki, (4) kedua alat ukur penelitian perlu dimodifikasi berdasarkan ciri-ciri sampel penelitian. Adapun saran untuk institusi secara aplikatif adalah : (1) memberi bobot yang berbeda pada implementasi pengembangan organisasi sesuai kebutuhan pada masing-masing bidang kerja, (2) periu dirancang alat ukur kinerja karyawan yang disesuaikan dengan kekhasan masing-masing bidang kerja, (3) perlu memperhatikan persepsi terhadap hasil pengembangan organisasi dalam proses seleksi dan promosi calon manajer pada masing-masing bidang kerja, (4) kedua alat ukur penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dalam proses pengambilan keputusan di masa mendatang.Daftar Pustaka : 88 Judul (1959 - 2002)"

"A. Latar Belakang Dalam kehidupannya manusia selalu saling membutuhkan satu sama 1ainnya, karena manusia adalah merupakan mahluk sosial. Demikian pula dalam memenuhi kepentingan-kepentingan, baik untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kesejahteraan mereka. Sudah merupakan kenyataan, bahwa dunia ini telah dikaruniai oleh yang Maha kuasa dengan berbagai-bagai macam kekayaan alam. Namun kekayaan alam itu tersebar diberbagai tempat. Di satu tempat dihasilkan beberapa jenis keperluan manusia, sedangkan di tempat lain diciptakan pula benda lain yang juga dibutuhkan oleh manusia tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi keperluan mereka diperlukan pengangkutan untuk saling mengirimkan hasil-hasil produksi mereka. Pengangkutan tersebut berguna untuk membawa hasil-hasil dari suatu negara ke negara lain ataupun dari suatu daerah ke daerah lain. Begitu pula dalam rangka memenuhi keperluannya dan mencapai maksudnya, manusia perlu berkunjung ke suatu negara lain ataupun ke daerah lain, dan untuk hal ini pun diperlukan pengangkutan. Salah satu jenis pengangkutan yang cukup penting ialah pengangkutan melalui laut dengan mempergunakan kapal laut. Sebagaimana diketahui negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan meliputi daratan laut. Darat meliputi ±1,9 juta Km persegi dan laut ± 3 juta Km persegi dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam ketatapan MPR tahun 1973, TAP MPR No. 1V/ MPR/1978 jo TAP MPR No. II/MPR/1983, ditegaskan bahwa Wawasan Nusantara meliputi : a. adanya satu kesatuan Politik. b. adanya satu kesatuan dalam bidang Sosial Budaya. c. adanya satu kesatuan Ekonomi. d. adanya satu kesatuan Pertahanan dan Keamanan 1) . Untuk mancapai prinsip Wawasan Nusantara tersebut harus dapat diciptakan suatu perhubungan yang aman dan tertib. Pengangkutan taerupakan sarana yang utama. Hubungan dari kota ke kota atau dari pulau ke pulau maupun hubungan dengan negara lain, tergantung dari kelancaran pengangkutan. Pada saat ini, sudah tidak mungkin lagi untuk membatasi diri, berbicara hanya dalam ruang lingkup satu negara. Begitupun Indonesia yang telah ikut dalam pergaulan dunia umumnya dan perdagangan internasional khususnya, harus berperan secara aktif agar jangan sampai ketinggalan dalam mewujudkan komunikasi yang lancar, tertib, dari aman. Disamping pengangkutan melalui udara dan darat, pengangkutan di laut merupakan alat yang penting. Oleh karena itulah perlu diberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan dan pembinaan di bidang pangangkutan laut. Tentang hukum pengangkutan laut di Indonesia saat ini berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU-Per) dan sebagian besar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (UU D). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1947 berdasarkan asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku karena menyangkut hal persetujuan pengangkutan, juga karena ada lax generalis antara lain mengenai hipotek yang terkait dengan hipotek kapal laut. Buku ke III dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Perikatan mengatur persetujuan pada umumnya dari persetujuan-persetujuan tertentu, Sedangkan mengenai segala hal yang berhubung?."

"Penyusunan model kompetensi mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Cooper (2000) dan Sparrow (1994). Cooper (2000) mengusulkan menentukan model kompetensi melalui asumsi, by law, industri, organisasi, kelompok kerja, dan background information. Sedangkan Sparrow (1994) mengemukakan metode komponen dalam menentukan kompetensi yang terdiri dari pemahaman terhadap bodies of knowledge, skill, attitudes and values, traits, motivasi, self image, dan social roles. Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut, penulis menyusun general dan specific competencies yang dibutuhkan oleh calon MT, juga indikator perilaku dan level-nya.Sedangkan upaya merancang program pelatihan wawancara panel dilakukan dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Statt (2000). Menurutnya, ada lima tahap yang harus dilakukan untuk merancang program pelatihan yang terdiri dari TNA (Training Need Analysis), menentukan tujuan, menentukan isi, menentukan metode, dan kemudian melakukan efektivitas pelatihan. Kelima tahap ini dilakukan oleh penulis secara berurut karena tahap kedua tidak dapat dilaksanakan jika tahap pcrtama tidak dilakukan, demikian seterusnya."

"Penggunaan tes psikologi dalam seleksi tenaga kerja sangat signifikan oleh karena tes psikologi dapat mengevaluasi KSAOs seseorang untuk disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan sehingga pada akhirnya didapat orang yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan (person job fit). Namun penggunaan tes psikologi dalam seleksi tidak mudah mengingat jumlah orang yang diseleksi tidak sedikit, dapat berjumlah puluhan hingga ribuan orang. Ditambah lagi dengan prinsip penggunaan tes psikologi yaitu harus diberikan oleh qualffied examiner (Anastasi & Urbina, 1997) atau psikolog (HIMPSI, 2003). Hal ini menyebabkan perusahaan yang tidak memiliki tenaga psikolog menggunakan jasa Lembaga Konsultasi Psikologi untuk menyelenggarakan tes psikologi dalam seleksi karyawannya. Namun dalam penyelenggaraannya, masih memiliki kekurangan yang dapat membahayakan validitas dan realibilitas hasil tes. Hal ini terjadi karena tidak adanya persiapan dalam administrasi tes sehingga tes tidak terstandardisir. Padahal administrasi tes merupakan prinsip dasar dalam pemberian tes psikologi (Kaplan & Saccuzzo, 1989; Aiken, 2000). Setelah dilakukan wawancara, hal tersebut terjadi karena tidak adanya prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja. Sehingga dalam penulisan Tugas Akhir ini diusulkan rancangan prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja.Prosedur kerja koordinator seleksi tes masal untuk tenaga kerja meliputi empat tahap, yaitu membuat rencana kerja, menyusun bahan briefing para tester, pengawas tes, dan korektor, melakukan briefing, dan merancang pengumpulan data dan laporan hasil pelaksanaan.Agar mendapatkan hasil tes yang valid dan reliabel maka koordinator harus mematuhi prinsip dasar tes psikologis dan hal ini dapat ditolong dengan adanya prosedur kerja baginya."

"PJA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya industri rekreasi. Sebagai bidang usaha yang bergerak di bidang jasa, PJA menekankan akan pentingnya customer service. Customer service merupakan usaha dari PJA untuk mempertahankan dan meningkatkan pelanggan demi kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua karyawan dari PJA memiliki keterampilan customer service yang memadai, terlebih lagi para front liner yang dalam menjalankan fungsinya senantiasa berhadapan dengan pelanggan secara langsung. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam perusahaan, kemudian dilakukan analisa pemecahan permasalahan yang dihadapi. Setelah dianalisa maka diajukanlah suatu rancangan program pelatihan customer service bagi ,front liner di PJA, sebagai pemecahan masalahnya.Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan dan menetapkan sasaran pelatihan, sebagai langkah awal dalam penyusunan suatu rancangan program pelatihan customer service, maka disusun rancangan program pelatihan customer service. Di dalam rancangan yang diajukan mencakup: pelatih pelatihan, metode pelatihan, alat bantu pelatihan, materi pelatihan, durasi pelaksanaan pelatihan, tempat pelaksanaan pelatihan, biaya pelatihan, dan evaluasi pelatihan, serta saran dalam pelaksanaan pelatihan."

"Tugas Akhir dengan judul Rancangan Program Pelatihan Appreciative Inquiry Bagi Karyawan PT AD dibuat berdasarkan masalah yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan distribusi yang pernah berjaya pada tahun 200 sampai akhir 2003, kemudian mulai mengalami kerugian yang tidak berhenti sampai tahun 2005 berakhir.Pemilik PT AD menggantikan COO dengan yang baru pada tengah tahun 2005. Saat itu mulailah rnasa transisi yang penuh dengan badai yang mengguncang perusahaan yang terutama menimpa sebagian besar karyawan, Jumlah karyawan dari 1721 menjadi 950 orang hanya dalam waktu enam bulan. Hal ini mengakibatkan suasana kerja yang menjadi resah dan kurang kondusif, Kinerja karyawan menurun ditambah dengan penarikan diri dari prinsipalprinsipal besar. Pemilik melakukan cost efficiency tetapi pada saat yang sama merekrut karyawan baru untuk tingkat GM dan Asisten GM. Pimpinan baru ini membawa serta beberapa karyawan baru yang makin menimbulkan gejolak diantara karyawan. Karyawan takut berbuat salah dan bila terjadi kesalahan akan sating menyalahkan. Situasi yang tidak nyaman ini ingin diatasi oleh pemilik perusahaan. Dari situasi itu dapat disimpulkan terjadi suasana yang tidak kondusif sehingga kinerja organisasi menurun.Dengan memperhatikan uraian mengenai masalah tersebut di alas, maka penulis merekomendasikan rancangan program PeIatihan Appreciative Inquiry yang pada dasamya membantu karyawan untuk memiliki cara mengubah paradigma berpikirnya mengenai pekerjaannya saat ini dari yang bersifat negatif menjadi positif. Dengan itu diharapkan situasi menjadi lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan."

"Dalam era globalisasi, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang handal agar suatu perusahaan dapat menghadapi persaingan yang meningkat (Damanhuri, 2003). Agar dapat bersaing perusahaan harus memiliki karyawankaryawan yang berkualitas. Salah satu cara memperoleh karyawan yang berkualitas adalah melalui seleksi. Demikian halnya bagi rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit harus meningkatkan mutu pelayanannya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. Salah satu pemberi layanan dalam rumah sakit adalah tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan merupakan tenaga kerja yang paling besar jumlahnya dalam rumah sakit. Selain itu, perawat pelaksana memberikan perawatan bagi pasien setiap hari secara berkesinambungan (Departemen Kesehatan, 1999). Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan perawatan sangat berperan dalam menentukan kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan rumah sakit. Namun, sangat disayangkan, di rumah sakit C banyak pasien yang mengeluh mengenai pelayanan perawatan yang mereka terima.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memilih perawat yang memiliki kualitas pelayanan yang memuaskan adalah melalui seleksi. Dalam seleksi diperlukan prediktor yang memiliki nilai peramalan yang baik. Menurut Spencer dan Spencer (1993); Boultier, dkk (2003); Shermon (2005) kompetensi merupakan prediktor yang balk dalam meramalkan kinerja seseorang. OLeh karena itu perlu disusun model kompetensi bagi perawat pelaksana, dengan menggunakan teori Loma (1998). Model kompetensi ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun pedoman wawancara berbasis kompetensi, dengan menggunakan teori Berman (1999).Untuk pengaplikasiannya, disarankan agar pewawancara memahami model kompetensi yang disusun, berlatih dalam melaksanakan wawancara berbasis kompetensi, melakukan validasi model kompetensi yang diusulkan, melakukan revisi model kompetensi secara berkala sesuai dengan perubahan eksternal maupun internal di Rumah Sakit C, dan menggunakan tes psikologi dalam seleksi agar dapat memperoleh infonnasi yang lebih lengkap mengenai kandidat."

"PT. Dutapaima Nusantara (PT. DN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri agrobisnis khususnya perkebunan kelapa sawit dan perigolahan menjadi minyak. Secara resmi berdiri di Indonesia pada tahun 1987. Dalam menggeluti bisnis ini. PT.DN harus berjuang untuk tetap eksis agar dapat bersaing dengan raja-raja bisnis yang mengincar industri kelapa sawit. Dari hasil diskusi dengan manajer SDM dikemukakan bahwa PT.DN belum memiliki penilaian kinerja yang mampu mengukur kinerja karyawannya dengan baik. Dalam pelaksanaannya subyektifitas atasan sangat berpengaruh. Atasan cenderung hanya melihat hasil atau output yang dihasilkan karyawan. Bila output karyawan buruk maka kinerjanya juga dianggap buruk. Sebaliknya bila output karyawan baik maka kinerjanya dianggap baik. Siapa yang dianggap memiliki kedekatan dengan atasan mempunyai peluang untuk mendapatkan penilaian yang baik. Akibatnya hasil penilaian kinerja dipersepsikan negatif oleh karyawan kerena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk itulah, PT.DN merasa perlu untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja karyawannya melalui sistem penilaian kinerja yang lebih efektif. Untuk menjawab permasalahan yang ada penulis mencoba mengajukan rancangan penilaian kinerja 360' feedback untuk PT.DN. Dalam penilaian 360' Feedback ini yang akan menjadi penilai tidak hanya atasan tetapi beberapa sumber penilai diantaranya atasan, rekan kerja karyawan itu sendiri, dan konsumen."