Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan industrial tidak dapat selalu berjalan harmonis dan dapat timbul konflik antar perusahaan dengan pekerja. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleseaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menyantumkan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok sebagai lembaga pemerintah di wilayah Depok memiliki peranan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber mengetahui permasalahan Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Depok dalam upayanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok. Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memenuhi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam upayanya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Kota Depok, masih terdapat kendala dalam penyelesaiannya, baik dari kekurangan pengawasan dan mediatornya.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot always be harmonious and there must always be conflicts between companies and workers. In Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relation Dispute Resolution has stated the procedures for resolving industrial relations disputes. The Depok City Manpower Office as a government agency in the Depok area has the role to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. This study aims to analyze the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. The method of data retrieval in the thesis was carried out with a qualitative approach, namely by in-depth interviewing related speakers and knowing the problems related to the writers questions for the analysis of this thesis. The results showed the role of the Depok City Government in its efforts to resolve industrial relations disputes in the City of Depok. Mediation from the Depok City Manpower Office is very fulfilling the laws and regulations. However, in its efforts to resolve industrial relations disputes in the city of Depok, there are still obstacles in its resolution, both from lack of supervision and mediators."

"ABSTRAK

<

Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"

"PPMK merupakan suatu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan sebagai sasarannya. Salah satu kelurahan yang menjadi pelaksana PPMK adalah Kelurahan Bukit Duri. Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Namun, meski pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri sudah mendapatkan predikat sangat baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah dampak PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemikiran dari Leo Agustino mengenai 4 dimensi dari dampak, yaitu pengaruh suatu program terhadap kelompok sasaran, pengaruh suatu program terhadap kelompok nonsasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung suatu program terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing dimensi tersebut.

---

PPMK is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to improve the well-being, with people who are at the lowest level, masyarakat kelurahan, as a target. One of the region that implement PPMK is Bukit Duri. PPMK in Bukit Duri has been running since 2003. However, despite the fact that the implementation of Bukit Duri's PPMK got a very good title, the poverty rate in the area is still quite high. Therefore, this paper will discuss how are the impact PPMK in Bukit Duri, Tebet, South Jakarta. This study uses a quantitative methods in collecting data and a quantitative approach to analyze the data. In the analysis, researchers used the ideas of Leo Agustino about 4 dimensions of impact, which are the impact of a program to target groups, the effect of a program to an nontarget group, in the present state of the program, as well as the indirect effect of a program to target groups. In the end, most of respondents gave positive responses to each dimensions."

"Skripsi ini membahas analisis sistem pembinaan olahraga prestasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori pilar dalam pembinaan olahraga prestasi yang dikemukakan oleh De Bosscher, terdiri dari 10 pilar antara lain Dukungan Finansial; Struktur Kebijakan dan Organisasi Olahraga Terpadu, Pemassalan dan Pembibitan, Pembinaan Prestasi: Identifikasi dan Pengembangan Bakat, Pembinaan Prestasi Kelompok Elit: Sistem Penghargaan dan Dukungan Pada Masa Pascakarier, Infrastruktur Olahraga: Fasilitas Latihan, Penyediaan Pelatih, Pembinaan dan Mutu Training, Kualitas Kompetisi, Penelitian Ilmiah, serta Lingkungan Media dan Sponsorship. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist, dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengambilan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh tercapainya 3 indikator dari 10 pilar, antara lain dukungan finansial, pemassalan, dan fasilitas olahraga. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya dukungan pemerintah dalam mengalakan program olahraga di masyarakat; optimalisasi IPTEK dalam pembibitan calon atlet olahraga di Jakarta; pengembangan bakat yang inovatif; adanya tambahan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus bagi para pelatih olahraga; pemberian sistem dukungan; serta kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam keterlibatannya sebagai sponsor

---

This thesis examine the analysis of the system for fostering sports achievements by Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. This research used The Pillar Theory in The Development of Sports Achievements presented by De Bosscher, consisting of 10 pillars including Financial Support; Governance, Organisation and Structure of Sport Policies; Foundation and Participation; Talent Development and Talent Identification System; Elite Group Achievement Development: Reward and Support Systems in the Post Career Period; Training Facilities; Coaching Provision and Sport Development; International Competition; Scientific: Research and Innovation; Also Elite Sport Environment Media and Sponsoring. The research used post-positivist method research, with descriptive objectives and the data were collected by means of deep interviews and documentation. The result of this research indicate that the performance training system in DKI Jakarta is not good enough. This is caused by the achievement of 3 indicators from 10 pillars, including financial support, foundation, and training facilities. The research suggest that the importance of government programs in running sports programs in the community; optimization of science and technology in the nursery of prospective sports athletes in Jakarta; innovative talent development; additional training specifically for sports coaches; providing support systems; and cooperation between the Government and the private sector in its involvement as a sponsor for sports coaching."

"Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan industrial dan ketidakharmonisan hubungan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi untuk mendorong upaya pembentukan LKS Bipartit. Penelitian ini dilakukan dengan acuan teori yaitu hubungan industrial, fungsi pemerintah dalam hubungan industrial dan konsep kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan LKS Bipartit dilakukan oleh organisasi tingkat pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan melalui program dialog sosial, program penghargaan dan program penyuluhan, serta dilakukan oleh organisasi tingkat daerah/provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan klasikal dan pembinaan langsung oleh mediator hubungan industrial.

---

This research discusses about one of the industrial relations facilities in DKI Jakarta Province, the Bipartite Cooperation Institution. The fact is that the establishment of this institution is still low, especially in big companies as they meet the requirements in accordance with statutory regulations. The low number of Bipartite Cooperation Institution is one of the cause of industrial relations disputes and disharmony in employment relations. Therefore, the role of government is needed at both central level and regional/province level to encourage the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution. This research was conducted with a theoretical references, they are industrial relations, the function of government in industrial relations and the concept of labour management cooperation. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies as a secondary data source. The results of this research indicate that the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution is carried out by a central level organization namely the Ministry of Manpower through a social dialogue program, an awarding program and an extension program, and is carried out by a regional / provincial level organization namely the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through classical guidance and coaching directly by industrial relations mediators."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang evaluasi program pembinaan prestasi Dream Girls yang dilaksanakan oleh PB Percasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi CIPP oleh Stufflebeam yang memiliki empat tahapan evaluasi yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Metode yang digunakan adalah pendekatan pasca positivis dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan prestasi yang dilakukan oleh PB Percasi dinilai baik untuk pencapaian tujuan. Hal ini diperoleh dari analisis evaluasi program empat dimensi dengan hasil evaluasi konteks kebijakan pengembangan kinerja di PB Percasi yang berkorelasi untuk mendukung tujuan program, pada evaluasi masukan yang memenuhi kebutuhan program, evaluasi proses pelaksanaan program sudah sesuai untuk mencapai cita-cita anak perempuan idaman Produk merupakan dampak dari program yang mencapai tujuan umum dengan memajukan pemilihan perempuan Indonesia di tingkat nasional dan internasional, tetapi belum mencapai tujuan tertentu karena belum semua anggota menang gelar Grand Master Wanita (WGM).

ABSTRACT

This thesis discusses the evaluation of the Dream Girls achievement coaching program carried out by PB Percasi and the factors that influence it. Program evaluation is carried out using the CIPP evaluation theory by Stufflebeam which has four evaluation stages, namely context, input, process, and product. The method used is a post-positivist approach with descriptive objectives through data collection techniques, documentation and interviews. The results of this study indicate that the implementation of the achievement development program carried out by PB Percasi is considered good for achieving goals. This is obtained from the analysis of the four-dimensional program evaluation with the results of the evaluation of the performance development policy context in PB Percasi which is correlated to support program objectives, the evaluation of inputs that meet program needs, the evaluation of the program implementation process is appropriate to achieve the ideal girls' dreams. the impact of the program that achieves general goals by advancing the election of Indonesian women at the national and international levels, but has not achieved certain goals because not all members have won the title of Women's Grand Master (WGM)."

"Pemekaran wilayah merupakan suatu fenomena baru yang sedang marak terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Fenomena ini lahir sebagai akibat dari diberlakukannya kembali sistem desentralisasi di Indonesia. Pemekaran wilayah tersebut kemudian menghasilkan sejumlah daerah otonom baru yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan prakarsanya sendiri, kecuali lima kepentingan yang berdasarkan undang-undang tersebut tetap dipegang oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah wewenang dalam hal perencanaan pembangunan. Bagi daerah otonom baru, sebelum ia dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengacu pada Rencana pembangunan daerah induknya, setelah kepala daerah definitif terpilih maka ia wajib menyusun rencana pembangunan daerahnya sendiri.

---

Regional growth is a new phenomenon emerging in Indonesia in the past decade. This phenomenon was a result of the reintroduction of a decentralized system in Indonesia. Regional divisions are then produced a number of new autonomous regions that have the authority to regulate and manage the interests of their regions in accordance with his own initiative, but five of interests under law is still held by the central government, including the authority in terms of development planning. For new autonomous regions, before he could arrange its own development plan, the implementation of development plans in accordance to the regional development plan of its main region, after definitive local chief elected and he shall prepare its own development plans. "

"Sumber Daya manusia adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Dalam hal ini kompetensi menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemampuan dan perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil harus tinggi agar dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik, namun yang terjadi saat ini adalah rendahnya kompetemsi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Skripsi ini mencari tahu bagaimana hubungan antara kompetensi yang dilihat dari karakteristik kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Pada Kantor Regional V BN Jakarta. Hasil yang di dapat menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di mana nilai koefisien korelasinya sangat kuat.

---

Human resource are the important aspecs in organization, especially government organization. In this parts, competences are the most valuable things for civil servant. The parts of competences include knowledges, skills and attitude. The civil servant must have the high competence to build good performance. But, the problems now are the performance and competence of civil servant in the low level.

This undergraduate thesis is written to search the relations about competence which seem on. Competence characteristic and performance of civil servant. The research of this problems are include quantitatif research which used the survei technics. This technics are use the questioner from which offered to all employees In National Civil Service Agency Regional Office V Jakarta. The produce of this survei technics shows. The big relations about competence and performance of civil servant which the value of the coeficien corelations is in the high level."

"Penelitian ini menjelaskan dua variabel, yaitu budaya organisasi dan kinerja pegawai, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Variabel budaya organisasi diuji dengan menggunakan 10 dimensi. Variabel kinerja pegawai diuji dengan menggunakan 8 dimensi. Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah 28 pegawai pada Kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan cross sectional study, Analisis data yang digunakan adalah korelasi rank spearman dan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

---

The research explained two variables, the variables were organizational culture and performance employee. The research aims to insvestigate the influence of organizational culture toward performance employee. Variables of organizational culture were assessed using 10 dimensions. Variables of performance employee were assessed using 8 dimensions. The study was conducted at the subdistrict office of Nanggung, district of Bogor. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. The samples of this research 28 employee at subdistrict office of Nanggung, district of Bogor. The study was cross sectional study, data analysis was made by rank Spearman Correlation and Simple Linear Regression with using the help of SPSS version 17. Analysis result show that organizational culture have a positive influence and significant toward performance employee."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menggambarkan koordinasi yang dilakukan DinasPerhubungan dalam meningkatkan pelayanan dibidang angkutan kota. Fokuspermasalahan dalam bagaimana mekanisme yang telah dilakukan Dinas Perhubungandalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan jasatransportasi angkutan kota. Melihat adakah kendala dalam berkoordinasi yang telahdilakukan, agar dicari rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahantersebut. Penelitian ini mengunakan metode Positivist yaknipendekatan kuantitatiftetapi teknik pengumpulan data dengan data kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menggambarkan mekanisme koordinasi yang dilakukanDinas Perhubungan bersama pihak-pihak terkait dalam implementasi program-prgramyang dilakukan dalam rangka peningkatkan pelayanan jasa transportasi khususnyaangkutan perkotaan adalah mekanisme koordinasi hirarkis, kewenangan dan otoritaskekuasaan sebagai dasar interaksi dan sumberdaya, Dan hubungan yang terjalinantara Dinas Perhubungan dan Pihak Swasta adalah koordinasi saling ketergantungantimbal-balik. Dari hasil analisis diperoleh rekomendasi bagi Dinas Perhubungandalam melakukan koordinasi lebih memerhatikan lagi aspek Petunjuk Pelaksanaandalam mekanisme dalam berkoordinasi agar peserta rapat mendapat arahan yang tepatguna terciptanya komunikasi dua arah.

---

ABSTRACTThis research to describe the coordination of the Department of Transportation

made in improving services in the field of urban transportation. Focus problems in

how the mechanisms that have been made the Department of Transportation in

coordination with stakeholders of the implementation of freight transport services.

Seeing there any constraints in the coordination that has been done, so look for

appropriate recommendations for addressing the issue. This reseach uses the methods

of positivist quantitative approach but the techniques of data collection with

qualitative data by type of descriptive research. The study describes the mechanisms

of coordination with the Department of Transportation conducted the relevant parties

in the implementation of the programs carried out in order program improvement of

transport services, especially urban transport is a hierarchical coordination

mechanisms, powers and authority the basis for the interaction of power and

resources, and the relationship between Department of Transportation and the Sector

Private the coordination of mutual interdependence. From the results obtained by

analysis of recommendations for the Department of Transportation in coordination

paid more attention to another aspect of the Guidelines in a coordinating mechanism

for meeting participants receive appropriate referrals to the creation of two-way

communication."