Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerja merupakan sumber daya penting dalam menjalankan usaha, begitu juga dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing yang memerlukan pegawai untuk melaksanakan proyek kemanusiaan. Adanya perekrutan pegawai memerlukan perjanjian kerja guna memberikan perlindungan bagi pekerja agar haknya dapat terpenuhi. Namun banyak hak pekerja terutama yang bekerja di kantor pusat, belum terpenuhi akibat penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu. Kurang tegasnya peraturan ketenagakerjaan menyebabkan pegawai tidak mempunyai perlindungan hukum. Skripsi ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang digunakan oleh LSM Asing serta bagaimana akibat hukum bagi pegawai yang bekerja di kantor pusat dengan mengambil obyek penulisan yaitu LSM Asing X.

---

Labors are an important resource in running the business, as well as nongovernmental organizations (NGOs), both local and foreign that require employees to carry out humanitarian projects. The existence of labor recruitment agreements need to provide protection for workers' rights in order to be fulfilled. However, many rights of workers especially those working in the headquarters, has not been met due to the use of labor agreements specified time. Less specifically labor laws have not led to employee protection laws. This thesis describes the employment agreement used by NGOs as well as how the legal consequences for employees who work at headquarters to retrieve the object that is writing the NGOs X."

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"Dilakukan kajian terhadap perikatan kerja antara dokter spesialis karyawan tidak tetap dan Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan (a) apakah perikatan kerja yang dikehendaki oleh para pihak adalah perjanjian kerja atau bukan perjanjian kerja, (b) apakah para dokter spesialis memahami ketentuan dalam perikatan kerja, dan (c) bagaimanakah model perikatan kerja yang merupakan pengembangan perjanjian kerja yang telah ada. Dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif, dilakukan wawancara terhadap 17 orang informan. Informan dokter spesialis terdiri dari 13 orang dari berbagai keahlian, informan dari pihak manajemen rumahsakit terdiri dari 4 orang. Dilakukan juga wawancara pada seorang praktisi perumahsakitan dan seorang praktisi hukum kesehatan. Beberapa pakar berpendapat sampai saat ini belum ada bentuk baku perikatan antara dokter dan rumahsakit, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat perbedaan antara perjanjian dan perjanjian kerja. Perjanjian terwujud dari kesepakatan dua pihak untuk mengikatkan diri, sedangkan perjanjian kerja mengacu pada hubungan atasan - bawahan yang diatur dalam hukum perburuhan. Dari hasil kajian diketahui bahwa perikatan yang diharapkan adalah berupa suatu perjanjian dan bukan perjanjian kerja seperti yang ada saat ini. Diketahui pula bahwa para dokter spesialis tidak memahami mengenai ketentuan kontrak, hak dan kewajiban mereka, dan tidak menaruh perhatian mengenai masalah perjanjian dengan rumah sakit. Hasil kajian terhadap kesepakatan para pihak, perjanjian, dan perjanjian kerja sebagai suatu perikatan seianjutnya menghasilkan alternatif perikatan berbentuk kontrak sebagai pengembangan perikatan kerja yang ada, dan kesepakatan para pihak.

---

Study on Legal Binding Between Non-Organic Specialist Doctors and Bhakti Yudha HospitalA study on work legal binding non-organic specialist doctors with Bhakti Yudha Hospital was designed to answer the following research questions : What is the format of the work legal binding they prefer ? Do they really have a deep understanding on the content of the agreement ? How to design another work agreement which is more aspired to the doctors as well as to the hospital.

Data was gathered by interviewing 17 informants, consisting of 13 specialist doctors working at Bhakti Yudha Hospital and 4 management staff of the hospital. To get further insight, interviews were also conducted to an expert in health law and professional in hospital administration. Experts on hospital administration in Indonesia agree that there is no standard format yet binding the medical doctors and hospital. There is substantial differences between contract and work agreement. Contract is defined as a commitment of the working parties involved to bind each other to pursue a certain goal, work agreement is defined as a written agreement between a superior and a subordinate subject to labor law.

It was revealed that the doctors mostly preferred contract instead of work agreement. However, they confessed if being unaware on the content of the agreement, notably on the right and obligations they owe. The result showed the doctors did not care a lot about the work agreement they had signed with the hospital. Beyond contract and work agreement as legal binding, an alternative bond between the parties was explored. Whatever the format or modality of the contract is, it should primarily meet expectation on both sides."

"Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja melalui penerapan perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut terdapat faktor-faktor upah, syarat-syarat kerja dan pemberian jaminan sosial, dan ketiga hal tersebut turut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan."

"Sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Perkembangan sepakbola sebagai suatu industri utamanya terjadi di Eropa khususnya Inggris. Banyaknya penggemar sepakbola menyebabkan adanya komersialisasi dalam sektor-sektor penunjang sepakbola. Dengan perputaran uang yang besar, maka tidak heran ada pemain sepakbola yang mempunyai pendapatan yang besar. Jumlah penggemar sepakbola di Indonesia juga besar. Cukup banyaknya penggemar sepakbola di Indonesia menimbulkan minat bagi orang-orang untuk menjadikan sepakbola sebagai mata pencaharian. Namun demikian, industri sepakbola di Indonesia tidak semaju di Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus gaji pemain sepakbola yang tidak terbayarkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah status hukum dari seorang pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola di Indonesia?  2. Apakah implikasi hukum dari status hukum pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa pemain sepakbola merupakan tenaga kerja/buruh. Dan implikasi dari status tersebut adalah klub sebagai pemberi kerja harus memperhatikan hukum perburuhan dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan pemain sepakbola.

Football is the most popular sport in the world.

---

The development of football as an industry mainly occurs in Europe, especially England. The large number of football fans has led to commercialization in the supporting sectors of football. With a big turnaround, it`s no wonder there are football players who have a large income. The number of football fans in Indonesia is also large. Quite a number of football fans in Indonesia have created interest for people to make football a livelihood. However, the football industry in Indonesia is not as advanced as in Europe. This can be seen from the many cases of football player salaries that are not paid well. Based on this, the authors propose the subject matter, namely: 1. What is the legal status of a foreign football player in a work agreement with a football club in Indonesia 2. What are the legal implications of the legal status of a foreign football player in work agreement with a football club? The form of this research is normative juridical with descriptive research typology. In the end the writer got the conclusion that football players were labor/laborers. And the implication of this status is that the club as the employer must pay attention to labor law in the employment agreement made with football players."

"Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot

---

In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives.

In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.

From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline."

"Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut.

---

Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement."

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbandingan hukum dalam hal pengaturan perjanjian kerja yang dibatasi pada ruang lingkup pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, asas-asas, syarat sah, jenis perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja dan pengawasan perjanjian kerja antara di Indonesia dan Singapura. Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana intervensi negara mengatur perjanjian kerja yang sifatnya perdata dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak di kedua negara. Pengaturan perjanjian kerja di Indonesia, utamanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih spesifik menentukan perjanjian kerja dan membatasi penerapan kebebasan berkontrak. Sementara, pengaturan perjanjian kerja dalam Employment Act mengatur sebatas pada pengertian dan ruang lingkup berlakunya. Penulisan ini menyarankan beberapa wacana masukan bagi perkembangan pengaturan di Indonesia diantaranya pengaturan vicarious liability dan pembatasannya, pengaturan restraint of trade clause dan pembatasannya, dan pengaturan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pencatatan perjanjian kerja.

---

This research is using the juridical normative method with literatures as secondary data sources. The main issue of this research is comparative law study between Indonesia and Singapore regarding work agreement in the scopes of definition, legal basis, elements, principles, general rules of contract formation, termination of work agreement, and public administrative supervision. Furthermore, another main issue of this research is to identify how do laws and regulations in both countries restrict the application of freedom of contract toward work agreement as private matters. Laws and regulations in Indonesia, ultimately Manpower Law, stipulate and define work agreement more in detail than laws and regulations in Singapore. The Singapore Employment Act exclusively stipulates work agreement limited to definition and the scopes of work agreement. This research suggests the general discourse in a field of work agreement, based on that comparative law study, to improve laws and regulations in Indonesia, more specifically on vicarious liability and its limitations, restraint of trade clause and its limitations, and administrative penalties toward failures that are committed by employers to comply with the provision of work agreement registration."

"Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer.

---

This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem."