Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU. ......To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak ke segala aspek kehidupan, temasuk salah satunya dalaminstrumen pembayaran. Sehingga saat ini bermunculan berbagai produk uang elektroni k emoney yang dapatdigunakan masyarakat. Salah satu produk uang elektronik tersebut adalah UNIK yang telah hadir sejak Juli2015 namun perkembangan uang elektronik ini bersifat stagnan dikarenakan total transaksi dan total penggunahanya mencapai setengah dari yang ditargetkan. Untuk meningkatkan pengguna UNIK maka penelitiandilakukan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik oleh masyarakat.Penelitian menggunakan model TAM, dengan tambahan variabel yaitu trust, perceived security, dan socialinfluence. Metode pengumpulan data dengan survei, metode pengolahan dan pengumpulan data dengan analisisSEM PLS, dan alat bantu SmartPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhipenggunaan uang elektronik berbasis server adalah trust, social influence, perceived ease of use, serta perceivedusefulness

---

ABSTRACT
Developments in information technology today has affected all aspects of life. Including payment instruments,so in the mean time there are various electronic money money products popping up which can be used bythe people. One example is UNIK, an server based electronic money that has been present since July 2015 butthe development of this server based electronic money is to be stagnant because of total transactions and totalusers only achieve the desired half from the targeted for increasing the total users and total transactions soresearch conducted to determine the factors that influence the use of server based electronic money The researchmodel that will be used is TAM, with survey data collection methods, data processing and conclusion method isSEM with AMOS21 as the tools. The result of this researches show that the factors that influence the use ofserver based electronic money such as, trust, social influence, perceived ease of use, and perceived usefulness

Abstrak :
ABSTRAK Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik Elektronik Money sebagai alat pembayaran Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 8 PBI 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 12 PBI 2009 tentang Uang Elektronik Electronic Money Namun kehadiran Uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek tanggungjawab penerbit terhadap kerugian pemegang uang elektronik atas tindakan penyalahgunaan kartu Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik bagaimana bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang uang elektronik dan bagaimana tanggung jawab penerbit terhadap penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pemegang uang elektronik Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesa dan kedua penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha Penyalahgunaan uang elektronik dan tanggungjawab dapat dilakukan oleh penerbit dalam kedudukannya sebagai penyelenggara uang elektronik atau pihak ketiga atau pihak lain diluar pihak penyelenggara uang elektronik Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa tanggung jawab penerbit hadir sebagian besar karena lemahnya sistem keamanan dan kesalahan manusiawi dalam penyelenggaraan human error Sehingga kedepan diharapkan Bank Indonesia sebagai regulator dapat secara berkala mengkaji dan memperbaiki kelemahan pengaturan serta memperketat pengawasan penyelenggaran uang elektronik.

---

ABSTRACT In today 39 s of globalization the development of science and technology advanced rapidly This also occurs in the Indonesian banking system which at one banking products has presented the electronic money Electronic Money as a one of various payment method It has been stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 16 8 PBI 2014 on Amendment of Bank Indonesia Regulation Number 11 12 PBI 2009 on Electronic Money Electronic Money However the presence of electronic money it still needs to be studied especially in the aspect of the responsibility of the issuer of electronic money holders against losses on misuse of the card In this thesis the author raised the issues related to how the legal position of the issuer of electronic money in the electronic money system implementation how the forms of abuse that lead to losses for holders of electronic money and how responsibility for misuse of electronic money Through the study methods of normative law with juridical and legal substance use primary secondary and tertiary authors answer these problems so as to provide general knowledge to readers and especially for writers Based on the results of the study found that the legal position of the issuer of electronic money can be seen from the publisher as the competent authority for issuing electronic money as stipulated in the regulations of Bank Indonesia and secondly the issuer as the party issuing electronic money in accordance with the Law on Consumer Protection which has no legal status as an offender business Misuse of electronic money and responsibilities can be done by a publisher in his capacity as the organizer of electronic money or any third party or any other party outside of the organizers of electronic money The research conclusion is the issuer responsibility in most largely because of weak security systems and human errors in the operation So in the future author expect to Bank Indonesia as regulator can periodically review and correct weaknesses of regulation and tighten supervision of electronic money.

Abstrak :
ABSTRAK
Teknologi pembayaran non tunai terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk pencapaian transaksi yang efisien, termasuk salah satunya dengan pengembangan teknologi uang elektronik yang saat ini merambah ke media telepon selular dengan instrumen NFC. Agar tercapainya transaksi non tunai yang dapat digunakan seluruh kalangan masyarakat, maka transaksi dengan uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC dinilai tepat untuk dapat menjangkau baik masyarakat yang tergolong banked maupun unbanked. Penelitian ini berfokus untuk menguji adopsi teknologi pembayaran uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC menggunakan model UTAUT berdasarkan metodologi SEM, dengan studi kasus Telkomsel TCASH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jabodetabek yang tergolong banked maupun unbanked. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana bagi masyarakat banked, TCASH bermanfaat dan memudahkan bagi hidupnya sedangkan bagi masyarakat unbanked, hal ini belum dirasakan dan penggunaan TCASH bagi mereka masih membutuhkan dorongan yang besar dari luar. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Telkomsel membuat strategi inovasi yang tepat untuk mempertahankan posisinya di kalangan masyarakat banked dan membuat pengembangan bisnis yang lebih sesuai untuk masyarakat unbanked.

---

ABSTRACT
Teknologi pembayaran non tunai terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk pencapaian transaksi yang efisien, termasuk salah satunya dengan pengembangan teknologi uang elektronik yang saat ini merambah ke media telepon selular dengan instrumen NFC. Agar tercapainya transaksi non tunai yang dapat digunakan seluruh kalangan masyarakat, maka transaksi dengan uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC dinilai tepat untuk dapat menjangkau baik masyarakat yang tergolong banked maupun unbanked. Penelitian ini berfokus untuk menguji adopsi teknologi pembayaran uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC menggunakan model UTAUT berdasarkan metodologi SEM, dengan studi kasus Telkomsel TCASH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jabodetabek yang tergolong banked maupun unbanked. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana bagi masyarakat banked, TCASH bermanfaat dan memudahkan bagi hidupnya sedangkan bagi masyarakat unbanked, hal ini belum dirasakan dan penggunaan TCASH bagi mereka masih membutuhkan dorongan yang besar dari luar. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Telkomsel membuat strategi inovasi yang tepat untuk mempertahankan posisinya di kalangan masyarakat banked dan membuat pengembangan bisnis yang lebih sesuai untuk masyarakat unbanked.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai faktor akseptasi terhadap layanan mobile wallet. Mobile wallet sebagai salah satu layanan uang digital masih merupakan suatu layanan yang relatif baru jika dibandingkan dengan layanan finansial digital lainnya. Lima faktor utama yang mempengaruhi intensi penggunaan mobile wallet yang digunakan dalam penelitian ini adalah Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Perceived Risk dan Perceived Mobility. Ada tiga variabel yang menjadi moderator yaitu Gender, Age dan Experience. Selain itu juga diteliti pengaruh dari intensi penggunaan terhadap intensi untuk melakukan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Performance Expectancy menjadi faktor yang paling kuat memberikan pengaruh terhadap intensi penggunaan mobile wallet sehingga dapat menjadi kunci bagi perusahaan untuk fokus pada faktor ini.

---

ABSTRACT
The focus on this study is to analyze the acceptance factor of mobile wallet services. Mobile wallet is a relatively new digital money service when compared to others digital financial services. In this study, there are five predictor factors that influence the behavioral intention to adopt the mobile wallet service. Also, there are three moderator variables which are gender, age and experiences that affect some relations in this study. And further we examined the influence of behavioral intention to adopt towards behavioral intention to recommend. The result from this study show that Performance Expectancy has the strongest influence to behavioral intention to adopt so it can be the key for the company to focus on this factor.

Abstrak :
Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran hamper menggantikan peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Sistem pembayaran non-tunai atau digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian suatu produk oleh konsumen. Sehubungan dengan semakin tingginya penggunaan non-tunai atau uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi dalam melakukan e-payment, khususnya yang mengenai penggunaan kode digital berupa QR Code. Di bulan Mei tahun 2019, Bank Indonesia (BI) akhirnya menerbitkan suatu aturan standardisasi QR Code sebagai sistem pembayaran, yaitu QR Code Indonesia Standard (QRIS). Saat ini sistem pembayaran berbasis QR Code, yaitu Alipay dan WeChat Pay, adalah sistem pembayaran nomor satu di China. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran masuknya Alipay dan WeChat Pay. Tidak hanya Alipay dan WeChat Pay, WhatsApp Pay juga direncanakan untuk masuk dan beroperasi di Indonesia mengingat   bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna WhatsApp paling banyak di dunia. Dalam tesis ini, penulis akan menganalisis peraturan-peraturan hukum dan prosedur-prosedur hukum terbaru saat ini di Indonesia yang harus dipahami dan dilakukan oleh WhatsApp Pay sehingga WhatsApp Pay dapat dengan sukses masuk dan dioperasikan di Indonesia. Penulis juga akan mengaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum atas penggunaan WeChat Pay saat awal masuk ke Indonesia sehingga WhatsApp dapat berkaca dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atas penggunaan awal WeChat Pay di Indonesia. ......Technological advances in the payment system nearly replaced the role of cash (currency) as a means of payment into a form of non-cash payment that is more efficient and economical. A non-cash or digital payment system is a form of payment system or mechanism that is held online via the internet for the purpose of purchasing a product by consumers. In relation with with the increasing use of non-cash or electronic money in Indonesia, Bank Indonesia has issued various regulations (regulations) related to the use of information technology in conducting e-payments, particularly regarding the use of digital codes in the form of QR Codes. In May 2019, Bank Indonesia (BI) finally issued a standardization rule for QR Code as a payment system, called QR Code Indonesia Standard (QRIS). In the present for QR Code-based payment systems, that is Alipay and WeChat Pay, are the number one payment systems in China. Indonesia then became one of the targeted countries for Alipay and WeChat Pay. Not only Alipay and WeChat Pay, but WhatsApp Pay is also planned to enter and operate in Indonesia considering that Indonesia is one of the countries with the most WhatsApp users in the world. In this thesis, the author will analyze the latest current legal regulations and legal procedures in Indonesia that WhatsApp Pay must understand and do so that WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will also relate to the legal violations of the use of WeChat Pay when he first entered Indonesia so that WhatsApp can reflect and not repeat the same mistakes for the initial use of WeChat Pay in Indonesia. In this thesis, the author will analyze the latest legal regulations and legal procedures in Indonesia that must be understood and performed by WhatsApp Pay so that WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will also relate to the legal violations of the use of WeChat Pay when they first entered Indonesia so that WhatsApp can reflect and not repeat the same mistakes for the initial use of WeChat Pay in Indonesia

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACT
This research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia.

Abstrak :
Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan bagi manusia. Kemajuan teknologi dapat kita lihat dari perangkat elektronik yang paling dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu telepon seluler. Saat ini telepon seluler tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal yang berhubungan dengan telekomunikasi semata. Lebih dari itu, di negara-negara maju dan negara-negara di daerah Sub-Sahara Afrika, telepon seluler digunakan sebagai salah satu akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Electronic Money (E-Money) telah membuka rezim baru di bisnis E-Money dimana perusahaan telekomunikasi dapat memberikan andilnya dalam menyediakan salah satu jenis alat pembayaran dan secara gambar besar dapat memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat. Perusahaan Telekomunikasi dapat memberikan andilnya terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat unbanked yang tidak terjamah oleh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ialah Layanan Mobile Money dapat membantu keuangan inklusif di Indonesia, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan E-Money di Indonesia khususnya mengenai Mobile Money, serta bagaimana layanan Mobile Money dapat berkontribusi menjadi salah satu sarana peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, dan beberapa saran untuk memaksimalkan layanan ini untuk terwujudnya suatu Keuangan Inklusif di Indonesia.

---

The development of technology had contributed a lot to the human lifestyle. It can be seen within the society very near by the form of advanced cellphones. Nowdays, cellphone does not only facilitate the purposes of communication itself, but more than that, in developed countries as well as countries in the Sub-Sahara African region, cellphones are also used to access the financial services. In Indonesia, as from the issuance of Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) regarding Electronic Money (E-Money), it has allowed telecommunication companies to provide a new form of payment and financial services to the society. Telecommunication companies could provide financial inclusiveness by reaching the unbanked society who are untouched by formal financial services. This research is done using a qualitative method with descriptive approach. The result of this research concludes that Mobile Money services could contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia, eventhough there are still several constraints ahead. Therefore, writer will explain about the regulations of E-Money in Indonesia particularly Mobile Money, and how the Mobile Money services performed by telecommunication companies can contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia.

Abstrak :
Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronik
Technological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money.