Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: EGC, 2006
362.1 NAT t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Max Joseph Herman
"Drug is one of the essential elements in healthcare that should be effectively and efficiently managed. Following the
decentralization in 2001 in Indonesia, drug management has changed in district drug management units and also in
District General Hospitals. Certainly this condition influences the sustainability of drug access in primary health care
such as in Community Health Center and District General Hospital, especially in drug financing policy. A cross
sectional descriptive study to obtain information on drug management in public healthcare in district had been carried
out between July and December 2006 in 10 District Public Drug Management Units from 10 district health offices and 9
district general hospitals as samples. Data were collected by interviewing heads of Drug Section in District Health
Offices and heads of Hospital Pharmacies using structured questionnaires and observing drug storage in District Drug
Management Units, Community Health Centers, and Hospital Pharmacies. Results of the study show that drug planning
in District Health Offices and General Hospitals did not meet the basic real need in some districts nor District Hospitals.
The minimum health service standards had not been achieved yet. Furthermore, drug procurement, storage and
recording as well as reporting was not good enough either, such as shown by the existence of expired drugs. Lead time
for drug delivery to community health centers in some districts was longer than the average of lead time in the past 3 years."
Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Center of Health System and Policy Research and Development, 2009
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Marietta Risanti
"ABSTRAK
Penetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

ABSTRACT
The implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Susarto Subianto
"ABSTRAK
Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat kepada masyarakat memerlukan penanganan yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen. Untuk itu faktor petugas puskesmas memegang peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di atas.
Tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor diharapkan mampu melaksanakan semua program upaya kesehatan pokok puskesmas seperti yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas meningkat.
Tujuan penelitian ini secara umum adalah diperolehnya gambaran mengenai hubungan antara faktor ketenagaan yang menyangkut lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan, jumlah tenaga dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan puskesmas di wilayah Kotamadya Dati II Bogor.
Hasil penelitian ini menunju.kkan bahwa cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas tidak berhubungan dengan faktor lama kerja, pendidikan, motivasi, pendidikan dan latihan; jumlah tenaga pada 11 puskesmas di Kotamadya Dati II Bogor. Tidak adanya hubungan bermakna secara statistik kemungkinan disebabkan jumlah sampel yang relatif kecil, yakni hanya 11 puskesmas.
Tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar unsur ketenagaan yang benar-benar mempunyai hubungan dengan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas, tetapi tidak termasuk dalam penelitian ini. Seperti faktor peran serta masyarakat, KIE, faktor lingkungan, sosial budaya dan lain-lain.
Berdasarkan hash penelitian tersebut di atas disarankan beberapa hal, yakni perlu dilakukan mutasi tenaga kesehatan puskesmas agar tercipta gairah kerja yang lebih baik dan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat, perlu dilakukan seleksi dalam hal jenis pendidikan tenaga kesehatan puskesmas mengingat berbeda pula kemampuan dalam pengelolaan program. Untuk itu perlu dilakukan analisis pekerjaan yaitu merinci tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program upaya kesehatan pokok puskesmas, pembagian tugas yang ada di setiap program perlu dipertegas lagi karena seperti terlihat dalam penelitian ini masih adanya tugas rangkap yang dipegang oleh tenaga kesehatan hampir di setiap puskesmas, perlu diadakan penelitian lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas diluar unsur ketenagaan, perlu ditingkatkan peranan faktor-faktor di luar unsur tenaga kesehatan puskesmas untuk ikut berperan dalam meningkatkan keberhasilan program upaya kesehatan pokok puskesmas. Dengan demikian diharapkan cakupan program upaya kesehatan pokok puskesmas akan meningkat sesuai yang diharapkan."
Depok: Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suwandi Yapari
"Tidak tersedianya jumlah dan jenis tenaga yang cukup pada rumah sakit, tidak mungkin menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu yang dapat mengantisipasi "demand" masyarakat yang selalu meningkat dari tahun ketahun.
Melihat besarnya alokasi biaya sektor ketenagaan di rumah sakit maka perlu direncanakan dengan teliti jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung di rumah sakit, studi dokumentasi, kuesioner dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah dan jenis tenaga yang ada di rumah sakit Bhakti Yudha Depok, ternyata masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga rumah sakit Tipe C (menurut DEPKES (PERMENKES 262/MENKES/VII/1979 dan Standar Kebutuhan Tenaga Minimal RSU Tipe C).
Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa perencanaan ketenagaan yang ada di rumah sakit menggunakan metode penghitungan kebutuhan tenaga berdasarkan petimbangan/perkiraan saja, dan hanya bersifat tahunan dikaitkan dengan perencanaan program kegiatan tahunan, yang berdasarkan hasil kegiatan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya master plan rumah sakit. Selain itu peranan struktur organisasi rumah sakit dalam proses perencanaan ketenagaan belum optimal karena masih ada formasi yang dirangkap.
Untuk itu diterapkan penghitungan kebutuhan tenaga di RSU Bhakti Yudha Depok untuk meramal kebutuhan tenaga di rumah sakit itu. Untuk menilai penghitungan kebutuhan tenaga yang tepat di RSU Bhakti Yudha Depok, dibentuk Peer Group dari rumah sakit tersebut, penilaian dilakukan dengan melihat kontribusi, biaya dan kelayakan.
Kelompok berpendapat untuk menghitung kebutuhan tenaga RSU Bhakti Yudha Depok yang benar-benar rasionil, masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, namun demikian sebagai pedoman Indicator of Staff Need dapat digunakan di RSU Bhakti Yudha Depok dan untuk data-data kegiatan rumah sakit perlu dilengkapi."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Paulus Kangean
"Sistem rujukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta adalah merupakan suatu bagian dari keseluruhan dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya didalam kesehatan TNI-AD. Upaya dalam sistem rujukan bertujuan agar semua sub sisrem yang berada dibawah dapat berjalan dengan baik dan tepat agar tercapai pemerataan pelayanan bagi semua anggota dan tujuan RSPAD sebagai rujukan tertinggi dalam lingkungan kesehatan TNI-AD dapat mencapai sasaran. Pada kenyataannya dalam laporan bulanan kunjungan pasien anak RSPAD rahun 1987 didapatkan banyak kasus rujukan yang datang ke RSPAD adalah kasus yang sebenarnya tidak perlu dirujuk, karena dapat diatasi oleh kesehatan setempat, yang disebut Rujukan salah sebesar 36,5 %.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kesalahan rujukan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan mengadakan wawancara kepada seluruh dokter maupun paramedis yang merujuk pasien anak ke poliklinik anak RSPAD selama penelitian ini berlangsung. Dengan bantuan analisis statistik yaitu tabulasi silang dengan uji Chi Square, ANOVA dan T-test maka dari 5 variabel independent yang diteliti hanya 1 variabel yang bermakna yaitu variabel tingkat pendidikan perujuk terhadap karakreristik rujukan yaitu rujukan benar dan rujukan salah. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu pengetahuan perujuk, perbedaan pangkat antara perujuk dengan orang tua pasien, faktor kecukupan obat-obatan dan kelengkapan peralatan ditempat perujuk tidak menunjukan perbedaan yang bermakna terhadap karakteristik rujukan tersebut.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan perujuk berhubungan dengan terjadinya kasus rujukan salah sedangkan 4 variabel lainnya tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya kasus rujukan salah. Akhirnya perlu juga disarankan unruk penelitian lebih lanjut terhadap keinginan orang tua pasien yang selalu minta anaknya dirujuk ke rumah sakit besar seperti RSPAD, mengingat faktor tersebut sangat besar pengaruhnya dengan terjadinya rujukan salah (mempunyai kemaknaan p <0.05 jadi berbeda bermakna)."
Depok: Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmat Suyanto
"Pimpinan rumah sakit dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi yang memenuhi aspek kualitas memadai termasuk informasi akuntansi, agar keputusannya sesuai dengan kenyataan. Sistem pengendalian intern merupakan aspek yang penting untuk diteliti, karena merupakan faktor penentu keandalan kualitas informasi akuntansi. Tujuan penelitian adalah diperolehnya gambaran tentang keadaan dan hubungannya antara Sistem Pengendalian Intern dengan Kualin yang berlaku, sehingga dapat diketahui cara penanggulangannya.
Penelitian dilakukan secara sensus dengan populasi sebanyak 53 responden yang terdiri dari manajemen menengah dan manajemen bawah yang terlalui arus data dan informasi akuntansi pendapatan rawat jalan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur Kualitas informasi akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern yang berlaku dicek silang dengan observasi langsung.
Analisa persentase digunakan untuk mendapatkan gambaran baik tidaknya Kualitas Informasi Akuntansi Pendapatan Rawat Jalan dan kuat lemahnya Sistem Pengendalian Intern , analisa statistik digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besarnya slope garis regresi serta indeks koefisien korelasi determinasi (r2). Bagan alir sistem digunakan disamping untuk mendukung analisa persentase dan analisa statistik juga digunakan untuk memungkinkan dalam penilaian secara cepat efektif tidaknya Sistem Pengendalian Intern yang berlaku.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut
1. Berdasarkan pendapat responden mengenai kualitas informasi akuntansi pendapatan rawat jalan memberikan gambaran kurang memenuhi aspek kualitas yang memadai.
2. Baik pendapat responden, maupun hasil observasi langsung yang ditampilkan dalam diagram alir arus data dan informasi akuntansi, demikian pula bila dikaitkan dengan Perda No. 2 tahun 1968 menunjukkan Sistem Pengendalian Intern yang berlaku tergolong lemah.
3. Semua elemen Sistem Pengendalian Intern mempunyai korelasi positif dengan kualitas informasi akuntansi berkisar 0,26-0,41. Sedangkan urutan elemen Sistem Pengendalian Intern yang didasarkan pada koefisien korelasi determinasi (r2) adalah pertama Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan (17%), kedua Pegawai yang Ralevan dan Jujur (10%) , ketiga Struktur Orgainisasi (7%) dan yang terakhir Praktek yang sehat (6%). Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, disamping r2 yang terbesar juga mempunyai korelasi yang positif kuat dengan elemen Sistem Pengendalian Intern lainnya yaitu struktur organisasi sebesar 0,62 dan pegawai yang relevan dan jujur sebesar 0,80. Sedangkan besarnya slope garis regresi, maka pegawai yang relevan dan jujur yang terbesar yaitu sebesar 0,41, kemudia sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sebesar 0,39, praktek yang sehat 0,31 dan struktur organisasi sebesar 0,30. Susunan prioritas intervensi yang didasarkan pada hasil analisa korelasi dan regresi sederhana tersebut diatas adalah pertama Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan kedua pegawai yang relavan dan jujur. Sedangkan dua elemen Sistem Pengendalian Intern lainnya pada urutan ketiga dan empat.
Bagan alir sistem mendukung juga hasil tersebut diatas yang menunjukkan adanya kelemahan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
Disarankan untuk dilakukan pengembangan Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan dilakukan upaya untuk mendapatkan pegawai yang relevan dan jujur."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roosdilan Kurdi
"ABSTRAK
Industrialisasi dari tahun ke tahun semakin meningkat proses ini menuju pertumbuhan ekonomi dan struktur industri yang kuat.
Keterlibatan manusia khususnya tenaga kerja dalam proses pembangunan semakin meningkat, agar supaya tenaga kerja menjadi sehat dan produktif, maka peranan kesehatan kerja dan keselamatan kerja semakin menjadi penting.
Dalam hal ini pula perlu diterapkan peraturan-peraturan yang telah ada sesuai dengan petunjuk dan maksud dari peraturan itu.
Pada saat ini banyak timbul masalah-masalah dalam kesehatan kerja yang datangnya dari pihak majikan, buruh tenaga kerja) itu sendiri.
Dalam penelitian ini akan dilakukan dari dekat, yaitu, sampai sejauh mana sudah dilaksanakan peraturan-peraturan atau perundang-undangan kesehatan kerja yang telah dilaksanakan dan masalah apa saja yang menghambat dalam pelaksanaannya.
Dalam penelitian itu diambil sebanyak sepuluh buah perusahaan industri yang ada di Kawasan Pulo Gadung itu, hampir 80% sudah melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kecelakaan kerja.
Hasil dari pengamatan bahwa diperusahaan industri itu sudah hampir 85% sudah mempunyai tenaga dokter umum dan tenaga perawat.
Hasil pengamatan, apabila terjadi suatu kecelakaan ringan dapat ditangani oleh petugas kesehatan perusahaan itu sendiri kecuali yang agak berat baru di bawa ke Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah itu atau Rumah Sakit tertentu yang sudah rutin sebagai langganan. Dan untuk program preventif teknis, yakni terhadap ancaman lingkungan kerja, itu dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil Hiperkes setempat, tidak oleh pengusaha yang bersangkutan inipun dilakukan sebagian besar atas permintaan atau atas dasar keluhan pada karyawan.
Dalam pengamatan, bahwa pada umumnya ancaman lingkungan kerja berupa debu adalah paling utama, dan urutan kedua kebisingan dan ketiga panas.
Dalam pengamatan bahwa, secara komperhensif bentuk pelayanan kerja adalah meliputi bentuk kuratif preventif serta perlindungan tenaga kerja sudah dilaksanakan terpadu.
Dalam pengamatan pelayanan preventif medis meliputi pemeriksaan calon karyawan, pemeriksaan berkala, imunisasi, pendidikan kesehatan dan lain-lain baru bisa dilaksanakan oleh 6 perusahaan itupun dalam keadaan sangat sederhana sekali (mungkin karena biayanya yang agak minim).
Dalam pengamatan bahwa imunisasi pada umumnya dilakukan oleh 10 perusahaan itu, terutama jenis vaksinasi kholera, sedangkan kegiatan pencegahan lainnya melalui pendidikan kesehatan hanya dilakukan oleh 5 perusahaan, dengan menggunakan ceramah atau spanduk.
Dalam pengalaman dan kekurangan dari pihak perusahaan bahwa sudah pernah diadakan latihan penataran hygine perusahaan dan kesehatan kerja terhadap para dokter perusahaan para medis, sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja didasarkan pada prospek jumlah tenaga kerja yang ada pada perusahaan industri itu.

ABSTRACT
Industrialization is increasing from year to year; this process proceeds to strong economical growth and industrial structure.
The involvement of man especially labor force in the development process is increasing in order the labor force becomes healthy and productive, so the role of occupational health and occupational safety becomes more important.
Also in this matter we need apply the existing regulations according to the directive and the aim of those regulations. At this time many problems appear in the occupational health, which come from the employer's side or from the employees or the labor force themselves.
In this research we will carry out from near as how far the regulations or the legislation have been executed and what kind of problems hamper the execution.
In our approach as many as ten industrial enterprises in the Pulo Gadung Industrial Estate nearly 80% have carried out the regulation of the Legislation in the field of occupational health, occupational safety and occupational accident.
The result of the survey that in the industrial enterprise already nearly 85% have public doctors and nurses.
The result of the survey shows that when it happens a light accident the health officers in charge of the enterprise themselves can overcome it, except in case of more serious accident the patient has to be taken to Public Hospital in that region or to a certain Hospital which is already routine as customer.
And for technical preventive program, i.e. against occupational environment threat, the inspection is done by the local Kanwil Hiperkes, not by the entrepreneur concerned, mostly it is done on the request or based on the complaint of the employees.
In the survey in general shows that occupational environment threat conspicuously consists of dust, and on the second place noise and heat.
In the survey that comprehensively the form of occupational service envelops preventive curative form and the protection of the labor force has been carried out solidly.
In the survey the medical preventive service envelops the examination of would-be employee, periodical examination, immunization, health education etcetera can be just executed by 6 enterprises that is to say in a very in a very simple way (probably its cost is rather small).
In the survey that immunization in general is done by 10 enterprises, especially cholera vaccination, while activities on other prevention through health education have been only done by 5 enterprises, using lectures or banners.
In the experience and shortcoming of the enterprise "side that training on enterprise" hygiene and occupational health have been given to enterprise doctors and nurses according to the need and development of the health staff and occupational safety based on the prospect of the number of the labor force owned by that industrial enterprise.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Tenriola Fitri Kessi
"Saat ini RS dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang masih yang masih dalam batas kemampuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini maka penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan pada antara lain biaya satuan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah belum adanya informasi yang akurat mengenai besarnya biaya pelayanan diruang perawatan VIP(Gladiol) RSUD Budhi Asih.
Penelitian dilaksanakan di RSIJD Budhi Asih selama tahun anggaran 1999/2000 pada ruang perawatan VIP (Gladiol) dan beberapa unit lain yang terkait dengan ruang perawatan VIP (Gladiol), dengan ruang lingkup penelitian analisis biaya satuan dikaitkan dengan cost recovery rate dan ATP untuk mendapatkan tarif yang sesuai.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari besarnya biaya yang digunakan pada ruang perawatan VIP(Gladiol) serta melakukan simulasi tarif dengan mempertimbangkan biaya satuan, cost recovery, dan ATP. Metode analisa biaya yang dipakai adalah "double distribution" di mana tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya path unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama dialokasikan kepada unit produksi.
Hasilnya adalah sejumlah biaya pada unit produksi yang merupakan gabungan biaya dari unit penunjang dan produksi. Dari perhitungan biaya diperoleh biaya satuan aktual yang lebih besar dari tarif dan biaya satuan normatif yang lebih kecil dari tarif yang berlaku saat ini.Dimana tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp140.000 dan UC aktual sebesar Rp.171.503,33 dan UC normatif sebesar Rp. 133.935,80,Kemudian CRnya mempunyai nilai negatif sebesar Rp. 48.767.149,3 sedangkan CRR nya sebesar 81,63%.

At present hospitals are expected to provide the good quality public health services with the cost affordable by the public community. In order to achieve this, the determination of the tariff of the public health services shall be based on the unit cost at each service unit. On this regard, the obstacle encountered is the lack of the accurate information regarding the amount of the cost required for the VIP Care Room (Gladiol) RSUD Budhi Asih. Further, if this is related to the existing tariff, it has to be compared with the unit cost which is obtained.
The research is carried out at RSUD Budhi Asih during the budget year of 1999/2000 at the VIP Care Room (Gladiol) and other related units with the said VIP Care Room, with the scope of the research is the analysis of the unit cost related to the cost recovery rate and ATP in order to obtain the proper tariff.
The research is a descriptive one which is aimed at describing and studying the amount of the cost used by the VIP Care Room (Gladiol) as well as carrying out a tariff simulation with a consideration of the unit cost, cost recovery and ATP. The method of the cost analysis used is the double distribution where the first phase is to calculate the amount of the cost at the supporting units and allocate among the supporting units and directly to the production unit.In the second phase, the cost received by the supporting unit to be reallocated to the production unit. The result is a range of cost at the production unit which is a combination of costs at the supporting units and production units.
On the basis of the cost calculation, it is obtained the actual unit cost which is higher and normative unit cost which is lower than the existing tariff. The existing tariff is RpI40.000 and the actual UC is Rp171.503,33 and the normative UC is Rp. 133.935,80.The CR has a negative value in the amount of Rp48.767.149,3 while CRR is 81,63%.Based on the tariff simulation, the number of public community who are able to pay the existing tariff in the amount or Rp140.000 is only 37% and who are not able to pay is 63%.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T3613
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library