Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukan kualitas sumberdaya manusia masih rendah. banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrumen belum berdasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrumen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, pengembangan database pegawai, dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain. ...... This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry. The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President. In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan. ......This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas. ......This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus. ......This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases.

Abstrak :
Kondisi sosial ekonomi para nelayan di Kelurahan Kolakaasi menggambarkan aktivitas kerja, relasi dalam masyarakat dan pemanfaatan aset sebagai modal dalam mengembangkan kapasitas. Penelitian kondisi sosial ekonomi nelayan dilaksanakan untuk mennggambarkan aktivitas perekonomian dan situasi sosial masyarakat pesisir di Kelurahan Kolakaasi sebagai bentuk potensi dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan. Para nelayan Kapal Bagan melakukan aktivitas melaut pada kurun waktu 3 hingga 4 bulan di laut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap bagan apung dan upaya nelayan dalam mengembangkan kapasitasnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling pada kriteria nelayan tangkap pemilik Bagan Apung dan buruh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi nelayan dideskripsikan oleh beberapa indikator. Pertama, identitas nelayan pemilik kapal bagan memiliki karakteristik sebagai commercial fisher pada usaha komersial karena status pemilik kapal mampu mengatur manajemen operasional kegiatan penangkapan ikan dan pola kerja anak buah kapal. Strategi pemasaran dilaksanakan pada sektor lokal, domestik, dan ekspor. Nelayan pemilik kapal motor memiliki karakteristik sebagai post peasant fisher dengan usaha post tradisional karena memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai akomodasi operasional kerja nelayan bagan apung. Buruh nelayan memiliki karakteristik peasant fisher atau subsistence fisher dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, nelayan memiliki aset yang digunakan dalam bekerja seperti kapal operasional dan alat-alat penangkapan ikan sebagai modal fisik, keterampilan kerja sebagai nelayan dan manajemen penangkapan ikan sebagai modal manusia, dan memanfaatkan kelompok nelayan sebagai sumber swadaya dan modal sosial. Ketiga, modal ekonomi nelayan dideskripsikan dengan pengelolaan aset finansial yang diperoleh dari hasil melaut dan selain melaut. Adapun pengembangan kapasitas nelayan dideskripsikan dengan pengembangan tingkat individu sebagai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh dari penyuluhan dan pengalaman kerja. Kemudian pengembangan tingkat institusional yang berupa pengembangan kelompok nelayan dalam meningkatkan mekanisme kerja dan diskusi kelompok. Serta pengembangan tingkat sistem dengan pemanfaatan teknologi dan alat-alat penangkapan ikan, kapasitas dalam strategi kepemimpinan, dan interaksi sosial nelayan. ......The socioeconomic condition of fishermen in Kolakaasi Village describes work activities, relationships in the community and the utilization of assets as capital in developing capacity. Research on the socioeconomic condition of fishermen was carried out to describe the economic activities and social situation of coastal communities in Kolakaasi Village as a form of potential and capacity building to realize community empowerment, especially for the fishing community. They worked in three to four months at the sea. The purpose of this research is to describe the socio-economic conditions of floating chart fishing fishermen and the efforts of fishermen in developing their capacity. This research was conducted using qualitative methods with descriptive types. In-depth interviews were conducted using purposive sampling technique on the criteria of catch fishermen who are floating chart owners and fishermen laborers. The results showed that the fishermen's socio-economic conditions were described by several indicators. First, the identity of the fisherman who owns the floating chart has characteristics as a commercial fisher in a commercial business because the status of the ship owner is able to regulate the operational management of fishing activities and the work patterns of the crew. The marketing strategy is implemented in the local, domestic and export sectors. Fishermen who own motor boats have characteristics as post peasant fisher with traditional post businesses because they use their assets as operational accommodation for floating chart fishermen. Fishermen workers have the characteristics of peasant fisher or subsistence fisher by earning a living to meet their daily needs. Second, fishermen have assets that are used in work, such as operational boats and fishing gear as physical capital, work skills as fishermen and fishing management as human capital, and utilize fishermen groups as a source of self-help and social capital. Third, the economic capital of fishermen is described by the management of financial assets obtained from fishing and other than fishing. The development of fishermen's capacity is described by individual level development as the capacity of human resources (HR) obtained from counseling and work experience. Then the institutional level development in the form of developing fishermen groups in improving work mechanisms and group discussions. As well as developing the system level by utilizing fishing technology and tools, capacity in leadership strategies, and fishermen's social interactions.

Abstrak :
Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia memiliki kinerja yang dapat dikatakan belum optimal dan diikuti dengan berbagai permasalahan internal organisasinya. Hal tersebut terlihat dari salah satu perangkat daerah di Jawa Timur, yaitu Sekretariat Daerah Kota Malang yang masih memiliki capaian kinerja yang cukup rendah di beberapa Bagian pada tahun 2020. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Malang juga memiliki permasalahan internal terkait lemahnya budaya kerja dan penerapan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang dalam penguatan organisasi sesuai dengan teori pengembangan kapasitas oleh Grindle (1997). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Malang telah memenuhi indikator, tetapi perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya karena belum berjalan dengan optimal. Hal yang perlu disempurnakan yaitu terkait dengan pemanfaatan personel sesuai dengan kualifikasi pegawai, penanaman pola pikir terkait loyalitas kepada organisasi, implementasi budaya organisasi, serta proses komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. ......Institutional capacity-building activities in public sector organizations, especially in local governments, aim to improve public services to the needs of each region. Several local governments in Indonesia have performance that can be said to be not optimal and followed by various internal organizational problems. This can be seen from one of the institutions in East Java, the Regional Secretariat of Malang City which still has a fairly low-performance achievement in several divisions in 2020. In addition, the Regional Secretariat of Malang City also has internal problems related to the weak work culture and application of technology in carrying out their duties and functions. Therefore, this study aims to analyze the institutional capacity development of the Regional Secretariat of Malang City by using the theory of capacity building Grindle (1997). This study uses a post-positivist approach and data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The results shows that the institutional capacity-building activities of the Regional Secretariat of Malang City have met the indicators, but need improvement in their implementation because they have not run optimally. Things that need to be improved are related to the use of personnel by employee qualifications, instilling a mindset related to loyalty to the organization, the implementation of organizational culture, and communication processes that utilize information technology.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan artikel ini bertujuan untuk: 1) memberikan gambaran tentang pengembangan pendekatan pendidikan dan latihan bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dengan topik daily routines, 2) memberikan gambaran tentang pengembangan pendekatan praktik pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri untuk mengembangkan kapasitas peserta diklat. Selama ini, diklat bahasa Inggris lebih menitikberatkan pada penguasaan bahasa dan pengajaran bahasa Inggris. Untuk itu, dikembangkan pendekatan dengan fokus pada pembelajaran bahasa Inggris yang mengarahkan pada optimalisasi pengembangan diri pribadi melalui tugas-tugas yang dilakukan. Pendekatan tulisan terhadap pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dilakukan dengan studi pustaka secara komprehensif terhadap sejumlah referensi terkait dengan konsep diklat, konsep pengembangan diri, kebiasaan sehari-hari, dan teori belajar. Tulisan tentang konsep diklat mengingatkan kita bahwa desain dan konten diklat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang melatih peserta diklat untuk mengembangkan keterampilan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Konsep pengembangan diri menunjukkan bahwa melalui praktik kebiasaan sehari-hari yang baik akan membuat kapasitas peserta diklat berkembang. Berdasarkan teori belajar ditunjukkan bahwa pembelajaran akan lebih bermanfaat jika peserta diklat mengetahui keuntungan dari apa yang dipelajari. Disimpulkan bahwa tulisan pengembangan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas peserta diklat melalui praktik kebiasaan sehari-hari yang berbobot.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan pernubuhan beban yang terus meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta, gardu induk pada jaringan distribusi mempunyai peranan yang penting sekali dalnm melayani kebutuhan energi listrik. Peranan itu pentjng karena suatu saat perlu dilakukan pengembangan kapasitas daya dari gardu induk tersebut untuk mencapai tingkat keandalan sistem yang baik. Persoalan yang sering dihadapi dalam perencanaan pengembangan gardu induk adalah penentuan kapasitas tambahan yang diperlukan untuk pertambahan beban, penentuan besarnya rating trafo daya untuk melayani beban awal, penentuan saat diperlukannya kapasitas trafo daya yang tepat dan penentuan umur trafo yan diperkirakan. Sehingga pengembangan gardu induk tersebut tidak mengurangi keandalan sistem. Oleh karena itu sistem pembebanan ekonomis trafo daya dapat digunakan untuk melayani beban dan pertumbuhan beban di gardu induk tersebut. Beban puncak maksimum yang ekonomis dari suatu irafo daya adalah batas pembebanan yang memberikan biaya investasi dan biaya rugi-rugi yang paling rendah dalam memenuhi kebutuhan beban Kebijaksanaan pembebanan tersebut tergannmg pada faktor-faktor : karakteristik trafo, karakteristik beban, dan pola pengembangan gardu induk yang akan dilakukan. Dari beberapa pilihan cara pengembangan dan besarnya biaya yang dibutuhkan, dapat cara pengembangan gardu induk yang paling menguntungkan ditinjau dari segi pembebanan ekonomis, umur trafo daya dan segi pembiayaan

---

Abstrak :
Penelitian ini tentang upaya pemberdayaan komunitas perempuan yang dibahas dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah terungkapnya upaya-upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KPSW Nurhikmah sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) atau microfinance institution (MFIs). Penelitian ini dilakukan dalam waktu tujuh bulan, sepanjang 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan total 7 informan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis data dilakukan dengan open coding, axial coding, dan selective coding. Penelitian dilakukan di KPSW Nurhikmah karena KPSW Nurhikmah merupakan koperasi wanita yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Koperasi Terbaik Tahun 2015 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, serta menurut anggota koperasi, KPSW Nurhikmah telah memberdayakan mereka secara baik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pemberdayan dilakukan oleh KPSW Nurhikmah, yaitu dengan pengembangan kapasitas perempuan di lingkup personal, ekonomi, dan kepemimpinan serta dengan melakukan pemberian kredit mikro. Setelah dilakukan upaya pemberdayaan terdapat perubahan yang dirasakan oleh komunitas perempuan tersebut, yaitu perubahan pada aspek personal seperti peningkatan daya yang mereka miliki, seperti kepercayaan diri, keberanian untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan, keberanian untuk mengungkapkan hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman, kemampuan untuk mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, keberanian dan kemampuan untuk berbicara di depan publik, kemampuan untuk mengaplikasikan konsep kesetaraan gender dalam keseharian, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan memisahkan kebutuhan dan keinginan, memiliki keterampilan manajemen usaha mikro, serta peningkatan penghasilan. Jadi, dari penelitian ini terungkap bahwa terdapat upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh KPSW Nurhikmah dengan melakukan pengembangan kapasitas terhadap anggota perempuan dan dengan pemberian kredit mikro terhadap anggota perempuan, serta terdapat perubahan meningkatnya keberdayaan anggota perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, terutama untuk mata kuliah ix Universitas Indonesia intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat, dan mata kuliah dimensi sosial ekonomi bagi kesejahteraan sosial. ...... This study discusses efforts to empower women from the Social Welfare Studies. The urgency of this research is the disclosure of women empowerment efforts carried out by KPSW Nurhikmah as one of microfinance institutions (MFIs). This study uses a qualitative approach with descriptive research type, the informant selection technique in this study uses purposive sampling with a total pf 7 informants, data collection is carried out using in-depth interviews and data analysis is carried out by open coding, axial coding, and selective coding. The research was conducted at KPSW Nurhikmah because KPSW Nurhikmah is a women's cooperative that won an award as the Best Cooperative of 2015 from Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta and according to cooperative members, KPSW Nurhikmah has empowered them well. The results of this study explain that there are empowerment efforts carried out by building the capacity of women in the personal, economic, and leadership spheres as well as by providing microcredit. After the empowerment efforts were carried out, there were changes felt by the women's community, namely the increase in their strengths, such as self-confidence, the courage to express what they felt and thought, the courage to express things that made them feel uncomfortable, the ability to listen to others without judgment, courage and ability to speak in public, ability to apply the concept of gender equality in daily life, ability to manage finances by separating needs and wants, have micro business management skills, and increase income. So, from this research it is revealed that there are empowerment carried out by doing capacity building programs for women and by providing microcredit to women, and there are changes felt by the women. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies Programe, especially for the course of community intervention and community development, and socio-economic dimensions for social welfare courses.