Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan internet service provider (ISP) lokal akan menstimuli kemungkinan masuknya perusahaan asing di bisnis ini. Usaha ISP ini adalah usaha yang bergerak di bidang informasi teknologi. Sehingga sifat dan cara kerjanya mempunyai ciri dan tingkat kerumitan sendiri. Demikian juga produk turunannya yaitu pemakai akses internet dan menggunakannya sebagai sebuah jenis usaha lagi misalnya situs Yahoo, Google, Detik, Kompas Cyber Media, dan lain-lain. Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai masalah sangat penting. Termasuk bidang usaha IT seperti tersebut di atas, terutama yang menyediakan jasa e-commerce. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengenaan pajak atas usaha e-commerce di internet dan berapa besarnya pengaruh pengguna internet Indonesia terhadap nilai transaksi e-commerce global dan seberapa besar prediksi penerimaan pajak atas usaha e-commerce melalui internet."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

"Dalam rangka mensimplifikasi proses administrasi dokumen sengketa pajak, sehingga dapat mewujudkan peradilan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Pengadilan Pajak meluncurkan aplikasi e-Tax Court. Peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. E-Tax Court mereformasi proses administrasi dokumen sengketa manual menjadi elektronik. Akan tetapi, penerapan e-government di Indonesia kerap kali mengalami kendala seperti server, desain aplikasi yang kurang dapat diterima masyarakat, dan penggunaan aplikasi yang belum masif. Pasca peluncurannya, e-Tax Court juga dihadapi oleh masalah yang serupa, yaitu masih sedikitnya berkas sengketa yang masuk pasca peluncurannya. Maka dari itu, sebagai kebijakan baru diperlukan analisis dari segi kemudahan teknologi atas penerpan e-Tax Court. Teori yang dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori Technology Accpetance Model (TAM) yang digagas oleh Davis (1989). Terdapat enam konstruk dalam teori TAM, yaitu External Variables, Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, Attitude towards Using, Behavioural Intention to Use, dan Actual System Use, dengan Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use sebagai konstruk utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan e-Tax Court mampu mempercepat proses administrasi dokumen sengketa pajak. Selain itu, desain dan fitur dari aplikasi e-Tax Court tidak kompleks sehingga, aplikasi e-Tax Court mudah digunakan. Kendala penerapan pasca peluncuran e-Tax Court terjadi karena adanya keraguan dari segi formalitas hukum acara dan keabsahan alat bukti.

---

In order to simplify the tax dispute document administration process, so that justice can be realized based on the principles of fast, simple and low cost, the Indonesian Tax Court launched the e-Tax Court application. The launch of this application is part e-government implementation carried out by the government to improve services for public. E-Tax Court reforms the manual dispute document administration process to become electronic. However, the implementation of e-government in Indonesia often experiences obstacles such as servers, application designs that are less acceptable by public, and the usage of application that is not yet massive. After its launch, the e-Tax Court was also faced with a similar problem, namely that there were still very few dispute files submitted after its launch. Therefore, as a new policy, an analysis is needed in terms of technological convenience regarding the implementation of e-Tax Court. The theory used as an analytical tool in this research is the Technology Acceptance Model (TAM) theory which was initiated by Davis (1989). There are six constructs in TAM theory, namely External Variables, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude towards Using, Behavioral Intention to Use, and Actual System Use, with Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use as the main constructs. This research uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. The research results show that the use of e-Tax Court is able to speed up the tax dispute document administration process. Apart from that, the design and features of the e-Tax Court application are not complex, so the e-Tax Court application is easy to use. Obstacles in implementation after the launch of e-Tax Court occurred due to doubts regarding the formality of procedural law and the validity of document as evidence."

"Salah satu isu utama di Pengadilan Pajak merupakan tunggakan perkara. Beberapa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi backlog di Pengadilan Pajak disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti banyaknya berkas bukti fisik yang harus diperiksa dalam suatu sengketa dan proses administrasi dan persidangan yang masih kurang efektif. Untuk menangani hal tersebut, pada pertengahan tahun 2023, diluncurkan crash program e-Tax Court sebagai inisiatif untuk mempercepat proses administrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi penanganan sengketa pajak dan persidangan. Namun, satu tahun setelah diluncurkannya, tren penggunaan e-Tax Court masih belum maksimal, dimana pengajuan sengketa melalui manual masih lebih dipilih dibandingkan e-Tax Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala dalam rangka problem diagnosis atas phenomena gap tersebut dari sisi individu pengguna internal Pengadilan Pajak berdasarkan teori manajemen perubahan individu yaitu ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement). Namun sebelumnya, penelitian ini juga menganalisis terlebih dahulu persepsi pengguna dan efektivitas sistem melalui teori Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone and McLean Information System (IS) Success Model. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan kuesioner dan wawancara dengan pihak internal Pengadilan Pajak, selaku user internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis persepsi pengguna dan evaluasi atas efektivitas sistem, sistem informasi e-Tax Court telah memenuhi aspek-aspek TAM dan DSS. Namun, para penggunanya masih menghadapi beberapa kendala dalam masa transisi mereka selama menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian ini kemudian mengusulkan beberapa saran perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi Pengadilan Pajak dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan sistem informasi e-Tax Court.

---

One of the main issues in the Tax Court is the case backlog. Several factors contribute to the large number of disputes that form this backlog, including the extensive physical evidence that must be examined in a dispute and the administrative and court processes that remain inefficient. To address this issue, the e-Tax Court crash program was launched in mid-2023 as an initiative to accelerate administrative processes, aiming to improve the efficiency and effectiveness of tax dispute handling and court proceedings. However, one year after its launch, the trend of e-Tax Court usage remains suboptimal, with manual submissions still being preferred over the e-Tax Court system. The purpose of this research is to analyze the challenges contributing to this phenomenon gap through a problem diagnosis from the perspective of internal Tax Court users, using the individual change management theory, ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement). Prior to that, this study also analyzes user perceptions and system effectiveness through the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone and McLean Information System (IS) Success Model. The study employs a mixed-method approach, involving questionnaires and interviews with internal Tax Court personnel as the system's internal users. The findings indicate that based on the analysis of user perceptions and the evaluation of system effectiveness, the e-Tax Court information system meets the aspects of the TAM and IS Success Model. However, users still face several challenges during their transition to using the system. The study then proposes several recommendations for improvements based on user feedback to enhance and develop the system in the future. The contribution of this research is expected to serve as a practical reference for the Tax Court in advancing and refining the implementation of the e-Tax Court information system. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini.

---

The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal."

"ABSTRACTMetode penghitungan PPN di Indonesia menggunakan metode kredit/invoice method dengan instrumen faktur pajak sebagai bukti pungutan dan pengkreditan PPN. Karena belum tersistem dan menggunakan kertas, faktur pajak rentan untuk dipalsukan untuk mengurangi beban pajak. Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Faktur Pajak Elektronik sebagai respon penyalahgunaan faktur pajak dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP dan fiskus. Setelah diimplementasikan lebih kurang empat tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Faktur Pajak Elektronik belum efektif karena masih ditemui faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pembaruan sistem adminstrasi pajak secara komprehensif sehingga masih memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbarui sistem secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menutup peluang kecurangan tersebut.

---

ABSTRACTThe method of calculating VAT in Indonesia using credit method invoice method with tax invoice as the evidence of levies and crediting of VAT. Because it has not been systemized and using paper, tax invoices are often misused to reduce the tax burden. In 2014, the Directorate General of Taxation issued an Electronic Tax Invoice policy in response to the misuse of tax invoices and aims to provide ease of administration for corporate taxpayes and tax authority. After being implemented for approximately four years, the Directorate General of Taxation still encounters the case of fictitious tax invoice in the e Tax Invoice system. This research uses qualitative research approach with descriptive research purposes. Data was collected by in depth interview and literature study. The results showed that, Electronic Tax Invoice policy has not been effective because it is still encountered fictitious tax invoice in e Invoice system. Directorate General of Taxation. The Directorate General of Taxation does not update the tax administration system comprehensively, so it still provides an opportunity to commit fraud. The Directorate General of Tax should update the system comprehensively and integrall,y so as to close the opportunity for such fraud."

"Penerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

Final Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund."