Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan yang terjadi secara dramatis di tubuh Badan Kepegawaian Negara mengharuskan adanya pembelajaran organisasi, apabila ingin tetap hidup dan berkembang, serta mempunyai arti dalam melaksanakan administrasi negara di bidang kepegawaian. Learning Organizationmerupakan Iangkah yang stratejik untuk menciptakan organization renewal dan competitive readiness. Namun hal itu tidak dapat terjadi secara serta merta tanpa adanya strong leadership. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul gambaran atau persepsi pegawai terhadap pembelajaran dan kompetensi kepemimpinan yang diperlukan sebagai strategi dalam melakukan perubahan dan pengembangan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan mengambil studi kasus di Badan Kepegawaian Negara yang merupakan Lembaga pemerintah Non Departemen yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Administrasi Negara di Bidang Kepegawaian. Sampel diambil secara strata (proportionate stratified purposive sampling) sebanyak336 orang dan keseluruhan pegawai yang berjumlah 4.236 orang.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ¡ni adalah Learning Organization Profile untuk mengukur variabel tingkat penerapan pembelajaran, dan penerapan Developmental Leadership Principies untuk mengukur kompetensi kepemimpinan. Pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan skala Model Likert. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pegawai di BKN menyatakan pembelajaran sudah diterapkan pada hampir sebagian besar organisasi. Selain itu, pegawai juga menyatakan bahwa prinsip-pninsip DevelopmentalLeadership belum secara optimal didemonstrasikan oleh para pemimpin dalam menciptakan organisai pembelajar. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah, bahwa para pemimpin di Badan Kepegawaian Negara harus memahami peran mereka dalam mengarahkan organisasi ke arah pembelajaran melalui penguasaan prinsip-prinsip kepemimpinan. Selain ¡tu, pemimpin dan para pegawai harus dapat memahami pentingnya melakukan perubahan secara kuantum serta perlu melakukan learning campaign untuk meyakinkan bahwa organisasi yang terus belajar adalah sangat positif, balk untuk organisasi maupun pegawai."

"ABSTRAKPembangunan sektor kesehatan sangat dipengamhi oleh faktor sumber dayamanusianya, sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yangberkualitas. Puskwmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dituntutmempunyai sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, pcningkatan kualitastidak lepas dari peran Kepala Puskesmas. Kcpala Puskesmas harus memenuhi standarkompctensi dasar yang ditetapkan pemeximah. Tujuan penelilian ini adalah inginmengetahui hubungan karakteristik Kepala Puskesmas dengan kompctensi dasamyayang berstancQarkan keputusan Kepala BKN nomor 46.A tahun 2003 di lingkunganDinas Keschatah Kabupaten cirebon tahun 2007.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangancross-seclional. Data dikumpulkan dari seluruh Kepala Puskesmas sebanyak 53 orang,dengan cara wawancara menggunakan kuesioner swuai standar BKN. Penelitiandilakukan pada bulan Juni 2007 dengan menggunakan analisis univariat, bivariat danmuitivariat.Dari data yang dikumpulkan dipcroleh Kepala Puskesmas yang scsuai standarjabatan struktuml sebesar 20,8 %, kepemimpinan yang sesuai standar scbesar 45,3 %,fleksibilitas yang scsuai standar sebesar 30,2 %. Karakteristik Kepala Puskesmas yangberhubungan sccara signifikan dengan variabcl dcpcnden adalah : masa kelja denganpendelegasian wewenang, pengambilan kcputusan stmtegis, pengendalian diri,perbajkan terus menerus dan kamus kompetensi jabatan; umur dengan pembclajaran bcrkclanjutan, pengcndalian diri dan pcrbaikan terus mencrus; pcndidikan dcngankompetensi jabatan berorientasi pada pelayanan, pcngendalian diri; diklatpim IVdengan kompetensi jabatan keahlian telmikal/profcsional/manajerial, pengambilankeputusan strategis; tanggungan keluarga dengan kompelensi jabatan struktural daninisiatiti tempat lahir dengan kreatititas dan motivasi; status kawin denganpembelajran berkelanjutan.Untuk meningkatkan kompetensi dasar Kepala Puskesmas perlu pcmbinaanlebih intensif mengenai pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan standar dalamkeputusan Kepala BKN nomor 46.A tahun 2003. Bagi Dinas Kesehatan yangmempunyai kewajiban membina kepala puskesmas maka harus selalu membina danmengevaluasi kinenja kcpala puskesmas.

---

ABSTRACTHealth sector development is very influenced by its human resources factor.A person who is needed in this sector is workers with a good quality. Public HealthCenter (Puskesmas) as point of spear of health service is prosecuted to have workerswith good quality and the quality improvement depends on role of head Puskesmas.Head of Pusltesmas have to fulfill basic competency standard established bygovemment. Objective of this study is to know relationship between characteristic ofheads Puskesmas with its basic competency based on decision from Head of BKNNo. 46 A year 2003 in Health Agency Cirebon District City year 2007.This study is quantitative study that uses crow-sectional design study. Data iscollected from all of Heads Puskesmas numbered 53 people with interview usingquestioner adapted with BKN standard. This study held on June 2007 with usingunivariate, bivariate and multivariate analysis.Result of this study refer that Head of Puskcsmas that appropriate withstructural position standard is 20.8 %, appropriate leadership is 45.3 %, flexibilitythat appropriate with standard is 30.2 %. Characteristic of Head Puskesmas hascorrelation significantly with these dependent variable, that is: work period withdelegation of authority. taking strategic decision, self control, sustainability improvement and dictionary of position competency; age with sustainability oflcaming, self control and sustainability improvement, education with positioncompetency orientation toward service, self control, education and training programfor leader (diklatpim) IV with position competency on technicallprofessional/managerial skills, taking strategic decision, family burden with stmctural positioncompetency and initiative, place of binh with creativity and motivation, marriedstatus with sustainability study.The effort to increase basic competency of lleads Puskesmas is withfounding more intensively about knowledge and behavior that appropriate withstandard on Decision of Head BKN No. 46 A year 2003. Health Office that h.sobligation to build Head ol' Puskesmas must always build and evaluatingprofessionalism of Head of' Puskesmas.

---

"

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai Iainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitianini yang dimaksud adalah PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Salah satu faktor penting yang dapat mendorong peran PNS tersebut dalam instansi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja agar berfungsi pendorong bagi kinerja pegawai, perlu dilakukan dengan cara penilaian yang baik (tepat) dan didukung oleh fasilitas data prestasi yang memadai sosialisasi untuk penilai maupun yang dinilai dan pemanfaatannya secara luas untuk pengembangan dan pembinaan pegawai. Dalam praktek penilalan kinerja PNS masih banyak terdapat kekurangan, sehingga belum berfungsi sebagai pendorong kinerja. Demikian pula yang terjadi di BKN Pusat. Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah persepsi pegawai terhadap penilaian kinerja di BKN Pusat dengan pendekatan atau metode deskriptif kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai BKN Pusat (pejabat penilai dan pegawai yang dinilai) yang diperoleh dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan (penilaian kinerja) PNS di BKN Pusat ternyata menunjukkan/menggambarkan kekurangan/kelemahan dalam cara penilaian, sosialisasi tersediannya fasilitas data prestasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pekerjaan untuk kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai secara luas. Sehubungan dengan adanya kekurangan/kelemahan tersebut, dalam tesis ini menyarankan pemecahan masalahnya berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Pemecahan masalahnya pada garis besarnya yaitu merubah pendekatan penilalan menjadi lebih berorientasi pada hasil kerja, metode penilaiannya Kombinasi dan Sekala Grafis dengan Insiden Kritis, formatnya dirubah/disempurnakan, disusun standard pekerjaan tiap tugas/jabatan, dilakukan sosialisasi, diberlakukan buku laporan prestasi kerja, Biro Kepegawaian agar lebih berperan dalam manajemen hal-hal yang terkait dengan penilaian pekerjaan serta diusahakan perbaikan/penggantian Peraturan Penierintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil."

"Tesis ini akan menguraikan mengenai eksistensi dan kedudukan Badan Kepegawaian Negara dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara, serta kedudukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara memiliki kedudukan yang jelas, penting, dan strategis dalam pembinaan manajemen kepegawaian negara. Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepegawaian. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara memenuhi kualifikasi sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan yang jelas, sehingga terhadap pelanggaran atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat dijatuhi sanksi administrasi.

---

This thesis will describe the existence and status of National Civil Service Agency in the development of the civil service management, as well as the status of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency in the Indonesia legal system. This research is a normative legal research, by using library research and field research. The results showed that the National Civil Service Agency has a clear position, important, and strategic in fostering civil service management. The National Civil Service Agency has a regulatory function in the form of the Regulation of the Head of National Civil Service Agency, which contains the norms, standards, procedures, and criteria in the field of civil service. The Regulation of the Head of National Civil Service Agency qualifies as a legislation and have a clear position, so that the infringement of norms, standards, procedures, and criteria that determined in the Regulation of the Head of National Civil Service Agency may be imposed to administrative sanctions."

"ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat responden tentang: 1.pencapaian sasaran program dan pengembangan SDM BKN tahun 2001. 2. Kesesuaian jumlahpegawai dengan kebutuhan organisasi, job description dan hirarki (perintah serta tanggungjawab).3. Keberadaan perangkat komputer dan fungsinya dalam manajemen kepegawaian. 4. Keberadaanperalatan teknologi dan manfaatnya dalam manajemen kepegawaian. 5. Pelaksanaan tugas diBKN, baik rutin maupun di luar tugas rutin 6. Penerapan konsep learning organization di BKNdan karakteristiknya. 7. Korelasi antara butir angka (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) tersebut di atas. Tujuan Penelitian adalah mengetahui pendapat responden tentang: 1. Pencapaian sasaran programdan pengembangan SDM BKN. 2. Kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan organisasi, jobdescription dan hirarki (perintah serta tanggung jawab). 3. Keberadaan perangkat komputer danfungsinya dalam manajemen kepegawaian. 4. Keberadaan peralatan teknoiogi dan manfaatnyadalam manajemen kepegawaian. 5. Pelaksanaan tugas rutin dan di luar tugas rutin. 6. Penerapankonsep learning organization dan karakteristiknya di BKN Pusat dan Kantor Regionalnya. 7.Hasilanalisis tabulasi silang /cross tab dan korelasi elemen yang berkaitan. Data dikunipulkan dengan riset kepustakaan kuesioner, observasi, dan wawancara. Denganmenggunakan distribusi frekuensi dan tabel silang, serta hubungan kausalitas antar elemendengan menggunakan korelasi Range Spearman?s, data tersebut dianalisis secara deskriptifkualitatif. Secara garis besar hasil penelitian menunjukkan 6 hal: 1. Keberhasilan sasaran programBKN tahun 2001 dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sasaran program pengembangan SUM EKN,uraian tugas/job description dan kerja sama kelompok/team work. Demikian pula keberhasilansasaran program pengembangan SDM di BKN dipengaruhi oleh uraian tugas/job description,hirarki perintah dan kerja sama kelompok/team work. Agar sasaran program BKN dan sasaranprogram pengembangan SDM di BKN semakin tercapai, maka uraian tugas/job description perludisempurnakan serta mempertahankan balikan meningkatkan kerja sama kelompok/team workyang telah berjalan dengan baik. 2. Di BKN terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pegawai dengankebutuhan organisasi, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya analisis kebutuhan (needanalysis) dan perencanaan yang matang (man power planning) dalam menentukan berapa jumlah(kualifikasi) pegawai yang benar-benar diperlukan. 3. Uraian tugas/job description di unit kerjaresponden ternyata tidak lengkap, tetapi pelaksanaan uraian tugas/job description tersebut telahdijalankan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh kerja sama kelompok/team work yangsering dilakukan dan hirarki perintah yang telah sesuai. 4. Pendapat responden terhadap hirarkiperintah maupun hirarki tanggung jawab, meskipun persentase tertinggi adalah telahsesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing pejabat 8104, tetapi persentasenya masih dibawah 50 persen. Untuk meningkatkannya perlu dirumuskan kembali hirarki perintah dantanggung jawab tersebut dalam arti wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak menumpuk dilevel pejabat tingkat atas tetapi harus dimulai dengan pemberian/pendelegasian wewenang dantanggung jawab yang semakin besar kepada pejabat yang lebih rendah tingkatannya agarorganisasi BKN semakin adaptif dan fleksibel. 5. Di BKN tidak sepenuhnya tersedia peralatandengan mengggunakan teknologi misalnya komputer, telepon, faximile, dan kendaraan dinas,meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa pekerjaannya dikerjakan dengan peralatanteknologi, dan di lain pihak peralatan teknologi tersebut sangat membantu dalam penyelesaiantugas. Untuk menunjang kondisi tersebut maka pemenuhan kebutuhan peralatan teknologi perludìtingkatkan. 6. Sebagian besar responden menyetujui di 8104 perlu penerapan konsep organisasipembelajaran (learning organization), yaitu organísasi yang didasarkan pada kemampuan dankompetensi SDM sehingga mampu menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Untukmewujudkannya: a. Diperlukan iklim yang dapat mendorong dan mempercepatindividu/organisasi belajar terutama dalam membangun budaya belajar di kalangan individu dariproses pemberdayaan SDM yang mendukung terciptanya kreativitas, inovasi dan knowledgecreation, b. Menanamkan jiwa entrepreneurship. c. Membangun budaya kerja dalam kelompok(team work). d. Komitmen pimpinan terhadap penciptaan organisasi pembelajaran merupakanunsur yang sangat penting. Dari hasil penelitian ada dua hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan saran kebijakan:1. Agar pencapaian sasaran strategi BKN termasuk pengembangan SDM nya baik jangka pendek(1 tahun) maupun jangka panjang (5 tahun), berpedoman pada visi, misi, dan strategi 8104 yangtelah ditetapkan. Untuk itu visi, misi maupun strategi tersebut perlu segera disosialisasikan kepadaseluruh pegawai BKN, serta melaksanakannya. Agar baik vlsi, misi, dan strategi tersebut berhasilsesuai yang diharapkan, maka diperlukan dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai BKN,termasuk stake holders-nya. 2. Mengingat perubahan lingkungan strategis yang cepat danmenuntut penyesuaìan kompetensi pegawai yang cepat pula, maka diperlukan pengembanganorganisasi pernbelajaran (learning organization). Setiap pegawai BKN perlu terus belajar denganmengikuti Diklat pegawai, pendidikan formal, atau dengan inhouse training. Belajar di tempatkerja dengan bimbingan pimpinan atau teman sekerja, hal tersebut sangat efektif dalammendorong peningkatan kemampuan pegawai dan kinerja organisasi BKN. Guna menanamkanjiwa entrepreneurship, maka tindakan yang perlu ditempuh antara lain dengan mendirikan?incubator business center?."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"ABSTRAKBerdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah. BKN telah menerapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah dengan harapan membuat BKN memiliki database PNS yang akurat dan muktahir serta dapat mengurangi perbedaan data kepegawaian antara Instansi Pemerintah dengan BKN, namun setiap Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kepegawaian yang arsitektur sistemnya berbeda dengan SAPK. Adanya pengelolaan data kepegawaian yang masih parsial menyebabkan standarisasi dan integrasi data pegawai ASN menjadi sulit terwujud dan membuat pemanfaatan data pegawai ASN menjadi terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibutuhkan keseragaman format dan metode akses data kepegawaian sehingga data ASN antar Instansi Pemerintah menjadi standar dan terintegrasi serta proses pertukaran dan penggunaan data antar instansi menjadi lebih mudah, walaupun masing-masing instansi memiliki struktur platform, teknologi, dan produk database yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kamus data. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan sebuah model kamus data kepegawaian khususnya PNS yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Kamus data ini dibangun berdasarkan data flow diagram, dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap aturan-aturan kepegawaian dan dokumen-dokumen internal organisasi yang terkait dengan proses kepegawaian dan sistem informasi ASN maupun wawancara. Penelitian ini menghasilkan kamus data kepegawaian ASN yang terdiri dari 176 struktur data kepegawaian dan 832 elemen data kepegawaian.

---

ABSTRACT

Based on Law No. 5 of 2014 about Nation Government Officers (ASN), National Civil Service Agency (BKN) has the authority to develop and implement the ASN management nationally, where one of its functions is to manage and store the ASN information that has been updated by Government Agencies. BKN has implemented a national civil service information system (SAPK), which is integrated in all Government Agencies in hopes of making accurate PNS database and reducing the differences of personnel data between Government Agencies with BKN. In addition to that system, some of Government Agency has developed their own personnel information system. That system is different from the SAPK system architecture. The presence of partial personnel data management cause the ASN data integration and standardization becomes difficult and the use of ASN data is limited. It is necessary to uniform the format and the access method of personnel data so that the ASN data between Government Agencies become standardized and integrated as well as the exchange and use of data between institutions become easier, although each agency has a different structural platform, technology, and database. This can be done through the development of the data dictionary. This study aims to define a model of government officer?s data dictionary in particular that can support the implementation of the ASN management. The data dictionary is built based on the data flow diagram, in which the data collection is done with the study documentation of government officer?s regulations and internal documents related to organizational processes and ASN information systems as well as interviews. This research resulted ASN data dictionary consisting of 176 data structures and 832 data elements."

"Penelitian ini mengkaji tentang kapasitas perubahan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dalam mendukung praktik terbaik penerapan sistem merit di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi kapasitas perubahan organisasi dari Teori Organizational Change Capacity (OCC) oleh Klarner at al. (2007, 2008) dan Judge & Douglas (2009) yang terdiri dari konteks organisasi, proses perubahan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan campuran melalui sensus, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sensus dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dengan melibatkan 112 responden yang merupakan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, sementara itu wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan 12 informan. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kapasitas perubahan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah tinggi, hasil uji statistik tersebut juga didukung oleh analisis kualitatif berdasarkan temuan di lapangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tidak hanya mampu untuk mengikuti tuntutan reformasi birokrasi dalam bidang kebijakan dan manajemen kepegawaian secara khusus penerapan sistem merit, namun lebih dari itu memiliki berbagai inisiatif untuk menjadikan penerapan sistem ini sebagai keunggulan kompetitif bagi organisasi.

---

This study examines the organizational change capacity of Regional Civil Service Agency to support the best practice of merit system implementation in the West Java Provincial Government. This study uses three dimensions of organizational change capacity from Organizational Change Capacity (OCC) Theory by Klarner at al. (2007, 2008) and Judge & Douglas (2009) which consist of organizational context, change process, and learning. This research uses a quantitative approach with mixed methods data collection through census, in-depth interviews, and library research. The census was held directly through the distribution of questionnaires by involving 112 respondents who were employees of the Regional Civil Service Agency of West Java Province, while in-depth interviews were carried out involving 12 informants. Quantitative analysis shows that the level of organizational change capacity of the Regional Civil Service Agency of West Java Province is high, the results of the statistical test are also supported by qualitative analysis based on research findings. Therefore, it can be said that the Regional Civil Service Agency of West Java Province is not only able to follow the demands of bureaucratic reform in the fields of human resource policy and management, specifically merit system implementation, but more than that, it has various initiatives to make the implementation of this system a competitive advantage for the organization."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

---

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."