Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Posisi sebagai tenaga keija baru di lingkungan kerja baru serta budaya yang berbeda dari daerah asal, menuntut pekeija perempuan yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Batamindo untuk berusaha lebih keras dalam menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri merupakan salah satu hal yang tidak jarang memicu munculnya stres (stressor) bagi mereka. Untuk menangani stres itu diperlukan usaha para pekeija perempuan untuk mengatasi stres. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi stres disebut coping. Tujuan penelitian ini untuk menemukan stressor dan coping pada pekeija perempuan yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Batamindo. Keinginan tersebut membuat peneliti ingin membuat dan menyusunnya menjadi lebih sistematis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 1) Lembar data kontrol 2) Skala Stressor 3) Skala coping. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah incidental sampling. Alat ukur ini diujicobakan pada 30 subyek pekeija perempuan yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Batamindo. Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah pekeija perempuan yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Batamindo sebanyak 176 orang. Analisa data dilakukan dengan membandingkan mean untuk kemudian didapatkan peringkat dari stressor dan coping. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa stressor yang berasal dari keluarga menjadi peringkat tertinggi, diikuti stressor yang berasal dari komunitas dan masyarakat dan terakhir adalah stressor yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya ditemukan kondisi stressor yang berhubungan dengan keamanan, fasilitas dan kebutuhan dasar merupakan stressor yang terbanyak dirasakan oleh subyek penelitian. Melihat banyaknya stressor yang berhubungan dengan keamanan disarankan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor keamanan. Bagi perusahaan jasa tenaga keija hendaknya memberikan informasi yang cukup jelas tentang lingkungan keija baru yang akan dituju sehingga tidak terdapat perbedaan antara harapan mereka sebelum bekeija dengan kondisi yang akan dihadapi. Untuk para pekeija perempuan yang bertempat tinggal di Kawasan Industri Batamindo disarankan untuk meningkatkan komunikasi antar teman satu rumah atau satu lingkungan. Bagi pemerintah hendaknya meningkatkan faktor keamanan bagi para warga pengguna jasa umum (TRANSKIB).

Abstrak :
Skripsi ini membahas partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja pada perusahaan kosmetik PT XYZ guna mengetahui alasan-alasan pekerja perempuan di Indonesia berpartisipasi dalam serikat pekerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga, serikat pekerja, budaya masyarakat, pekerjaan, dan feminisme menjadi pertimbangan bagi pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Terdapat faktor budaya masyarakat yang menjadi pertimbangan partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja di Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Kirton (2005) di Inggris yang menyatakan hanya empat faktor lainnya yang menjadi pertimbangan pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Penelitian ini menyarankan bahwa serikat pekerja harus membuat kebijakan-kebijakan khusus bagi pekerja perempuan dan dilaksanakannya sosialisasi akan keberadaan serikat pekerja dengan dukungan manajemen untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja. ...... The focus of this study is about female workers‟ participation in union of cosmetic company PT. XYZ with the purpose of knowing the reasons why female workers in Indonesia join and participate in union and how the union‟s committee enhance participation of female workers. This is qualitative research where data was collected through in-depth interviews. This findings show that family, trade union, occupation, feminist, and society culture influence participation of female worker in union. There is factor of society culture also influence participation of female worker in union in Indonesia, it different with prior research from Kirton (2005) in UK that show only four factors influence participation of female worker in union there. This research suggests that union must develop the special policies for female workers and make a socialization with support from management to encourage female workers‟ participation in union.

Abstrak :
Tulisan ini berangkat dari teori mengenai fenomena de-feminisasi yaitu menurunnya proporsi pekerja perempuan terhadap total pekerja secara keseluruhan yang terjadi di negara berkembang terutama pada sektor manufaktur karena adanya peningkatan kinerja ekspor. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena de-feminisasi yang terjadi dalam rangka keterlibatan dalam kerangka Global Production Network GPN yang terjadi di industri pakaian jadi Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode regresi data panel serta analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari Survei Industri Besar Sedang tahun 2001-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil dalam tulisan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kerangka GPN memiliki hubungan yang berlawanan arah terhadap fenomena de-feminisasi pada Industri pakaian jadi Indonesia. ......This study is based on the theory of de feminization that is the decreasing female share of total employment that occurred in developing countries, particularly in manufacturing sector due to increasing exports. This study aims to analyze the de feminization phenomenon in terms of its involvement in Global Production Network GPN framework that occurs in Indonesias apparel industry. This study uses panel data regression and descriptive analysis approach on Industri Besar Sedang survey data from Badan Pusat Statistik Indonesia. The result shows that the involvement in GPN framework has an inverse direction on de feminization in Indonesias apparel industry.

Abstrak :
[ABSTRAK
Jumlah perempuan yang masuk dalam angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dari pembuat kebijakan dan manajemen perusahaan mengenai kebutuhan pekerja perempuan, diantaranya kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif bagi mereka yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan. Namun hasil penelitian menunjukkan rendahnya tingkat pemberian ASI Eksklusif di Indonesia di tahun 2010. Bekerja dan kurangnya dukungan dan fasilitas di tempat kerja menjadi salah satu alasan kesulitan memberikan ASI Eksklusif bagi pekerja perempuan. Padahal di sisi lain, pemerintah melalui PP No. 33 Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada pekerja perempuan untuk memberikan/memerah ASI. Studi ini merupakan studi kuantitatif dan kualitatif. Studi kuantitatif bertujuan untuk memberikan data secara deskriptif mengenai pengetahuan, sikap, dan dukungan organisasi bagi pekerja perempuan. Studi kualitatif bertujuan untuk mengetahui sikap dan tantangan pekerja perempuan dan dukungan organsiasi terhadap pemberian ASI eksklusif pada pekerja perempuan. Pelaksanaan studi ini dilakukan pada pekerja perempuan di Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Depok yang memiliki anak berusia 6 bulan-5 tahun. Studi ini dilakukan dengan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari tulisan ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan baik di tingkat organisasi/perusahaan sebagai berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberian ASI eksklusif di kalangan perempuan pekerja sehingga mereka dapat terus berkembang di ruang publik tanpa meninggalkan peran penting mereka dalam mencerdaskan bangsa melalui pemberian ASI eksklusif.

---

ABSTRACT
The number of women who entered the workforce in Indonesia continues to increase from year to year, both in the formal and informal sectors. This of course requires the attention of policy makers and corporate management about the needs of women workers, including the opportunity to provide exclusive breastfeeding for those who have a 0-6 month old baby. However, the results showed low levels of exclusive breastfeeding in Indonesia in 2010. Work load and lack of support and facilities in the workplace is one difficult reason to do exclusive breastfeeding for women workers. Yet on the other hand, the government through PP No. 33 Year 2012 has mandated the employer to provide the facilities and provide opportunities for women workers to provide or express the milk. This is a mixed method study. Quantitative study aimed to provide descriptive data on knowledge, attitudes, and organizational support for women workers. Qualitative study aimed to determine the attitudes and challenges of women workers and Organizational support to exclusive breastfeeding women workers Implementation of the study conducted on women wokers in the University of Indonesia administration office, Depok who have children aged 6 months-5 years. This study was conducted using a survey by distributing questionnaires and followed by conducting in-depth interviews. Results of this article can be the basis of policy recommendations both at the level of the organization or company Thus this paper can contribute to creating an environment that supports exclusive breastfeeding among women workers so that they can continue to thrive in a public space without leaving their important role in the nation through exclusive breastfeeding, The number of women who entered the workforce in Indonesia continues to increase from year to year, both in the formal and informal sectors. This of course requires the attention of policy makers and corporate management about the needs of women workers, including the opportunity to provide exclusive breastfeeding for those who have a 0-6 month old baby. However, the results showed low levels of exclusive breastfeeding in Indonesia in 2010. Work load and lack of support and facilities in the workplace is one difficult reason to do exclusive breastfeeding for women workers. Yet on the other hand, the government through PP No. 33 Year 2012 has mandated the employer to provide the facilities and provide opportunities for women workers to provide or express the milk. This is a mixed method study. Quantitative study aimed to provide descriptive data on knowledge, attitudes, and organizational support for women workers. Qualitative study aimed to determine the attitudes and challenges of women workers and Organizational support to exclusive breastfeeding women workers Implementation of the study conducted on women wokers in the University of Indonesia administration office, Depok who have children aged 6 months-5 years. This study was conducted using a survey by distributing questionnaires and followed by conducting in-depth interviews. Results of this article can be the basis of policy recommendations both at the level of the organization or company Thus this paper can contribute to creating an environment that supports exclusive breastfeeding among women workers so that they can continue to thrive in a public space without leaving their important role in the nation through exclusive breastfeeding]

Abstrak :
Latar belakang: Ibu menyusui yang kembali bekerja biasanya akan menghadapi dilema untuk terus menyusui bayinya karena pemikiran tidak adanya fasilitas di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang berperan terhadap penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja di wilayah kegiatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif pada tahun 2016 berupa studi kasus di tiga perusahaan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Indonesia dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan tempat dan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data pendapat dan pengalaman perempuan pekerja tentang penggunaan Ruang ASI di tempat kerja dilaksanakan dengan tiga kelompok focus group discussion yang terdiri dari 5-6 orang. Pengumpulan data tentang pelaksanaan program Ruang ASI di perusahaan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 6 informan wakil manajemen Perusahaan. Data tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ASI di tempat kerja dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 10 informan pemerintah daerah. Hasil: Pemerintah telah memiliki peraturan tentang ASIE dan kewajiban perusahaan untuk menyediakan Ruang ASI di tempat kerja dari sisi kesehatan maupun ketenagakerjaan. Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemda masih minimal, pendekatan yang dilakukan hanya berupa himbauan dan belum ada law enforcement. Penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja di ketiga perusahaan masih beragam. Belum semua manajemen perusahaan memberikan dukungan yang memadai untuk program ini. Dokter di perusahaan yang diteliti masih belum dilibatkan dalam pembuatan kebijakan kesehatan di perusahaan. Stakeholder (manajemen, buyer dan non-government organizations) menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program ini. Belum semua pekerja perempuan menggunakan Ruang ASI di tempat kerjanya, hal ini terutama dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang manajemen laktasi dan dukungan dari perusahaan. Kesimpulan: Penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan oleh tempat kerja dengan faktor pendorong yang dominan berasal dari stakeholder. ...... Background: Breastfeeding mothers who return to work usually will face a dilemma to continue breastfeeding because of the lack of breastfeeding facilities in the workplace. The aim of this study is to determine the factors that contribute to the implementation of breastfeeding room program at the workplace at the region Healthy and Productive Women Worker Movement (HPW2M) in Indonesia. Methods: This study is qualitative case study with phenomenological approach in three companies in Subang and Sumedang district conducted on January 2016. The places and informants of this study were selected using purposive sampling. The data of women worker perceptions and experiences using the breastfeeding room in the workplace are taken by using three focus group discussion consist of 5-6 women workers per group. The data of the implementation breastfeeding room program in the workplace is taken by using depth interview to six informants from workplace management. The data of coaching and oversight of this program are taken by using depth interview to 10 informants from local government. Result: The government has some regulations of breastfeeding and the company responsibility to provide breastfeeding room in the workplace from both health and menpower sides. The function of coaching and oversight by the local government are still minimal, the approaching through appeals with no law enforcement. The implementation of breastfeeding room program in three companies are varied. Not all the manajements provide adequate support for this program. The doctors in the studied companies are not involved yet in making health policies in the companies. The stakeholders (management, buyer and non-government organizations) become the main thrust for companies to implement this program. Not all women worker use breastfeeding room in the workplace due to lack of management lactation knowledge and company supports. Conclusion: The implementation of breastfeeding room program in the workplace is mostly affected by facilities provided by the companies with the main thrust factors come from the stakeholders.

Abstrak :
Anemia merupakan kelainan penurunan masa eritrosit. Indonesia termasuk dalam satu negara dengan prevalensi anemia wanita usia subur masuk ke dalam 10 besar tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2019 yaitu sebesar 31,2%. Kaum perempuan saat ini berperan ganda, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan di sektor publik yakni bekerja di luar rumah. Pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit umumnya mengalami masalah kesehatan yang sama seperti AKI, gizi buruk, layanan persalinan dan pemeriksaan kehamilan, resiko penyakit khusus seperti anemia dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan anemia pada pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau dan perusahaan Z Papua pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional melibatkan 105 responden pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau, dan perusahaan Z Papua. Data sekunder diperoleh dari penelitian PKGK FKM UI mengenai Pengembangan dan Implementasi Sistem Surveilans Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit, kemudian data diolah menjadi analisis data univariat, bivariat dengan uji Chi Square, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan dari 105 responden sebesar 45,7% pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit mengalami anemia. Hasil uji chi square terdapat hubungan yang signifikan antara anemia pada pekerja perempuan dengan asupan vitamin C (pvalue = 0.035; OR = 2,599) dan asupan zat besi (pvalue = 0.038; OR = 4,432). Hasil uji regresi logistik menunjukkan hasil asupan zat besi (OR= 13,591; 95%CI= 1,571 – 117,565). Kesimpulan penelitian ini yaitu pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit berisiko 13,5 kali mengalami anemia jika asupan zat besi <100% AKG. Perlu adanya edukasi dan program khusus untuk pemberian suplementasi Fe atau tablet tambah darah (TTD) pada pekerja di perusahaan perkebunan sawit. ......Anemia is a disorder of decreased erythrocyte mass. Indonesia is included in the top 10 highest in Southeast Asia in 2019 at 31.2%. Women currently have a dual role, as housewives and also working outside the home. Women workers in oil palm plantations generally experience the same health problems as MMR, malnutrition, delivery services and pregnancy checks, risks of special diseases such as anemia and others. The purpose of this study to determine the factors associated with anemia among female workers in oil palm plantation companies in 2022. The research method used was a cross-sectional approach involving 105 female workers in oil palm plantation companies in Central Kalimantan, Riau and Papua. Secondary data from the PKGK FKM UI research, then the data was processed into univariate, bivariate data analysis using the Chi Square test, and logistic regression tests. The results showed that 45.7% of female workers in oil palm plantation companies experienced anemia. The results of the chi square test showed a significant relationship between anemia in female workers and vitamin C intake (pvalue = 0.035; OR = 2.599) and iron intake (pvalue = 0.038; OR = 4.432). The results of the logistic regression test showed the results of iron intake (OR = 13.591; 95% CI = 1.571-117.565). The conclusion is that female workers in oil palm plantation companies have a risk of 13.5 times suffering anemia if iron intake is <100% RDA.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pemahaman sosial mengenai isu kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dengan kontribusi faktor lingkungan dan perilaku sebagai faktor pembentuk utama yang dibahas melalui disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesetaraan gender di sektor ketenagakerjaan ditandai dengan mulai meningkatnya angka pekerja perempuan formal yang semestinya dibarengi dengan pemahaman terhadap kesetaraan gender, terutama di tempat kerja. Hal tersebut ditujukan agar para pekerja perempuan dapat peka terhadap isu terkait sehingga dapat turut mengimplikasikan perilaku setara gender dan membantu penanganan kasus ketidaksetaraan gender, terutama yang terjadi di tempat kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemahaman sosial tentang kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dan memberikan gambaran kontribusi faktor lingkungan dan perilaku dalam membentuk pemahaman sosial tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mengambil data melalui wawancara mendalam bersama para pekerja perempuan formal. Kesetaraan gender yang dimaksud dilihat berdasarkan indikator kesetaraan gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Adapun pemahaman sosial ditinjau dari teori kognitif sosial oleh Albert Bandura berdasarkan lima kemampuan kognitif dasar manusia, antara lain kemampuan simbolisasi (symbolizing capability), kemampuan pembelajaran melalui pengalaman tidak langsung (vicarious capability), kemampuan berpikir ke depan (forethought capability), kemampuan pengaturan diri (self-regulatory capability), dan kemampuan refleksi diri (self-reflective capability). Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar kognitif yang paling utama dimiliki seorang individu dalam memahami kesetaraan gender adalam kemampuan simbolisasi (symbolizing capability) untuk mendeskripsikan kesetaraan gender berdasarkan perisitiwa atau pengalaman yang pernah dialami. Pemahaman sosial dapat dibentuk melalui kontribusi faktor lingkungan; yaitu melalui lingkungan keluarga, tempat kerja dan sosial dan factor personal yang turut berperan dalam proses transformasi pemahaman sosial menjadi perilaku (behavior) yang berkaitan dengan kesetaraan gender, sehingga menjadi output dalam determinan proses triadic reciprocal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, terkhusus di mata kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial, serta Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. ......This study discusses the social understanding of the issue of gender equality among formal female workers with the contribution of environmental and behavioral factors as the main forming factors which are discussed through the discipline of Social Welfare Sciences. Gender equality in the employment sector is characterized by increasing formal female workers that should be accompanied by an understanding of gender equality, especially in the workplace. This is intended so that female workers can be sensitive to related issues so that they can contribute to gender-equal behavior and assist in handling cases of gender inequality, especially those that occur in the workplace. The purpose of this study is to explain the social understanding of gender equality among formal female workers and provide an overview of the contribution of environmental and behavioral in shaping this social understanding. This research is a qualitative research using a descriptive method that collects data through in-depth interviews with formal women workers. The gender equality in question is seen based on indicators of gender equality according to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, namely through aspects of access, participation, control, and benefits. As for social understanding in terms of social cognitive theory by Albert Bandura based on five basic human cognitive abilities, including symbolizing capability, vicarious capability, forethought capability, self-regulatory capability, and self-reflective capability. The results of the study indicate that the most important cognitive basic ability possessed by an individual in understanding gender equality is the symbolizing capability to describe gender equality based on events or experiences that have been experienced. Social understanding can be formed through the contribution of environmental factors; namely through the family environment, workplace and social and personal factors that play a role in the process of transforming social understanding into behavior related to gender equality, so that it becomes the output in the determinant of the triadic reciprocal. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies program, especially in the Human Behavior and Social Environment courses, as well as Human Resource Management in Human Service Organizations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada agensi perempuan pekerja sekaligus yang menjadi pengurus serikat. Ketika menjalankan kedua perannya sebagai pekerja dan pengurus serikat pekerja, perempuan dihadapkan pada dilema. Dilema yang dihadapi ialah antara keharusan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang belum terepresentasikan di dalam serikat pekerja serta sebagai pekerja yang juga dihadapkan pada kepentingan perusahaan yang menuntut loyalitas dan produktivitas pekerjanya. Studi-studi sebelumnya lebih memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi perempuan di serikat pekerja. Sementara, studi ini mencoba melihat perempuan aktivis sebagai agensi yang mengatasi dilema dalam menjalankan perannya sebagai pekerja sekaligus pengurus serikat. Argumen penelitian ini ialah tidak mudah bagi aktivis perempuan menjalankan kedua peran tersebut sekaligus disebabkan di aspek tertentu dapat menghadapi inter role konflik, sehingga aktivis perempuan merupakan agensi yang mengkombinasikan kedua peran tersebut dengan menentukan pilihan dan berusaha mencapai tujuan dari pilihan tersebut dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis perempuan mengelola sumber daya yang dimilikinya seperti dukungan keluarga, dukungan perusahaan dan serikat, dukungan pihak di luar perusahaan dan serikat, serta pengalaman berorganisasi untuk mencapai tujuan hidup yang dipilihnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This study focuses on the agency of women workers as well as those who are union administrators. When carrying out both of their roles as workers and union administrators, women are faced with a dilemma. The dilemma faced is between the necessity to fight for their rights and interests which have not been represented in trade unions as well as workers who are also faced with the interests of the company that demand the loyalty and productivity of their workers. Previous studies focused more on the problems faced by women in trade unions. Meanwhile, this study tried to see activist women as agencies that overcame a dilemma in carrying out their roles as union workers and administrators. This study argues that it is not easy for women activists to carry out both roles at the same time because in certain aspects they can face inter role conflict, so women activists are agencies that combine these two roles by making choices and trying to achieve the objectives of the choice by managing the resources they have. The results of the study show that women's activists manage heir resources such as education, family support, company and unions support, support from outside onions and companies, and life principles to achieve their chosen life goals. This study uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di dua perusahaan garmen oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara di Wilayah Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan penelitian kualitatif dan wawancara mendalam. Pelaksanaan pengawasan hak-hak pekerja perempuan di kedua perusahaan garmen yang dilakukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hambatan yang dialami oleh seksi pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas. Diperlukannya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan hak-hak pekerja perempuan dapat melalui penyempurnaan peraturan, dan pengadaan pengawas yang berkualitas dan kompeten. ...... This research is to know the supervision of the rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in the Nusantara Bonded Zone Cakung and Barriers experienced in exercising oversight rights of women workers at two garment companies by Dept. of Manpower North Jakarta in Region Nusantara Bonded Zone Cakung. The research methods used in this research is qualitative research and depth interview. Supervision rights of women workers in the garment enterprises conducted by Jakarta Dept. of Manpower North has not done well and the maximum. Barriers experienced by the section supervisor Dept. of Manpower North Jakarta, namely the lack of quantity and quality inspectors. The need for improvements in monitoring the implementation of labor rights of women workers can, by improving regulations, and procurement of qualified and competent supervisors.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan.