Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan. ...... The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services. This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions. In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion.

Abstrak :
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  
Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS

Abstrak :
Meningkatnya laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan maladministrasi di DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2017-2019 menyebabkan menurunya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Hal ini dikarenakan adanya dugaan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut, terjadinya pungutan liar, tidak melayani, dan penyimpangan prosedur.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perkembangan bentuk maladministrasi serta menganalisis efektivitas dari Rekomendasi Ombudsman pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif-empiris. Hasil penelitiannya adalah ditemukan perbedaan jumlah data yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dengan yang ada di DPMPTSP Kota Semarang, Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Rekomendasi, melainkan hanya Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP), dan belum bisa dibuktikannya efektivitas Rekomendasi Ombudsman pada kualitas pelayanan perizinan di Kota Semarang dikarenakan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sendiri belum pernah menerbitkan Rekomendasi maupun LAHP karena semua laporan dugaan maladministrasi perizinan selesai pada tahap klarifikasi. ......The increasing reports of public complaints about alleged maladministration at the Semarang City DPMPTSP in 2017-2019 led to a decrease in the level of public satisfaction with the quality of public services carried out by the Semarang City DPMPTSP. This is due to allegations of maladministration in the form of protracted delays, illegal levies, non-service, and procedural irregularities. This study aims to see the development of forms of maladministration and to analyze the effectiveness of the Ombudsman's Recommendations in improving the quality of public services. The research method used by the author is normative-empirical. The result of the research is that there is a difference in the amount of data received by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java with that of the Semarang City DPMPTSP, the Ombudsman does not have the authority to issue Recommendations, but only the Final Research Results Report (LAHP), and the effectiveness of the Ombudsman Recommendations on quality has not been proven. licensing services in Semarang City because the Central Java Representative Ombudsman himself has never issued a Recommendation or LAHP because all reports of alleged maladministration of permits have been completed at the clarification stage.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggap sebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap pada keputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP- 24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen- KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peran rekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapat tercapai.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the forms of maladministration in the implementation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen- KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant to Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. The regulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 of Law Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulation is deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure for the enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained in the regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition. Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation and chose not to heed Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister to postpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normative approach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment. Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expected output of the discussion is an understanding of the form of maladministration in the implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsman recommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean and efficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for all citizens.

Abstrak :
Ombudsman merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas secara umum sebagai pengawas dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini adalah tugas utama yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan segala kebutuhan dan urusan lainnya. peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi maladministrasi dan juga upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di DKI JakartaPendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, Penelitian ini berdasarkan hukum normatif, jenis penelitian ini menganalisa berdasarkan aturan tertulis, peraturan perundang-undangan, atau bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian yang akan dilakukan saya ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang artinya hal pertama yang dilakukan adalah menggambarkan mengenai permasalahan yang ada berdasarkan teori yang ada pada literatur serta data-data yang diperoleh di lapanganRespon Cepat Ombudsman atau RCO adalah sebuah cara bagi Ombudsman untuk menyelesaikan laporan dari masyarakat tekait dengan perbuatan maladministrasi yang masuk kategori harus segera diselesaikan. Dalam RCO ini proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan metode yang lebih cepat daripada proses yang regular. Sebagai contoh dalam RCO segala pemeriksaan dilapangan dilakukan dengan lebih cepat, target lamanya pemeriksaan dilakukan lebih cepat daripada biasanya, lalu untuk penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi tidak menunggu cara-cara lainnyaOmbudsman saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, Ombdusman menjelma menjadi lembaga pengawasan yang memiliki kedudukan penting dalam system pemerintahan di Indonesia, terutama dalam hal pengawasan. ......Ombudsman is an institution that has a general duty as a supervisor in public services. This service to the community is the main task that must be carried out by the government as an effort to assist the community in realizing all their needs and other affairs. the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of DKI Jakarta Province in an effort to overcome maladministration and also efforts to prevent maladministration in DKI Jakarta The approach used is normative juridical, this research is based on normative law, this type of research analyzes based on written rules, statutory regulations, or written legal materials other. The research I will be doing uses descriptive analytical specifications, which means that the first thing to do is to describe the existing problems based on existing theories in the literature and data obtained in the field. The Ombudsman Quick Response or RCO is a way for the Ombudsman to complete reports from the public. related to acts of maladministration that fall into the category must be resolved immediately. In this RCO, the dispute resolution process will be carried out with a faster method than the regular process. For example, in the RCO, all field inspections are carried out more quickly, the target length of inspection is faster than usual, then for dispute resolution to be carried out through mediation, not waiting for other methods. The current Ombudsman cannot be underestimated. important in the government system in Indonesia, especially in terms of supervision.

Abstrak :
ABSTRAK Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman pada periode tahun 2018-2019. Dalam skripsi ini, penelitian didasarkan pada laporan maladministrasi yang berhasil diselesaikan oleh Ombudsman di tahun 2018-2019, kasus yang dibahas terkait penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu kasus maladministrasi terhadap Drg. Romi Syofpa Ismael. Sebagai solusi, analisa mekanisme pengaduan dan alur penyelesaian laporan maladministrasi dijabarkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan maladministrasi ......This thesis discusses the settlement of maladministration reports by the Ombudsman in the period 2018-2019. In this thesis, the research is based on the maladministration report that was successfully completed by the Ombudsman in 2018-2019, the case discussed related to the completion of the maladministration report carried out by the Ombudsman, namely the maladministration case against Drg. Romi Syofpa Ishmael. As a solution, analysis of the complaint mechanism and the flow of maladministration report settlement is described in order to provide understanding to the public and give trust to the Ombudsman to resolve maladministration reports.

Abstrak :
ABSTRAK
Model pemetaan TASP+T sebagai pengembangan dari model pemetaan TASP digunakan dan diuji keberlakuannya untuk memetakan potensi perilaku koruptif dalam pelayanan lalu lindas di kepolisian. Alih-alih menekankan pada proses identifikasi suatu peristiwa tergolong sebagai korupsi, penelitian ini difokuskan untuk menunjukkan faktor penyebab internal dan pola-pola dari suatu peristiwa yang memenuhi unsur sebagai korupsi. Secara khusus, penelitian ini membuktikan asumsi bahwa setiap peristiwa yang melibatkan perilaku koruptif dapat dipetakan kedalam lima dimensi pemetaan TASP+T yaitu Type, Activitiy, Sector, Place, dan Time. Hasil pemetaan perilaku koruptif dalam pelayanan lalu lintas di kepolisian menunjukkan bahwa perilaku dan potensi perilaku koruptif tertinggi adalah Pungli melalui pungutan melebihi ketentuan yang dilakukan secara rutin oleh unit pelayanan SIM yang merupakan revenue earning units di lokasi pelayanan. Tingginya perilaku koruptif oleh unit-unit yang memberikan pelayanan secara rutin menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cenderung melakukan kejahatan pada wilayah-wilayah yang mereka kenal dan pahami melalui kegiatannya sehari-hari dan teridentifikasi memberikan peluang untuk melakukan kejahatan, dan pilihan untuk melakukan perbuatan menyimpang / kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang bersifat seketika, namun juga pengalaman dan perilaku sehari-hari.

---

ABSTRACT
The TASP + T mapping model as a development of the TASP mapping model was used and tested in this study to analyze corruptive events in the INP traffic police service. Instead of emphasizing to the identification process of an event to be classified as corruption, this study is focused on indicating the underlying factors and patterns of an event that meets the elements of corruption. This research finds that every corruptive events in the INP traffic police service can be mapped into five dimensions, which are Type, Activity, Sector, Place, and Time. In particular, TASP+T mapping models shows that the highest possibility of corruptive behavior in the INP traffic police service is illegal levies over the base fare that occurred routinely by the driving license service unit within the service location. Higher corruptive events occurred within the regular based service unit shows that the corrupt officers tend to committed corrupt conduct within familiar and well understand area and activities, with any incidental factors or daily experiences as the supporting element.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran atas prosedur eksekusi mati berupa dugaan maladministrasi pada prosedur eksekusi mati terhadap 4 empat orang terpidana mati kasus narkotika yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016. Eksekusi yang disebut sebagai eksekusi mati gelombang ketiga tersebut dinilai penuh dengan maladministrasi. Dugaan maladministrasi tersebut terlihat pada beberapa tindakan, seperti notifikasi pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati yang kurang dari 3X24 jam dari waktu pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 2/PNPS/1964 serta dilaksanakannya eksekusi di tengah penantian akan Keputusan Presiden terkait dengan pengajuan grasi yang diajukan oleh beberapa terpidana mati tersebut yang mana hal ini tidak diperbolehkan oleh UU No. 22 Tahun 2002. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan mengenai dugaan maladministrasi tersebut didasarkan pada penelusuran kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan berbagai narasumber. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat maladministrasi pada pelaksanaan eksekusi mati gelombang ketiga serta dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi mati untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada eksekusi mati lainnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the alleged maladministration of the third wave death penalty execution against 4 four persons convicted of drug crimes conducted on 29 July 2016. The execution is considered to be full of maladministration occurred on the procedure of death penalty execution. The alleged maladministration is seen in several actions, such as notification of execution which was notified to the death row inmates in less than 3X24 hours prior to the execution as it is regulated under the Act No. 2 PNPS 1964 and that the execution was conducted before the issuance of the Presidential Decree related to the clemency filed by some of the death row inmates which is illegal according to the Act No. 22 2002. In this normative juridical thesis, the discussion about the alleged maladministration is based on literature search and documentation as well as interviews with several. The conclusion of this study found that there is maladministration on the procedure of death penalty execution in July 2016 and public participation in monitoring the execution to prevent maladministration of the death penalty execution in the future is needed.