Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perilaku penerimaan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi terhadap aplikasi e-SPT dalam melaporkan SPT di KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan e-SPT dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM berbasis varians yaitu PLS-PM dengan sampel wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di empat KPP Pratama di wilayah Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT oleh Wajib Pajak Badan secara urut adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa, pengaruh sosial, ekspektasi usaha, dan kepekaaan seseorang terhadap teknologi informasi, dan kondisi yang memfasilitasi penggunaan aplikasi e-SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa. ......This study is conducted to describe the corporate taxpayer and individual taxpayer acceptance behavior of tax return by using e-SPT application in Jakarta Pusat Small Taxpayer Office Region. This research determines the factors that affecting the acceptance of e-SPT application and the how influencing they are. This research is examined by using PLS-PM that is SEM variance based. The research sample are the corporate taxpayer and individual taxpayer in four Small Taxpayer Office at Jakarta Pusat region. The results showed the influencing factors to use behavior of e-SPT application for the coporate taxpayer are behavioral intention that are affected by in order of greatest influence performance expectancy, social influence, effort expectancy, and personal innovativeness in information technology, and also the facilitating conditions of using e-SPT application. For individual taxpayer, the influencing factor to use behavior of e-SPT application is behavioral intention of e-SPT application that is affected by performance expectancy.

Abstrak :
Penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh struktur tarif cukai spesifik, selain besaran tarif cukai dan sistem cukai yang digunakan, dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui apakah pengaruh simplifikasi (penyederhanaan) struktur tarif lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi rokok, serta meningkatkan penerimaan negara dibandingkan pengaruh kenaikan tarif biasa. Beberapa model estimasi terhadap data unbalanced dan subbalanced panel yaitu random effect maximum likelihood estimator (MLE) dan model PCSE (panel corrected standard error) digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi struktur tarif cukai spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan penerimaan, dibandingkan pengaruh akibat kenaikan tarif biasa. Pengaruh simplifikasi struktur tarif paling besar terjadi pada jenis hasil tembakau dari pengusaha besar (Golongan I) dan produk rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Selain itu ditemukan juga bahwa kenaikan cukai tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen melainkan sebagian ditanggung produsen. ...... This thesis estimates the impact of specific excise rate structure on cigarette consumption and government revenue. In addition to that, this study compares the impact of retructuring cigarette specific excise on cigarette price, consumption and government revenue, with the impact of regularly increase on the excise rate. Several estimation models using unbalanced and subbalanced panel data, random effect MLE and PCSEs, are used to estimate the impact. The results indicate that restructuring cigarette specific excise rate has a greater impact than regular increased excise rate on raising cigarette prices, reducing consumption, and increasing government revenue. The greatest impact can be seen in cigarette produced by large companies and Sigaret Putih Mesin-type of cigarette. The result also suggests that cigarette excise taxes are under-shifted to consumers and producers bear some of the tax burden.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji dan menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada penggunaan compliment dan pengaruhnya terhadap nilai pajak yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian memiliki alasan yang kuat karena memiliki wilayah teritorial yang mencakup wilayah bandara. Tingginya mobilitas wilayah bandara akan berbanding lurus dengan penyewaan kamar hotel baik digunakan untuk menginap ataupun hanya sekedar untuk transit. Namun tingginya mobilitas wilayah bandara belum sebanding lurus dengan penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Compliment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendatangkan daya beli konsumen, tetapi dalam prakteknya compliment justru menjadi alat yang digunakan sebagau upaya wajib pajak dalam penghindaran pajak. Celah ini digunakan karena tidak diaturnya penggunaan compliment di Peraturan Daerah. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa analisis terhadap mekanisme penggunaan Compliment pada setiap transaksi di Hotel, selanjutnya pengaruhnya terhadap nilai pajak di Kota Tangerang serta urgensi dari kepastian hukum terhadap penggunaan compliment pada setiap transaksi di Hotel. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pajak guna meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hierarki perundang-undangan yang ada. ......This study examines and explores the rules related to legal certainty in the use of compliments and their impact on the tax value in Tangerang City. The city of Tangerang, where the research was conducted, has strong reasons because it has a territorial area that includes an airport area. The high mobility of the airport area is directly proportional to the rental of a hotel room whether it is used for overnight stays or just for transit. However, the high mobility of the airport area is not directly proportional to the hotel tax revenue received by the Tangerang City government. Compliment is one of the methods used by hotel entrepreneurs to generate consumer purchasing power, but in practice, compliment is actually a tool used by taxpayers in tax avoidance. This gap is used because the use of compliment is not regulated in the Regional Regulation. The problems studied in this study are in the form of an analysis of the mechanism for using Compliment in every transaction in hotels, then the effect on the tax value in Tangerang City and the urgency of legal certainty for the use of compliment in every transaction in hotels. This research was compiled using the normative legal writing method with the theoretical approach related to tax law in order to examine legal certainty based on literature studies and existing legal hierarchies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dari hubungan kinerja ESG terhadap penghindaran pajak perusahaan serta apakah direktur dengan pengalaman asing dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kinerja ESG terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur berbasis ESG dari Thomson Reuters dari negara-negara ASEAN-5 selama periode 2017 hingga 2021 dengan sampel sebanyak 351 observasi. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi data panel random-effect. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas manipulasi pajak perusahaan. Perusahaan meningkatkan kinerja ESG untuk melindungi perusahaan terhadap risiko reputasi yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak. Selain itu, kehadiran direktur dengan pengalaman asing dapat memberikan pengalaman dan budaya baru bagi perusahaan serta memainkan peran penting dalam memberikan pandangan terkait praktik ESG dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak direktur dengan pengalaman asing mempunyai kekhawatiran yang lebih besar terhadap reputasi. Selain itu, direktur dengan pengalaman asing dapat membawa pengalaman serta budaya baru ke dalam perusahaan sehingga dapat memperlemah hubungan positif kinerja ESG terhadap penghindaran pajak agar perusahaan terhindar dari ancaman reputasi dan legitimasi. ......This study aims to provide empirical evidence of the relationship of ESG performance on corporate tax avoidance and whether directors with foreign experience can strengthen or weaken the relationship between ESG performance and tax avoidance. The data utilized were Thomson Reuters ESG-based manufacturing companies from ASEAN-5 nations from 2017 to 2021, with a sample size of 351 observations. Random-effect panel data regression was employed to test the hypothesis. The findings revealed that companies with high ESG performance were more likely to participate in corporate tax avoidance. The company improves ESG performance to protect the company against reputational risks that may arise from tax avoidance practices. Furthermore, the presence of a director with foreign experience can provide a new experience and culture for the company, as well as play a vital role in giving insights about ESG practices and tax avoidance. The results of this study indicate that companies that have more directors with foreign experience have greater concerns about reputation. In addition, directors with foreign experience can bring new experiences and cultures into the company so as to weaken the positive relationship between ESG performance and tax avoidance so that the company avoids reputational and legitimacy threats.

Abstrak :
Penelitian ini memeriksa peran aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing dalam melawan praktik profit shifting bermotif pajak. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa dalam rezim aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing yang ketat, penegakan hukum dapat mengurangi praktik profit shifting bermotif pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Studi ini berfokus pada apakah peraturan terkait transfer pricing baru yang disarankan oleh OECD dapat mempengaruhi penghindaran pajak internasional di negara-negara ASEAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Proyek BEPS yang diinisiasi oleh OECD dan G20 terhadap penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam Proyek BEPS. Penelitian ini menggunakan model modified-HRA atau pendekatan Hines and Rice, untuk mengukur elastisitas perbedaan tarif pajak terhadap profitabilitas yang dilaporkan sebagai ukuran penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampelnya adalah perusahaan publik di ASEAN yang dimiliki oleh perusahaan asing. Penelitian ini kemudian membahas efek moderasi dari aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing pada penghindaran pajak internasional secara umum, dan selanjutnya di setiap kategori negara dan perusahaan. Dengan menggunakan komponen peraturan terbaru, penelitian ini menilai ulang skor keketatan aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing untuk setiap negara selama tahun pengamatan 2012-2019. Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan peraturan dan kerja sama multilateral yang disarankan oleh OECD dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional di negara-negara berkembang ASEAN, terutama oleh perusahaan subsider yang tidak terafiliasi negara low tax jurisdiction. Penelitian ini juga memeriksa peran keanggotaan Inclusive Framework dalam penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menemukan bukti lemah tentang pengaruh Inclusive Framework terhadap penghindaran pajak internasional. ......This study examined the role of transfer pricing anti-avoidance rules in countering tax-motivated profit-shifting practices. Previous research has found that in a strict transfer pricing anti-avoidance rules regime,  law enforcement can reduce tax-motivated profit-shifting activities conducted by multinational companies. This study focused on whether the new transfer pricing regulations suggested by the OECD could affect international tax avoidance in ASEAN countries. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the BEPS project initiated by the OECD and G20 on international tax avoidance by multinational companies, especially in ASEAN developing countries participating in the BEPS project. This study incorporated a modified Hines and Rice approach (HRA) fixed-effect regression model to measure the elasticity of tax rates difference to reported profitability as a measure for international tax avoidance. This study use purposive sampling techniques, where the samples are public companies in ASEAN owned by foreign companies. This study then discuss the moderating effect of transfer pricing anti-avoidance rules on international tax avoidance in general, and further in each category of countries and companies. Using the latest regulatory components in country transfer-pricing guidelines, This study re-score the transfer pricing anti-avoidance rules for each country along the observation years of 2012-2019. This study found that regulatory updates and multilateral cooperation suggested by the OECD could reduce international tax avoidance practice in ASEAN developing countries, especially by subsidiaries which are not low tax jurisdiction affiliates. This study also examined the role of Inclusive Framework membership on international tax avoidance. This study found weak evidence of the influence of Inclusive Framework toward international tax avoidance.

Abstrak :
Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian. ......Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak ekonomi dan kesehatan akibat menyebarnya kasus Covid-19. Masyarakat luas khususnya dari kelompok penyintas Covid-19 telah mendapatkan perhatian khusus dari langkah fiskal pemerintah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menguji faktor-faktor yang menentukan intensi kepatuhan dalam membayar pajak pada penyintas Covid-19 di Jabodetabek. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan determinan intensi untuk membayar pajak pada kelompok penyintas yang mengidentifikasikan diri mereka menerima fasilitas khusus dari pemerintah ketika pandemi (kelompok 1) dan mereka yang mengidentifikasikan diri tidak memperoleh fasilitas (kelompok 2). Kerangka penelitian ini menggunakan extended theory of planned behavior (ETPB). Regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sekitar 411 responden. Hasil penelitian menunjukkan prediktor kepatuhan hanya signifikan pada dimensi Tax Morale dan Tax Complexity. Namun, begitu dilakukan analisis terpisah antara kelompok 1 dan kelompok 2, tampak perbedaan determinan pada keduanya. Pada kelompok 2, prediktor yang signifikan hanya Tax Morale. Sementara itu, dimensi lain yang signifikan pada kelompok 1 mendapat penambahan berupa Tax Fairness, Tax Complexity, dan Tax Information. Penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan dalam literatur kepatuhan pajak dengan mendorong agar pemerintah mengasosiasikan penyediaan barang/layanan publik dengan perpajakan serta penekanan pada upaya meningkatkan Tax Morale. ......The Indonesian government has allocated a sizable amount of money to address the effects of the spread of Covid-19 cases on the economy and health. The government's fiscal measures have given special attention to the larger community, particularly the Covid-19 survivor group. This study has twofold. First, it examines determinants of taxpaying intentions among the Covid-19 survivors in the Greater Jakarta area. The second objective of this study is to determine whether there are any differences in intention to pay taxes between the survivors who identify as receiving specific facilities from the government during the pandemic (group 1) and those who identify themselves as nonrecipients (group 2). This research framework uses the extended theory of planned behaviour (ETPB). Ordered logistic regression was used to analyze data collected from approximately 411 respondents. The findings demonstrated that only Tax Morale and Tax Complexity were relevant for the predictor of tax-paying intention. However, it became clear that there were disparities in the determinants of the two groups when a separate test was carried out between the respondent group. Tax Morale was the sole significant predictor in the second group. Tax Fairness, Tax Complexity, and Tax Information were additional significant predictors for the first group. This study contributes to the literature by encouraging the government to link the provision of public goods and services with taxation as well as focusing on measures to promote Tax Morale.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak skema pajak presumptive dan korupsi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan peraturan pajak yang bertujuan mendorong usaha kecil untuk membayar pajak penghasilan dan mempromosikan formalisasi. Kemudian, kami juga mempelajari dampak korupsi dibandingkan pengaruh perpajakan terhadap produktivitas perusahaan. Memanfaatkan data panel dari WBES, kami menemukan bahwa skema pajak presumptive tidak secara signifikan berdampak pada produktivitas perusahaan. Kami juga membuktikan bahwa bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dibandingkan dengan kebijakan perpajakan. ......This study aims to assess the impact of presumptive tax and corruption on firm performance in Indonesia. The central government has enacted a new presumptive tax regulation targeting the SMEs. Additionally, we also assess the impact of corruption compared to the effect of taxation, on firm productivity. Taking advantage of the reliable panel data from the WBES Indonesia, we find that the presumptive tax scheme does not significantly affect firm productivity. Moreover, it is confirmed that corruption is negatively and significantly affects firm productivity. This study also affirms that corruption has a greater impact, compared to taxation, on firm productivity.

Abstrak :
Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupun internal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harus ditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa ......In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak. ......This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax.