Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stock split relatif masih sering dijumpai dalam aktivitas investasi di pasar modal, padahal tindakan ini tidak berpengaruh pada manajemen karena tidak mengubah nilai perusahaan, juga tidak berpengaruh bagi pemegang saham karena kekayaan atau proporsi saham mereka masih tetap. Dalam Iingkup fenomena ini, di pasar modal Indonesia belum dikaji Iuas secara empiris dampaknya terhadap komposisi kepemilikan pemegang saham, likuiditas dan return, secara parsial dan asosiasional. Liquidity hypothesis dan signaling hypothesis memprediksi bahwa terdapat abnormal return yang positif akibat adanya split dan perusahaan akan memperoleh kenaikan pada likuiditas sahamnya. Liquidity hypothesis juga mernprediksi bahvva proporsi saham yang dimlliki oleh investor institusi akan menurun, sedangkan menurut signaling hypothesis, proporsi kepemilikan mereka tidakiah berubah. Bukti empiris mengenai abnormal return, sebagian besar relatif mendukung kedua hipotesis tersebut. Berbeda dengan tingkat likuiditas, temuan empirisnya ber ai iasi. Sedangkan proporsi kepemilikan institusi ditemukan tidak mengalami perubahan signifikan dan yang lain menernukan menaik. Dennis dan Strickland (1998) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan ins-Rust sebelum split yang rendah akan meningkat dan karena itu, likuiditas juga meningkat. Dengan kata lain, proporsi kepemilikan institusi sebelum split berhubungan negatif dengan perubahan likuiditas akibat split Bukti empiris lain menyatakan bahwa abnormal etum akibat split, berhubungan terbalik dengan proporsi kepemilikan institusi sebelum split dan manfaat stock split lebih bernilai bagi perusahaan yang sebelum split-nya mempunyai proporsi kepemilikan institusi yang rendah (Srewczyk dan Tsetsekos (2001)). Penelitian kami mengulas mengenai: (1) dampak stock split terhadap komposisi kepemilikan pernegang saham, likuiditas dan return; (2) hubungan antara ketiga variabei tersebut dengan komposisi kepernilikan pernegang saham sebelum split sebagai variabel kondisioning; dan (3) hubungan antara perubahan likuiditas dengan perubahan komposisi kepemilikan pernegang saham sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada perusahaan yang melakukan pemecahan saham selama periode 1997-1998. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling dan metode penelitiannya adalah event study. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) sttocksplittidak berpengaruh terhadap tingkat likuidltas; perusahaan dengan kepernilikan institusi sebelum split yang rendah (tinggi), mengalami kenaikan likuiditas (tidak berubah); proporsi kepernilikan institusi sebelum split berpengaruh negatif terhadap perubahan likuiditas. (2) stock split tidak mengubah proporsi kepernilikan institusi; proporsi kepemilikan institusi sebelum split yang reirdah (tinggi), tidak berubah (menurun); perubahan proporsi kepemilikan institusi berpengaruh positif pada perubahan likuiditas. (3) terdapat abnormal return yang positif pada perusahaan pemecah saham; abnormal return positif yang signifikan hanya terdapat pada perusahaan yang mempunyal proporsi kepemilikan institusi sebelum split yang rendah; secara kausal, abnormal return split tidak dipengaruhi pith proporsi kepemilikan institusi sebelum split. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar yang positif terhadap stock split dan terdapat tambahan likuiditas bag] perusahaan yang mernecah sahamnya, tetapi reaksi positif dan tambahan likuiditas tersebut tergantung pada kondisi kepernilikan Institusi sebelum split dan pada perubahan proporsi kepemilikan institusi. Deegan tambahan analisls kondisional, secara keseluruhan tmuan ini mendukung signaling hypothesis dan liquidity hypothesis."

"Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan Perseroan Terbatas dengan cara pemilikan saham perusahaan tersebut. Pengaturan kepemilikan saham oleh koperasi, ditinjau dari Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemilikan saham oleh Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan permasalahan yang diteliti dari penulisan ini. Penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Dalam kenyataannya penyimpangan pemilikan saham oleh koperasi akan membawa dampak yang merugikan bagi koperasi itu sendiri, maka pemilikan saham hares dilakukan secara cermat sehingga membantu langkah koperasi menjadi soko perekonomian Nasional."

"Penelitian ini dilakukan pada 30 perusahaan go public yang melakukan strategi aliansi pemasaran pada tahun 2007-2010 dan melakukan pengumuman strategi aliansi pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis uji T-Statistic dan Paired Sample T-Test dengan periode pengamatan (event window) adalah 45 hari yaitu t=-22 (22 hari sebelum pengumuman aliansi pemasaran), t=0 (event date) t=22 (22 hari setelah pengumuman aliansi pemasaran). Hasil penelitian menyatakan bahwa abnormal return signifikan pada periode setelah pengumuman aliansi pemasaran yang menandakan adanya pengaruh pengumuman aliansi pemasaran terhadap kekayaan pemegang saham yang diukur berdasarkan abnormal return saham perusahaan. Berdasarkan ukuran perusahaan tidak ditemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi abormal return perusahaan terhadap pengumuman aliansi pemasaran.

---

The research on 30 go public companies who do the marketing alliance strategy in 2007-2010 and announce marketing alliance strategy. The method used is the analysis of T-Statistic test and Paired Sample T-Test with the observation period (event window) is 45 days for t = -22 (22 days before the announcement of the marketing alliance), t = 0 (event date) t = 22 (22 days after the announcement of the marketing alliance).

The study states that significant abnormal returns in the period after the announcement of the marketing alliance which indicates the influence of the marketing alliance announcement on shareholder wealth as measured by abnormal stock returns of the company. Based on the size of the company it was found that company size does not affect the company's return to the announcement abnormal marketing alliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh mekanisme corporate governance (CG), kepemilikan manajerial, dan cash holdings terhadap kesejahteraan pemegang saham. Penelitian ini menggunakan 672 observasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2007-2010. Kesejahteraan pemegang saham diukur dengan menggunakan price-to-book value. Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance yang diterbitkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Penelitian ini menggunakan data panel dengan Fixed Effect - Cross Section Weighted Method. Penelitian ini memberikan hasil bahwa indeks CG memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan pemegang saham. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan untuk variabel kepemilikan manajerial dan variabel kepemilikan kas terhadap kesejahteraan pemegang saham.

---

This research aims to give empirical evidence the influence of corporate governance, ownership managerial, and cash holding to shareholder?s wealth. This research is conducted by using samples of 672 non financial companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) during the period of 2007-2010. Shareholder?s wealth is measured by price-to-book value (PBV). We used corporate governance index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). We used panel data structure with Fixed Effect-Cross Section Weighted Method regress the research model. The result of this research shows that corporate governance index have positive and significant influence to shareholder's wealth. However, there is no significant influence between managerial ownership and cash holding to shareholder's wealth."

"Strategi divestasi dapat menambah nilai perusahaan, dimana riset membuktikan bahwa divestasi dapat meningkatkan shareholder returns sekaligus kinerja operasi perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggali dan mempertajam dampak aktivitas divestasi perusahaan-perusahaan terbuka sektor minyak dan gas bumi secara global terhadap shareholder returns abnormal return melalui event study dengan Characteritsic Based Benchmark Model CBBM sebagai model perhitungan abnormal return. Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan bahwa dengan melakukan divestasi dapat meningkatkan nilai perusahaan minyak dan gas bumi secara global dan menganalisa karakter Perusahaan dan/atau aset yang didivestasi dalam kaitannya dengan shareholder value Perusahaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa divestasi pada perusahaan minyak dan gas bumi meningkatkan nilai perusahaan, ditunjukkan dengan reaksi positif pasar abnormal return positif pada saat pengumuman dan reaksi positif yang signifikan 7 tujuh hari sebelum pengumuman divestasi. Secara umum pasar bereaksi lebih positif apabila Perusahaan dengan peer type Diversified melakukan pengumuman divestasi. Dan hanya pengumuman divestasi di jenis aset Oilfield Equipment Services yang secara konsiten mendapatkan reaksi positif dibandingkan jenis aset lainnya. Pengumuman Divestasi oleh Perusahaan berukuran sedang cenderung merupakan informasi positif, merupakan informasi negatif apabila dilakukan oleh Perusahaan kecil, dan cenderung netral atau positif untuk Perusahaan besar.

---

Recent research proved that divestiture creates company rsquo s shareholder value in general. This particular research is aimed to analyze and examine effects of divestiture announcements of public companies in Integrated and or Diversified Oil Gas Industry ldquo the Companies rdquo on shareholder returns abnormal return by conducting event study. In this research Characteristic Based Benchmark Model CBBM will be used to calculate abnormal return.

Main goals of this research are to prove whether divestiture can create values for the Companies and to analyze and understand correlation between characteristics of divested companies and or assets with the shareholder values.

This research shows that divestiture of the Companies can create value in terms of positive cumulative abnormal return at the announcement date and significantly positive cumulative abnormal return 7 seven days prior to announcement date. Generally market will react positively when the Companies rsquo type is Diversified. And market will show consistent positive reaction when the divested assets are in Oilfield Equipment Services industry. Divestiture announcements of medium Companies are categorized as positive information for market, but it is negative for small Companies. While big Companies rsquo announcements are tend to be neutral or positive information for market."

"Menurut Faulkender, pemicu utama dari utang adalah pertumbuhan. Perusahaan berutang untuk dapat bertumbuh dan menciptakan shareholder value. Pertanyaannya, sejauh mana perusahaan harus berutang sebelum resiko yang ditanggung terlalu besar? Dikatakan oleh Titman dan Wessels bahwa perusahaan dengan resiko operasional yang tinggi tidak akan membahayakan dirinya dengan utang yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari resiko operasional dan pengalaman manajemen terhadap utang, serta interaksi dari kedua resiko tersebut. Resiko operasional dihitung dari tingkat keunikan produk dengan menggunakan selling expenses to sales sebagai ukuran penilaian sementara pengalaman manajemen dihitung dari pengalaman CEO dengan menghitung lama kerja CEO di perusahaan x selama y tahun, selama CEO tersebut menjabat posisi manajerial. Penemuan dari penelitian ini berhasil menjelaskan hampir 90 dari variabilitas utang serta menemukan bahwa sifat risk averse perusahaan yang disebabkan oleh resiko operasional diperlemah oleh pengalaman CEO.

---

It is stated by Faulkender that the primary driver of debt is growth corporations borrow in order to grow and create shareholder value. The question is, how far should corporation plunge into debt before they put too much at stake According to Titman and Wessels, corporations with high operational risk will not jeopardize itself by high level of leverage. Therefore, we aim to find the causality between operational risk and managerial risk towards leverage ratio. We measure operational risk with product uniqueness which is defined by selling expenses per sales.

Managerial risk is measured by CEO experience, defined by the length of service of a CEO in x company for y years, as long as the CEO holds managerial role. Our findings explains almost 90 of the variability of leverage and we found out that corporations rsquo risk averseness, which is derived from operational risk, is weakened with experienced CEO."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian doktrinal, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tidak sah karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Kurator, pertimbangan hukum Hakim yang hanya mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. kurang tepat, ketentuan yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tanpa persetujuan Kurator adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT. Dapat dikatakan demikian karena norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT tersebut juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan karena data Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan Nomor7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. meliputi tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab Notaris secara administratif timbul karena telah dilanggarnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan terhadap pellanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata timbul karena akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain dan berdasarkan Pasal 84 UUJN Jo. Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the implementation of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of limited company that have been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.SusG.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. The purpose of this study were to analyze the legitimacy of the Circular Extraordinary GMS of limitedd company which has been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., as well as to analyze the responsibility of the Notary who has made the Deed of Meeting Resolutions Circular Extraordinary GMS which have been canceled in the Verdict. This study method was doctrinal study, the data used in this study was secondary data, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The results of this study were that the implementation of circular extraordinary GMS of T.M.J. ltd.was illegitimate, due to it was done without the consent of the Curator, the judge's legal considerations were only based on the provisions of Article 1 paragraph (1) Jo. Article 69 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to cancel the implementation of the Extraordinary Circular GMS of T.M.J. ltd. was inaccurate, a more appropriate provision to serve as a legal basis for canceling the implementation of the Circular Extraordinary GMS of T.M.J. ltd. without the approval of the Curator was the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law, because the norms contained in the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law also apply to changes in Company data because Company data is an integral part of the Company's articles of association. The liability of the Notary who has made the Deed of Decision of the Circular Extraordinary GMS which has been canceled in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. includes administrative liability and civil liability. Administrative liability of a Notary arises because Article 16 paragraph (1) letter a of Notary Law has been violated and for such violation a Notary maight be subject to administrative sanctions. Notary civil liability arises because the deed made by the Notary causes loss to other parties and based on Article 84 of Notary Law Jo. Article 1365 of the Civil Code, the Notary could be sued to compensate for damages on the basis of a tort."

"Penelitian ini membahas mengenai manajemen modal kerja oleh perusahaan yang digunakan sebagai salah satu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap kekayaan pemegang saham. Penelitian ini memiliki tiga hipotesis: Pertama, pembiayaan investasi modal kerja memiliki pengaruh terhadap kekayaan pemegang saham. Kedua, faktor-faktor seperti financial distress, expected sales growth, long-term debt dan short-term debt memiliki efek pada pembiayaan investasi modal kerja. Ketiga, trade credit yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kekayaan pemegang saham.Hasil penelitian ini antara lain pembiayaan investasi modal kerja memiliki pengaruh terhadap kekayaan pemegang saham dimana tambahan 1 Rupiah pada modal kerja memiliki nilai lebih bagi kekayaan pemegang saham dibandingkan tambahan 1 Rupiah pada kas. Penambahan investasi modal kerja memiliki efek pada peningkatan ekspektasi pertumbuhan penjualan perusahaan dimasa yang akan datang. Terakhir, trade credit yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kekayaan pemegang saham dimana penambahan 1 Rupiah pada account receivable memiliki nilai lebih kecil bagi pemegang saham dibandingkan tambahan 1 Rupiah pada inventories.

---

This study discusses about firms working capital management used for as one of maximizing shareholders wealth. The purpose of this study is to analyze the effect of working capital management on shareholders wealth. This study has three hypotheses First, financing of working capital investment has an effect on shareholders wealth. Second, other factors such as financial distress, expected sales growth, long term debt, and short term debt have effects on financing of working capital investment. Third, firms used trade credit has an effect on shareholders wealth.

The result of this studies are financing of investment in working capital has an effect on shareholders wealth in which an additional 1 Rupiah in working capital more valuable than in cash. The additional of investment on working capital can increase firms expected sales growth. Furthermore, firms used trade credit has an effect on shareholders wealth in which an additional 1 Rupiah in account receivable has a smaller value than inventories."

"This research aims to examine the effect of earnings management post conglomerate acquisition to acquirers rsquo shareholder value. Conglomerate acquisition rsquo s nature to destroy value and increase firm risk would force managers to inflate earnings post acquisition to show better performance. The company was presumed to inflate earnings after acquisition. Managing earnings would affect the short and long term acquisition performance. This research studied 58 conglomerate acquisition transactions in the United States metals and mining companies between 2000 to 2011. The empirical study shows that companies completing conglomerate acquisitions inflate earnings in the four quarters after completion of acquisition. Earnings management significantly brings negative impact towards abnormal return to shareholders.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba pasca akuisisi lateral diversifikasi terhadap nilai pemegang saham pengakuisisi. Diversifikasi yang umumnya menghancurkan nilai pemegang saham serta meningkatkan risiko perusahaan mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba pasca akuisisi untuk menunjukkan kinerja akuisisi yang lebih baik. Perusahaan ini diduga meningkatkan laba setelah akuisisi. Manajemen laba pun akan mempengaruhi kinerja akuisisi melalui pengembalian pemegang saham pengakuisisi. Penelitian ini mempelajari 58 transaksi diversifikasi lateral di Amerika Serikat pada sektor logam dan pertambangan antara tahun 2000 hingga 2011. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan menyelesaikan akuisisi konglomerat melakukan manajemen laba dalam empat kuartal pasca akuisisi. Manajemen laba secara signifikan membawa dampak negatif terhadap abnormal return kepada pemegang saham."

"

Dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT XY terdapat satu klausula yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dalam suatu perjanjian untuk menuntut pembatalan perjanjian. Pengesampingan suatu ketentuan hukum dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apakah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya apakah klausula pengesampingan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apakah PT XY dapat membatalkan perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat telah adanya klausula mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diadakan penelitian hukum dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, dan teori mengenai asas kebebasan berkontrak. Hasilnya, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat untuk mengesampingkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus menjawab bahwa klausula yang mengatur pengenyampingan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan PT XY dapat membatalkan perjanjian dengan dasar Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

 

---

In the PT XY Shareholder Loan Agreement, there is one clause that waives the provisions of Article 1331 of the Indonesian Civil Code, which is a provision that gives rights to an inept party to an agreement to demand a cancellation of the agreement. Waiver of a legal provision can be based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Based on this, the problem raised in this thesis is whether Article 1338 of the Indonesian Civil Code can waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, furthermore whether the waiving clause fulfills the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of the Indonesian Civil Code, and whether PT XY can cancel the agreement based on Article 1320 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code, given the existence of the clause that waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code. To answering these problems, legal research is carried out using the normative juridical research method, and the theory of the principle of freedom of contract. The results are that Article 1338 of the Indonesian Civil Code cannot waives Article 1331 of the Indonesian Civil Code, and at the same time responds that the clause governing the waives of Article 1331 of the Indonesian Civil Code does not meet the validity terms of an agreement under Article 1320 paragraph (4) of Indonesian Civil Code, and PT XY can cancel the agreement on the basis of Article 1320 paragraph (2) of Indonesian Civil Code.

 

"