Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan Perseroan Terbatas dengan cara pemilikan saham perusahaan tersebut. Pengaturan kepemilikan saham oleh koperasi, ditinjau dari Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pemilikan saham oleh Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan permasalahan yang diteliti dari penulisan ini. Penulisan tesis ini dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Dalam kenyataannya penyimpangan pemilikan saham oleh koperasi akan membawa dampak yang merugikan bagi koperasi itu sendiri, maka pemilikan saham hares dilakukan secara cermat sehingga membantu langkah koperasi menjadi soko perekonomian Nasional.