Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi efek dari berbagai metode pembiayaan utang pada nilai perusahaan. Metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk pembiayaan utang adalah dengan (Pinjaman Bank), menerbitkan Public Debt (Obligasi dan Sukuk), dan Private Debt (Surat Berharga Komersial, Surat Utang Jangka Menengah, Wesel Bayar, Utang Hipotik, dan Utang Sewa Guna Usaha/leasing). Dari perspektif akuntansi, tidak ada perbedaan antara Public Debt (Obligasi/Sukuk) dan Loan (Pinjaman Bank). Namun, dari perspektif ekonomi/bisnis, surat utang perusahaan dan pinjaman bank berbeda dalam hal karakteristik mereka. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa atribut dari jenis utang yang dipilih memiliki dampak terhadap nilai perusahaan. Hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi nilai perusahaan.

---

This study aims to verify the effects of various debt financing methods on firm value. The most common method used by companies in Indonesia for debt financing is by Loans, issuing Public Debt (Bonds and Islamic Bonds), and Private Debt (Commercial Securities, Medium-Term Notes, Notes Payable, Mortgage Debt, and Lease). From an accounting perspective, there is no difference between Public Debt (Bonds and Islamic Bonds) and Loans. However, from an economic/business perspective, corporate debt and bank loans differ in their characteristics. This research was conducted with the assumption that the attributes of the type of debt chosen had an impact on the value of the company. The results will show different characteristics that will affect the value of the company."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rencana restrukturisasi PT Krakatau Steel yang dijalankan akibat kerugian yang dicatat perusahaan sejak tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pemodelan keuangan guna melihat keadaan posisi keuangan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di periode yang akan datang. Adapun penentu kesehatan perusahaan dilihat melalui rasio keuangannya yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio- rasio keuangan dihitung dari hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik studi ini ingin memperkenalkan loan life coverage ratio (LLCR) sebagai salah satu penentu kemampuan pembayaran utang perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi untuk menentukan asumsi dalam proyeksi keuangan perusahaan. Hanya dengan skenario peningkatan kapasitas dan utilisasi 75% perusahaan dapat memiliki LLCR, current ratio, debt capacity, dan struktur keuangan yang sesuai dengan ketentuan minimal perusahaan untuk beroperasi dengan sehat.

---

This research is performed to analyze the impact of debt restructuring of PT Krakatau Steel Tbk that was carried due to losses recorded by the company since 2012. Financial modelling method is used to evaluate company’s financial condition and to forecast company’s competencies to keep operating in the future. The determinants are seen through its financial ratios: liquidity, solvency, activity, and profitability which are calculated from the results of projected company financial reports. Specifically this study also wants to introduce loan life coverage ratio (LLCR) as one of the determinants of a company's debt repayment capability using company's financial statements data and macroeconomic data to determine assumptions for the financial projections. In conclusion, only with a scenario of increasing capacity and utilization of 75% a company can comply with the minimum requirements of the LLCR, current ratio, debt capacity, and financial structure."

"Penelitian ini menganalisis aktivitas pendanaan utang terhadap fleksibilitas keuangan perusahaan non keuangan di Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana aktivitas perusahaan terkait pendanaan utang termasuk mengenai motivasi pendanaan, penyesuaian kondisi arus kas, dan penyesuaian leverage perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan non keuangan di Indonesia meningkatkan leverage untuk keperluan operasional dan investasi yang cenderung terjadi ketika perusahaan mengalami excess leverage dengan kondisi arus kas defisit. Selain itu, perusahaan mampu menjaga leverage tetap stabil berada pada nilai rendah dengan kas yang tinggi sehingga mampu mencapai fleksibilitas keuangan.

---

The aim of this research is to analyze debt financing activity toward financial flexibility on non financial firms in Indonesia. The purpose of this research is to investigate how firms manage their debt financing activity including debt financing motivation, adjustment to the cash flow condition, and adjustment to the firm?s leverage. The finding of this research is non financial firms in Indonesia tends to increasing their leverage to fulfill their operation and investing need when firms report excess leverage with deficit cash flow condition. Moreover, firms can manage their leverage stability in the low level and cash in high level; so that, firms can achieve their financial flexibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan non-linear antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan manajerial kuadrat serta large shareholder dan large shareholder kuadrat terhadap debt maturity pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2012.Penelitian menggunakan multiple regression model dengan menggunakan 388 data observasi.Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial signifikan dengan debt maturity namun kepemilikan manajerial kuadrat tidak signifikan dengan debt maturity. Selain itu, large shareholder menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap debt maturity.

---

This examination is purposed to explain the non-linear relationship between managerial ownership, managerial ownership square,and large shareholder ownership, large shareholder square to debt maturity on non financial companies which is listing in Indonesia Stock Exchande period 2006-2012. This study uses multiple regression with 388 observations.This study results managerial ownership has negative significant relationship with debt maturity. However, managerial ownership square has no significant relationship with debt maturity. Besides, large shareholders has no significants relationship with debt maturity."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerbitan obligasi terhadap performa perusahaan yang diukur dari nilai pasarnya. Penggunaan utang publik akan mempengaruhi struktur modal perusahaan dan berdampak pada perubahan harga saham. Investor dapat merespon penggunaan obligasi tersebut dan melihat sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini berlandaskan kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penggunaan obligasi dapat menggambarkan perusahaan memiliki prospek yang baik kedepannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan (pengaruh) yang signifikan dan positif antara variabel penerbitan obligasi dengan performa perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Setelah melakukan kontrol terhadap perbedaan karakteristik perusahaan, dapat disimpulkan jika perusahaan yang juga mengandalkan utang public memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan utang bank saja.ABSTRACTThe purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company?s performance as measured by it?s market value. The use of public debt will affect the company?s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing.;The purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company?s performance as measured by it?s market value. The use of public debt will affect the company?s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing., The purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company’s performance as measured by it’s market value. The use of public debt will affect the company’s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing.]"

"ABSTRAKStudi ini membahas utang luar negeri pemerintah Indonesia pada periode 2009-2017. Studi ini adalah studi mandiri yang menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 6 indikator analisis posisi utang luar negeri yang dikeluarkan oleh IMF. Hasil studi ini menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam posisi relatif aman berdasarkan 6 indikator IMF. Pemerintah hanya disarankan untuk berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya Crowding Out Effect akibat kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif.

---

ABSTRACTThis study discusses Indonesia 39 s foreign debt in the period 2009 2017. This study is an independent study using descriptive method using 6 indicators of foreign debt position analysis issued by the IMF. The results of this study show the Indonesian government 39 s foreign debt position in a relatively safe position based on 6 indicators of the IMF. The government is only advised to be careful with the possibility of a Crowding Out Effect due to expansive government fiscal policy"

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap pengelolaan utang pihak ketiga. Objek penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintah X yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga Pemerintah X memiliki nilai utang pihak ketiga yang dinilai paling signifikan jumlahnya di antara kementerian/lembaga lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan utang pihak ketiga menunjukkan masih terdapat proses yang belum memadai dalam komponen lingkungan pengendalian atas penetapan reward dan punishment, kompetensi dan pelatihan SDM, jumlah pegawai, sistem penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan ketidaktersediannya informasi dan komunikasi yang memadai. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pembuatan petunjuk pelaksanaan pengelolaan utang pihak ketiga, petunjuk teknis pengelolaan utang pihak ketiga, Standar Operasional Prosedur pengelolaan utang pihak ketiga yang mendasari pekerjaan, dan penetapan akun risiko utang pihak ketiga yang tertuang dalam kertas kerja Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), serta tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai pengelola utang

---

This study aims to evaluate the implementation of the government's internal control system following Government Regulation No. 60 of 2008 on the management of third-party debt. The object of this research is Government Institution X, which is a non-ministerial government institution that has the task of assisting and reporting directly to the President of the Republic of Indonesia. Government Institution X has the value of third-party debt, which is considered the most significant in number among other ministries/institutions. Data were collected through semi-structured interviews and using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the analysis of the implementation of the government's internal control system on third-party debt management show that there are still inefficient processes in the components of the control environment for the determination of rewards and punishments, HR competencies and training, number of employees, risk assessment system, control activities, and the unavailability of information and communication. Recommendations from the results of this study for managing third-party debt are the preparation of guidelines and technical instructions. Prepared Standard Operating Procedures for managing third-party debt that underlies the work and determining third-party debt risk accounts contained in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) working paper, as well as the availability of education and training for all debt management employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kinerja Environment, Social dan Governance (ESG) yang diproksikan melalui skor ESG dengan tingkat utang perusahaan di ASEAN. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh kinerja ESG terhadap performa keuangan dan belum banyak yang menguji pengaruh kinerja EGS terhadap tingkat utang perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan kendala keuangan, keterlibatan pemangku kepentingan, Covid-19 dan lingkungan kelembagaan sebagai moderasi dalah hubungan antara ESG dengan tingkat utang perusahaan. Skor ESG yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Eikon Refinitiv. Sampel penelitian ini terdiri dari 944 tahun perusahaan yang berasal dari 325 perusahaan yang terdaftar di pasar modal 7 negara ASEAN selama tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat utang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik mampu mendapatkan utang yang lebih banyak. Hasil lainnya dari penemuan ini adalah kendala keuangan, keterlibatan pemangku kepentingan, Covid-19 dan lingkungan kelembagaan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kinerja ESG dengan tingkat utang perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian yang telah ada terkait pengaruh kinerja ESG terhadap tingkat utang perusahaan dengan turut mempertimbangkan faktor kendala keuangan, pemangku kepentingan, Covid-19 serta lingkungan kelembagaan. Keterbatasan penelitian ini adalah sedikitnya perusahaan di ASEAN yang memiliki skor ESG. Hal ini akan membuat adanya kemungkinan perbedaan hasil jika penelitian serupa dilakukan dengan data dari negara diluar kawasan ASEAN.

---

This study aims to analyze the effect of Environment, Social and Governance (ESG) performance measured through ESG scores on corporate debt levels in ASEAN. Previous studies have focused more on the effect of ESG performance on financial performance and not many have examined the effect of EGS performance on corporate debt levels. This study also uses financial constraints, stakeholder engagement, Covid-19 and institutional environment as moderation in the relationship between ESG and corporate debt levels. The ESG score used in this study was obtained from eikon refinitiv. The sample of this study consists of 944 company years from 325 companies listed on the capital market of 7 ASEAN countries during 2017-2021. The results of this study indicate that ESG performance has a positive and significant effect on the level of corporate debt. This suggests that companies with better ESG performance are able to obtain more debt. Other results of this finding are financial constraints, stakeholder engagement, Covid-19 and institutional environment have no effect on the relationship between ESG performance and corporate debt levels. This study is expected to fill the gap of existing studies related to the influence of ESG performance on corporate debt levels by taking into account the factors of financial constraints, stakeholders, Covid-19, and institutional environment. The limitation of this research is that there are few companies in ASEAN that have ESG scores. This will create the possibility of differences in results if similar research is conducted with data from countries outside the ASEAN region."

"Seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi yang berkelanjutan, jumlah UKM/Start-up meningkat dengan munculnya industri-industri baru di Timur. Sebagai perusahaan yang berkembang pesat, UKM/Start-up menghadapi salah satu kesulitan terbesar dalam pembiayaan. Utang Ventura, produk pembiayaan baru yang menggabungkan Ekuitas dan Hutang, memberikan arah baru bagi UKM/Startup untuk meningkatkan daya saing di pasar. Bagi bank, risk tolerance adalah rendah dikarenakan dana yang dihimpun berasal dari publik. Apakah utang yang berisiko dianggap layak oleh bank telah menjadi topik yang patut dipelajari. Dengan asumsi Utang Ventura bank dianggap layak, apakah dampak Utang Ventura bank terhadap UKM/Start-up? Untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah Utang Ventura layak untuk Bank dan Utang Ventura dan bagaimana pengaruhnya terhadap UKM/Startup, riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tinjauan literatur dan teori, serta wawancara personal terkait UKM/Start-up, analisis rinci Kelayakan Utang Bank Ventura, sejalan dengan analisis karakteristik atas Utang Ventura bank SME/Start-up terhadap kinerja SME/Startup. Sementara itu, berdasarkan analisis kondisi nasional Indonesia, riset ini mengedepankan kelayakan dan solusi utang usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utang Ventura bank adalah layak dan Utang Ventura berdampak positif bagi UKM/Start-up. Sementara itu, perkembangan Utang Ventura bank membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah untuk kondisi nasional Indonesia.

---

With the continuous development of economic globalization,the number of SME/Statsup has increased with the rise of emerging industries in the East. As a fast-developing enterprise, SME/Startup has been facing one of the biggest difficulties in financing. Venture Debt, a new financing product combining Equity and Debt, provides a new direction for SME/Startup to increase competitiveness in the market. For the banks, the risk tolerance is low because the funds come from the public. Whether risky debt is feasible for banks has become a topic worth studying. Assuming Bank Venture Debt is feasibility , what impact will Bank Venture Debt have on SME/Startup? In order to know more about Venture Debt has feasibility for whether Banks and Bank Venture Debt affect SME/Startup, this paper will through qualitative research method, literature review and theory, as well as to the SME/Startup related personnel interview, detailed analysis of Bank Venture feasibility of Debt, and according to the analysis of the characteristics of the SME/Startup Bank Venture Debt for SME/Startup performance impact. At the same time, based on the analysis of Indonesia's national conditions, this paper puts forward the feasibility and solutions of venture debt. The results show that Bank Venture Debt is feasible and Bank Venture Debt will have a positive impact on SME/Startup. At the same time, the development of Bank Venture Debt needs more support from the government for Indonesia's national conditions.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan perusahaan berupa ukuran perusahaan, aset yang berwujud, tingkat profitabilitas, rasio market-to-book dan tingkat leverage serta credit rating terhadap tipe debt financing perusahaan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan jumlah data observasi sebanyak 101. Penelitian menggunakan model binary logistic regression untuk memprediksi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tipe debt financing. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara market-to-book dengan tipe debt financing.

---

This study analyze Effect of Firm Characteristics as size, tangibility, profitability, market-to-book ratio and leverage and credit rating on choice of debt financing. This study uses cross-sectional data to test of 101 observation datas. This study uses binary logistic regression to predict the effect of form characteristic on choice of debt financing. This study proves that market-to-book ratio has significant effect of debt financing."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah debitor memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana menjadi syarat yang harus dipenuhi agar permohonan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menguraikan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sedangkan mengenai besaran jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan. Namun demikian, kerap kali Majelis Hakim dalam menerapkan dan menafsirkan syarat pembuktian sederhana memiliki perbedaan penafsiran dikarenakan dalam UUKPKPU tidak mengatur mengenai parameter maupun sejauh mana batasan mengenai apa itu pembuktian sederhana. Maka dari itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan perkara permohonan PKPU terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) yang termasuk suatu badan usaha tidak berbadan hukum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan dengan pertimbangan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana dikarenakan masih diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam munculnya utang terhadap kreditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan analisis dalam penelitian ini yakni Majelis Hakim telah menggunakan ruang yang diberikan oleh UUKPKPU dalam menafsirkan pembuktian sederhana sebagai dasar atas penolakan permohonan PKPU walaupun terhadap pertimbangan hakim mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam kepengurusan CV memiliki kemungkinan kekeliruan dikarenakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kepengurusan sekutu komanditer atas kemunculan utang.

---

The postponement of debt payment obligations (PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). Referring to the UUKPKPU, the definition of PKPU is not explicitly and explicitly explained, but the UUKPKPU has regulated the mechanism for filing a PKPU application. The requirements for submitting a PKPU application are that the debtor has at least two creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible which can be proven simply. Simple proof is a requirement that must be met so that the submitted application can be granted by the Panel of Judges at the Commercial Court as the explanation of Article 8 paragraph (4) of the UUKPKPU elaborates that what is meant by facts or circumstances that are proven simply are the facts of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid, while the amount of the debt does not prevent a decision from being made. However, often the Judges in applying and interpreting simple proof requirements have different interpretations because the UUKPKPU does not regulate the parameters or the extent of the limits of what simple proof is. Therefore, this research that uses the juridical-normative method aims to analyze the implementation of simple proof in Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst which is a PKPU application case against a Commanditaire Vennootschap (CV) which is an unincorporated business entity. In its decision, the Panel of Judges decided to reject the PKPU application submitted with the consideration that the proof in the case was not simple because further proof was still needed regarding the involvement of the allies in the emergence of debt to creditors. Thus, it can be concluded based on the analysis in this study that the Panel of Judges has used the space provided by the UUKPKPU in interpreting simple proof as the basis for the rejection of the PKPU application, although the judge's consideration regarding the involvement of the allied partners in the management of the CV has the possibility of error because there is no single evidence that shows the management of the allied partners for the emergence of debt."

"ABSTRAKDalam memilih sumber pendanaan, perusahaan memiliki dua opsi utama yaitu utang dan ekuitas. Dengan mempertimbangkan aspek pajak penghasilan maka penggunaan utang lebih disukai. Hal ini karena biaya utang, yaitu bunga bersifat deductible dalam penghitungan pajak penghasilan. Sedangkan biaya ekuitas yaitu deviden bersifat nondeductible. Penelitian ini membahas dampak pemberlakuan thin capitalization rule, yang membatasi deductibility bunga pinjaman melalui pembatasan debt equity ratio, terhadap pilihan struktur modal perusahaan. Menggunakan data SPT Tahunan PPh Badan, dan regresi data panel dengan individual fix effect hasil analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan aturan ini direspon perusahaan dengan menurunkan rasio utang terhadap total kapital. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan menurunkan utang eksternal/ utang pihak ketiga namun meningkatkan utang kepada pihak berelasi/ related party debt.

---

ABSTRACTDebt financing is more favorable than equity financing due to the deductibility of the interest while the dividend is nondeductible in corporate taxation. This paper analyzes the impact of the implementation of Thin Capitalization Rule, that limiting deductibility of the interest expense through limiting the debt to equity ratio, on the choice of capital structure of the company. Using corporate tax return data SPT and individual fixed effect panel data regression, the results show that the Thin Capitalization Rule reduces the use of debt in the capital structure. This study also show an indication that the enactment of this rule increase the use of related party debt in the capital structure. "

"Dalam menyampaikan informasi keuangan, perusahaan harus mampu mempublikasikan laporan keuangan dengan laba yang bagus untuk menarik para investor. Namun, dan praktik ini dinamakan manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh utang jangka pendek terhadap manajemen laba berbasis akrual pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel purposive sampling, dan menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Variabel yang digunakan pada pnelitian ini, yaitu accrual earning management (AEM) sebagai variabel dependen, short-term debt (utang jangka pendek) dan square of short-term debt, serta variabel kontrol yang terdiri dari firm size, leverage, return on asset (ROA), growth opportunities, posprofit, cash ratio, dan board size. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 376 perusahan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan jumlah observasi sebanyak 1788 observasi. Hasil pada penelitian ini menunjukan pengaruh signifikan yang negatif antara utang jangka pendek dengan manajeman laba berbasis akrual jika pada uji hipotesis menggunakan seluruh sampel penelitian. Namun hasilnya berbeda jika di uji dari setiap sektor yang ada dimana tiga sektor, yaitu barang baku, barang konsumen primer, dan transportasi dan logistik memiliki pengaruh signifikan yang negatif antara utang jangka pendek dengan manajeman laba berbasis akrual. Berbanding terbalik dengan 7 sektor lainnya, hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara utang jangka pendek dengan manajeman laba berbasis akrual. Selain itu, pengujian ini juga diukur dengan tingkat growth opportunities dimana tingkat growth opportunities tinggi memiliki pengaruh signifikan antara yang negatif manajemen laba akrual terhadap utang jangka pendek.

---

In conveying financial information, companies must be able to publish financial statements with good profits to attract investors. However, there are some companies that report earnings that are not in accordance with the company's financial condition and this practice is called earnings management. This study aims to measure the effect of short-term debt on accrual-based earnings management in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. This study uses a quantitative approach with purposive sampling and uses multiple regression statistical models of panel data. The variables used in this study, namely accrual earnings management (AEM) as the dependent variable, short-term debt (short-term debt) and square of short-term debt, as well as control variables consisting of firm size, leverage, return on assets (ROA), growth opportunities, posprofit, cash ratio, and board size. The data used in this study are financial statements and annual reports on non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. The research sample used consisted of 376 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period with a total of 1788 observations. The results in this study show a significant negative effect between short-term debt and accrual-based earnings management if the hypothesis test uses the entire research sample. However, the results are different when tested from each existing sector where three sectors, namely raw goods, primary consumer goods, and transportation and logistics, have a significant negative effect between short-term debt and accrual-based earnings management. In contrast to the other 7 sectors, the results do not have a significant effect between short-term debt and accrual-based earnings management. In addition, this test is also measured by the level of growth opportunities where a high level of growth opportunities has a significant effect on the negative accrual earnings management on short-term debt. Meanwhile, the low level of growth opportunities does not have a significant effect between accrual earnings management on short-term debt."