Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam ruang siber, manusia saling terhubung tanpa memikirkan jarak dan waktu serta disebut sebagai ruang sosial baru. Ruang sosial ini diwadahi oleh berbagai platform media sosial. Penggunaan media sosial tidak hanya untuk hal yang positif, melaikan juga hal yang negatif yaitu untuk memanipulasi persepsi masyarakat mengenai isu-isu tertentu. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan manipulasi persepsi masyarakat tersebut adalah kekacauan informasi (Information Disorder) yang terdiri dari misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki salah satu tugas untuk melakukan pengendalian informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi tugasnya untuk mereduksi kekacauan informasi perlu dianalisis faktor-faktor penyebab kekacauan informasi, skenario dampak kekacauan informasi, dan merumuskan strategi yang perlu dilakukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor, dan skenario dampak kekacauan informasi, serta rekomendasi strategi BSSN dalam mereduksi kekacauan informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kualitatif yang terdiri dari tahapan; unitizing, sampling, recording, reducing, inferring, dan narrating dengan dua studi kasus yang diambil yaitu kasus Cambridge Analytica dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 dan kampanye separatis pembebasan Papua Barat pada halaman facebook secara terkoordinasi. Dalam penelitian ini ditemukan elemen kekacauan informasi berdasarkan studi kasus dan wawancara narasumber yang dilakukan. Dengan ditemukannya elemen kekacauan informasi, maka akan dapat ditemukan skenario dampak dan strategi yang dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh BSSN dalam mereduksi kekacauan informasi.

---

ABSTRACT
In cyberspace, humans are interconnected without thinking about distance and time and are called new social spaces. This social space is accommodated by various social media platforms. The use of social media is not only for positive things, but also negative things, which is to manipulate public perceptions about certain issues. The tool used to manipulate public perception is information disorder consisting of misinformation, disinformation, and malinformation. This can be considered as a threat to the society, and requires serious handling from the government. The National Cyber and Crypto Agency has one of the tasks of controlling information that is against the laws and regulations. In fulfilling its duties to reduce information disorder, it is necessary to analyze the factors that cause information disorder, the impact scenario of information disorder, and formulate strategies that need to be carried out. The purpose of this research is to analyze the factors and scenarios of the impact of information disorder, as well as the recommendations for National Cyber and Crypto Agency's strategy in reducing information disorder. The research method used in this study is a qualitative content analysis that consist; unitizing, sampling, recording, reducing, inferring, and narrating with two case studies taken, namely the Cambridge Analytica case in the 2016 US presidential election and the Free West Papua coordinated separatist facebook page campaign. In this research, the information disorder element was found based on case studies and interviewees conducted. With the discovery of information disorder elements, the impact scenarios can be found and the strategies that can be recommended to be implemented by National Cyber and Crypto Agency in reducing information disorder.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada dilema demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji secara kritis fenomena pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional di berbagai negara, khususnya Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis bukti dokumen. Dengan menggunakan teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya sebagai pisau analisa, tesis ini akan menjelaskan bagaimana sekuritisasi pengawasan siber merupakan bagian integral dari fenomena national surveillance state. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber, sehingga terlihat bagaimana perdebatan demokrasi dan pengawasan siber dalam kerangka keamanan nasional. Hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian sehingga didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat demokrasi-pengawasan siber adalah perlombaan teknologi. Kedua, pada akhirnya demokrasi harus menghasilkan keseimbangan dengan praktik pengawasan siber yang sesuai dengan budaya politik negara dan hak asasi manusia universal. Ketiga, segala regulasi kebijakan siber di Indonesia menggunakan pendekatan "state centric", sehingga belum memberikan kejelasan untuk memastikan perlindungan keamanan individu, perangkat, dan jaringan dalam ruang siber.

---

ABSTRACT
This thesis is approved in the dilemma of democracy and cyber surveillance in national security agreements. The purpose of this thesis is to examine the critical phenomenon of surveillance in national security in various countries, especially Indonesia. To get updated results, researchers used qualitative methods with in-depth interviews and document evidence analysis. Lawrence Lessig, as well as Jack Balkin and Sanford Levinson with their national surveillance phenomena as a knife of analysis, this thesis will explain how the securitization of cyber surveillance is an integral part of the nation's national surveillance phenomenon. Then the researcher also uses the concept of democracy and the concept of national security to examine the use of cyber surveillance, so as to allow the use of democracy and cyber surveillance in national security. The results of the research and discussion in this thesis are in accordance with the challenges taken by the focus of the study so that the following are found: First, the main component of the cyber democracy-supervision debate is the technological race. Second, democracy must ultimately strike a balance with cyber surveillance practices that are compatible with political culture and universal human rights. Third, all cyber policy regulations in Indonesia use "state centric", so it has not provided clarity to ensure the security of individuals, devices and networks in cyberspace.

Abstrak :
Dewasa muda menggunakan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menjalin hubungan romantisnya. Namun, teknologi digital kemudian berpotensi menjadi sebuah wadah untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan, dikenal sebagai cyber intimate partner aggression (CIPA). Berdasarkan penelitian sebelumnya, CIPA dapat diprediksi oleh adverse childhood experience (ACE). ACE dipercaya berpotensi memunculkan early maladaptive schema (EMS) pada individu yang kemudian meningkatkan kemungkinan melakukan CIPA. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa skema domain yang paling berpengaruh antara hubungan ACE dan CIPA adalah disconnection & rejection. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat peran mediasi domain disconnection & rejection, secara keseluruhan dan masing-masing skema di dalamnya, dalam hubungan antara cyber intimate partner aggression dengan adverse childhood experience. Partisipan pada penelitian ini adalah 941 dewasa muda yang pernah atau sedang menjalani hubungan romantis dan berdomisili di Indonesia. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perilaku cyber intimate partner aggression dapat diprediksi secara signifikan dan positif oleh adverse childhood experience (β=.084, SE=.016 p <.001). Selanjutnya, skema domain disconnection & rejection secara keseluruhan dapat memediasi hubungan tersebut secara signifikan. Dari lima skema yang ada, skema abandonment dan skema mistrust/abuse yang dapat secara signifikan memediasi hubungan yang ada. Implikasi hasil penelitian dibahas lebih lanjut. ......Young adults use communication technology in their daily lives, including to establish romantic relationships. However, communication technology potentially creates a new platform for violence against partner, known as cyber intimate partner aggression (CIPA). Based on previous research, CIPA can be predicted by adverse childhood experience (ACE). ACE is believed to have the potential to cause early maladaptive schema (EMS) in individuals which then increases the likelihood of performing CIPA. Previous research found that the most influential domain scheme in the relationship between ACE and CIPA was disconnection & rejection. Therefore, this study was conducted to examine the mediation role of the disconnection & rejection domain, as a whole and separately for each schema in the domain, in the relationship between cyber intimate partner aggression and adverse childhood experience. Participants in this study were 941 young adults who had or are currently in a romantic relationship and domiciled in Indonesia. The results indicate that the behavior of cyber intimate partner aggression can be significantly and positively predicted by adverse childhood experience (β=.084, SE=.016 p <.001). Furthermore, the overall disconnection & rejection domain schema can significantly mediate the relationship. Out of the five existing schemas, the abandonment schema and the mistrust/abuse schema could significantly mediate the existing relationship. Research implications discussed further.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang cyberbullying pada penyandang disabilitas pendengaran yang dialami oleh anggota Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) yaitu penyandang disabilitas seluruh Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman cyberbullying terhadap penyandang disabilitas pendengaran pada masa remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cyberbullying pada penyandang disabilitas pendengaran pada masa remaja terjadi melalui berbagai metode komunikasi yaitu jejaring sosial, pesan singkat dan chat room. Cyberbullying terhadap korban disebabkan oleh preferensi fisik, prasangka, dan pembalasan. Bentuk cyberbullying yang dialami bersifat langsung dan tidak langsung berupa penghinaan dan penghinaan terhadap korban. Akibat dari cyberbullying ada pada aspek psikososial, reputasi, pendidikan dan kesehatan korban. Dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada korban adalah dengan mengajari korban untuk berkomunikasi secara tegas dengan membantu korban merumuskan kata-kata yang baik sebelum merespon pelaku dan menganjurkan untuk mengabaikan korban. Dukungan yang diberikan oleh teman sebaya adalah dengan menjadi pendengar bagi korban dan meminta teman sebaya korban untuk menghentikan perilaku cyberbullying terhadap korban. ......This research discusses cyberbullying in persons with hearing disabilities experienced by members of the Indonesian Deaf Welfare Movement (GERKATIN), namely persons with disabilities throughout Indonesia aged 17 years and over. This study aims to describe the experience of cyberbullying against persons with hearing disabilities during adolescence. This study uses a descriptive approach with qualitative methods. The results of this study indicate that cyberbullying to persons with hearing disabilities in adolescence occurs through various communication methods, namely social networks, short messages and chat rooms. Cyberbullying against victims is caused by physical preference, prejudice, and retaliation. The forms of cyberbullying that are experienced are direct and indirect in the form of insulting and insulting the victim. The consequences of cyberbullying are on the psychosocial, reputation, education and health aspects of the victim. The support provided by parents to victims is by teaching victims to communicate assertively by helping victims to formulate good words before responding to the perpetrators and encouraging them to ignore the victim. The support provided by peers is to listen to the victim and ask the victim's peers to stop cyberbullying behavior towards the victim.