Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian hukum ini menganalisis masalah terkait Keterangan Hak Mewaris yaitu implementasinya menggunakan Hukum Adat Batak Toba, yang mana berbeda dari ketetapan yang tertulis di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian doktrinal. Keterangan Hak Mewaris merupakan suatu alat bukti tulisan yang menjelaskan mengenai ahli waris yang sah dari seorang pewaris, serta besaran harta warisan yang berhak diterima para ahli waris. Salah satu pihak berwenang untuk membuat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris menyusun Keterangan Hak Mewaris atas permintaan dari para ahli waris yang datang menghadap. Hukum yang diterapkan dalam pembuatan Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris haruslah hukum yang berlaku bagi si Pewaris. Namun akibat adanya pluralisme dalam sistem hukum dalam bidang Hukum Waris di Indonesia, beberapa ahli waris memanfaatkan pluralisme sistem hukum untuk mencari celah demi kepentingan pribadi, yakni hukum mana yang paling menguntungkan bagi ahli waris tersebut dalam hal pembagian harta warisan. Para ahli waris, dalam penelitian ini adalah keturunan Suku Batak Toba, datang kepada Notaris untuk meminta dibuatkan Keterangan Hak Mewaris. Namun saat hendak mengeksekusi harta warisan, beberapa ahli waris kerap menyimpang dari isi Keterangan Hak Mewaris dan memaksa menggunakan ketentuan Hukum Adat Batak Toba karena dinilai lebih menguntungkan, tanpa kesepakatan bersama dari seluruh ahli.

---

This legal research analyzes the problems related to the Statement of Inheritance Rights, namely its implementation using Batak Toba Customary Law, which is different from the provisions written in it. This research was conducted by utilizing doctrinal research methods. Statement of Inheritance Rights is a written evidence that explains the legal heirs of a testator, as well as the amount of inheritance that the heirs are entitled to receive. One of the parties authorized to make a Statement of Inheritance Rights is a Notary. As a public official, a Notary prepares a Statement of Inheritance Rights upon the request of the heirs who come before him. The law applied in the making of the Statement of Inheritance Rights by the Notary must be the law applicable to the Heir. However, due to the pluralism in the legal system in the field of Inheritance Law in Indonesia, some heirs utilize the pluralism of the legal system to find loopholes for personal interests, namely which law is most beneficial for the heirs in terms of the distribution of inheritance property. The heirs, in this research are descendants of the Batak Toba Tribe, came to the Notary to request a Statement of Inheritance. However, when they want to execute the inheritance, some heirs often deviate from the contents of the Statement of Inheritance Rights and insist on using the provisions of Batak Toba Customary Law because they are considered more profitable, without mutual agreement from all experts."

"Konflik lahan pertanian merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat konflik lahan pertanian di Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program reforma agraria mandiri terhadap kesejahteraa petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan metode kuantitatif menggunakan model Differences in Differences (DiD) dan kualitatif melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data dari Indeks Family Life Surveys (IFLS) pada tahun 1997, 2000, 2007 dan 2014 dengan menggunakan responden petani baik kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga tani yang berusia lebih dari 15 tahun. Hasil penelitian dengan menggunakan model DiD menyatakan setelah masa terjadinya program reforma agraria mandiri, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah petani. Namun, petani yang memiliki akses lahan setelah masa terjadinya program reforma agraria tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran petani, tetapi berpengaruh terhadap peningkatan kondisi rumah petani. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan reforma agraria mandiri menyatakan bahwa setelah melakukan reforma agraria mandiri (reclaiming lahan), tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah mereka meningkat dan menjadi lebih baik. Program reforma agraria mandiri dapat meningkatkan kehidupan individu petani dan bermanfaat untuk banyak orang, salahsatunya adalah perbaikan kualitas air bersih dan akses jalan yang lebih baik.

---

Agricultural land conflict is a common phenomenon among Indonesian society, with various efforts made by the government to reduce the level of agricultural land conflicts in Indonesia in order to improve the welfare of farmers. This study aims to examine the impact of the independent agrarian reform program on the welfare of farmers in Indonesia. The study employs a mixed-method approach, using a quantitative method with the Differences in Differences (DiD) model and a qualitative method through interviews. The secondary data used in this study comes from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) in 1997, 2000, 2007, and 2014, using farmer respondents, both household heads and members of farming households aged over 15 years. The results of the study using the DiD model indicate that after the implementation of the independent agrarian reform program, there was an improvement in income, per capita expenditure, and the housing conditions of farmers. However, farmers who gained land access after the agrarian reform program showed no significant improvement in income and expenditure, but there was an improvement in their housing conditions. In addition, based on interviews with several farmers who implemented the independent agrarian reform (land reclamation), they stated that after participating in the agrarian reform program, their welfare increased. Their income, per capita expenditure, and housing conditions improved and became better. The independent agrarian reform program can improve the lives of individual farmers and benefit many people, including improving the quality of clean water and providing better road access."

"Konflik lahan pertanian merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat konflik lahan pertanian di Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program reforma agraria mandiri terhadap kesejahteraa petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan metode kuantitatif menggunakan model Differences in Differences (DiD) dan kualitatif melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data dari Indeks Family Life Surveys (IFLS) pada tahun 1997, 2000, 2007 dan 2014 dengan menggunakan responden petani baik kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga tani yang berusia lebih dari 15 tahun. Hasil penelitian dengan menggunakan model DiD menyatakan setelah masa terjadinya program reforma agraria mandiri, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah petani. Namun, petani yang memiliki akses lahan setelah masa terjadinya program reforma agraria tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran petani, tetapi berpengaruh terhadap peningkatan kondisi rumah petani. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan reforma agraria mandiri menyatakan bahwa setelah melakukan reforma agraria mandiri (reclaiming lahan), tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah mereka meningkat dan menjadi lebih baik. Program reforma agraria mandiri dapat meningkatkan kehidupan individu petani dan bermanfaat untuk banyak orang, salahsatunya adalah perbaikan kualitas air bersih dan akses jalan yang lebih baik.

---

Agricultural land conflict is a common phenomenon among Indonesian society, with various efforts made by the government to reduce the level of agricultural land conflicts in Indonesia in order to improve the welfare of farmers. This study aims to examine the impact of the independent agrarian reform program on the welfare of farmers in Indonesia. The study employs a mixed-method approach, using a quantitative method with the Differences in Differences (DiD) model and a qualitative method through interviews. The secondary data used in this study comes from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) in 1997, 2000, 2007, and 2014, using farmer respondents, both household heads and members of farming households aged over 15 years. The results of the study using the DiD model indicate that after the implementation of the independent agrarian reform program, there was an improvement in income, per capita expenditure, and the housing conditions of farmers. However, farmers who gained land access after the agrarian reform program showed no significant improvement in income and expenditure, but there was an improvement in their housing conditions. In addition, based on interviews with several farmers who implemented the independent agrarian reform (land reclamation), they stated that after participating in the agrarian reform program, their welfare increased. Their income, per capita expenditure, and housing conditions improved and became better. The independent agrarian reform program can improve the lives of individual farmers and benefit many people, including improving the quality of clean water and providing better road access."

"Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. APK pendidikan tinggi menjadi indikator 4.3.1(a) SDGs. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perhatian khusus bagi kelompok afirmasi. Lebih lanjut Permendikbud No.27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi semakin memperkuat implementasi dari kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Namun terdapat permasalahan seperti kesenjangan capaian APK Indonesia dengan negara ASEAN, capaian APK nasional yang belum sesuai target SDGs, dan kesenjangan APK antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan afirmasi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji 550 observasi dari 110 kabupaten/kota yang selalu menerima beasiswa ADik selama tahun 2018-2022. Data panel diestimasi menggunakan twoways fixed effect model dengan turut mengontrol beberapa karakteristik mencakup intervensi pendidikan lainnya, perguruan tinggi, fasilitas/infrastruktur, sosial-demografi, dan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) baik secara total maupun proporsional, berpengaruh signifikan positif terhadap APK. Pada pengujian subsample, ADik menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah 3T namun tidak signifikan pada wilayah Papua. Lebih lanjut ADik konsisten menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah Papua 3T.

---

The affirmative policy on higher education is an effort to promote inclusive education. The gross enrollment ratio (APK) of higher education is an indicator 4.3.1(a) of SDGs. Law No. 12 of 2012 on Higher Education mandates special attention for affirmative groups. Furthermore, the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 27 of 2018 on Affirmative Higher Education strengthens the implementation of the affirmative policy of higher education. However, challenges remain, as there is a gap between the APK of Indonesia and other ASEAN countries, the national APK has not met the SDGs target, and there is a gap in APK among regions in Indonesia. This study aims to determine the relationship between affirmative scholarship (ADik) and access to higher education in Indonesia in 2018-2022. This study applies 550 observations from 110 districts/cities that always received ADik scholarships during 2018-2022. Panel data is used with a two-way fixed effect regression model by employing several characteristics as control variables, including other policy interventions, number of universities, facilities/infrastructure, socio-demographics, and economy. The results show that the affirmative scholarships (ADik), both in total and proportionally, have a significant positive effect on the APK of higher education. Moreover, ADik has a significant positive effect in almost all the underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T regions) but has no significant effect in Papua as a whole. ADik has a significant positive effect in the Papua regions that are categorized as the 3T regions."

"Inklusi keuangan mendorong Usaha Mikro (UM) untuk meningkatkan produktivitas karena kemudahan akses terhadap produk keuangan akan meningkatkan modal kerja. Namun, tidak semua pemilik UM mendapatkan akses tersebut terutama perempuan. Tantangan perempuan dalam UM antara lain adalah pembiayaan karena probabilitas kepemilikan aset rendah. Padahal, 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Saat ini, Kepala Rumah Tangga (KRT) perempuan memiliki peran signifikan dalam inklusi keuangan karena menggerakkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap peluang kepemilikan Usaha Mikro pada KRT perempuan menggunakan metode Binary Logistic Regression. Variabel inklusi keuangan diwakili dengan kepemilikan rekening dan akses kredit bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang KRT perempuan yang memiliki rekening bank untuk memiliki usaha mikro lebih besar dibandingkan dengan KRT laki-laki. Namun, jika dibandingkan dengan kepemilikan kredit bank, peluang KRT laki-laki untuk memiliki usaha mikro lebih besar daripada KRT perempuan.

---

Financial inclusion encourages Micro Enterprises (ME) to increase productivity because easy access to financial products will increase working capital. However, not all ME owners get this access, especially women. The challenges for women in ME include financing because the probability of asset ownership is low. In fact, 64.5 percent of MSMEs in Indonesia are managed by women. Currently, female Heads of Households (HoH) have a significant role in financial inclusion because they drive the family economy. Therefore, this study aims to analyze the effect of financial inclusion on the chances of Micro Enterprise ownership in female HoH using the Binary Logistic Regression method. The financial inclusion variable is represented by account ownership and access to bank credit. The results of this study indicate that the chances of female HoH who have a bank account to have a micro business are greater than male HoH. However, when compared to bank credit ownership, the chances of male HoH to have a micro business are greater than female HoH."

"Persaingan di dunia perbankan semakin berkembang pesat, dengan layanan digital dapat mempermudah dan memberikan pengalaman nasabah, lebih dari 270 juta transaksi digital terjadi pada 2023. Kasus kejahatan siber juga meningkat, keamanan dapat memengaruhi kepercayaan nasabah, yang berperan penting dalam menentukan kepuasan dan loyalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh e-CRM terhadap customer satisfaction dan customer loyalty, serta menguji peran customer experience dan customer trust sebagai mediator. Data dikumpulkan dari 590 nasabah yang menggunakan lebih dari satu layanan e-channel dalam enam bulan terakhir. Hasil analisis menggunakan Smart PLS, menunjukkan bahwa e-CRM berperan penting dalam meningkatkan Customer Satisfaction dan Customer Loyalty melalui peningkatan Customer Experience dan membangun Customer Trust. Selain itu, Customer Trust terbukti memediasi pengaruh e-CRM terhadap Customer Satisfaction, sekaligus memiliki pengaruh langsung terhadap Customer Loyalty. Temuan ini menegaskan bahwa dalam layanan perbankan digital, Customer Trust menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan Customer Satisfaction dan Customer Loyalty untuk jangka panjang.

---

Competition in the banking industry is rapidly growing, driven by digital services that simplify and enhance customer experiences. Over 270 million digital transactions occurred in 2023. However, rising cybercrime poses significant security concerns, impacting customer trust—a key factor in satisfaction and loyalty. This study examines the influence of e-CRM on customer satisfaction and loyalty, with customer experience and trust as mediators. Data from 590 customers using multiple e-channel services in the past six months were analyzed using Smart PLS. Results show e-CRM significantly enhances satisfaction and loyalty by improving customer experience and fostering trust. Additionally, customer trust mediates the impact of e-CRM on satisfaction and directly influences loyalty. These findings underscore that, in digital banking, customer trust is a critical factor in building long-term satisfaction and loyalty."

"Sektor pertanian memegang peran penting dalаm kehidupan terkait fungsinya sebаgai penghasil pangan yаng dibutuhkan manusia dаn merupаkan sektor yаng banyak menyerap tenaga kerja. Berbagai upaya telаh dilakukan Pemerintah sebаgai bentuk dukungan bagi perkembangan sektor ini, dі antaranya pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian. Kebijakаn yang mengalami reformasi menjadi kegiatan yаng sifatnya proposal based (top-down menjadi bottom-up) ini ditujukan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) fisik dasar pembangunan pertanian. Salah satu sasaran pengalokasian DAK pertanian adalah mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis dan peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri. Penelitian ini menganalisis dampak penyaluran DAK fisik pertanian terhadap produksi padi sebagai tanaman pangan utama dі tingkat provinsi menggunakаn fixed effect model (FEM). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa DAK fisik pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Adapun variabel kontrol yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap produksi padi adalah luas panen, KUR pertanian, tenaga kerja, dan alat mesin pertanian.

---

Agricultural sector plays an important role in life related to its function as a producer of food needed by mankind and related to its function as a sector which absorbs a lot of workers. Various efforts have been made by the Government as a form of support for the development of this sector, including the provision of Special Allocation Funds (DAK) for physical assignments/agricultural fields. The policy that has undergone reform into a proposal-based activity (top-down to bottom-up) is directed at the development/improvement of basic physical facilities and infrastructure (sarpras) for agricultural development. One of the targets of agricultural DAK allocation is to support the achievement of strategic agricultural commodity production and increase domestic food production capabilities. This study analyzes the impact of agricultural physical DAK distribution on the production of rice as main crop at provincial level using a fixed effect model (FEM). The results of the study found that agricultural physical DAK had no significant effect on rice production. While the control variables that were proven to have a significant effect on rice production were harvested area, agricultural KUR, labor, and agricultural machineries."

"Stunting merupakan masalah malnutrisi global yang menyebabkan gangguan pertumbuhan. Prevalensi stunting di Indonesia (21,6%) dan global (22,3%) melebihi standar WHO (20%). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kulit jeruk manis (Citrus sinensis (L.) Osbeck) sebagai antioksidan dalam mencegah stunting. Penelitian eksperimental ini melibatkan ekstraksi kulit jeruk dengan metode maserasi dan UAE, serta pengujian fitokimia, analisa senyawa dengan metode LCMS dan KLT densitometri. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Uji in vivo dilakukan pada embrio zebrafish yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen ekstraksi kulit jeruk secara maserasi dan UAE masing- masing sebesar 10,21% dan 33,00%. Analisis LC-MS/MS mengidentifikasi kandungan flavonoid, termasuk naringin, diosmetin, tangeretin, nobiletin, dan hesperidin. Analisa KLT densitometri pada ekstrak kulit jeruk didapatkan senyawa naringenin dengan kadar 0,73% (ekstraksi maserasi) dan 1,16% (ekstraksi UAE).Ekstrak dengan pelarut etanol 96% mengandung senyawa fenol (29,68 ± 0,07 mg/g) dan flavonoid (14,11 ± 0,45mg/g) yang menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dengan IC50 sebesar 48,61 ± 1,68 μg/mL. Secara in silico, naringin memiliki ikatan yang kuat dan stabil dengan enzim NOX2 dibandingkan flavonoid lainnya.Pemberian ekstrak maserasi dan UAE kulit jeruk manis serta naringenin menunjukkan pengaruh signifikan pada panjang badan zebrafish usia 6 dan 9 dpf (p value < 0,05), namun tidak signifikan pada kepadatan tulang (p value > 0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak kulit jeruk manis berpotensi sebagai antioksidan untuk pencegahan stunting melalui uji in silico, in vitro, dan in vivo pada hewan coba zebrafish menunjukkan hasil yang menjanjikan.

---

Stunting is a global malnutrition problem that causes growth disorders. The prevalence of stunting in Indonesia (21.6%) and globally (22.3%) exceeds the WHO standard (20%). This study aims to evaluate the effectiveness of sweet orange peel (Citrus sinensis (L.) Osbeck) As Osbeck)as an antioxidant in preventing stunting. This experimental study involved orange peel extraction using the maceration and UAE methods, as well as phytochemical testing, compound analysis using the LCMS and TLC densitometry methods. Antioxidant activity used the DPPH method. In vivo were carried out on zebrafish embryos grouped into 11 treatment groups. The results showed that the yield of orange peel extraction by maceration and UAE was 10.21% and 33.00%. LCMS analysis identified flavonoid content (naringin, diosmetin, tangeretin, nobiletin, and hesperidin). TLC densitometric analysis of orange peel extract obtained naringenin compound with levels of 0.73% (maceration) and 1.16% (UAE). The extract contains phenol compounds (29.68±0.07 mg / g) and flavonoids (14.11±0.45 mg/g) which show strong antioxidant activity with IC50 of 48.6±1.68 μg/mL. In silico, naringin has a strong and stable bond with the NOX2 enzyme compared to other flavonoids. Administration of maceration extract and UAE of sweet orange peel and naringenin showed a significant effect on the body length of zebrafish aged 6 and 9 dpf (p value < 0.05), but was not significant on bone density (p value > 0.05). This study concludes that sweet orange peel extract has the potential as an antioxidant to prevent stunting through in silico, in vitro, and in vivo on zebrafish experimental showing promising results."

"Tesis ini membahas satu entitas sosial masyarakat hukum adat Baduy dalam perspektif Undang-Undang Pemilu. Masyarakat hukum adat Baduy memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, salah satu yang kentara ialah partisipasi politik dalam proses elektoral seperti pemilihan umum, di mana masyarakat adat Baduy memilih para kandidat yang berlaga dalam arena politik. Namun, masyarakat adat Baduy memiliki prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam konteks politik elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan metode wawancara sebagai pengumpulan data untuk memperoleh temuan penelitian baru. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam pemilihan umum seringkali mengalami fluktuasi. Hal ini ditengarai karena masyarakat adat Baduy memiliki ciri khasnya sebagai satu entitas sosial, termasuk dalam hal Pikukuh yang diyakini menjadi prinsip utama masyarakat hukum adat Baduy. Di satu sisi, masyarakat adat Baduy harus menentukan pilihan politik sebagai warga negara Indonesia, sedangkan di sisi yang lain, masyarakat adat Baduy melakukan prinsip Pikukuh yang selama ini sudah menjadi rutinitas yang ditanggalkan oleh para leluhurnya, terlebih saat ada acara bersamaan antara pemilihan umum dan ritual keadatan masyarakat adat Baduy. Kemudian, dalam proses politik yang sedang bergulir, masyarakat adat Baduy juga melarang para kandidat untuk melakukan aktivitas kampanye politik, karena dinilai akan menciptakan fragmentasi sosial di lingkungan masyarakat adat Baduy. Dalam konteks ini, masyarakat adat Baduy memegang prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam proses pemilihan umum tersebut. Keterlibatan masyarakat adat Baduy dalam memilih dan tidak memilih saat pelaksanaan pemilihan umum juga tidak bisa dijustifikasi bahwa masyarkat adat Baduy bersikap netral, melainkan hak masyarakat adat Baduy, terlebih tidak ada pemberian sanksi kepada para pemilih pada umumnya maupun masyarakat adat Baduy yang tidak memilih, termasuk dalam prinsip Pikukuh adat Baduy.

---

This thesis discusses a social entity of the Baduy customary law community from the perspective of the Election Law. The Baduy customary law community has different characteristics from society in general, one of which is obvious is political participation in electoral processes such as general elections, where the Baduy customary community chooses candidates who compete in the political arena. However, the Baduy customary community has the principle of milu kanu meunang (lunang) in the context of electoral politics. This study uses a qualitative descriptive approach using a case approach and interview methods as data collection to obtain new research findings. The results of the study affirm that the political participation of the Baduy customary community in general elections often fluctuates. This is suspected because the Baduy customary community has its own characteristics as a social entity, including in terms of Pikukuh which is believed to be the main principle of the Baduy customary law community. On the one hand, the Baduy indigenous people must determine political choices as Indonesian citizens, while on the other hand, the Baduy indigenous people carry out the Pikukuh principle which has become a routine abandoned by their ancestors, especially when there is a simultaneous event between the general election and the Baduy indigenous people's traditional rituals. Then, in the ongoing political process, the Baduy indigenous people also prohibit candidates from carrying out political campaign activities, because it is considered that it will create social fragmentation in the Baduy indigenous community environment. In this context, the Baduy indigenous people uphold the milu kanu meunang (lunang) principle in the general election process. The involvement of the Baduy indigenous people in choosing and not choosing during the general election cannot be justified that the Baduy indigenous people are neutral, but rather the right of the Baduy indigenous people, especially since there are no sanctions given to voters in general or the Baduy indigenous people who do not vote, including in the Baduy customary Pikukuh principle."