Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, memulai transformasi menuju e-government dengan menginisiasi Proyek Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Salah satu perubahan terbesar dari proyek ini adalah implementasi Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN), yang mengadopsi aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP). SPAN bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dalam proses ini, SPAN pertama kali diterapkan pada tahun 2014 dan mencapai implementasi penuh pada tahun 2015. Meskipun demikian, tantangan dan risiko kritis masih muncul dalam tahap pasca-implementasi, termasuk kebutuhan untuk pemutakhiran sistem guna memastikan keberlanjutan dan keandalan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan pemeringkatan faktor-faktor kunci yang mendukung kesuksesan pemutakhiran aplikasi SPAN, serta memberikan rekomendasi strategis berdasarkan faktor kunci tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan studi kasus. Identifikasi faktor kunci dilakukan melalui Thematic Analysis (TA) terhadap data wawancara dan mencapai konsensus melalui Fuzzy Delphi Method (FDM). Sebanyak 24 faktor kunci berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas dan bobot faktor-faktor tersebut. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa faktor Top Management Commitment and Support memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh faktor Testing and Quality Assurance dan Dedicated Development and Testing Environment. Berdasarkan hasil pemeringkatan, rekomendasi strategis disusun untuk mendukung keberhasilan pemutakhiran aplikasi SPAN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur faktor kunci kesuksesan pemutakhiran ERP di sektor pemerintahan.

---

The Indonesian government, through Presidential Instruction No. 3 of 2003, initiated its transformation toward e-government by launching the Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). One of the most significant changes resulting from this project was the implementation of the State Budget and Treasury System (SPAN), which adopts Enterprise Resource Planning (ERP) applications. SPAN aims to enhance accountability, transparency, efficiency, and effectiveness in managing national finances. Initially implemented in 2014 and fully operational by 2015, SPAN continues to face critical challenges and risks in its post-implementation phase, including the need for system updates to ensure operational sustainability and reliability. This research aims to identify and rank the key success factors for SPAN's system upgrade while providing strategic recommendations based on these factors. The study employs a mixed-methods approach using a case study design. Key factors were identified through Thematic Analysis (TA) of interview data and validated through a consensus-building process using the Fuzzy Delphi Method (FDM). A total of 24 key factors were successfully identified. Subsequently, the Analytical Hierarchy Process (AHP) was utilized to determine the prioritization and weighting of these factors. The ranking results indicate that Top Management Commitment and Support holds the highest weight, followed by Testing and Quality Assurance and Dedicated Development and Testing Environment. Based on these rankings, strategic recommendations were developed to support the successful upgrade of SPAN. This study contributes to the literature on key success factors for ERP system upgrades in the government sector."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh penerapan sistem merit dengan independensi, keadilan, dan keterbukaan penyidik KPK, dan untuk mengetahui perbedaan independensi, keadilan, dan keterbukaan penyidik KPK sebelum dan setelah penerapan sistem merit pada saat perubahan undang-undang KPK. Untuk tujuan ini, studi ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, mendistribusikan kuesioner dan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai KPK. Jumlah responden yang direncanakan digunakan sebanyak 30 orang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistika uji t test berpasangan, regresi dan juga analisis kualitatif sekuensial dilakukan untuk mengkonfirmasi hasilnya. Hasilnya membuktikan bahwa penerapan sistem merit pada saat perubahan undang-undang berpengaruh secara signifikan berdampak negatif pada aspek independensi, dan keterbukaan. Namun tidak berpengaruh signifikan pada aspek keadilan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam upaya meningkatkan independensi, keadilan, dan keterbukaan aparat penegak hukum KPK.

---

This research aims to determine the effect of implementing the merit system on the independence, fairness and openness of KPK investigators, and to determine the differences in independence, fairness and openness of KPK investigators before and after implementing the merit system at the time of changes to the KPK law. For this purpose, this study uses a mixed research approach, distributing questionnaires and conducting interviews with several KPK employees. The planned number of respondents used was 30 people. Hypothesis testing was carried out using paired t test statistics, regression and also sequential qualitative analysis was carried out to confirm the results. The results prove that the implementation of the merit system when changes to the law have a significant negative impact on aspects of independence and openness. However, it does not have a significant effect on the justice aspect. This research also contributes to consideration for formulating policies in an effort to increase the independence, fairness and openness of KPK law enforcement officials."

"Laporan ini merupakan gabungan dari tiga penelitian yang berkelanjutan mengenai metode peramalan inflasi di Australia, yang dianalisis menggunakan pendekatan ekonometrika runtun waktu. Penelitian pertama menggunakan model ARIMA untuk meramalkan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) di Australia untuk periode 2023Q1 hingga 2024Q4. Penelitian kedua mengeksplorasi dampak dinamis tingkat pengangguran dan suku bunga terhadap inflasi, menggunakan model ARDL dan fungsi respon impuls (IRF). Penelitian ketiga membandingkan model ARIMA dan V AR untuk peramalan inflasi, menilai keakuratan prediksi melalui data observasi. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa model ARIMA efektif dalam peramalan jangka pendek, sementara model V AR menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam prediksi jangka panjang. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dinamika variabel-variabel makroekonomi dan dampaknya terhadap tingkat inflasi dan kondisi perekonomian.

---

This report is a combination of three consecutive research studies on inflation forecasting methods in Australia, analyzed using a time series econometrics approach. The first study utilizes the ARIMA model to forecast Consumer Price Index (CPI) inflation in Australia for the period 2023Q1 to 2024Q4. The second study explores the dynamic impacts of unemployment rates and cash rates on inflation, employing ARDL models and impulse response functions (IRFs). The third study compares ARIMA and V AR models for inflation forecasting, evaluating predictive accuracy through observed data. The results indicate that ARIMA models are effective for short-term forecasting, while V AR models exhibit greater stability in long-term predictions. These findings provide valuable insights for policymakers to understand the dynamics of macroeconomic variables and their impacts on inflation and the economy condition."

"Kerugian dan bahaya yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah bentuk kejahatan lingkungan karena ketiadaan penegakan prinsip keadilan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel media massa daring, dan laporan kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini menggunakan Green Criminology dan konsep keadilan lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kerugian yang tercipta dari implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai akibat dari disproporsionalitas distribusi manfaat, kerugian, pengakuan, dan hak atas keadilan. Konsep keadilan lingkungan menunjukkan perlunya penegakan prinsip keadilan lingkungan dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah untuk mengakhiri diskriminasi lingkungan dan manusia berdasarkan hak informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan

---

The identified harms and risks in the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan constitute a form of environmental crime due to the absence of environmental justice enforcement. This study employs a qualitative approach based on secondary data obtained from journal articles, online media reports, and assessments conducted by Non-Governmental Organizations (NGOs). It utilizes the framework of Green Criminology and the concept of environmental justice. The findings reveal that the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan has resulted in harm due to the disproportionate distribution of benefits, losses, recognition, and justice rights. The concept of environmental justice highlights the need for enforcing its principles in the implementation of the Food Estate policy to end environmental and human discrimination by ensuring rights to information, participation, and access to justice."

"Implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana di Indonesia masih rendah, sehingga penting dilakukan pelaksanaan supervisi oleh kepala ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pelaksanaan supervisi dengan implementasi keselamatan pasien di rumah sakit. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik total sampling terhadap 131 perawat pelaksana yang bekerja di ruang rawat inap. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 50 item. Data yang terkumpul dianalisis secara univariat dengan tendensi sentral dan proporsi serta analisis bivariat dengan uji spearman correlation. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara implementasi keselamatan pasien dengan pelaksanaan supervisi (p=0.001; r=0.290). Semakin baik kepala ruangan melakukan supervisi akan semakin baik perawat pelaksana melakukan implementasi keselamatan pasien, sehingga prinsip supervisi yang sudah baik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

---

The implementation of patient safety by primary nurse in Indonesia is still low, it is important to carry out supervision by the head nurse. This study aims to identify the correlation between the implementation of supervision and the implementation of patient safety in hospitals. The research method uses a cross sectional approach. The research sample was taken using a total sampling technique from 131 primary nurse who worked in the inpatient ward. The data collection tool used a questionnaire with 50 items. The collected data was analyzed univariately with central tendency and proportions and bivariate analysis with the pearson correlation test. The results of this study show a significant correlation between the implementation of patient safety and the implementation of supervision (p=0.001; r=0.290). The better supervision done by the head nurse makes the better implementation of patient safety by the primary nurse, so that the principles of good supervision must be maintained and even improved."

"Hukum perkawinan Indonesia mengatur syarat umur perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Namun, pada tahun 2019, syarat umur tersebut mengalami peningkatan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Peningkatan syarat umur tersebut bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan, serta menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Namun, tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena peningkatan syarat umur hanya berlaku efektif untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan, tetapi tidak berlaku efektif dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Terdapat peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia yang ditinjau dari adanya lonjakan drastis terhadap angka kasus dispensasi perkawinan setelah berlakunya peningkatan syarat umur tersebut. Dispensasi perkawinan merupakan suatu pengecualian terhadap pemenuhan syarat umur, sehingga mereka yang belum mencapai syarat umur dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui permohonan yang diajukan oleh orang tua calon suami atau isteri ke Pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa dalam mengajukan dispensasi perkawinan diperlukan adanya “alasan sangat mendesak” sebagai latar belakang pengajuan yang disertakan bukti-bukti cukup. Meskipun demikian, tidak diatur lebih lanjut mengenai batasan dari frasa “alasan sangat mendesak” tersebut, yang menimbulkan ragam tafsiran bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, maupun bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal yang berisi analisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan atas alasan sangat mendesak terhadap 2 (dua) penetapan yaitu Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PN Mnd dan Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Gin, dan selanjutnya 2 (dua) analisis penetapan tersebut akan dibandingkan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan membahas tafsiran Hakim mengenai frasa “alasan sangat mendesak” melalui observasi langsung yang dilakukan Penulis kepada Hakim.

---

Indonesian marriage law originally regulates the age requirements for marriage at 16 (sixteen) for women and 19 (nineteen) for men through Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, in 2019, Law Number 16 of 2019 raised the age requirements to 19 (nineteen) years old for both gender. The increase was aimed to avoid discrimination against women and as an effort to suppress child marriage rates in Indonesia. However, this goal has not been fully achieved due to the ineffectiveness in suppressing the child marriage rates in Indonesia. This can be seen from the sharp rise in the number of marriage dispensation cases after the implementation of the increase in the age requirement. Marriage dispensation is an exception to the fulfillment of marriage age requirement, which allows those who have not reached the age requirement to marry. Marriage dispensation can be granted through an application submitted by the parents of the prospective bride or groom to the court. Furthermore, article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 stipulates that a “very urgent reason” must be provided as the basis for the dispensation application. However, there are no further regulations regarding the limitation of the phrase “very urgent reason”, which has led to various interpretations by the public in applying marriage dispensations, as well as by Judges in determining the marriage dispensation applications. This research is conducted using doctrinal research methods, which analyze the considerations of Judges in granting marriage dispensation application based on “very urgent reason” in 2 (two) court orders, namely Court Order Number 270/Pdt.P/2022/PN Mnd and Court Order Number 41/Pdt.P/2022/PN Gin, followed by comparison of the 2 (two) court orders. Additionally, this research will discuss the Judge’s interpretation of the phrase “very urgent reason” through direct observation conducted by the author with the Judge."

"Penelitian ini membahas regulasi threshold dalam notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Threshold notifikasi adalah batas nilai transaksi yang menentukan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas persaingan usaha. Di Indonesia, threshold ditetapkan melalui PP No. 57 Tahun 2010, dengan nilai aset minimal Rp2,5 triliun dan nilai penjualan minimal Rp5 triliun. Namun, nilai ini belum mengalami perubahan sejak diberlakukan, sehingga relevansinya menurun akibat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur threshold melalui Hart-Scott-Rodino Act, yang diperbarui setiap tahun berdasarkan Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index untuk mencerminkan perubahan pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan perbandingan. Data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli dianalisis untuk memahami regulasi threshold di kedua negara dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa threshold tetap di Indonesia berpotensi menciptakan beban administratif yang tidak perlu dan menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mengadopsi mekanisme penyesuaian threshold secara berkala untuk menjaga relevansi kebijakan dengan kondisi pasar terkini, mendukung persaingan usaha yang sehat, dan meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

---

This study examines the regulatory framework for merger and acquisition notification thresholds in Indonesia and the United States, focusing on their effectiveness in promoting healthy market competition. Notification thresholds define the transaction value limits that mandate reporting to competition authorities. In Indonesia, thresholds are stipulated by Government Regulation No. 57 of 2010, with a minimum asset value of Rp2.5 trillion and a minimum sales value of Rp5 trillion. However, these values have remained unchanged since their enactment, reducing their relevance due to economic growth and inflation. Conversely, the United States regulates thresholds through the Hart-Scott-Rodino Act, which is updated annually using the Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index to reflect market changes.This study employs normative legal methods with a descriptive and comparative approach. Secondary data, including laws, government regulations, academic journals, and expert opinions, are analyzed to understand the threshold regulations in both countries and their impact on market competition. The study concludes that static thresholds in Indonesia risk creating unnecessary administrative burdens and hindering effective oversight. It recommends that Indonesia adopt a periodic threshold adjustment mechanism to maintain policy relevance, support healthy competition, and minimize administrative burdens for small and medium enterprises."

"Media massa dapat membentuk opini publik melalui pembentukan reprentasi di dalam pemberitaan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana kepolisian direpresentasikan oleh Kompas di dalam pemberitaan selama Aksi Kawal Putusan MK berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis berperspektif Norman Fairclough (1995) dengan bantuan linguistik korpus (Baker, 2008). Data yang dianalisis adalah 25 artikel yang diunggah oleh Kompas.id dengan topik sikap polisi saat Aksi Kawal Putusan MK dengan periode berita 23 sampai dengan 30 Agustus 2024. Media Kompas dipilih sebagai sumber data atas dasar jumlah pengguna yang tinggi dalam mengakses berita yang dihasilkan. Artikel-artikel tersebut dikumpulkan dan disatukan menjadi sebuah korpus. Kemunculan kata kepolisian, polisi, aparat, dan sejenisnya dianalisis dengan melihat kata-kata lain yang muncul beriringan. Polisi digambarkan oleh Kompas sebagai sosok yang menggunakan kekerasan dan tindakan represif dalam menangani demonstrasi, khususnya Aksi Kawal Putusan MK. Representasi ini dipengaruhi oleh konteks situasi, institusi, dan sosial ketika peristiwa berlangsung.

---

Mass media is able to shape public opinion through the shaping of representation in news reporting. Based on that point, this research aims to reveal how the police force is represented by Kompas in the news reporting throughout the Aksi Kawal Putusan MK protests. This reseach uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis (1995), along with utilizing corpus linguistics (Baker, 2008). The data being analyzed is the the 25 news articles upload in Kompas.id with the topic of the police force’s action during the Aksi Kawal Putusan MK protests from 23rd until 30th August 2024. Media Kompas is chosen as the data source because of its high rate of access for their news. These articles are collected and put together to be a corpus. The use of the word ‘kepolisian’, ‘polisi’, ‘aparat’, and othe of the likes is analyzed along with their accompanying words. The police force is depicted by Kompas as an entity that uses violence and repressive actions in handling the demonstrations, especially during the Aksi Kawal Putusan MK protests. This representation is influenced by situational, institutional, and social context during the event."

"Kota Jakarta Selatan adalah salah satu kota yang memiliki kawasan bisnis terbesar yaitu Sudirman Central Business District (SCBD). Hal ini meningkatkan urbanisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga Kota Jakarta Selatan mengalami peningkatan lahan terbangun yang mencapai 20% dalam 30 tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan berupaya membangunan kota yang berketahanan iklim, sehingga penting melakukan kajian terhadap fenomena iklim diperkotaan salah satunya dari Urban Heat Island (UHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akurasi algoritma machine learning dalam memprediksi Urban Heat Island, menganalisis pola spasio-temporal Urban Heat Island dan menganalisis pengaruh karakteristik wilayah pada pola spasio-temporal Urban Heat Island di Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024. Dengan menggunakan pendekatan machine learning, tiga algoritma dengan metode regresi digunakan untuk memprediksi Urban Heat Island. Data yang digunakan berupa data Landsat 8 OLI/TIRS dan survei lapangan untuk validasi. Hasil menunjukkan bahwa algoritma dengan akurasi terbaik adalah Random Forest (RF), yang menghasilkan Urban Heat Island dengan pola spasio-temporal yang mengelompok dan meningkat dalam periode tahun 2020-2024. Karakteristik wilayah diketahui memiliki pengaruh terhadap pola spasio-temporal Urban Heat Island. Karakteristik wilayah yang berpengaruh paling tinggi adalah kepadatan penduduk, dan yang berpengaruh paling rendah adalah kecerahan lahan.

---

South Jakarta City is one of the cities that has the largest business district, Sudirman Central Business District (SCBD). This increases urbanization which drives economic growth and population increase. So that South Jakarta City has experienced an increase in built-up land which has reached 20% in the last 30 years. Therefore, the South Jakarta City Government seeks to develop a climate resilient city, so it is important to conduct a study of urban climate phenomena, one of which is from the Urban Heat Island (UHI). This research aims to analyze the accuracy of machine learning algorithms in predicting Urban Heat Island, analyze the spatio-temporal pattern of Urban Heat Island and analyze the influence of regional characteristics on the spatio-temporal pattern of Urban Heat Island in South Jakarta City in 2020-2024. By using a machine learning approach, three algorithms with regression methods are used to predict Urban Heat Island. The data used are Landsat 8 OLI/TIRS data and field surveys for validation. The results show that the algorithm with the best accuracy is Random Forest (RF), which produces Urban Heat Island with a clustering and increasing spatio-temporal pattern in the period 2020-2024. Regional characteristics are known to have an influence on the spatio-temporal pattern of Urban Heat Island. The most influential regional characteristic is population density, and the least influential is land brightness."