Kerugian dan bahaya yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah bentuk kejahatan lingkungan karena ketiadaan penegakan prinsip keadilan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel media massa daring, dan laporan kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini menggunakan Green Criminology dan konsep keadilan lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kerugian yang tercipta dari implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai akibat dari disproporsionalitas distribusi manfaat, kerugian, pengakuan, dan hak atas keadilan. Konsep keadilan lingkungan menunjukkan perlunya penegakan prinsip keadilan lingkungan dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah untuk mengakhiri diskriminasi lingkungan dan manusia berdasarkan hak informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan

---

The identified harms and risks in the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan constitute a form of environmental crime due to the absence of environmental justice enforcement. This study employs a qualitative approach based on secondary data obtained from journal articles, online media reports, and assessments conducted by Non-Governmental Organizations (NGOs). It utilizes the framework of Green Criminology and the concept of environmental justice. The findings reveal that the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan has resulted in harm due to the disproportionate distribution of benefits, losses, recognition, and justice rights. The concept of environmental justice highlights the need for enforcing its principles in the implementation of the Food Estate policy to end environmental and human discrimination by ensuring rights to information, participation, and access to justice.