Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Jaminan hari tua terhadap pekerja yang di pensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (Analisis Putusan No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn. Jkt.Pst). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua terhadap pekerja yang dipensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan beda perhitungan nominal jaminan hari tua di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Direksi Nomor 17/KD/2016 tentang pengaturan perhitungan pembayaran sekaligus GDP, THT, dan JHT, para pekerja dengan gaji dasar progam sampai dengan usia 56 tahun dan masa kerja sampai dengan para pekerja berusia 56 tahun ini berlaku dengan catatan sesungguhnya akan diubah dan/atau ditambah sebagaimana mestinya, dan para Penggugat berhak atas pembayaran seluruh komponen perhitungan pembayaran kompensasi pensiun dipercepat yang telah diperhitungkan. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) ketika membuat Keputusan Direksi dan Keputusan Perjanjian Bersama dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua agar tidak terdapat lagi perselisihan antara pegawai dan PT. Sucofindo. Serta menyarankan kepada pegawai PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) juga mengetahui dengan jelas bagaimana sistem perhitungan JHT dan THT yang mengatur mengenai Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

---

This thesis figures the analysis of the implementation of the provision of Old Age Security or Retirement Security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (By the analysis of Court Decision No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn.Jkt.Pst). The focus of this study is around the regulation of old age security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) and the dispute resolution related to the differences in the calculation of nominal old age savings at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). The thesis is concluded in a normative juridical research with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that according to the Decree of the Board of Directors Number 17/KD/2016 regarding to the calculation of payment at once including GDP, ENT, and JHT (Old Age Security), for workers with basic salary programs until the age of 56 years and those with years of service up to when the workers aged 56 years, the provision in the Decree apply with a note that it will be amended and / or supplemented as appropriate, and the Plaintiffs are entitled to the payment of all components of the calculation of early retirement compensation payments that have been calculated. The results of this study suggest to PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) to be transparent in order to enhance the understanding of all employees regarding to the Old Age Security and Old Age Benefits when making Directors' Decrees and Joint Agreement Decisions so that there are no more disputes between employees and PT. Sucofindo. This thesis also suggests the employees of PT. The Superintending Company of Indonesia (Persero) to clearly know about how the JHT (Old Age Security) and ENT calculation system settles the Employee Rights in terms of the Termination of Employment."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara memiliki kekhususan karakterik karena merupakan penghargaan atas pengabdian. Hasil riset ini membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 telah mempertegas amanat pengelolaan program jaminan sosial bagi ASN agar tetap dilaksanakan oleh secara khusus oleh PT TASPEN (Persero) sebagai BUMN. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi, riset ini juga menggunakan literatur-literarur hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Riset ini menggunakan metode berbasis penelitian doktrinal. Analisis penelitian juga didukung oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan amanat pengalihan Jaminan Sosial ASN dalam Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan jaminan sosial bagi ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah dikelola secara khusus oleh TASPEN sebagai badan pengelola jaminan sosial berbentuk BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pengelolaan tersebut tidak disatukan dengan pengelolaan jaminan sosial sektor swasta yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pengalihan jaminan sosial dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi merugikan hak konstitusional para Pegawai negeri karena adanya potensi penurunan manfaat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya unsur penghargaan bagi para pegawai negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam sistem pengelolaan Jaminan Sosial bagi ASN pada TASPEN, terdapat persinggungan antara keuangan negara dengan keuangan perseroan sebagai badan hukum privat. Hasil Penelitian ini memberi saran perlunya penegasan keterpisahan jaminan sosial bagi ASN dari jaminan sosial sektor swasta dalam setiap pengaturan jaminan sosial ASN sebagaimana amanat konstitusi. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengelolaan iuran jaminan sosial, badan pengelola juga perlu diberikan keleluasaan dalam ranah hukum privat mengingat bentuknya adalah BUMN Persero.

---

Social security for civil servants has a special characteristic because it is a reward for their service to the country. The results of this research prove that Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XVII/2019 has emphasized the mandate for the management of social security programs for ASN to continue to be implemented specifically by “PT TASPEN (Persero)” as state-owned-enterprise (SOE). Apart from the Constitutional Court Decision, this research also uses legal literature and statutory regulations as research material. This research uses a doctrinal research-based method. The research analysis is also supported by data obtained from interviews with sources related to the Constitutional Court's decision which canceled the mandate for the transfer of Civil Servant Social Security in the Law on Social Security Administering Bodies. From the research results, it was found that the management of social security for Civil Servants after the Constitutional Court decision was managed specifically by TASPEN as a social security management body in the form of a SOE. The Constitutional Court's decision also emphasized that this management is not integrated with the management of private sector social security which is managed by BPJS Ketenagakerjaan. The Panel of Judges also emphasized that the transfer of social security from TASPEN to BPJS Ketenagakerjaan has the potential to harm the constitutional rights of civil servants because of the potential for decreasing benefits, creating legal uncertainty, and causing a loss of the element of appreciation for civil servants. This research also found that in the Social Security management system for civil servants at TASPEN, there is an intersection between state finances and company finances as private legal entities. The results of this research suggest the need to emphasize the separateness of social security for civil servants from private sector social security in every civil servants social security arrangement as mandated by the constitution. Furthermore, to optimize the management of social security contributions, the management body also needs to be given flexibility in the realm of private law considering that its form is SOE."

"Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama.

---

Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class."

"Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, BPJS bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, yang dibutuhkan. Apotek merupakan Jejaring dan fasilitas kesehatan dapat bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Selain itu, apotek dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjamin pemenuhan obat program rujuk balik (PRB). Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Pasien dapat menebus obat penyakit kronis yang telah diresepkan sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari dokter dan dapat menebus resep BPJS di apotek tempat dilakukan nya pelayanan rujuk balik. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan apotek tersebut maka dibuatlah rancangan apotek yang bekerjasama dengan praktik dokter dan Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Dalam rancangan ini terdiri dari rancangan pendirian bangunan apotek yaitu Apotek Sehat Farma, rancangan pengeluaran dana (investasi modal awal apotek, biaya operasional apotek, pembiayaan jasa pelayanan), rancangan pendapatan masuk (pendapatan non prb dan pendapatan dari program rujuk balik), perhitungan laba rugi, payback period (PP), return of invesment (ROI), dan break event point (BEP). hasil yang didapatkan adalah perhitungan payback period (PP) yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum 5 tahun dan nilai return of invesment (ROI) yang diperoleh yaitu 276,46%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka 4 bulan apotek sudah bisa mengembalikan modal awal pembangunan apotek dengan besaran tingkat return (%) selama periode investasi.

---

In the implementation of Health Insurance, BPJS collaborates with health service facilities from the government and the community. Health facilities that do not have supporting facilities are required to build a network with supporting health facilities to ensure the availability of medicines and consumable medical materials that are needed. Pharmacy is a network and health facilities can collaborate with BPJS health. In addition, pharmacies can collaborate with BPJS Kesehatan in ensuring compliance with drug referral program (PRB). The Referral Program (PRB) is a health service provided to patients with chronic diseases with stable conditions and still needing long-term treatment. Patients can redeem chronic disease drugs that have been prescribed previously based on a doctor's recommendation and can redeem BPJS prescriptions at the pharmacy where the return referral service is carried out. To find out how the pharmacy's income is, a pharmacy design is made in collaboration with medical practices and the BPJS Health Referral Program in West Java Province. In this design, it consists of the design of building a pharmacy, namely the Healthy Farma Pharmacy, the design of the fund expenditure (initial capital investment of the pharmacy, pharmacy operating costs, service financing), the design of incoming income (non-household income and income from the referral program), the calculation of profit and loss, payback period (PP), return of investment (ROI), and break event point (BEP). The results obtained are the calculation of the payback period (PP) obtained does not exceed the maximum limit of 5 years and the value of return of investment (ROI) obtained is 276.46%. The results of these calculations indicate that within 4 months the pharmacy can return the initial capital to build the pharmacy with the rate of return (%) during the investment period."

"Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional, berpeluang menimbulkan risiko fiskal yang mampu menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kesinambungan fiskal. Risiko fiskal tersebut lahir dari adanya kewajiban kontingensi pemerintah untuk menjamin kesehatan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Adapun risiko yang mampu mengancam kesehatan aset tersebut mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko liabilitas, risiko ekonomi, risiko investasi, risiko bencana, dan risiko politik. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau: (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional; dan (2) dampak kewajiban kontingensi Pemerintah dalam menjaga kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berasal dari kewajiban kontingensi Pemerintah untuk menjamin kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan guna kesinambungan program jaminan sosial. Risiko tersebut lahir dari kewenangan diskresioner Pemerintah berdasarkan undang-undang dan diungkapkan dalam Nota Keuangan. Adapun risiko tersebut bersumber dari minimnya penerimaan iuran, tingginya belanja manfaat, dan risiko investasi. Di sisi lain, ketidakjelasan status hukum keuangan Aset DJS Kesehatan juga mampu menghambat pengelolaan risiko fiskal dan pengelolaan dana amanat; dan (2) penyehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan memberikan tekanan fiskal terhadap APBN, namun hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya risiko sistemik kegagalan sistem kesehatan nasional yang mampu melahirkan risiko fiskal lainnya sekaligus untuk mencapai tujuan bernegara.

---

The administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance, has the potential to generate fiscal risks that could strain the State Budget and fiscal sustainability. These fiscal risks arise from the government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund. The threats to this fund's financial health include operational risks, liquidity risks, liability risks, economic risks, investment risks, disaster risks, and political risks. Consequently, this study examines: (1) the fiscal risks arising from the administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance; and (2) the impact of the Government's contingent liabilities to maintain the financial health of the Health Social Security Fund on fiscal risk management. This research employs a doctrinal method that is both explanatory and prescriptive. The study reveals that (1) the fiscal risks stemming from the administration of the National Social Security System are derived from the Government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund for the sustainability of the social security program. These risks originate from the Government's discretionary authority under the law and are disclosed in the Financial Note. The risks include insufficient premium income, high benefit expenditures, and investment risks. Additionally, the unclear legal status of the financial assets of the Health Social Security Fund can impede fiscal risk management and the management of trust funds; and (2) ensuring the financial health of the Health Social Security Fund exerts fiscal pressure on the State Budget. However, this is necessary to prevent the systemic risk of failure in the national health system, which could lead to other fiscal risks, and to achieve national objectives."

"Artikel ini memuat tentang penelitian mengenai kritik BPJS Watch terhadap kebijakan jaminan sosial di Indonesia pada 2011-2022. Kebijakan jaminan sosial di Indonesia telah bertransformasi cakupannya menjadi lebih universal dan inklusif dibanding pada masa Orde Baru hingga awal Reformasi yang sangat terbatas. Jaminan sosial saat ini memegang peranan penting dalam melindungi masyarakat dari risiko seperti penyakit, kecelakaan kerja, dan masa pensiun. Meskipun demikian, sistem jaminan sosial di Indonesia masih dibayangi oleh berbagai masalah. Kritik terhadap masalah yang menjangkiti jaminan sosial telah banyak dilontarkan oleh media massa dan akademisi, namun pendekatan dari perspektif masyarakat sipil, khususnya oleh organisasi seperti BPJS Watch belum banyak dibahas. BPJS Watch yang dimotori aktivis buruh telah konsisten mengkritisi kebijakan jaminan sosial sejak disahkannya Undang-Undang BPJS. Kritik mereka melingkupi isu-isu utama seperti pelaksanaan di lapangan, manajemen lembaga jaminan sosial, serta regulasi terkait. Meskipun pengaruh kritik BPJS Watch terhadap perubahan kebijakan cenderung terbatas, baik karena faktor eksternal maupun internal organisasi, aktivitas dan kritik mereka mencerminkan adanya pergeseran dalam pola aktivisme buruh dari fokus pada kepentingan kelompok menjadi kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.

---

This article contains research on BPJS Watch's critique of social security policy in Indonesia in 2011-2022. Social security policy in Indonesia has now transformed into a more universal and inclusive coverage than during the New Order and early Reform periods, which were very limited. Social security now plays an important role in protecting people from risks such as illness, work accidents, and retirement. However, Indonesia's social security system is still plagued by problems. Criticism of the problems plaguing social security has been widely expressed by the mass media and academics, but the approach from the perspective of civil society, especially by organizations such as BPJS Watch, has not been widely discussed. BPJS Watch, led by labor activists, has consistently criticized social security policy since the passing of the BPJS Law. Their criticism covers key issues such as implementation in the field, management of social security institutions, and related regulations. Although the influence of BPJS Watch's criticism on policy change tends to be limited, both due to external and internal organizational factors, their activities and criticism reflect a shift in the pattern of labor activism from a focus on group interests to broader interests for society."

"Fokus penelitian ini adalah melihat keseluruhan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), khususnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan, dan menganalisisnya dari sudut pandang democratic governance. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK, dan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (dinsos daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik, dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

---

The focus of this study is to examine the entire process of updating data on health insurance contribution assistance recipients (PBI-JK), particularly the implementation of data verification and validation, and to analyze it from the perspective of democratic governance. The purpose of the research is to analyze the implementation of updating data on health insurance contribution assistance recipients, and to improve the management system and its implementation. The research method used descriptive qualitative with data collection technique consisted of document studies, interviews, and observations which conducted in Musi Banyuasin Regency and Palembang City. The results showed that the data processing and services are centralized, the updating system is hierarchical and bureaucratic, lack of local government roles, third parties involvement, budget constraints, and lack of transparency, accountability and public participation. Therefore, it is necessary to improve the implementation of PBI-K data updating by implementing democratic governance principles, such as decentralization of data services, transparency, accountability, local government and public participation, and the application of information technology and internet"

"Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk mengikuti Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu program BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang menderita penyakit kronis adalah Program Rujuk Balik (PRB), dalam program ini apotek memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Kota Jakarta Timur dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada Januari tahun 2014, hanya terdapat satu apotek rujuk balik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, oleh karena itu diperlukan pendirian kembali apotek yang bekerjasama dengan BPJS untuk melayani Program Rujuk Balik (PRB), sebelum dilakukan pendirian apotek, perlu dibuat rancangan pendirian apotek dan dilakukan analisis kelayakan pendirian apotek. Apotek yang akan didirikan adalah Apotek Jatinegara Farma. Berdasarkan pengkajian rancangan apotek bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Obat Rujuk Balik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Apotek Jatinegara Farma dengan BPJS Kesehatan melalui Program Rujuk Balik (PRB) menunjukkan profitabilitas yang cukup baik dan hasil analisa keuangan, diperoleh nilai Return of Investment (ROI) yang cukup tinggi yaitu sebesar 85,95 % dan jangka waktu pengembalian modal awal atau payback period selama 1 tahun 4 bulan (kurang dari 5 tahun) sehingga menunjukkan bahwa Apotek Jatinegara Farma layak untuk didirikan.

---

Regulation of Law Number 24 of 2011, mandates that every Indonesian citizen is required to participate in the Social Security Administering Body (BPJS) Program. One of the BPJS Health programs to improve the quality of health services and to facilitate access to health services for JKN participants who suffer from chronic diseases is the Referral Program (PRB), in this program pharmacies have a very important role. Based on data obtained from the official website of the City of East Jakarta and the Data and Information Center (Pusdatin) of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, in January 2014, there was only one referral pharmacy that collaborated with BPJS Health in the Jatinegara district, East Jakarta City, because It is necessary to re-establish pharmacies in collaboration with BPJS to serve the Referral Program (PRB), before the establishment of pharmacies, it is necessary to design a pharmacy establishment and analyze the feasibility of establishing a pharmacy. The pharmacy to be established is Jatinegara Farma Pharmacy. Based on the review of the design of pharmacies in collaboration with BPJS Health in Referral Drug Services that has been carried out, it can be concluded that the collaboration between the Jatinegara Farma Pharmacy and BPJS Health through the Referral Back Program (PRB) shows a fairly good profitability and the results of financial analysis, obtained the Return of Investment value. (ROI) which is quite high, namely 85.95% and the initial payback period or payback period is 1 year 4 months (less than 5 years) so that it shows that Jatinegara Farma Pharmacy is feasible to be established. "

"ABSTRAKJaminan sosial kesehatan di Indonesia telah dibentuk dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan BPJS sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. Kehadiran BPJS Kesehatan sebagai alat penyalur pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, tetap menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran, pelayanan yang dianggap terlalu rumit atau kurang menyenangkan, serta tenaga ahli yang merasa bahwa imbalan yang didapatkan tidak seimbang dengan usaha yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan membandingkan sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia, dengan salah satu sistem jaminan sosial kesehatan yang paling bertahan lama dan berhasil, yakni sistem NHS di Inggris, untuk mencari aspek apa dari sistem NHS yang baik untuk dicontoh oleh BPJS. Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedua sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Dalam penlitian ini penulis menarik berbagai kesimpulan, seperti perlunya restrukturisasi bentuk jaminan sosial kesehatan Indonesia yang berbasis asuransi, menjadi sistem yang berbasis pajak. Kesimpulan ini akan dibahas secara mendalam di tulisan ini.

---

ABSTRACTThe healthcare system in Indonesia has been established with the enactment of UU No. 40 of 2004. The law also mandates BPJS as the organizer of the national healthcare system. The presence of BPJS Kesehatan as a means of channeling quality and affordable health services, still finds various problems, such as budget shortages, services that are considered too complicated or unpleasant, and practitoners who feel that the benefits obtained are not balanced with the effort given. Therefore, this study analyzes and compares the healthcare system in Indonesia, with one of the most durable and successful healthcare systems in the world, namely the NHS system in the UK, to look for aspects of the NHS system that should be emulated by Indonesia. The method of research that will be used in is normative juridical form. This method is used toanalyze both healthcare systems based on relevant regulations. In this study the authors draw various conclusions, among others, the need for restructuring Indonesian healthcare system, from an insurance based system, into a tax-based system. This conclusion will be discussed in depth in this thesis."