Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan menguak siklus penganggaran internal dari KementrianPerindustrian yang mana, sebagian besar, dilaksanakan oleh Biro Keuangannya.Siklus penganggaran adalah sebuah kegiatan pengelolaan dana terpola yangdilakukan oleh sebuah organisasi sejak dana tersebut sudah cair / mulai bisadigunakan, bermula dari tahap awal-perencanaan hingga tahap akhir-pelaporan.Salah satu model siklus ini, yang mana dianjurkan oleh dua pakar teoriadministrasi negara yang paling terkenal di planet ini; Waylon Jones dan MauricePendlebury, terdiri dari empat fungsi yang saling terkait – Perencanaan,Penganggaran, Pengawasan, and Pelaporan – yang mana masing-masingdiwujudkan dalam bentuk empat organisasi intern dari Kementrian itu sendiri –Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi– berfungsi sebagai pembuka jalan bagi skripsi ini ke dalam lingkungan internalSekretariat Jendral Kementrian Perindustrian dan dengan demikian, memusatkanperhatian terhadap Biro Keuangan. Lalu, setelah menerima data-data keuangandalam jumlah yang memadai dan mempelajari teori yang teruji, didukung olehpernyataan, konfirmasi dan perspektif dari beberapa staf yang sangatberpengalaman dan cukup berpengaruh melalui metode kualitatif, Skripsi iniberhasil menemukan sebuah anomali, penyebab yang mana, diduga secara teoritis,telah melemahkan siklus anggaran intern untuk kebutuhan Biro KeuanganKementrian Perindustrian selama beberapa tahun belakangan.

---

This Journal aims to uncover the cycle of internal budgeting of the Ministry of Industry which, by a large extent, performed by its Monetary Bureau. The budgetting cycle is a patterned fund procession which is carried out by an organization once the fund itself had been ‘liquified’ or reached ‘usable’ status, started from the first phase of planning to the final one of reporting. One of the models for the Cycle, suggested by two of the Earth’s most reknown public administration theorists; Waylon Jones and Maurice Pendlebury, consists of four intertwined functions – Planning, Budgetting, Controlling, and Evaluation – which respectively embodied by the Ministry very own’s four internal organizations – Plan Bureau, Monetary Bureau, General Inspectorate, Evaluation and Data Center – serve as ‘the Cruiser of the Fleet’, opening the path to the internal realm of General Secretariate of the Ministy of Industry and thus, put the bulk of the concern to the Monetary Bureau. Then, by having received sufficient monetary data and learned proven theory, backed up by the statement, confirmation and perspectives of some very experienced and quite influental staff through qualitative methode, the research - carried out by this journal - successfuly found an anomaly, the culprit that, theoratically presumed, has been the cause of the weakened internal budget absorption for the Monetary Bureau’s necessities these last few years."

"Penganggaran merupakan aktivitas paling sentral dan berpengaruh terhadap seluruhaspek kegiatan pemerintah, yang salah satu tugasnya adalah mengalokasikan anggarandengan tepat. Dalam prakteknya, walaupun pemerintah telah melaksanakan reformasipengelolaan keuangan negara, proses pengalokasian anggaran yang dilakukan selama inibelum merefleksikan langkah-langkah dan mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip dalamreformasi penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis allocative efficiency diKementerian Pertanian yang tidak berjalan, serta menemukan rumusan allocative efficiencyyang tepat agar dapat dicapai belanja berkualitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigmapost-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif dan mengambil obyekkasus Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan : i allocativeefficiency tidak berjalan di Kementerian Pertanian disebabkan : a pengalokasian anggaranKementerian Pertanian belum berdasarkan pada skala prioritas; b perencanaanpenganggaran belum mencantumkan skala prioritas; c alokasi anggaran KementerianPertanian tidak sesuai dengan skala prioritas; dan d tidak adanya keterkaitan antara RPJMN,Renstra, RKP, Renja dan RKAKL/ DIPA; serta ii tidak adanya rumusan allocativeefficiency yang tepat di Kementerian Pertanian, disebabkan : a Kementerian Pertanianbelum melakukan realokasi anggaran dengan baik; b penerapan performance-basedbudgeting PBB baru sebatas terminologi dengan informasi kinerja yang belum dapatmemberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerjapenganggaran kurang dilaksanakan dengan baik serta penerapan standar biaya belum ideal; c pelaksanaan medium term expenditure framework MTEF tidak disiplin denganpemahaman mengenai forward estimate masih kurang serta belum adanya titik temu antaratop down dengan bottom up budgeting; dan d kelembagaan Kementerian Pertanian terkaitpenganggaran tidak mendukung pencapaian allocative efficiency.

---

Budgeting is the most central and influencing activity of a whole aspects in the governmentthat one of its duty is to allocate budget approriately. In practice, the government hasimplemented a reform in state finance management. However, current process of budgetallocating has not reflected measures and mechanisms that meet the principles in budgetingreform. This research aims to analyze allocative efficiency in Ministry of Agriculture that hasnot well performed and to determine the most appropriate formula of allocative efficiency inorder to achieve a high quality spending. This research applies a post positivism paradigmthat employs qualitative data collecting and Ministry of Agriculture as case object. This paperconcludes that i allocative efficiency is not well implemented in Ministry of Agriculture,the reasons are a budget allocating in the Ministry has not based on scale of priorities b its budget planning has not included scale of priorities c budget allocation in the Ministrydoes not conform to the scale of priorities and d there is not a linkage on Medium TermsPlan, Strategic Plan, Annual Government Plan, Annual Plan and Budget Document ofMinistry of Agriculture ii a proper concept of allocative efficiency has not appplied in theMinistry, due to a Ministry of Agriculture has not well reallocated its budget b performance based budget is implemented at a terminological level, which is defined as aperfomance information that cannot provide a clear direction in budget execution, moreover,monitoring and evaluation of the budget performance has not properly conducted andstandard cost has not been ideally implemented c MTEF is not optimally implemented,since its understanding on the concept of forward estimate remains low and meeting point oftop down and bottom up budgeting has not been established and d the budgetinginstitutions in Ministry of Agriculture do not support in achieving allocative efficiency."

"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.

---

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."

"Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh rasio keuangan antara lain berupa perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio kas, tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian modal sendiri, perputaran total asset, rasio modal sendiri terhadap total asset dan tingkat kesulitan keuangan (yang dihitung berdasarkan Alman Z-Score) terhadap nilai tambah ekonomls (EVA) pada perusahaan tertutup dalam hal ini perusahaan milik negara (BUMN).Analisis untuk mengetahui pengaruh tersebut di atas menggunakan regresi linear berganda, dimana rasio keuangan dan nilai Z-Score sebagai variabel bebas clan nilai EVA sebagai variabel terikat. Sedangkan data-data yang diambil adalah data keuangan BUMN-BUMN yang belum mencatatkan sahamnya di bursa saham.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris rasio keuangan dan Z-Score mempengaruhi nilai EVA, namun rasio keuangan yang berpengaruh tidak selalu sama untuk kurun waktu yang berbeda dan tidak semua rasio keuangan diatas secara signitikan berpengaruh terhadap EVA, begitu juga Z-Score tidak selalu berpengaruh positif terhadap EVA untuk setiap kurun waktu.Dari model terbaik, terdapat rasio pengembalian investasi, rasio lancar, perputaran asset dan tingkat kesulitan keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap EVA.

---

This research will analyze the influence of financial ratio for examples in the form of inventory turn over, receivable turn over; cash ratio, return on equity, current ratio, total asset turnover, equity to total asset ratio and Z-Score to economic value added (EVA), specially at the state-owned enterprises (BUMN).Multiple Linear Regression is used to analyze the relation of financial ratios and the Altman Z-Score as independent variables and The Economic Value Added as dependent variable. Data were collected from financial report of the state own enterprises (BUMN that have not been listed in Jakarta Stock Exchange (BEJ).Result ofthe research indicate that empirically, financial ratios and Z-Score influence value of E VA, but financial ratios which have an effect, do not always identically for different range of time and do not all of the financial ratios above have a significant effect on to EVA, so also Z-Score do not always have a positive effect on to EVA at every range of time.From the selected model, there are return on investment ratio. current ratio, total asset turnover and financial distress (Z-Score) which significantly have an eject on EVA."

"Di dalam pengelolann suatu perusahaan, keadaan kas, persediaan, piutang dan posisi utang jangka pendek seringkali memegang peranan yang cukup penting dalam kelangsungan operasional perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh perubahan kas, persediaan, piutang dan posisi ulang jangka pendek terhadap perubahan tingkat kesulitan keuangan untuk tahun yang bersangkutan dan satu tahun berikutnya. Tingkat kesulitan itu sendiri akan dihitung dengan rumus Z-Score dari Altman.Analisis untuk mengetahui pengaruh tersebut di atas menggunakan regresi linear berganda, dimana perubahan kas, persediaan dan piutang dan utang jangka pendek merupakan variabel bebas dengan perubahan nilai Z-Score sebagai variabel terikat. Sedangkan data-data yang diambil adalah data keuangan BUMN-BUMN Sektor Industri Manufaktur yang belum mencatatkan sahamnya di bursa saham.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris perubahan kas, maupun piutang akan berpengaruh positif terhadap perubahan tingkat kesulitan keuangan untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan perubahan persediaan dan utang jangka pendek tidak berpengaruh untuk tahun yang bcrsangkutan. Untuk satu tahun berikutnya, dari penelitian ini secara empiris ditunjukkan bahwa perubahan tingkat kesulitan keuangan hanya dipengaruhi oleh perubahan persediaan, sedangkan perubahan kas, piutang maupun utang jangka pendek tidak berpengaruh.

---

Cash, inventory, receivable account and current liabilities have an important role in the company operation. In this research, we want to know about the influence of them related to the financial distress of the company, in the same year and the next year. The Altman Z-score used to calculate the financial distress value.Multiple Linear Regression used to analyze the relation and cash inventory, receivable account and current liabilities as indeoendent and The Altman Z-score as dependent variable Data were collected from financial report State Owned Manufactured Sector that have not been listed in BEJ.The result shows that the difference of cash and account receivable have positive influence to the difference of financial distress in the same year, meanwhile inventory and current liabilities have no influence. For prediction to the next year, only inventory that has relations with the financial distress, that shows by negative influence."

"Fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah Majelis Hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keuangan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan. Timbulnya fenomena karena UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkannya kekayaan BUMN sebagai keuangan negara sehingga ada penyidik, penuntut umum dan hakim berpedoman pada ketentuan tersebut dan ada yang tidak sependapat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian.Hukum dapat ditafsirkan menurut siapa saja dan untuk kepentingan siapa saja, yang menimbulkan kekuatiran bagi para pelaku ekonomi khususnya yang berkaitan dengan operasional PT BUMN. Permasalahan ini terus menimbulkan polemik. Untuk itu perlu kejelasan dalam aspek hukum terhadap kerugian yang terjadi pada PT BUMN (Persero), yang kemudian menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah keuangan PT BUMN (Persero) termasuk keuangan negara sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara serta apakah perbuatan hukum Direksi yang merugikan perusahaan dapat dituntut dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori badan hukum dan konsep-konsep tentang keuangan negara, keuangan PT BUMN (Persero) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara karena hal ini sesuai dengan Karakter Keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai uang rakyat. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dari Direksi BUMN berarti menghambat pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara dikenakan sanksi pidana atau dengan kata lain perbuatannya memenuhi unsur delik pidana Pasal 2 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

---

The phenomenon of law enforcement corruption cases in recent years SOEs interesting to investigate. First, because many directors are sued for damages caused by his actions which hurt state finances state-owned PT (Persero). Second, because the decision arising from a number of different judges. The difference is due to the lack of common understanding and interpretation of the judge whether the financial state-owned PT (Persero) is a state or not. The emergence of the phenomenon because of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and Law No 17 of 2003 concerning State Finance include financial wealth as a nation state so that no investigator, prosecutor and judge based on these provisions and any who disagree. These conditions lead to uncertainty. The law can be interpreted by anyone and for the benefit of anyone, which raises concern for the economic actors in particular those related to the operation of PT SOEs. Problems above continue to cause a polemic.

For that we need clarity in the legal aspects of the losses incurred by stateowned PT (Persero), which later became the problem in this research are: whether state-owned financial PT (Persero), including financial state so that the loss is a loss to the state and whether the legal act of Directors hurt the company could be charged with article 2 or article 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption.

This study uses normative legal research methods, sources of data required in the implementation of this study uses secondary data sources, then the data were analyzed qualitatively.

The results showed that according to legal theory and the concepts of state finances, state-owned financial PT (Persero), whose capital comes from wealth separated state within the scope of state finances because it is in accordance with State Finance characters that must be accounted for its use as money of the people . Acts of fraud that may cause harm to the state of Directors SOEs means hamper the government in order to carry out their obligations. Such action may be categorized as actions that harm the public interest or is against the law. On the basis of this, the fraudulent acts that harm the state shall be liable to criminal or in other words, his actions meet the elements of criminal offenses in Article 2 or Section 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001."

"Indonesia mengimplementasikan MTEF secara meneyluruh dalam perencanaan dan penganggaran pada RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011. MTEF bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Mengingat luasnya lingkup perencanaan dan penganggran, penelitian difokuskan pada bagaimana pengaruh pengimplementasian MTEF terhadap perencanaan penganggaran serta melihat dampak penerapannya di beberapa negara dan di Indonesia. Secara khusus di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat perbaikan dalam mekanisme perencanaan penganggaran dengan diterapkannya MTEF. "

"ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome."

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."