ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome.