Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan restoran di Kota Tangerang Selatan menjadi peluang peningkatan penerimaan PBJT atas makanan dan minuman. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) sebagai sarana pelaporan pajak secara online yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerimaan dan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan e-SPTPD oleh Wajib Pajak PBJT atas makanan dan minuman dengan konsep Technology Acceptance Model (TAM) mencakup empat dimensi utama yaitu Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Behavioral Intention to Use (BI), dan Actual System Use (ASU). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif paradigma positivist dengan teknik pengumpulan data campuran (mixed method). Data survey menjadi sumber utama dan wawancara mendalam sebagai sumber pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam yang dilaksanakan secara luring dan daring. Hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif, menunjukkan seluruh dimensi berada pada kategori tinggi, PU memperoleh rata-rata tertinggi, diikuti oleh PEOU, BI, dan ASU. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak hanya merasakan manfaat nyata dari e-SPTPD, tetapi juga menganggap aplikasi ini mudah digunakan dan layak diterapkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tingkat penerimaan terhadap e-SPTPD tergolong tinggi dan memberikan dasar yang kuat bagi penguatan kebijakan digitalisasi perpajakan daerah khususnya Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan literatur penerimaan teknologi sektor publik.

---

The growth of restaurants in South Tangerang City presents an opportunity to increase PBJT revenue from food and beverages. To support this, the Regional Revenue Agency (Bapenda) of South Tangerang has implemented the Electronic Local Tax Notification application (e-SPTPD) as an online platform for tax reporting, aiming to improve service efficiency and taxpayer compliance. This research aims to analyze the level of acceptance and the factors that influence the use of e-SPTPD among food and beverage PBJT taxpayers, using the Technology Acceptance Model (TAM) framework. The model includes four key dimensions: Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Behavioral Intention to Use (BI), and Actual System Use (ASU). The study applies a quantitative approach within a positivist paradigm, supported by a mixed method for data collection. The main source of data comes from surveys, complemented by in-depth interviews. Data was collected through both online and offline distribution of questionnaires and interviews. The questionnaire results were analyzed descriptively, showing that all four dimensions scored in the high category. PU had the highest average, followed by PEOU, BI, and ASU. These findings suggest that taxpayers not only perceive real benefits from using e-SPTPD, but also find it easy to use and worth continuing. In conclusion, the acceptance level of the e-SPTPD application is relatively high, offering a strong foundation to enhance local tax digitalization policies in South Tangerang. This study also contributes to the growing body of literature on technology adoption in the public sector. "

"ABSTRAKDiterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi online system, E-SPTPD Depok , Administrasi PerpajakanABSTRAK Nama : Asrina Eka PutriProgram Studi : Ilmu Administrasi FiskalJudul : Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.

---

ABSTRACTImplementation of reporting online tax in Depok on the type of parking tax, entertainment tax, hotel tax house and restaurant taxes simultaneously in Depok is one of the convenience provided by the government in tax collection. there are still some problems in its application because it is still relatively new policy in Depok, This study purpose to analyze the implementation of online tax reporting in Depok and analyze find the problems in implementation. This research approach is quantitative, descriptive type. The results of this study are implementation online system of reporting local tax in Depok have suitable criteria theory of policy implementation by Van Meter Van Horn and in accordance with the principle of taxation Fritz Neumark. Some technical and non technical issues become an obstacle to the success of this policy.Keyword Implementation of online system, E SPTPD Depok, tax administration."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan urgensi yang diangkat pada proses formulasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenalkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terdampak kebijakan. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi erangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dengan dimensi the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, dan the economics of an intervention. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepentingan dan urgensi yang diangkat dalam kebijakan PBJT berada pada PBJT sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah.

---

This research aims to determine the importance and urgency raised in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax (PBJT) policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This research uses a post-positivist approach with quantitative data collection methods through literature study and in-depth interviews. Interviews were conducted with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and parties affected by the policy. The research was conducted by adapting the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey (2022) with the dimensions of the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention. The results of the analysis show that the importance and urgency raised in the PBJT policy lie in PBJT as a regional tax policy that supports the authority of regional governments in managing regional revenues."

"Dalam Undang-Undang DKJ diatur bahwa DKI Jakarta akan berubah statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta dengan beberapa kekhususan tertentu. Salah satu kekhususan tersebut adalah mengatur terkait tarif maksimal PBJT Atas Jasa Parkir menjadi 25%. Atas pengaturan tersebut, perlu diketahui peran asas certainty dalam pengaturan PBJT Atas Jasa Parkir yang juga diatur dalam Undang-Undang HKPD, serta apa saja tantangan dalam proses pemungutannya nanti. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah gagasan dari Rosdiana & Iryanto (2012), yaitu Asas Certainty. Data di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak telah memenuhi asas certainty dan akan tetap mengacu pada Undang-Undang HKPD, sedangkan terkait Tarif Pajak akan tunduk pada Undang-Undang DKJ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang DKJ merupakan lex specialis Undang-Undang HKPD. Namun, apabila Undang-Undang DKJ sudah berlaku, maka dalam proses pemungutan nantinya, ketentuan terkait tarif belum memenuhi asas certainty. Atas belum terpenuhinya asas certainty terkait tarif pajak maka menimbulkan beberapa tantangan dalam proses pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di Provinsi DKJ.

---

The DKJ Law stipulates that DKI Jakarta will change its status to Daerah Khusus Jakarta (Special Capital Region) with specific provisions. One of these provisions involves setting a maximum tariff for PBJT on Parking Services at 25%. However, the tax provisions have also been regulated in the HKPD Law. For data collection, the researcher adopts a quantitative approach with a post-positivist paradigm, using literature study and in-depth interviews as research techniques. The theory applied in this analysis is the Principle of Certainty, based on the ideas of Rosdiana & Iryanto (2012). The data are analyzed qualitatively. The research findings show that, in terms of the Dimensions of Object, Subject, Tax Base, and Tax Administration Procedures, the principle of certainty has been met and will continue to refer to the HKPD Law. However, the Tax Rate will follow the DKJ Law, as the DKJ Law is a lex specialis to the HKPD Law. Once the DKJ Law is enforced, the provisions regarding the tax rate will not meet the principle of certainty in the collection process. This gap creates several challenges in collecting PBJT on Parking Services in the DKJ Province."

"Pajak daerah merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari berbagai jenis pajak, pajak berbasis konsumsi memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan. Namun, administrasi pajak tersebut masih kurang efektif sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi melalui kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan tersebut mengintegrasikan lima pajak berbasis konsumsi, yaitu pajak makanan dan/atau minuman, pajak hotel, pajak listrik, pajak parkir, serta pajak kesenian dan hiburan dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan administrasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah mendapatkan kritik dari beberapa aktor sejak awal pengesahannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. DKI Jakarta dipilih sebagai lokus karena telah menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan pajak daerah. Teori yang digunakan adalah teori Ease of Administration oleh Rosdianto & Irianto (2012) dan teori implementasi kebijakan publik oleh Grindle (1980). Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT di DKI Jakarta belum optimal. Hambatan tersebut dikarenakan sejumlah faktor implementasi yang belum terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle (1980) sehingga kebijakan ini memerlukan perbaikan.

---

Local taxes significantly contribute to local revenue (PAD) with consumption-based taxes holding high potential for increasing revenue. However, their administration is still ineffective, prompting the government to restructure through the Specific Goods and Services Tax (PBJT) policy. The policy integrates five consumption-based taxes, namely food and/or beverage tax, hotel tax, electricity tax, parking tax, and entertainment tax with the purpose to create ease of tax administration. However, the policy has been criticized by several actors since its enactment. Therefore, this study focuses on analyzing the ease of tax administration caused by the implementation of PBJT policy and the factors that influence it. DKI Jakarta serves as the locus, given its reputation for effective local tax management. The theories used are the ease of administration by Rosdianto & Irianto (2012) and the public policy implementation by Grindle (1980). This research uses a post-positivist approach with qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the ease of tax administration caused by the implementation of the PBJT policy in DKI Jakarta is currently insufficient. The challenges are mainly due to incomplete fulfillment of implementation factors by Grindle (1980), indicating that improvements in policy are needed."

"Pertumbuhan hotel yang terjadi di Kota Kediri pada tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan yang positif namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan dari sektor hotel yang sinergis. Berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri terjadi defisit target capaian penerimaan pada 2023 tercatat pada angka 4,51 % dan pada tahun 2024 yang hanya mengalami surplus 0,68 %; walaupun terjadi peningkatan realisasi pendapatan sektor pajak perhotelan, persentase selisih antara target dan realisasi dalam tiga tahun terakhir masih fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan dalam rangka meningkatkan kontribusi pada sektor pariwisata serta kendala yang dialami dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD Kota Kediri telah menerbitkan aplikasi E-STPD sejak tahun 2020 sebagai bentuk digitalisasi laporan pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan intensifikasi mencakup memperkuat proses pemungutan pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan basis penerimaan PBJT atas jasa perhotelan. Penerapan sistem self-assessment pada praktik pemungutan PBJT rentan terhadap penyalahgunaan karena wajib pajak dapat melaporkan omzet di bawah realisasi sebenarnya, dan masih terdapat banyak hotel yang belum memasang tapping box. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan efektivitas optimalisasi perlu dilakukan perluasan penggunaan integrasi tapping box terhadap pengusaha hotel, penguatan identifikasi wajib pajak dan verifikasi data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta penyempurnaan proses administrasi.

---

The growth of hotels in Kediri City during 2021–2024 has been positive; however, this expansion has not been matched by synergistic revenue performance in the hotel sector. According to data from the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kediri City, the hotel tax revenue target in 2023 fell short by 4.51%, while in 2024 it achieved only a modest surplus of 0.68% against its target. Although nominal tax receipts increased, the percentage gap between targets and realizations remained volatile over the past three years. This study aims to analyze the optimization efforts undertaken by the Kediri City government in levying Certain Goods and Services Tax (PBJT) for hotel services in order to enhance its contribution to the tourism sector, as well as to identify implementation challenges. Employing a post-positivist paradigm with a qualitative approach, the research finds that BPPKAD Kediri has, since 2020, implemented the E-STPD application, referencing Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between Central and Regional Governments, to digitalize tax reporting. Intensification measures include strengthening tax collection processes, enhancing revenue capacity through improved planning, increasing administrative efficiency, and bolstering oversight and law enforcement. Extensification has been pursued by expanding the PBJT tax base for hotel services. The self-assessment system remains vulnerable to abuse, as taxpayers may underreport actual turnover, and many hotels have yet to install transaction-recording tapping boxes. Therefore, to increase optimization effectiveness, it is recommended to extend tapping-box integration to all hotel operators, strengthen taxpayer identification and data verification, improve human resource quality, reinforce audit and enforcement functions, and streamline administrative procedures."

"Pengembangan sistem e-government dalam administrasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan teknologi informasi adalah penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan wajib pajak badan di KPP WP Besar 4 ditinjau dari pendekatan technology acceptance model (TAM) serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan SPT elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP WP Besar 4 menerima penggunaan aplikasi e-SPT yang terlihat dari dimensi job relevance memiliki mean tertinggi, diikuti dimensi usefulness, intention to use, dan ease of use. Hal ini mengindikasikan minat wajib pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan pekerjaan mereka, manfaatnya atau kegunaan dari e-SPT tersebut dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi e-SPT. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang mendorong wajib pajak menggunakan e-SPT adalah adanya kewajiban dari KPP, hasil yang rapi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pekerjaan, serta waktu yang digunakan lebih efisien. Sementara faktor penghambatnya adalah aplikasi sering error, format impor data yang rumit, serta file csv (Comma Separated Value) yang sering tidak terbaca oleh sistem di KPP WP Besar 4.

---

Development of e-government system in tax administration in the Directorate General of Taxation (DGT) by using information technology is the implementation of electronic tax return (e-SPT). This study aimed to describe the corporate taxpayers? view in Large Taxpayers Office (LTO) 4 in terms of the approach to technology acceptance models (TAM) as well as the driving and inhibiting factors in the use of e-SPT. This study uses a quantitative approach and data collection through surveys. The results showed that the taxpayer in LTO 4 accepts e-SPT seen from the dimensions of job relevance has the highest mean, followed by usefulness, intention to use, and ease of use. This indicates tax payers? interest to use electronic tax return is based on conformity with the purpose of their jobs, benefits or usefulness of e-SPT, and also ease of operation. Factors that encourage taxpayers to use electronic tax return is the obligation as LTO tax payers, the results were neat, reduce paper usage, facilitate the work, as well as time is used more efficiently. While inhibiting factor is the frequent application errors, complex data import formats, as well as CSV file which are often not readable by the system in LTO 4."

"Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD) menciptakan tatanan baru bagi reformasi perpajakan di Indonesia. Implementasinya bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (lokal taxing power). Salah satu kebijakannya yang menimbulkan polemik adalah dengan diimplementasikan tarif batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan Tertentu meliputi, karaoke, diskotek, bar, dan lainnya. Kota Depok sebagai salah satu kota yang mandiri di Indonesia menyambut kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Depok dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang muncul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan metode baru, baik inovasi dari pengusaha hiburan maupun inovasi pengurangan tarif dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Sedangkan dari sisi tantangan, untuk jenis hiburan tertentu tetap tidak mendapatkan insentif karena faktor kondisi daerah kota depok dan amanat UU serta PERDA. Sehingga memungkinkan persaingan yang kurang sehat antar pengusaha terlebih dikhawatirkan menimbulkan penghindaran pajak dengan mengalihkan jenis objek pajak yang memiliki tarif pajak rendah, seperti yang terjadi di daerah lain. Selain itu, dalam menghadapi potensi maupun tantangan yang muncul, Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti perluasan basis penerimaan, memperkuat pemungutan, peiningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

---

The Law on Financial Relations between the Central and Regions (HKPD Law) creates a new order for tax reform in Indonesia. Its implementation aims to strengthen local fiscal independence (local taxing power). One of its policies that has caused polemics is the implementation of a lower limit rate of 40% and an upper limit of 75% for Certain Goods and Services Tax on Certain Entertainment Services including, karaoke, discotheques, bars, and others. Depok City as one of the independent cities in Indonesia welcomed the policy by issuing Regional Regulation Number 1 Year 2024 of Depok City by optimizing the potential of existing regional revenue. The research uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study show that there are opportunities that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation that causes new methods, both innovations from entertainment entrepreneurs and tariff reduction innovations from the Depok City Regional Finance Agency. Meanwhile, in terms of challenges, for certain types of entertainment still do not get incentives due to the condition of the City Depok and the mandate of laws and local regulations. Thus, allowing less healthy competition between entrepreneurs, especially feared to cause tax evasion by shifting the type of tax object that has a low tax rate, as happens in other regions. In addition, in facing the potential and challenges that arise, the Depok City Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, strengthening collection, improving supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and increasing revenue capacity through better planning."