Pajak daerah merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari berbagai jenis pajak, pajak berbasis konsumsi memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan. Namun, administrasi pajak tersebut masih kurang efektif sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi melalui kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan tersebut mengintegrasikan lima pajak berbasis konsumsi, yaitu pajak makanan dan/atau minuman, pajak hotel, pajak listrik, pajak parkir, serta pajak kesenian dan hiburan dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan administrasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah mendapatkan kritik dari beberapa aktor sejak awal pengesahannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. DKI Jakarta dipilih sebagai lokus karena telah menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan pajak daerah. Teori yang digunakan adalah teori Ease of Administration oleh Rosdianto & Irianto (2012) dan teori implementasi kebijakan publik oleh Grindle (1980). Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan administrasi perpajakan yang diciptakan oleh implementasi kebijakan PBJT di DKI Jakarta belum optimal. Hambatan tersebut dikarenakan sejumlah faktor implementasi yang belum terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle (1980) sehingga kebijakan ini memerlukan perbaikan.

---

Local taxes significantly contribute to local revenue (PAD) with consumption-based taxes holding high potential for increasing revenue. However, their administration is still ineffective, prompting the government to restructure through the Specific Goods and Services Tax (PBJT) policy. The policy integrates five consumption-based taxes, namely food and/or beverage tax, hotel tax, electricity tax, parking tax, and entertainment tax with the purpose to create ease of tax administration. However, the policy has been criticized by several actors since its enactment. Therefore, this study focuses on analyzing the ease of tax administration caused by the implementation of PBJT policy and the factors that influence it. DKI Jakarta serves as the locus, given its reputation for effective local tax management. The theories used are the ease of administration by Rosdianto & Irianto (2012) and the public policy implementation by Grindle (1980). This research uses a post-positivist approach with qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the ease of tax administration caused by the implementation of the PBJT policy in DKI Jakarta is currently insufficient. The challenges are mainly due to incomplete fulfillment of implementation factors by Grindle (1980), indicating that improvements in policy are needed.