Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD) menciptakan tatanan baru bagi reformasi perpajakan di Indonesia. Implementasinya bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (lokal taxing power). Salah satu kebijakannya yang menimbulkan polemik adalah dengan diimplementasikan tarif batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan Tertentu meliputi, karaoke, diskotek, bar, dan lainnya. Kota Depok sebagai salah satu kota yang mandiri di Indonesia menyambut kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Depok dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang muncul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan metode baru, baik inovasi dari pengusaha hiburan maupun inovasi pengurangan tarif dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Sedangkan dari sisi tantangan, untuk jenis hiburan tertentu tetap tidak mendapatkan insentif karena faktor kondisi daerah kota depok dan amanat UU serta PERDA. Sehingga memungkinkan persaingan yang kurang sehat antar pengusaha terlebih dikhawatirkan menimbulkan penghindaran pajak dengan mengalihkan jenis objek pajak yang memiliki tarif pajak rendah, seperti yang terjadi di daerah lain. Selain itu, dalam menghadapi potensi maupun tantangan yang muncul, Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti perluasan basis penerimaan, memperkuat pemungutan, peiningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

---

The Law on Financial Relations between the Central and Regions (HKPD Law) creates a new order for tax reform in Indonesia. Its implementation aims to strengthen local fiscal independence (local taxing power). One of its policies that has caused polemics is the implementation of a lower limit rate of 40% and an upper limit of 75% for Certain Goods and Services Tax on Certain Entertainment Services including, karaoke, discotheques, bars, and others. Depok City as one of the independent cities in Indonesia welcomed the policy by issuing Regional Regulation Number 1 Year 2024 of Depok City by optimizing the potential of existing regional revenue. The research uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study show that there are opportunities that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation that causes new methods, both innovations from entertainment entrepreneurs and tariff reduction innovations from the Depok City Regional Finance Agency. Meanwhile, in terms of challenges, for certain types of entertainment still do not get incentives due to the condition of the City Depok and the mandate of laws and local regulations. Thus, allowing less healthy competition between entrepreneurs, especially feared to cause tax evasion by shifting the type of tax object that has a low tax rate, as happens in other regions. In addition, in facing the potential and challenges that arise, the Depok City Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, strengthening collection, improving supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and increasing revenue capacity through better planning.