Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Yayasan Baitul Maal XYZ (YBM XYZ). Lembaga zakat menghadapi tantangan utama dalam memastikan pengelolaan dana yang amanah dan sesuai syariah. Penelitian bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di YBM XYZ pada 2023. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen seperti laporan keuangan dan laporan program tahunan. Hasil penelitian menunjukkan YBM XYZ memenuhi 15 dari 17 indikator transparansi, dengan kekurangan pada penggunaan SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS) yang lebih terintegrasi dan ketiadaan sertifikasi ISO. Meski demikian, lembaga ini mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan menyediakan akses informasi yang mudah. Pada akuntabilitas, YBM XYZ memenuhi semua indikator, dengan efisiensi penggunaan dana operasional sebesar 10% dari total dana yang dihimpun, lebih rendah dari batas nasional 12,5%. Dana ZIS dialokasikan secara efektif untuk lima pilar utama: sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Penelitian merekomendasikan peningkatan teknologi seperti SIMBA dan memperluas basis penghimpunan dana. Studi ini menjadi panduan bagi lembaga zakat lainnya untuk meningkatkan tata kelola transparan dan akuntabel.

---

This study examines the implementation of transparency and accountability in managing Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) funds by the XYZ Baitul Maal Foundation (YBM XYZ). Zakat institutions face significant challenges in ensuring trustworthy and Sharia-compliant fund management. The study aims to evaluate the application of transparency and accountability principles in YBM XYZ during 2023. A case study method with a qualitative approach was employed, utilizing semi-structured interviews and document analysis, including financial and program reports. The findings reveal that YBM XYZ fulfilled 15 out of 17 transparency indicators, with gaps in the use of SIMBA (BAZNAS Information and Management System) and the absence of ISO certification. However, the institution regularly publishes financial reports and provides accessible information for stakeholders. On accountability, YBM XYZ met all the set indicators, demonstrating operational efficiency by allocating only 10% of total funds to operational costs, below the national limit of 12.5%. ZIS funds were effectively distributed across five main pillars: social, education, economy, health, and religious outreach. The study recommends adopting advanced technology such as SIMBA and expanding the fundraising base. This research provides practical insights for YBM XYZ and serves as a guide for other zakat institutions to enhance transparent and accountable governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas tata kelola yang terdapat di NGO lingkungan yang juga berperan sebagai donor atau grant making organization. Aspek yang dinilai adalah visi misi, struktur organisasi dan pengambilan keputusan, leadership dan regenerasi, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program, personalia, kode etik, pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi, serta legitimasi. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus di Yayasan KEHATI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola di Yayasan KEHATI sudah cukup baik kecuali di aspek leadership dan regenerasi.

---

This study aims to assess the quality of governance in environmental NGO which also acts as donor or grant making organization. Observed aspects are vision and mission, organizational structure and decision making, leadership and regeneration, planning, implementation, and evaluation of programs, human resource, code of ethics, internal control, accountability and transparency, and legitimacy. The case study was performed using KEHATI Foundation as sample. The outcome of the study indicates that the quality of governance in Yayasan KEHATI is quite good except in leadership and regeneration aspects."

"Skripsi studi kasus ini menganalisis penerapan pengendalian internal di organisasi nirlaba berupa organisasi keagamaan yaitu Gereja A Bekasi. Sebagai organisasi nirlaba, Gereja A Bekasi memiliki pedoman dalam melakukan pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengendalian internal atas pelayanan dan pengelolaan keuangan di Gereja A Bekasi dan mengetahui kesesuaian pengendalian internal yang diterapkan dengan kerangka kerja COSO (2013) yang mencakup limakomponen terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknikpengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Gereja A Bekasi sudah mengusahakan penerapan pengendalian internal. Gereja A Bekasi telah memiliki kebijakan dalam melakukan pengendalian internal. Dalam pelaksanaan pelayanan,Gereja A Bekasi memiliki kebijakan tertulis namun peraturan tertulis yang dimiliki saat ini masih terbatas. Dalam hal keuangan, Gereja A Bekasi memiliki kebijakan tertulis namun tidak semua kebijakan yang dilakukan oleh Gereja A Bekasi dalam mengelola keuangan diatur dalam peraturan tertulis. Gereja A Bekasi sudah berusaha menerapkan pengendalian internal dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, namun belum menerapkan semua komponen yang ada di kerangka kerja COSO.

---

This case study analyzes the application of internal control in a nonprofit organization in the form of a religious organization, a church namely Gereja A Bekasi. As a nonprofit organization, Gereja A Bekasi has guidelines in exercising internal control. This study aims to obtain the management of internal control over service and financial management at Gereja A Bekasi and to find out the suitability of internal controls implemented with

the COSO framework (2013) which includes five components consisting of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities. This case study used a qualitative descriptive method to analyze the data and used interview techniques, observation, documentation, literature study as data

collection techniques. The results of this study concluded that the Gereja A Bekasi has made efforts to implement internal controls. Gereja A Bekasi has a policy of exercising internal control. In the implementation of services, Gereja A Bekasi has a written policy, but the written regulations currently have are still limited. In terms of finance, Gereja A Bekasi has a written policy but not all regulations and policies implemented by Gereja A Bekasi in managing finances are regulated in written regulations. Gereja A Bekasi has tried to implement internal controls in carrying out its operational activities but has not implemented all the components in the COSO framework."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak penerapan SAK EP dan ISAK 335 pada Laporan Keuangan Yayasan XYZ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan standar akuntansi di Indonesia, di mana SAK EP menggantikan SAK ETAP yang dinilai tidak memadai untuk entitas besar non-UMKM. Yayasan XYZ dipilih sebagai studi kasus karena merupakan organisasi nonlaba yang masih menggunakan SAK ETAP dan belum menerapkan ISAK 335. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Yayasan XYZ serta analisis Laporan Keuangan periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EP dan ISAK 335 memberi dampak pada beberapa aspek Laporan Keuangan Yayasan XYZ, termasuk perubahan nama Laporan Keuangan, pengklasifikasian ulang pos-pos keuangan, penggunaan pendekatan satu Laporan Penghasilan Komprehensif, dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAK EP. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi dan pelatihan sumber daya manusia, dan kompleksitas metode pengukuran yang baru.

---

This research was conducted to know the impact of implementing SAK EP and ISAK 335 on the financial statements of XYZ Foundation. The research is motivated by the shift in Indonesia's accounting standards, replacing SAK ETAP, which is deemed inadequate for large non-MSME entities. XYZ Foundation was selected as a case study due to its status as a non-profit organisation still using SAK ETAP and not yet applying ISAK 335. The research employed a qualitative case study approach, involving semi-structured interviews with XYZ Foundation's management and an analysis of its financial statements for the 2022-2023 period. Findings reveal that implementing SAK EP and ISAK 335 gives impact on several aspects of the Foundation's financial statements, including changes on naming for financial statement, classification of accounts, use of one comprehensive income statement approach, and make Notes to the Financial Statement according to SAK EP. The study also highlights challenges such as the need for system adjustments and human resource training, and complexity on new measurement method."

"Pengukuran kinerja diperlukan organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan pertanggungjawaban terhadap para pemangku kepentingan. Penelitian ini menyajikan proses pengembangan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan kerangka Objective and Key Results (OKR). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menerapkan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disamarkan), sebuah LAZ yang berbasis di Universitas dan beroperasi di Provinsi Aceh, Indonesia. Provinsi ini menerapkan zakat sebagai sumber pendapatan khusus bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui informasi yang ditemukan dan dipelajari pada saat observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi, dirumuskan bersama-sama tujuan-tujuan prioritas dan key results yang sesuai dengan kondisi LAZ Sijahtra menggunakan kerangka objective and key results. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tujuan utama bagi LAZ Sijahtra, yaitu mengoptimalkan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), mengembangkan program kerja Departemen Kerja Sama dan Pengembangan Jaringan, melakukan digitalisasi aktivitas kerja, serta mencapai distribusi ZISWAF yang optimal. Penelitian ini merumuskan berbagai strategi yang dapat diterapkan LAZ Sijahtra untuk mencapai target kinerjanya, seperti percepatan implementasi pengukuran kinerja, peningkatan transparansi, dan pemantauan terhadap pencapaian hasil kunci.

---

Performance measurement is essential for organizations to evaluate their effectiveness and accountability to stakeholders. This study presents the process of developing a performance appraisal system using the Objective and Key Results (OKR) framework. The research method used is a qualitative case study using observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. The study object is Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sijahtra (disguised), a university-based LAZ operating in Aceh Province, Indonesia. The province considers zakat as a particular source of revenue for Local Original Revenue (PAD). Through the information found and studied from various data collection methods, priority objectives and the suitable key results were formulated using the OKR framework. This study identifies four main objectives of LAZ Sijahtra, namely optimizing the collection of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) funds, developing the work program of the Cooperation and Network Development Department, digitizing work activities, and achieving optimal ZISWAF distribution.  This study formulated various strategies that LAZ Sijahtra could implement to achieve its performance target, such as accelerating the performance measurement implementation, enhancing transparency, and monitoring the achievement of key results."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kondisi akuntabilitas berbasis situs pada BAZNAS serta memberikan saran untuk peningkatannya. Metode penelitian dilakukan dengan content analysis atas data sekunder yang diperoleh berupa informasi-informasi di dalam situs BAZNAS. Data sekunder tersebut kemudian dilakukan skoring berdasarkan indeks-indeks akuntabilitas berbasis situs yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tentang akuntabilitas berbasis situs pada organisasi nirlaba. Penelitian ini juga mendapat data primer dari hasil wawancara dengan pegawai BAZNAS untuk memvalidasi skoring yang telah dilakukan dan untuk mengetahui penyebab kekurangan akuntabilitas pada BAZNAS. Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa adalah dua organisasi pengelola zakat lainnya yang diikutsertakan juga untuk dinilai akuntabilitas berbasis situsnya sebagai bahan perbandingan dengan BAZNAS. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa informasi yang perlu diungkapkan di dalam situs BAZNAS untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

---

ABSTRACTThis study is intended to provide an assesment ofweb based accountability conditions in BAZNAS and provide suggestions for improvement. The research method is done by content analysis on secondary data obtained as all of information in BAZNAS website. These secondary data are then scored based on web based accountability indices based on prior research on site based accountability in non profit organizations. This study also received primary data from interviews with BAZNAS employees to validate the scores that have been done and to determine the cause of the lack of accountability in BAZNAS. Rumah Zakat and Dompet Dhuafa are two other zakat management organizations that are also included to assess accountability based on the site as a comparison material with BAZNAS. The results of this research still have some information that needs to be controlled within the BAZNAS site to improve its accountability. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi model akuntabilitas pengelolaan Dana E-Zakat di Lazismu untuk dana zakat yang dihimpun secara online melalui Tokopedia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studikasus. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara terhadap 7 (tujuh) responden, yaitu 2 (dua) responden dari Lazismu, 2 (dua) responden dari Tokopedia, dan 3 responden adalah muzaki. Pada penelitian ini menggunakan teori“the limit of accountability” dari Messner (2009) dan Decision Usefulness Theory dari Hibbit (2003). Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas belum memadai karena pertanggungjawaban pelaporan dana e-zakat hanya dilakukan berupa gambar tanpapenjelasan lebih lanjut; (2) belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas e-zakat; (3) pelaporan dana e-zakat seharusnya menampilkan informasi terkait asnaf dan total dana dalam periode; (4) akuntabilitas dana e-zakat tidak semata mata ditujukan kepada muzaki saja tetapi lebih luas kepadapemangku kepentingan; (5) akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan citra positif dan memicu loyalitas muzaki atau bahkan calon muzaki untuk membayar zakat ke Lazismu melalui Tokopedia. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa teori limitasi akuntabilitas berupa narrative capacity, dan mediated selves masih terbatas aplikasinya. Namun alasan exposed selves sangat jelas terlihatmengingat bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentukpertanggungjawaban ini sehingga membuat terjadinya keterbatasan untuk mengklaim sesuatu di luar kewajiban yang seharusnya. Opaque selves juga menjadi alasan bahwa Tokopedia belum menampilkan data diri setiap Muzaki atas e-zakat yang dibayarkan dikarenakan customer privacy dari Tokopedia. Sedangkan dari sisi Decision UsefulnessTheory, Tokopedia telah memenuhi kebutuhan menurut kriteria penerima yang dibutuhkan dalam hal ini adalah Muzaki, tetapi Tokopedia belum bertindak transparan terkait dengan distribusi dana secara detail kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

---

This study aims to explore and construct an accountability model for the management of E-Zakat Funds in Lazismu for zakat funds collected online through Tokopedia. The research uses a qualitative approach with a case study design. The research instrument used to collect data was interviews with 7 (seven) respondents, namely 2 (two) respondents from Lazismu, 2 (two) respondents from Tokopedia, and 3 (three) respondents were muzaki. This study uses the theory of “the limit of accountability” from Messner (2009) and Decision Usefulness Theory from Hibbit (2003). The research findings show that (1) accountability is not sufficient because the accountability for reporting e-zakat funds is only carried out in the form of images without further explanation; (2) there is no regulation that regulates the form of accountability for e-zakat; (3) reporting of e-zakat funds should display information related to asnaf and total funds in the period; (4) accountability of ezakat funds is not solely aimed at muzakki but more broadly to stakeholders; (5) accountability and transparency foster a positive image and trigger the loyalty of muzaki or even prospective muzaki to pay zakat to Lazismu through Tokopedia. From the findings above, it can be concluded that the theory of limitation of accountability is in the form of narrative capacity and mediated selves. However, the reason for exposed selves is very clear considering that there is no regulation that regulates this form of liability, thus creating limitations in claiming something beyond the supposed obligation. Opaque selves are also the reason that Tokopedia has not displayed the personal data of each Muzaki for the e-zakat paid due to Tokopedia’s customer privacy. Meanwhile, in terms of Decision Usefulness Theory, Tokopedia has fulfilled the needs according to the recipient criteria needed in this case, Muzaki, but Tokopedia has not acted transparently regarding the distribution of funds in detail to the public and other stakeholders"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah.

---

The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."