Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 12 merupakan peraturan yang mendasari tentang manajemen risiko dalam sistem elektronik. pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas memegang kendali operasi keamanan siber Indonesia. Adanya serangan siber yang semakin besar hingga tercatat pada tahun 2020 terdapat 495.337.202 anomali yang menyerang di jaringan Indonesia, hal ini dibutuhkan keandalan Pusopskamsinas dalam melaksanakan monitoring lalu lintas siber di Indonesia. Dalam penyelenggaraan operasi keamanan siber tentu terdapat kerawanan dan potensi ancaman yang memberikan dampak negatif/risiko terhadap organisasi di mana risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi pada Pusopskamsinas. Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan Pusopskamsinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemonitoran Keamanan Siber atas Serangan dan Ancaman Siber”. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pusopskamsinas tahun 2020, diketahui bahwa Pusopskamsinas belum dapat memenuhi target kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan capaian nilai 65% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya target kinerja dapat berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sebagai penentu ukuran tingkat keberhasilan sasaran strategis sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan digunakan Business Model for Information Security dari ISACA yaitu Organization, People, Technology, dan Process, salah satu instrumen dari segi organisasi yang belum tersedia adalah dokumen Perencanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berupa secara induktif dan merupakan klasifikasi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada pejabat, pengelola layanan / tim operasional, serta perwakilan stakeholder. Hasil dari penelitian ini berupa Perencanaan Manajemen Risiko yang sesuai dengan kondisi Pusopskamsinas sehingga dapat membantu pencapaian target kinerja serta meningkatkan pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions Article 12 is an underlying regulation concerning risk management in electronic systems. Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Operation of Electronic Systems states that the Information Security Management System (ISMS) is a regulation of obligations for Electronic System Operators in implementing information security management based on risk principles. The National Cyber Security Operations Center (Pusopskamsinas) is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency that carries out the task of controlling Indonesian cybersecurity operations. The existence of cyber-attacks is getting bigger until it was recorded that in 2020 there were 495,337,202 anomalies attacking the Indonesian network, this required the reliability of Pusopskamsinas in carrying out cyber traffic monitoring in Indonesia. In carrying out cyber security operations, of course there are vulnerabilities and potential threats that have a negative impact / risk on the organization where these risks can be mitigated by implementing information security risk management at Pusopskamsinas. One of the indicators of the Pusopskamsinas activity target is "Increasing the Quality of Cyber Security Monitoring of Cyber Attacks and Threats". Based on data from the 2020 Pusopskamsinas Performance Report, it is known that the Pusopskamsinas has not been able to meet the performance targets of the target performance indicators with a score of 65% of the 100% achievement target. The failure to achieve the performance targets can affect the main performance indicators (IKU) of the organization as a determinant of the level of success of strategic targets so that an evaluation of organizational performance is needed. Based on the results of the problem analysis, ISACA's Business Model for Information Security is used, namely Organization, People, Technology, and Process. One of the instruments in terms of organization that is not yet available is the Information Security Risk Management Planning document. This research is using qualitative methods such as inductive inference and the classification of a case study. Data collected through observation, study of documents and interviews of officials, managers of services / operations team, and stakeholder representatives. The results of this study are in the form of a Risk Management Planning in accordance with the conditions of the Pusopskamsinas so that it can help achieve performance targets and increase the achievement of the BSSN Strategic Plan."

"Keberadaan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan peluang melakukan bisnis secara online, salah satunya adalah industri Software as a Service (SaaS). PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) merupakan salah satu startup yang berfokus pada bisnis SaaS sebagai penyedia solusi integrated school management system bernama Ziad Smart. IT memiliki peran yang vital pada kegiatan operasional Ziad Smart. PT MCN sadar akan hal tersebut dan menerapkan zero security incident pada Ziad Smart. Namun pada kenyataannya, Ziad Smart masih mengalami insiden keamanan karena terdapat celah pada sistem yang mengakibatkan kerugian bagi PT MCN. Hal tersebut menandakan perlunya manajemen risiko keamanan informasi bagi aplikasi Ziad Smart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. SNI ISO/IEC 27005:2022 digunakan sebagai kerangka dasar perancangan manajemen risiko keamanan informasi, sementara rekomendasi perlakuan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27002:2022. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart milik PT MCN. Penelitian ini menghasilkan 43 skenario risiko, yaitu: 10 risiko Tinggi, 21 risiko Sedang, dan 12 risiko Rendah. Penelitian ini mengusulkan 13 rekomendasi perlakuan untuk meningkatkan keamanan informasi dari aplikasi Ziad Smart.

---

Information technology presence has created several advantages and opportunities for conducting business online, one of which is the Software as a Service (SaaS) market. PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) is a SaaS-focused startup that provides integrated school management system solution namely Ziad Smart. Ziad Smart relies heavily on information technology for its operations. PT MCN is aware of this and has implemented a zero-security incident policy at Ziad Smart. However, Ziad Smart still experiencing security incidents because of a system flaw that causes loss for PT MCN. This highlights the necessity for information security risk management in the Ziad Smart application. The goal of this research is to provide a design for managing information security risks for the Ziad Smart application. This research employs qualitative approaches, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. SNI ISO/IEC 27005:2022 serves as the foundation for establishing information security risk management, while risk treatment guidelines are based on SNI ISO/IEC 27002:2022. This investigation resulted in the formulation of an information security risk management strategy for PT MCN's Ziad Smart application. This study revealed 43 risk scenarios, including 10 high risks, 21 medium risks, and 12 low risks. This research presents 13 control measures to improve the information security of the Ziad Smart application."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."

"Di era digitalisasi saat ini, Instansi Pemerintah dalam memberikan layanannya tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Era digital menawarkan berbagai kemudahan, namun disisi lain terdapat tantangan berupa ancaman siber yang mempengaruhi keamanan siber suatu negara. Dalam rangka meningkatkan keamanan siber secara lebih efektif dan efisien pada salah satu Instansi Pemerintah di Indonesia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi yang merupakan salah satu unsur pendukung di Badan XYZ menjadi obyek penelitian ini. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 merupakan dasar hukum instansi pemerintah untuk melaksanakan audit teknologi informasi sebagai salah satu upaya peningkatan cyber security. Suatu kriteria diperlukan sebagai tolak ukur atau standar logis yang dapat diterapkan dalam penilaian pelaksanaan Cyber Security Audit. Pada penelitian ini digunakan NIST CSF dan CIS Controls v8 yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 untuk menentukan kriteria audit. Kriteria yang telah dirancang diturunkan menjadi pertanyaan audit untuk dilakukan simulasi audit kepatuhan dengan diajukan dalam bentuk kuesioner kepada responden di tempat obyek penelitian. Kemudian, data dari kuesioner diolah ke dalam alat bantu audit dengan format Excel untuk memudahkan perhitungan penilaian level kepatuhan dengan pertimbangan dari SSE-CMM. Hasil dari penelitian ini berupa kriteria cyber security audit berdasarkan NIST CSF, CIS Controls v8, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 yang tersusun atas 89 buah kontrol yang dikelompokkan ke dalam lima Function yaitu 25 buah pertanyaan aspek Identify, 35 buah pertanyaan aspek Protect, 13 buah pertanyaan aspek Detect, 12 buah pertanyaan aspek Respond dan 3 buah pertanyaan aspek Recover yang dapat diterapkan untuk instansi pemerintah dengan uji coba studi kasus pada Pusdatik, Badan XYZ.

---

In the current digitalization era, Government Institutions in providing their services cannot be separated from the use of information and communication technology (ICT). The digital era offers various conveniences, but on the other hand there are challenges in the form of cyber threats that affect the cyber security of a country. In order to improve cyber security more effectively and efficiently at one of the Government Institutions in Indonesia, ICT Data Center unit which is one of the supporting elements in the XYZ Agency is the object of this research. Regulation of the National Cyber ​​and Crypto Agency No. 4 of 2021 is the legal basis for government institutions to carry out information technology audits as one of the efforts to improve cyber security. A criterion is needed as a benchmark or logical standard that can be applied in assessing the implementation of a Cyber ​​Security Audit. In this study, NIST CSF and CIS Controls v8 were used which were adjusted to the Regulation of the National Cyber ​​and Crypto Agency No. 4 of 2021 to determine the audit criteria. The criteria that have been designed are reduced to audit questions for a compliance audit simulation to be conducted by submitting them in the form of a questionnaire to respondents at the research object. Then, the data from the questionnaire is processed into an audit tool with an Excel format to facilitate the calculation of the compliance level assessment with considerations from the SSE-CMM. The results of this study are cyber security audit criteria based on NIST CSF, CIS Controls v8, and National Cyber and Crypto Agency Regulation No. 4 of 2021 which is composed of 89 controls grouped into five Functions, namely 25 questions regarding Identify aspects, 35 questions Protect aspect, 13 questions Detect aspect, 12 Respond aspect questions and 3 Recover aspect questions that can be applied to government agencies with a case study trial at Pusdatik, XYZ Agency."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN memiliki Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masalah utama yang dihadapi adalah adanya risiko serangan siber yang masuk ke BNN tinggi yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) BNN di tahun 2021 berada pada angka indeks 2,21 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tahun 2021, salah satunya disebabkan karena indikator 21 (Pelaksanaan Manajemen Risiko) masih berada pada level 1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan manajemen risiko keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui identifikasi risiko dalam penilaian risiko keamanan informasi, sehingga dapat memberikan penilaian konsekuensi dan dampak risiko keamanan informasi serta dapat memberikan rekomendasi kontrol terkait pengelolaan risiko (mitigasi risiko) kepada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim teknis TIK di Puslitdatin BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, dan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Puslitdatin dan karenanya memerlukan perlindungan, sedangkan ancaman adalah peristiwa apa pun yang berpotensi berdampak buruk pada operasi dan aset Puslitdatin melalui perusakan, pengungkapan, atau modifikasi informasi yang tidak sah, dan penolakan atau penghentian layanan. Dari penelitian didapatkan 78 aset yang teridentifikasi berkaitan dengan kegiatan Puslitdatin BNN dan terdapat 570 skenario peristiwa ancaman dari 16 sumber ancaman. Hasil penilaian tingkat risiko menunjukan sebanyak 37 skenario perlu dimitigasi dan 533 skenario diterima oleh Puslitdatin BNN. Pada penanganan risiko keamanan informasi dihasilkan 20 jenis rekomendasi kontrol yang diantaranya yaitu membuat kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol hak akses, penerapan secure authentication, pengadaan genset khusus data center, penerapan manajemen screen and desk policy, dan melakukan enkripsi data/informasi penting. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manajemen risiko keamanan informasi BNN.

---

The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN has a Data and Information Research Center (Puslitdatin) which is responsible for managing information and communication technology (ICT). The main problem faced is the high risk of cyber attacks entering the BNN which is also reinforced by the evaluation results of the BNN's SPBE (Electronic Based Government System) in 2021 which is at an index number of 2.21 on a scale of 5. The low SPBE index in 2021, one of them because indicator 21 (Implementation of Risk Management) is still at level 1. This study aims to produce an information security risk management design that can support the implementation of SPBE at the National Narcotics Agency. This research is useful for knowing risk identification in information security risk assessment, so that it can provide an assessment of the consequences and impacts of information security risks and can provide control recommendations related to risk management (risk mitigation) to organizations. This study used a qualitative method, which was conducted by interviewing the ICT technical team at the BNN Research and Data Center, and using thematic analysis techniques. The information security risk management framework used in this study is the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, and National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Assets are anything that has value to Puslitdatin and therefore requires protection, while threats are any events that have the potential to adversely affect Puslitdatin operations and assets through unauthorized destruction, disclosure or modification of information, and/or denial of service. From the research, it was found that 78 assets were identified as related to Puslitdatin BNN activities and 570 threat event scenarios from 16 threat sources. The results of the risk level assessment show that as many as 37 scenarios need to be mitigated and 533 scenarios are accepted by the BNN Research and Data Center. In handling information security risks, 20 types of control recommendations were produced, including making information security policies, implementing access rights controls, implementing secure authentication, procuring special data center generators, implementing screen and desk management policies, encrypting important data/information, and others. The result of this research is the design of BNN's information security risk management document."

"Organisasi perlu menerapkan suatu keamanan informasi yang baik agar proses bisnis organisasi bisa berjalan tanpa ada ancaman. Aset TI merupakan hal yang harus dilindungi dikarenakan berpengaruh dengan proses bisnis organisasi. PT XYZ bergerak dibidang manage service untuk network dan juga cloud. Apabila terjadi kendala pada operasional organisasi dapat mengganggu Service Level Agreement (SLA) dengan pelanggan dan proses bisnis internal. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen risiko keamanan informasi yang tepat dan akurat. Permasalahan pada PT XYZ tidak pernah melakukan pembaharuan terhadap manajemen risiko sudah lebih dari tiga tahun, yang mana organisasi belum mengetahui jika terdapat risiko baru yang mengancam operasional. Operation risk atau risiko operasional akan diteliti dikarenakan operation risk akan berdampak kepada SLA pelanggan dan juga proses bisnis PT XYZ. Sudah ada dua kejadian serangan yang terjadi seperti DDOS Attack dan Ransomware pada aset organisasi beberapa waktu lalu. Maka dari itu dalam suatu organisasi diharuskan mempunyai manajemen keamanan informasi untuk dapat mengontrol segala risiko yang ada agar tidak menimbulkan kerugian pada organisasi. Untuk kerangka kerja dari keamanan informasi menggunakan kontrol dari ISO/IEC 27001:2013 sebagai acuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi usulan ruang untuk berkembang pada organisasi khususnya pada operation risk PT XYZ. Dengan hasil evaluasi kondisi manajemen risiko keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001:2013, didapatkan analisis kesenjangan dengan keamanan informasi pada organisasi sebesar 83,91% atau sebagian besar tercapai. Selanjutnya untuk rekomendasi ruang untuk berkembang menggunakan 10 rekomendasi kontrol dalam bentuk Statement of Applicability (SOA) dan usulan 10 pemilihan kontrol risiko pada risiko yang masih berstatus mitigasi pada operation risk.

---

Organizations must be able to implement a good information security so that the organization can run its business processes without any threats. IT assets are things that must be protected because they affect the organization's business processes. PT XYZ is engaged in managing services for the network and the cloud services. If there are operational problems, the organization cannot monitor links that are down, it will disrupt the Service Level Agreement (SLA) with user and internal business processes. Therefore, appropriate and accurate information security risk management is needed. The problem is that PT XYZ has never updated its risk management for more than three years, which is where the organization does not know if there are new risks that threaten operations. Operation risk or operational risk will be investigated because operation risk has an impact on pelanggan SLA and also organization’s business processes. There have been two incidents of attacks such as DDOS Attack and Ransomware on organizational assets some time ago. Therefore, an organization is required to have information security management to be able to control all existing risks so as not to cause harm to the organization. For the framework of information security using the objective control of ISO/IEC 27001:2013 as a reference. The purpose of this study is to provide recommendations for space proposals to develop in the organization, especially in the operation risk of PT XYZ. With the results of the evaluation of the condition of information security risk management using the ISO/IEC 27001:2013 standard, it was found that a gap analysis with information security in the organization was 83.91% or most of it was achieved. Then for recommendations for space to develop, use 10 objective controls in the form of a Statement of Applicability (SOA) and a proposed 10 selection of risk controls on risks that are still in the status of mitigation on operation risk."