Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan penyelenggaraan, pengaturan pelindungan konsumen, dan peran pemerintah pada sektor pendidikan nonformal khususnya kursus dan pelatihan daring. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berperan dalam memberikan keterampilan praktis, pengetahuan khusus, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi pendidikan (educational technology) semakin pesat. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan efektif bagi peserta didik. Kemendikbud bertanggung jawab atas pengawasan seluruh pendidikan nonformal, namun dalam praktiknya tidak demikian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan pelindungan hukum terhadap peserta didik sebagaikonsumen lembaga pendidikan kursus dan pelatihan daring.

---

This paper analyses the implementation arrangements, consumer protection arrangements, and the role of the government in the non-formal education sector, especially online courses and training. This paper is prepared using doctrinal research method. Non-formal education is an education path outside formal education that is structured and tiered. Non-formal education plays a role in providing practical skills, specialised knowledge, and training relevant to the needs of individuals and society. In today's digital era, the development of educational technology is accelerating. This technology can be utilised to create more interactive, interesting and effective learning methods for learners. The Ministry of Education and Culture is responsible for the supervision of all non-formal education, but in practice this is not the case. This creates uncertainty over the legal protection of learners as consumers of online courses and training institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."

"Saat ini, pertumbuhan minuman siap saji terus meningkat di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak melalui media informasi dan komunikasi oleh pelaku usaha. Hal tersebut membahayakan konsumen sebab dapat meningkatkan risiko terkena Penyakit Tidak Menular. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas pemberian informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji sebagaimana yang telah diwajibkan dalam peraturan yang ada. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh Penulis adalah bagaimana pelindungan konsumen terhadap informasi kandungan tersebut; tanggung jawab dari pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak; serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Melalui penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya konsumen mendapatkan haknya atas informasi kandungan gula, garam, dan lemak terhadap minuman siap saji yang dibelinya sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha minuman siap saji yang tidak mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak.

---

Currently, the growth of ready-to-drink drinks continues to increase in Indonesia. However, this was not accompanied by the provision of information on the content of sugar, salt, and fat through information and communication media by business actors. This endangers consumers because it can increase the risk of contracting noncommunicable diseases. Therefore, this study is intended to discuss the provision of information on the content of sugar, salt, and fat in ready-to-drink drinks as required by existing regulations. The things that are discussed by the author are how consumers protect the information contained in it; responsibility of business actors who do not provide information on the content of sugar, salt, and fat; as well as guidance and supervision conducted by the Department of Health. Through juridical-normative research, it can be concluded that consumers should have their rights to information on the content of sugar, salt, and fat in the ready-to-drink drinks they buy so that businesses must be held responsible if they do not comply with these provisions. In addition, the government needs to increase guidance and supervision of ready-to-drink beverage businesses that do not include information on the content of sugar, salt, and fat. "

"abstrakPerlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yangmelahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yangmerugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.Pengenaan service charge dianggap sebagai aktivitas bisnis yang dilakukan olehpelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lainnya, dengan konsumen selakusubjek pajak sebagai objeknya. Dalam kaitannya dengan Pajak, pengenaan servicecharge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa. Peneilitan inimembahas terkait perlindungan hukum atas pengenaan service charge (uang servis)pada usaha restoran terhadap konsumen, yang dimana belum terdapatnya aturanmengenai pengenaan service charge yang diterapkan kepada konsumen selakusubjek pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif danyuridis empiris. Kesimpulan yang didapatkan yaitu terkait dengan pengenaanservice charge dianggap sebagai pungutan pajak karena bersifat memaksa,sedangkan diketahui bahwa service charge bukan merupakan pungutan pajak,karena service charge diatur bukan oleh Undang-Undang. sebagaimana diketahuibahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur oleh undangundang.Saat ini yang ada hanya aturan mengenai uang servis yang merupakanpendapatan non upah, yang dibagikan kepada Pekerja/Buruh guna mensejahterakanPekerja/Buruh. Dalam hal yang demikian, konsumen dibenarkan untuk menolakatau meminta keringanan pembayaran service charge, dan melakukan upaya-upyahukum atas pembebanan service charge yang dibebankan kepadanya.

---

abstractLegal protection for consumers is the effort that guarantees legal certaintyto provide protection to consumers, which create a fortress to eliminate arbitraryactions which are detrimental to businessmen only for the sake of consumerprotection. The imposition of a service charge is considere a business activitycarried out by a businessmen to gain other benefits, with the consumer as thesubject and tax as the object. The relation with taxes, the imposition of a servicecharge is considered a tax levy because it is coercive. This research is related tothe legal protection of the imposition of service charges (service money) in therestaurant towards consumers, for which there are no rules regarding theimposition of service charges that are applied to consumers as tax subjects. Thisstudy use a normative and empirical juridical approach. The conclusion is thatrelated to the imposition of service charges are considered as tax levies becausethey are coercive, whereas it is known that the service charge is not a tax, becauseservice charges are regulated not by law. as it is known that taxes and other leviesthat are coercive must be regulated by law. In this current time the rules is onlyregarding service fees which constitute non-wage income, which is distributed toWorkers / Laborers to prosper Workers / Laborers. Therefore, the consumer isjustified in refusing or requesting the relief of the payment of the service charge,and making legal efforts for the imposition of the service charge charged for them"

"Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya.

---

This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection. In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi Benda Jaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai. Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibat konsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaran terhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilan memutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku.

---

The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of Fiducia Guarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds. Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done Financing Company is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay the installments are required. This thesis discusses about the violation which occur in the execution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. Sinarmas Multifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by them consider unfounded. The method used in this research is normative juridical. The result of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to provide compensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer, namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999 regarding applicable Fiduciary."

"Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan.

---

President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications."