Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi Benda Jaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai. Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibat konsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaran terhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilan memutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumen yaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku.

---

The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of Fiducia Guarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds. Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done Financing Company is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay the installments are required. This thesis discusses about the violation which occur in the execution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. Sinarmas Multifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by them consider unfounded. The method used in this research is normative juridical. The result of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to provide compensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer, namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999 regarding applicable Fiduciary.