Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan logistik di seluruh dunia mulai beralih dari model bisnis logistik tradisional menjadi model bisnis E-Logistik yang menguntungkan digitalisasi dan Teknologi Komunikasi Informasi. Akan tetapi, Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam perkembangan logistik dan hal ini dapat dilihat dari rendahnya skor Indeks Performa Logistik di Indonesia, Kurang efektifnya salah satu kunci pendorong suksesnya SISLOGNAS yaitu National Logistics Ecosystem, dan ketiadaan framework E-Logistik yang secara khusus dirancang untuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah framework E-Logistik di Indonesia untuk mencapai kesuksesan implementasi sistem E-Logistik yang sesuai di Indonesia. E-Logistik merupakan sebuah transformasi dari sebuah tools klasik yang digunakan untuk menunjang proses logistik menjadi tools yang lebih modern dengan bantuan teknologi berbasis internet. Implementasi e-logistik dapat menghemat biaya dalam perencanaan, pemesanan, manajemen, penagihan, perencanaan rute, dan keterlacakan barang. Studi ini menggunakan metode literatur review, kualitatif, dan kuantitatif. Metode Literature Review digunakan untuk identifikasi faktor dan pengelompokkan faktor, Metode kualitatif dengan thematic analysis digunakan untuk memvalidasi model awal hasil literatur reviw, Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk melihat dampak dari 13 variabel bebas terhadap variabel terikat E-Logistic Success, dan Metode Kuantitatif dengan Percentage Agreement untuk validasi framework yang sudah diusulkan. Penelitian ini telah berhasil membangun sebuah framework E-Logistik di Indonesia dan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dalam pembangunan sistem E-Logistik di Indonesia.  Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan diantaranya framework pada penelitian ini hanya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan sistem E-Logistik di Indonesia sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya framework ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat berfungsi sebagai framework untuk mengukur kesiapaan suatu organisasi dalam penerapan E-Logistik.

---

Logistics companies around the world are starting to shift from traditional logistics business models to E-Logistics business models that benefit digitalization and Information Communication Technology. However, Indonesia is still experiencing delays in logistics development and this can be seen from the low score of the Logistics Performance Index in Indonesia, the lack of effectiveness of one of the keys to the success of SISLOGNAS, namely the National Logistics Ecosystem, and the absence of an E-Logistics framework specifically designed for Indonesia. The aim of this research is to build an E-Logistics framework in Indonesia to achieve successful implementation of an appropriate E-Logistics system in Indonesia. E-Logistics is a transformation from classic tools used to support logistics processes into more modern tools with the help of internet-based technology. Implementing e-logistics can save costs in planning, ordering, management, billing, route planning and goods traceability. This study uses literature review, qualitative and quantitative methods. The Literature Review method is used to identify factors and group factors, the qualitative method with thematic analysis is used to validate the initial model from the results of the literature review, the Quantitative Method uses multiple linear regression analysis to see the impact of 13 independent variables on the dependent variable E-Logistics Success, and the Quantitative Method with a Percentage Agreement to validate the proposed framework. This research has succeeded in building an E-Logistics framework in Indonesia and it is hoped that this research can be used as a guideline in developing an E-Logistics system in Indonesia. This research has various limitations, including the framework in this research can only be used as a guide for developing an E-Logistics system in Indonesia, so it is hoped that for further research this framework can be developed further so that it can function as a framework for measuring an organization's readiness to adopt E-Logistics."

"Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian negara, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun kontribusinya sangat besar, kondisi ruang kerja di UKM manufaktur kurang baik dengan tingkat kecelakaan yang tinggi dan produktivitas yang rendah, yang disebabkan karena proses perancangan tempat kerja yang kurang baik akibat tidak adanya framework proses perancangan tempat kerja untuk UKM. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan framework proses perancangan tempat kerja yang sesuai dengan karakteristik UKM manufaktur di Indonesia guna membantu para pengelola UKM manufaktur dalam merancang tempat kerjanya dengan baik sehingga dapat diperoleh ruang kerja yang aman, sehat, dan produktif.Pengembangan framework ini diawali dengan tahapan pencarian literatur yang mendapatkan enam artikel yang mencatumkan framework atau metodologi proses perancangan tempat kerja. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif terhadap enam framework proses perancangan tempat kerja untuk industri manufaktur yang diperkenalkan oleh para peneliti terdahulu. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa dua dari enam framework dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan framework usulan, yaitu framework yang diperkenalkan oleh Battini et al. (2011) dan Caputo et al. (2019). Analisis kualitatif lanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian variabel-variabel dan tahapan-tahapan proses perancangan tempat kerja di dalam kedua framework acuan dengan karakteristik UKM manufaktur di Indonesia sekaligus untuk menentukan variabel-variabel dan tahapan-tahapan yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan framework usulan.Berdasarkan hasil analisis, dikembangkan framework usulan awal yang kemudian diverifikasi melalui wawancara dengan para pengelola UKM manufaktur di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan hasil verifikasi dan paper review lanjutan kemudian framework usulan awal direvisi sehingga menghasilkan framework usulan final yang terdiri dari tujuh tahapan, yaitu: (1) analisis famili produk, (2) pendefinisian siklus produksi, (3) estimasi waktu produksi, (4) perancangan tempat kerja, (5) evaluasi produktivitas, (6) optimalisasi waktu produksi, dan (7) tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Mengingat ukuran tempat kerja di UKM yang terbatas, maka tahap keempat dirinci menjadi tiga subtahapan, yaitu (1) perancangan stasiun kerja; (2) perancangan layout fasilitas; dan (3) pengaturan kondisi lingkungan fisik (kebisingan, pencahayaan, dan temperatur), yang berarti bahwa perancangan tempat kerja di UKM harus dilakukan secara menyeluruh di area tempat kerja. Pemerincian tahap keempat tersebut menjadi pembeda antara framework usulan ini dengan framework sebelumnya, di mana perancangan tempat kerja pada framework sebelumnya hanya difokuskan pada satu stasiun kerja atau lini assembly saja. Selain itu, framework usulan ini juga mempertimbangkan aspek kondisi lingkungan (kebisingan, pencahayaan, dan temperatur) yang tidak ada dalam framework sebelumnya. Terdapat tujuh variabel yang dipertimbangkan dalam framework usulan ini dalam proses perancangan tempat kerja, yaitu variabel: (1) produk, (2) proses, (3) ruangan, (4) pekerja, (5) ergonomi, (6) material handling, dan (7) kondisi lingkungan fisik. Validasi framework usulan dilakukan melalui studi kasus dengan simulasi pada enam UKM manufaktur di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan framework ini dapat memperbaiki produktivitas rata-rata sebesar 14,69%, memperbaiki efisiensi jarak dan waktu material handling rata-rata sebesar 23,97% dan 22,46%, menekan risiko kecelakaan kerja hingga 0 (nol), dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik (kebisingan, pencahayaan, dan temperatur) hingga 100% sesuai dengan standar atau nilai ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh para pengelola UKM dalam merancang tempat kerjanya sehingga dapat diperoleh tempat kerja di UKM manufaktur yang aman, sehat, dan produktif. Meskipun ditujukan untuk membantu pengelola UKM, framework ini juga dapat digunakan oleh para peneliti, konsultan, dan para praktisi yang memiliki minat pada proses perancangan tempat kerja di UKM manufaktur.

---

Small and Medium Enterprises (SMEs) have a significant contribution to the country's economy, especially in developing countries, including Indonesia. Even though their contribution is significant, the working space conditions in manufacturing SMEs are not good with high accident rates and low productivity, which caused by a poor workplace design process due to the absence of a workplace design process framework for SMEs. This research aims to develop a workplace design process framework that suits the characteristics of manufacturing SMEs in Indonesia to assist manufacturing SME managers in designing their workplaces well so that they can obtain a safe, healthy, and productive workplace.

The development of this framework began with a literature search stage which obtained six articles that included a framework or methodology for the workplace design process. The next stage is to carry out a qualitative analysis of the six workplace design process frameworks for the manufacturing industry introduced by previous researchers. The results of the qualitative analysis show that two of the six frameworks can be used as a reference for developing the proposed framework, namely, the framework introduced by Battini et al. (2011) and Caputo et al. (2019). Further qualitative analysis was carried out to evaluate the suitability of the variables and stages of the workplace design process in the two reference frameworks with the characteristics of manufacturing SMEs in Indonesia as well as to determine the variables and stages that are relevant and can be used as a reference in developing the proposed framework.

Based on the results of the analysis, an initial proposed framework was developed which was then verified through interviews with managers of manufacturing SMEs in the Karawang Regency area, West Java. Based on the results of the verification and follow-up paper review, the initial proposal framework was revised to produce a final proposal framework consisting of seven stages, namely: (1) product family analysis, (2) definition of the production cycle, (3) production time estimation, (4) design workplace, (5) productivity evaluation, (6) optimization of production time, and (7) safe, healthy and productive workplace. Considering the limited size of workplaces in SMEs, the fourth stage is broken down into three sub-stages, namely (1) workstation design; (2) facility layout design; and (3) regulation of physical environmental conditions (noise, lighting, and temperature), which means that workplace design in SMEs must be carried out thoroughly in the workplace area. The detailing of the fourth stage is the difference between this proposed framework and the previous framework, where workplace design in the previous framework only focused on one workstation or assembly line. Apart from that, this proposed framework also considers aspects of environmental conditions (noise, lighting, and temperature) that were not included in the previous framework. There are seven variables considered in this proposed framework in the workplace design process, namely variables: (1) product, (2) process, (3) space, (4) workers, (5) ergonomics, (6) material handling, and (7) physical environmental conditions. Validation of the proposed framework was carried out through case studies with simulations on six manufacturing SMEs in the Karawang Regency area, West Java.

The results of the case study show that the application of this framework can improve productivity by an average of 14.69%, improve the efficiency of distance and material handling time by an average of 23.97% and 22.46%, reduce the risk of work accidents to 0 (zero), and improve physical environmental conditions (noise, lighting, and temperature) up to 100% by standards or threshold values set by the government. The results of this research can be applied by SME managers in designing their workplaces so that they can obtain a workplace in manufacturing SMEs that is safe, healthy, and productive. Although intended to help SME managers, this framework can also be used by researchers, consultants, and practitioners who have an interest in the workplace design process in manufacturing SMEs."

"Saat ini setiap universitas di Indonesia mencoba untuk mempromosikan prestasi dan keunggulan mereka yang didukung oleh website Namun banyak ditemukan website perguruan tinggi yang dikelola dengan seadanya tanpa memperlihatkan esensi inti dan performa dari sebuah perguruan tinggi Terdapat penilaian terhadap perguruan tinggi yang hanya didasarkan oleh penampilan dan isi dari website sebuah perguruan tinggi yang membuatnya mendapatkan rangking website terbaik Hal tersebut akan menyebabkan ketidakakuratan penilaian untuk website perguruan tinggi yang tidak dikelola dengan baik Oleh karena itu studi ini mengusulkan sebuah kerangka untuk mengukur tingkat kegunaan dari situs situs di universitas Indonesia yang dikembangkan oleh Nielsen's Framework Penilaiannya akan dilakukan untuk kriteria learnability efficiency memoribility errors dan satisfaction Hasil dari analisa menyatakan bahwa peringkat lima tertinggi website perguruan tinggi yang usable adalah Universitas Indonesia Universitas Sriwijaya Universitas Udayana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Katolik Parahayangan kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan lima nilai akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional BAN PT tertinggi adalah Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Pendidikan Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi yang mempunyai nilai terbaik dalam penilaian akreditasi BAN PT tidak serta merta memerlukan peringkat situs terbaik

---

Nowadays every university in Indonesia tries to promote their achievements and excellence through their websites However there are many university's website which are not properly managed neither displaying quintessence core and performance of the university There are some university evaluation which are based solely by the appearance and content of the website of a university This will cause an inaccurate assessment for university websites that are not managed properly and the impact is experienced by many universities Therefore this study proposes a framework for measuring the level of usability of university websites in Indonesia which was developed by Nielsen's Framework 2000 The assessment is based on the criteria of learnability efficiency memoribility errors and satisfaction The results of the analysis shows that the top five universities with higher usability are Universitas Indonesia Universitas Sriwijaya Universitas Udayana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Katolik Parahayangan However the value of accreditation from the Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT shows that the top five universities are Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Pendidikan Indonesia "

"ABSTRAKE-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untukmeningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulaidiperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistikitu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun,hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistikmasih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperolehinformasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di ProvinsiJawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas KesehatanKota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepadainforman kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatanmodel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaituukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana,komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politikyang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwabelum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenaiukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal,keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasiyang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, danpolitik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakanpenerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itudiperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentukPeraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat,provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas,serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akankebutuhan menggunakan e-logistik.

---

ABSTRACTE-logistics is one of the policies in the field of medicine and vaccine management toimprove accountability and transparency of medicine and vaccine supply chains, whichwas introduced since 2015, and set in 2017 through the Decree of the Minister of Healthof the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/422/ 2017. In addition to thee-logistics application itself, financial support is also provided for the implementation ofthis policy. However, by the end of 2017 the percentage of Provincial and DistrictPharmaceutical Installation which used e-logistic were still low, about 20.26%. This studyaims to obtain information about the performance of the implementation of e-logisticspolicies in West Java Province in 2018. This study uses qualitative research methods,carried out during March to June 2019 at the Ministry of Health, West Java ProvincialHealth Office, Sukabumi City Health Office, and Depok City Health Office. Data werecollected through in-depth interviews with key informants, observation, and documentreview. This study uses the approach of Van Meter and Van Horn policy implementationmodel. The variables studied were the standard and objectives of the policy, resources,characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, thedisposition of implementors, economic, social, and political conditions that influence theperformance of policy implementation. The results showed that e-logistics was notinstitutionalized yet, there were differences in perceptions regarding standard andobjectives of the policy, utilization of policy resources were not optimal, limited capacityof e-logistics managers at the central and provincial levels, communication transmissionwas not effective yet, the intensity difference of implementors, economic, social andpolitical condition were less supportive. In conclusion, the implementation of the elogisticspolicy in West Java Province in 2018 has not been optimal. For this reason, thereis a need to arrange this policy in form of Minister of Health Regulations, increase thecapacity of e-logistic managers at the central, provincial and district levels, improvementof e-logistics to reach Health Center Office, and transmition communications aimed atraising awareness of implementers of the need to use e-logistics"

"Adanya upaya memberikan layanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengadopsi berbagai macam teknologi pendukung, secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk kejahatan siber menyerang, termasuk di Industri Ritel. Adanya perbedaan sudut pandang prioritas antara manajemen dan IT internal, jadi salah satu penyebab sulitnya upaya peningkatan security level pada suatu perusahaan ritel, sehingga diperlukan suatu hal yang dapat mengakomodir sudut pandang keduanya. Framework menjadi penggerak sederhana untuk meningkatkan security level di suatu perusahaan ritel. Namun sayangnya, peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai kerangka kerja keamanan informasi yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar industri ritel. Penelitian dilakukan untuk menganalisa penerapan kerangka kerja keamanan informasi di berbagai sektor industri untuk menentukan kerangka kerja mana atau kombinasi kerangka kerja mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai fundamental industri ritel. Penelitian ini menggunakan NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, dan Essential Eight sebagai kombinasi terbaik dari kerangka kerja keamanan informasi untuk industri ritel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara poin-poin dari setiap kerangka kerja keamanan siber dengan core-values yang ada di industri ritel dan analisa strateginya pada tabel SWOT. Kemudian dianalisis dan merekomendasikan Retail Cybersecurity Framework (RCF) sebagai kerangka kerja baru yang cocok untuk diterapkan di industri ritel.

---

The effort to provide the best service to meet consumer needs by adopting various supporting technologies indirectly gives opportunities for cybercrime to attack, including in the Retail Industry. The difference in priority perspectives between management and internal IT is one of the reasons for the difficulty in improving the security level in a retail company, thus something is needed that can accommodate both perspectives. The framework serves as a simple driver to enhance the security level in a retail company. However, unfortunately, the researchers have not found any studies on information security frameworks that align with the fundamental principles of the retail industry. The research was conducted to analyse the implementation of information security frameworks in various industrial sectors to determine which framework or combination of frameworks is most aligned with the fundamental values of the retail industry. This research uses NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, and Essential Eight as the best combination of information security frameworks for the retail industry. In this study, the researchers compared the points of each cybersecurity framework with the core values present in the retail industry and analyse its strategy in a SWOT table. Then, it was analyzed and recommended the Retail Cybersecurity Framework (RCF) as a new framework suitable for implementation in the retail industry."

"Studi ini melihat bagaimana pengaruh karakteristik pengusaha, karakteristik usaha dan strategi usaha terhadap performa usaha mikro di Indonesia menggunakan Storey’s Framework. Data yang digunakan berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2022. Variabel yang dijadikan tolak ukur performa adalah laba bersih per bulan dari usaha mikro. Melalui metode ordinary least square (OLS) didapati bahwa variabel umur, umur2, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status hukum, umur usaha, jumlah pegawai, sektor, adaptasi teknologi, inovasi dan bantuan pemerintah secara signifikan mempengaruhi performa usaha mikro. Namun, pada skala usaha kecil ditemukan bahwa hanya variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, status hukum, jumlah pegawai, sektor, adaptasi teknologi, inovasi dan kemitraan yang mempengaruhi performa usahanya.

---

This study analyzes how owner’s characteristics, business characteristics and business strategy influence the performance of micro enterprises in Indonesia using Storey’s Framework. The data being used comes from Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) from 2022. The response variable is micro enterprises’ monthly net profit. Using Ordinary Least Square (OLS) method, it was found that age, age2, sex, education level, legal status, business age, number of employees, sector, technological adaptation, innovation and government assistance significantly affect the performance of micro enterprises. However, on small enterprises it was found that only gender, education level, legal status, number of employees, sector, technological adaptation, innovation and partnership affect their business performance."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Tingkat kematangan keamanan sistem e-Government Indonesia perlu dievaluasi untuk menentukan status implementasi keamanan saat ini dan untuk merencanakan peningkatan keamanan sistem secara keseluruhan. Secara umum model kematangan menggambarkan bagaimana kemampuan sistem yang terdiri dari manusia dan perangkat dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan ini mencakup hal-hal seperti kepemimpinan dan pemerintahan yang efektif, tingkat kesadaran pelaksana, dan kemampuan perangkat yang ada. Indeks KAMI adalah aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO / IEC 27001: 2009 dan peta wilayah tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Indeks KAMI dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Namun, terdapat argumen bahwa hasil evaluasi tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan faktor manusia dan belum adanya standar atau kerangka kerja untuk melakukan evaluasi menggunakan Indeks KAMI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja penerapan security maturity pada Indeks KAMI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan Critical Success Factors dari Implementasi Security Maturity Model, dan metode Kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengumpulan data menggunakan SPSS. Kerangka untuk model kematangan Keamanan dikembangkan berdasarkan Kerangka PDCA (Plan-Do-Check-Act).

---

The security maturity level of Indonesia's e-Government systems needs to be evaluated to determine the current status of security implementation and to plan for overall system security enhancement. In general, the maturity model describes how the ability of a system consisting of humans and devices to carry out their duties. This capability includes things such as effective leadership and governance, the level of awareness of the implementers, and the capabilities of existing tools. OUR index is an application to evaluate the level of maturity, the level of completeness of the application of SNI ISO / IEC 27001: 2009 and a map of the area of ​​information system security governance in a government agency. The WE index is created by the Ministry of Communication and Information Technology and the National Cyber ​​and Crypto Agency of the Republic of Indonesia. However, there is an argument that the evaluation results cannot be compared with one another. This is due to human factors and the absence of a standard or framework for evaluating using the WE Index. Therefore, this study aims to develop a framework for implementing security maturity in the WE Index. This research uses qualitative and quantitative methods. The qualitative method aims to obtain Critical Success Factors from the implementation of the Security Maturity Model, and the quantitative method is used to analyze the results of data collection using SPSS. The framework for the Security maturity model is developed based on the PDCA (Plan-Do-Check-Act) Framework"

"Penelitian ini mengajukan sebuah evaluasi terstruktur untuk menghubungkan indikator kinerja pada peta strategi Sustainability Balanced Scorecard untuk industri manufaktur di Indonesia. Dengan empat perspektif finansial, pemangku kepentingan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan pada Sustainability Balanced Scorecard, Exploratory Factor Analysis EFA dilakukan untuk menguji struktur, mereduksi indikator tidak penting dan meningkatkan reliabilitas. Diikuti dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory DEMATEL untuk mengidentifikasi indikator kritis dan pengaruh, mengetahui hubungan sebab akibat dan akhirnya mengembangkan peta strategi visual guna meningkatkan sustainability perusahaan. Tiga besar indikator yang menjadi prioritas utama adalah penghargaan sustainability, sertifikasi standar lingkungan dan sosial, serta produktivitas sumber daya. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memprioritaskan indikator kinerja dan menunjukkan area yang memerlukan perbaikan.

---

This study proposes a structural evaluation methodology to link key performance indicator into a strategy map based on sustainability balanced scorecard framework for manufacturing industry in Indonesia. With four perspectives finance, stakeholder, internal business process and learning and growth on Sustainability Balanced Scorecard, Exlopratory Factor Analysis EFA was conducted to examine structures, to reduce redundant items and to improve the reliability. Followed by Decision Making Trial and Evaluation Laboratory DEMATEL method to identify critical central and influential indicators, to determine the causal relationship and finally to develop a visual strategy map to improve corporate sustainability. Top three priority indicator are sustainability award, certification of enviromental and social standards and resource productivity. The results can help prioritizing the performance indicators and show which areas that need improvement most."