Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara global, jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang dengan 942 juta laki-laki dan 175 juta perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 5.4 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit terkait rokok pada tahun 2006 dan diprediksi akan mencapai 8 juta di tahun 2030. Rokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan maka dari itu perlu diterapkan kebijakan pengendalian tembakau sebagai upaya mengurangi epidemi tembakau. WHO dan negara-negara anggotanya telah mengajukan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menyusun agenda global yang mengatur pengendalian tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi kebijakan pengendalian tembakau serta tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC di berbagai negara. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yang terbit pada tahun 2014-2024. Hasil analisis artikel menjelaskan bahwa implementasi FCTC di suatu negara dapat diterapkan dengan menggunakan strategi MPOWER yaitu enam poin utama kebijakan pengendalian tembakau baik dari segi permintaan maupun pasokan. Implikasi dari penerapan kebijakan pengendalian tembakau yaitu dapat mengurangi epidemi tembakau, mencegah kematian akibat merokok, menghemat biaya perawatan kesehatan dan menambah pendapatan negara. Tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC antara lain adanya perlawanan dari industri tembakau, lemahnya penegakan hukum, mudahnya akses produk tembakau dengan harga yang terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya tembakau, adanya penyelundupan rokok, kurangnya keahlian dalam implementasi kebijakan berhenti merokok serta tidak adanya anggaran yang ditargetkan untuk kampanye media atau kegiatan pengendalian tembakau lainnya.

---

Globally, the number of smokers worldwide has reached 1.3 billion people, with 942 million men and 175 million women aged over 15 years. The World Health Organization (WHO) estimates that around 5.4 million people in the world died from d-related diseases in 2006 and is predicted to reach 8 million in 2030. Cigarettes have many negative impacts on health, therefore it is necessary to implement tobacco control policies as an effort to reduce the epidemic of tobacco. WHO and its member countries have proposed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to develop a global agenda governing tobacco control. The aim of this research is to determine the implementation and implications of tobacco control policies as well as the challenges and barriers in implementing FCTC in various countries. The method used is a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link and Scopus which produced 14 included articles published in 2014-2024. The results of the article analysis explain that the implementation of FCTC in a country can be implemented using the MPOWER strategy, namely the six main points of tobacco control policy both in terms of demand and supply. The implications of implementing tobacco control policies are that they can reduce the tobacco epidemic, prevent deaths due to smoking, save health care costs and increase state revenues. Challenges and obstacles in implementing the FCTC include resistance from the tobacco industry, weak law enforcement, easy access to tobacco products at affordable prices, low public awareness of the dangers of tobacco, cigarette smuggling, lack of expertise in implementing smoking cessation policies and the absence of an adequate budget targeted for media campaigns or other tobacco control activities."

"Perilaku merokok merupakan aktivitas berbahaya yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rokok dapat menyebabkan berbagai dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun akademik bagi remaja. Berdasarkan data yang dikaji Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perokok aktif remaja di Indonesia usia ≥ 15 tahun pada tahun 2021 sebesar 28,26% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 28,62%. Berdasarkan hasil penjaringan kadar karbon monoksida (CO) oleh UPTD Puskesmas Cinere, hasil menunjukkan SMK Al-Hidayah Depok adalah salah satu sekolah dengan siswa perokok terbanyak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran perilaku merokok dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok remaja di SMK Al-Hidayah Depok Tahun 2024 berdasarkan Social Cognitive Theory (SCT). Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Data penelitian dikumpulkan melalui pengisian kuesioner secara self-administered oleh 196 remaja SMK Al-Hidayah. Data dianalisis menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian telah menunjukkan sebanyak 146 responden (74,5%) adalah perokok dan 50 responden (25,5%) tidak merokok. Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan antara usia 19 tahun (p < 0,001) nilai OR 12,089 (95% CI 3,465-42,173), jenis kelamin (p < 0,001) nilai OR 0,050 (95% CI 0,020-0,126), kelas 11 (p value = 0,037) dengan nilai OR 2,682 (95% CI 1,138-6,319), pengetahuan (p < 0,001) nilai OR 36,318 (95% CI 10,728-122,955), persepsi (p < 0,001) nilai OR 0,075 (95% CI 0,028-0,201) dan iklan rokok (p = 0,041) dengan nilai OR 2,566 (95% CI 1,117-5,891) dengan perilaku merokok. Sedangkan usia 17 dan 18 tahun dengan nilai OR 12,089 (95% CI 3,465-42,173), kelas 10 dan 12 nilai OR 1,214 (95% CI 0,568-2,598) dan teman sebaya pengguna tembakau nilai OR 1,924 (95% CI 1,004-3,689) tidak berhubungan (p value > 0,05) dengan perilaku merokok. Berbagai upaya perlu dilakukan dari beberapa stakeholder untuk mengurangi dan mencegah perilaku merokok remaja seperti melakukan edukasi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), hingga sterilisasi wilayah bebas rokok.

---

Smoking behavior is dangerous activities carried out by the majority of Indonesian people. Cigarettes can cause various negative impacts both in terms of health and academics for teenagers. Based on data reviewed by the Central Statistics Agency (BPS), the number of active smokers among teenagers in Indonesia aged ≥ 15 years in 2021 at 28.26% and increase in 2023 it will be 28.62%. Based on the results of screening carbon monoxide (CO) levels by the Cinere Community Health Center UPTD, the results show that SMK Al-Hidayah, Depok is one of the schools with the most smoking students. This research was conducted to determine the description of smoking behavior and factors related to adolescent smoking behavior at SMK Al-Hidayah, Depok in 2024 based on Social Cognitive Theory (SCT). This study used a cross-sectional design. Research data was collected by filling out self-administered questionnaires by 196 SMK Al-Hidayah students. Data were analyzed using the chi-square test to determine the relationship between the independent variables and the dependent variable. The research results have shown that 146 respondents (74,5%) were smokers and 50 respondents (25.5%) did not smoke. This research also shows a relationship between 19 years old (p < 0,001) OR value 12,089 (95% CI 3,465-42,173), gender (p < 0,001) OR value 0,050 (95% CI 0,020-0,126), grade 11 (p value = 0,037) OR value 2,682 (95% CI 1,138-6,319), knowledge (p < 0,001) OR value 36,318 (95% CI 10,728-122,955), perception of tobacco (p < 0,001) and cigarette advertising exposure (p = 0,041) OR value 2,566 (95% CI 1,117-5,891) with smoking behavior. However, 17 and 18 years old with OR value 2,064 (95% CI 0,999-4,262), grade 10 and 12 with OR 1,214 (95% CI 0,568-2,598), and peers use cigarette OR value 1,924 (95% CI 1,004-3,689) are not related (p value > 0.05) to smoking behavior. Various efforts need to be made by several stakeholders to reduce and prevent teenage smoking behavior, such as providing education, implementing Smoke-Free Areas (KTR) and sterilizing smoke-free areas."

"Perilaku merokok diketahui memiliki dampak yang bersifat merugikan bukan hanya bagi perokok aktif, melainkan juga pada perokok pasif. Meskipun begitu, prevalensi perokok aktif di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 diketahui jumlah perokok aktif di Indonesia sudah mencapai 69,1 juta orang. Kota Depok menjadi salah satu kota yang mengalami peningkatan perokok aktif secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhi motivasi berhenti merokok pada perokok aktif di Kota Depok. Tingkat motivasi berhenti merokok diukur menggunakan Richmond’s Motivation Assessment Test versi Bahasa Indonesia. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional dengan metode sampling purposif. Sampel yang terkumpul pada penelitian ini berjumlah 110 orang. Namun, hanya 9 dari total 110 orang responden yang dinyatakan memiliki motivasi berhenti merokok yang tinggi. Analisis bivariat dengan uji chi square memperlihatkan bahwa hanya usia pertama kali merokok yang berhubungan signifikan dengan motivasi berhenti merokok (p = 0,002).

---

Smoking behaviour is known to harm not only active smokers, but also passive smokers. However, the prevalence of active smokers in Indonesia continues to rise every year. By 2021, the number of active smokers is expected to reach 69.1 million. Depok is one of the cities where active smoking has increased significantly. This study aims to find out what factors influence motivation to quit smoking among active smokers in Depok City. Motivation to quit smoking was measured using the Indonesian version of Richmond's Motivation Assessment Test. The research design used was cross section with purposive sampling method. The sample collected in this study was a total of 110 people. However, high motivation to quit smoking was reported by only 9 of the total 110 respondents. Bivariate analysis using chi-squared test showed that only age of first smoking was significantly associated with quit motivation (p=0.002)."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain kebijakan nudge Indonesia saat ini terhadap pengendalian tembakau dari perspektif Konsep Nudge dan Teori Kognitif Sosial, melalui pemahaman persepsi anak-anak perokok terhadap rokok, emosi yang mereka rasakan ketika merokok, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi perilaku merokok mereka; dan sejauh mana pemerintah telah mengambil kebijakan pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi fenomena merokok pada anak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 61 responden yaitu perokok anak di rentang usia 13-15 tahun dengan metode purposive sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner online dan melakukan wawancara. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif dengan mencoba memahami sudut pandang individu dan bagaimana responden memaknai dan mengkonstruksi makna pengalamannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai perokok aktif sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok pada anak yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai role model. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pembuat kebijakan dalam pengendalian tembakau untuk mempertimbangkan aspek individu dan unit keluarga sebagai suatu kesatuan yang mempengaruhi fenomena merokok pada anak.

---

This paper aims to design Indonesia's current nudge policy towards tobacco control from the perspective of the Nudge Concept and Social Cognitive Theory, through holistic understanding children smokers' perceptions of tobacco, the associated emotions when smoking, and the associated people responsible for influencing their smoking behaviour; and the extent to which the government has adopted prevention and control policies in dealing with the phenomenon of smoking in children. This research adopts a qualitative descriptive analysis method. The sample used was 61 respondents, namely child smokers in the age range of 13-15 years using a purposive sampling method. The data collection techniques adopts survey techniques by distributing online questionnaires and conducting interviews. The analytical method in this research adopts narrative analysis by trying to understand the individual's point of view and how respondents interpret and construct the meaning of their experiences. The results of the research show that the role of parents as active smokers greatly influences smoking behaviour in children who see their parents as their role models. This research can be a reference for the policy makers in government in the formulation of tobacco control policy, to consider aspects of the individual and family unit as a holistic unit that influence the phenomenon of smoking in children."

"Dalam rangka mengendalikan angka prevalensi tembakau, Indonesia dan Filipina menerapkan kebijakan fiskal (cukai tembakau, pajak rokok, Earmarked tax dari cukai dan pajak rokok, serta PPN pada produk tembakau) dan non-fiskal (peringatan kesehatan bergambar, kawasan tanpa rokok, pembatasan penjualan, dan promosi produk tembakau) sesuai dengan anjuran dari WHO melalui FCTC. Meskipun begitu, Indonesia belum berhasil menurunkan angka prevalensi merokok, yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di Filipina. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan di kedua negara dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Indonesia belum mampu menurunkan angka prevalensi merokok seperti yang terjadi di Filipina karena adanya perbedaan antara kepentingan yang memengaruhi (latar belakang kebijakan) yang bertolak belakang dengan implementasi kebijakan, tidak adanya pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi pihak yang terlibat, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa hal seperti penyelarasan latar belakang dengan implementasi kebijakan, melakukan pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi aktor yang terlibat, penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, membuat kebijakan yang lebih teknis dan mudah diakses oleh masyarakat, menerapkan sanksi yang tegas dan adil, dan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengendalian tembakau. Hal ini diperlukan agar kebijakan fiskal dan non-fiskal di Indonesia dapat berjalan secara optimal seperti di Filipina.

---

fiscal policies (tobacco excise, cigarette taxes, earmarked taxes from tobacco excise and cigarette taxes, and VAT on tobacco products) and non-fiscal policies (health warnings with images, smoke-free zones, restrictions on sales, and tobacco product promotion) in accordance with WHO recommendations through the FCTC. However, Indonesia has not succeeded in reducing smoking prevalence rates, a situation that contrasts with the situation in the Philippines. This study aims to analyze the implementation of policies in both countries and identify lessons that Indonesia can learn. The approach used in this study is quantitative with a post-positivism paradigm and a descriptive research type. The results indicate that the implementation of policies in Indonesia has not been able to reduce smoking prevalence rates as in the Philippines due to differences in the interests influencing (policy background) which contradict the policy implementation, the lack of restrictions on interactions with the tobacco industry as a strategy for the involved parties, and the still low compliance levels. Therefore, the Indonesian government needs to take several actions, such as aligning the background with policy implementation, limiting interactions with the tobacco industry as a strategy for involved actors. Additionally, strengthening oversight of policy implementation through the establishment of a special committee, increasing the budget, and providing information and reports on the use of allocated funds to the public is needed. Furthermore, the Indonesian government also needs to create more technical and accessible policies for the public, apply firm and fair sanctions, and allocate a specific budget for tobacco control. This is necessary so that fiscal and non-fiscal policies in Indonesia can be implemented optimally, as in the Philippines.

"

"Penelitian ini mengkaji policy integration pada kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga. Fokus penelitian yakni pada integrasi lintas kementerian pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis didasarkan pada teori policy integration oleh Cejudo dan Michel (2021) yang mencakup dimensi policy frame (goals dan formal responsibilities), dimensi authority (information, resources, responsibilities, dan inclusion or exclusion of new agencies), serta dimensi information (goals, instruments, target populations, dan inclusion or exclusion of new policies). Hasil penelitian menunjukkan bahwa policy integration dalam kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga belum memadai, terutama dalam dimensi policy frame dan information. Fragmentasi kepentingan antar kementerian dan persepsi peran yang terbatas mengakibatkan bauran kebijakan tidak koheren, sementara kerangka koordinasi inklusif untuk pengoperasian program pada masing-masing kementerian tidak tersedia. Di sisi lain, terdapat dimensi authority yang menunjukkan potensi lebih besar dalam mendukung policy integration melalui pengaturan fungsi Kementerian Koordinator dan penguatan peran Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.

---

This study examines policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level. The focus of the research is on cross-ministerial integration of policies aimed at encouraging active community participation as stipulated in Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation Regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The analysis is based on the theory of policy integration by Cejudo and Michel (2021) which includes the policy frame dimension (goals and formal responsibilities), the authority dimension (information, resources, responsibilities, and inclusion or exclusion of new agencies), and the information dimension (goals, instruments, target populations, and inclusion or exclusion of new policies). The results show that policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level is inadequate, especially in the policy frame and information dimensions. The fragmentation of inter-ministerial interests and perception of limited roles have resulted in an incoherent policy mix, while an inclusive coordination framework for program operations in each ministry is not in place. On the other hand, there is an authority dimension that shows greater potential in supporting policy integration through regulating the functions of the Coordinating Ministry and strengthening the role of the Ministry of Health as the leading sector."